Persiapkan Debat, Prabowo-Sandi Bakal Konsultasi Ke SBY

Masukan dari SBY sangat penting bagi pasangan Prabowo-Sandi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tengah menyusun materi untuk debat capres-cawapres perdana yang akan berlangsung pada 17 Januari mendatang. Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade mengatakan pihaknya terus berkonsultasi dengan sejumlah tokoh untuk mematangkan persiapan debat perdana.

Salah satu tokoh tersebut yakni pimpinan partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Andre, masukan-masukan dari SBY sangat penting bagi pasangan Prabowo-Sandi dalam menyampaikan materi di debat nanti.

“Karena beliau itu kan berpengalaman, kita akan banyak berkonsultasi. Nani awal Januari sebelum debat, kita ada pertemuan lagi antara pak Prabowo dengan pak SBY. Kami tak khawatir dengan debat nanti,” tutur Andre kepada Republika, Senin (31/12).

Tema yang diangkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam debat capres 17 Januari terkait masalah hukum, Hak Asasi Manusia, Korupsi dan Terorisme. Andre optimistis pasangan Prabowo-Sandi menguasai seluruh tema debat. Lebih lanjut dia pun tak mengkhawatirkan jika kubu petahana mengangkat isu HAM untuk menyerang Prabowo.

Justru, pihaknya mempertanyakan penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang belum tuntas hingga saat ini. Sementara itu tema debat terkait korupsi menurut Andre akan menjadi headline pasangan Prabowo-Sandi.

“Karena pak Prabowo tak punya masalah dengan HAM, itu isu yang diulang-ulang. Mau bicara soal penculikan? kenapa nggak diberesin sekarang? Kan Jokowi sekarang lagi jadi presiden, jadi kita tak khawatir,” tuturnya.

Sementara itu tema debat terkait korupsi menurut Andre akan menjadi headline pasangan Prabowo-Sandi. Menurutnya pasangan Prabowo-Sandi memiliki visi dan misi yang jelas dalam menyelesaikan masalah korupsi di tanah air.  Tak hanya itu menurutnya Prabowo-Sandi juga telah menyiapkan materi untuk pembahasan tema debat terkait ekonomi.

“Soal tema kita sudah siap semuanya, enggak ada masalah. Nanti headline kita soal korupsi, bagaimana cara dan komitmen Prabowo-Sandi menyelesaikan masalah korupsi,” tuturnya.

BPN pun mengomentari terkait moderator hingga panelis dalam debat capres-cawapres yang sempat menjadi pedebatan sejumlah pihak. Menurut Andre, keputusan KPU yang telah menunjuk moderator dan panelis harus dihormati. Dia pun meyakini moderator dan panelis yang telah ditunjuk mampu menjaga netralitasnya.

“Tak masalah, tak mungkin mereka menggadaikan integritasnya dengan berlaku tak netral dan tak adil,” katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VduLTU
December 31, 2018 at 02:33PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VduLTU
via IFTTT

Read More

Perbaikan Jembatan Rusak Tunggu Bantuan Anggaran

Anggaran perbaikan tiga jembatan vital telah disusun sejak 2014.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mengkaji susunan anggaran perbaikan tiga jembatan yang memiliki aksesibilitas vital di Kota Bogor. Ketiga jembatan tersebut adalah jembatan Sempur di Jalan Jalak Harupat, jembatan di Jalan Otto Iskandar Dinata (Otista), dan jembatan Satu Duit. Skema anggaran yang disusun meliputi anggaran kota, provinsi, hingga pusat. 

“Jembatan Otista selain dipakai untuk warga Kota Bogor, juga sering digunakan untuk keperluan kunjungan Presiden ke Istana Bogor,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman, kepada Republika.co.id, Ahad (30/12). 

Dia menjelaskan, tiga jembatan yang mengalami kerusakan memiliki tipikal faktor kerusakan yang berbeda. Ia mencontohkan, di Jembatan Otista, kerusakan terjadi akibat pemberlakuan sistem satu arah (SSA) yang mengharuskan kendaraan dari enam jalur berkumpul di tiga jalur utama yang terhubung dengan jembatan tersebut. 

Dengan adanya SSA, volume kendaraan yang melintas di Jembatan Otista semakin meningkat sehingga perbaikan yang diusulkan berupa program pelebaran jalur akan segera direalisasikan. Kendati demikian, Usmar belum dapat menyebut waktu pasti perbaikan yang akan dilaksanakan. 

“Baru ada rencana susunan anggaran di Jembatan Otista sebesar Rp 35 miliar. Ini dana bantuan yang kami usulkan ke Provinsi, waktu itu sempat dibahas oleh Gubernur Jawa Barat di Sukabumi, ini salah satu yang prioritas,” kata dia.

Sementara itu di Jembatan Satu Duit, faktor kerusakan terjadi akibat adanya limpahan banjir besar daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung yang menyempit. Hal itu, lanjutnya, membuat kondisi Jembatan Satu Duit makin terkikis dan rusak. 

Menurutnya, meski anggaran rekonstruksi Jembatan Satu Duit pada 2017 sudah tersedia sebesar Rp 10 miliar, anggaran tersebut belum mampu diserap dengan baik akibat adanya kendala-kendala teknis. 

“Kalau DED (detail engineering design) sudah ada, hanya memang tengah kita pastikan dulu pelaksanaan konstruksinya bagaimana. Ini skema rekonstruksinya kurang lebih akan ditinggikan bagian jalannya,” kata Usmar. 

Usmar menjelaskan, untuk Jembatan Sempur, rekonstruksi akan dilakukan bersama-sama dengan elemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemeritah Provinsi, hingga Pemkot Bogor. Rencana detail rekonstruksi dan penyusunan anggaran perbaikan akan dibicarakan pada 2019 mendatang. 

Dia menjelaskan, idealnya rencana rekonstruksi ketiga jembatan vital tersebut harus dilakukan sejak lima tahun lalu. Namun hal itu, kata dia, terkendala oleh sejumlah permasalahan. Usmar tidak menyebut secara gamblang terkait kendala-kendala proses eksekusi rancangan rekonstruksi ataupun penyerapan anggaran ketiga jembatan. 

Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Bogor, Daud Arsandi, menilai, pembangunan ketiga jembatan rusak masih menunggu realisasi anggaran yang dikucurkan. Menurutnya saat ini Pemkot Bogor tengah berupaya melakukan komunikasi dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. 

“Ini kami sedang berupaya mengajukan anggaran bantuan, baik perawatan atau pun perbaikan,” kata Daud.

Menurutnya, rancangan anggaran perbaikan ketiga jembatan vital telah disusun sejak 2014 silam dan langsung diteruskan oleh Pemkot Bogor ke tinggat provinsi hingga pusat. Namun hingga kini, lanjutnya, belum ada anggaran yang diterima. 

Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Mutaqin, menyatakan, anggaran yang disusun untuk masing-masing jembatan berkisar Rp 10 miliar lebih. Meski begitu, anggaran tersebut belum dapat direalisasikan di 2019 mendatang. 

“Kemungkinan bisa terealisasi pada 2020, itu baru kemungkinan saja,” kata Zenal. 

Dia menjelaskan, susunan skema rekonstruksi ketiga jembatan hampir sama dari sisi luas dan panjang bangunan. Pasalnya, ketiga jembatan tersebut merupakan wilayah prioritas yang menjadi akses utama aktivitas warga Kota Bogor yang proses perencanaan rekonstruksi sudah mulai dibicarakan sejak dua tahun silam.

Zenal berharap pengajuan anggaran bantuan di tingkat provinsi dan pusat dapat disetujui agar proses rekonstruksi dapat berjalan. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2BRB3Qu
December 30, 2018 at 02:33PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2BRB3Qu
via IFTTT

Read More