Tunjangan Kinerja Polri Jadi 70 Persen

Tunjangan ditujukan untuk mencegah terjadinya korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan tunjungan kinerja anggota Polri mencapai 70 persen dari penghasilan yang dibawa pulang. Tinjauan kinerja ditujukan sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi.

"Sudah disetujui Bapak Presiden, pada bulan ini sudah diperintahkan untuk dibayar," kata Tito saat meresmikan Klinik Kesehatan Pratama Akpol Semarang di Semarang, Ahad (9/12).

Tunjungan kinerja sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya korupsi tersebut, kata Kapolri, akan dirapel pembayarannya untuk 6 bulan ke belakang. Ke depan, lanjut dia, besaran tunjangan kinerja akan terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen.

"Kalau tunjungan kinerjanya 100 persen, seorang kombes bisa membawa pulang sekitar Rp 25 juta hingga Rp 30 juta per bulan," katanya.

Ia menyebut peningkatan kesejahteraan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja. "Anggota Polri untuk bisa baik harus sejahtera. Uang yang dibawa pulang harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga," katanya

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ElFjLy
December 09, 2018 at 07:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ElFjLy
via IFTTT

Read More

Ada 20 Pekerja Dibunuh Kelompok Bersenjata, Ini Kata Polisi

Polisi masih kesulitan untuk mengakses Distrik Yall, Kabupaten Nduga, Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Sekitar 20 pekerja dilaporkan tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yall, Kabupaten Nduga, Papua.

Kapolda Papua Irjen Polisi Martuani Sormin, mengatakan, memang ada laporan tentang kasus pekerja dibunuh KKB di Distrik Yall, namun polisi hingga kini kesulitan untuk mencari tahu kebenarannya. "Tidak ada pos polisi dan sarana telekomunikasi ke kawasan itu yang terbatas," kata Sormin yang dihubungi melalui telepon selularnya dari Jayapura, Senin (3/12). 

Ia mengaku sempat mengirim anggota dari Polres Jayawijaya untuk melakukan pengecekan ke lokasi . Namun jalan menuju distrik tersebut sudah dipalang dengan membentangkan batang-batang pohon di tengah jalan. "Karena itu pihaknya belum bisa memastikan kebenaran laporan tersebut," kata Irjen Pol Sormin.

Sementara itu data yang dihimpun mengungkapkan, adanya laporan tentang pembunuhan terhadap sekitar 24 pekerja disekitar kali Yigi dan kali Aurak, Distrik Yall oleh KKB yang dilakukan pada (2/12).

Sebanyak 10 pekerja lainnya dilaporkan selamat setelah berhasil melarikan diri dan kini diamankan tokoh masyarakat secara terpisah yakni di Distrik Mbua dan Distrik Koroptak.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SriHw2
December 03, 2018 at 07:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SriHw2
via IFTTT

Read More

Polisi Usut Kasus Dugaan Kepsek Cabul di Lampung Barat

Diperkirakan jumlah korban lebih dari dua orang siswa.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Kepolisian Resort (Polres) Lampung Barat mulai mengusut kasus pencabulan yang dilakukan oknum kepala sekolah (kepsek) sebuah sekolah kepada siswanya pada akhir bulan lalu. Saat ini, sudah ada laporan keluarga dari dua siswa yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut.

Kepala Polres Lampung Barat AKBP Doni Wahyudi membenarkan laporan kasus dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oknum kepsek tersebut kepada beberapa siswanya. “Baru dua yang melapor,” kata Doni Wahyudi kepada wartawan, Senin (3/12).

Menurut Doni, penyidik masih mendalami kasus pelecehan seksual yang dilakukan kepsek sebuah sekolah di Lampung Barat. Hasil pemeriksaan petugas, terungkap masih ada sejumlah korban yang belum melapor ke polisi. Diperkirakan jumlahnya lebih dari dua orang.

Alasan keluarga korban belum melapor, Doni mengungkapkan, karena kemungkinan hal tersebut menyangkut aib keluarga sehingga mereka enggan melapor. Namun petugas terus berharap korban-korban pelecehan seksual tersebut segera membuat surat pengaduan ke polisi agar kasusnya segera diusut tuntas.

Dari keterangan yang diperoleh, seorang kepsek mencabuli siswa laki-laki tersebut di ruang kerjanya di sekolah pada 28 November 2018. Oknum kepsek tersebut memanggil siswanya ke ruang kerjanya. Setelah pintu dikunci, ia melakukan perbuatan tidak sepantasnya kepada siswa laki-laki tersebut.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2E98RvZ
December 03, 2018 at 07:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2E98RvZ
via IFTTT

Read More

Erdogan Nilai Saudi Belum Kooperatif Soal Kasus Khashoggi

Erdogan minta pembunuh Khashoggi diekstradisi.

REPUBLIKA.CO.ID, BUENOS AIRES -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta Arab Saudi mengekstradisi para pelaku pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Ia berpendapat, Saudi belum kooperatif dalam menangani kasus tersebut.

"Sangat penting bahwa orang-orang ini diadili di Turki untuk menghilangkan tanda tanya apa pun yang mungkin dimiliki komunitas internasional," kata Erdogan kepada awak media di KTT G-20 di Argentina pada Sabtu (1/12), dikutip laman Aljazirah.

Ia mengatakan Saudi telah menolak untuk membantu jaksa Turki dalam mencari informasi terkait kasus Khashoggi, termasuk perihal keberadaan jasadnya yang hingga kini belum ditemukan. Bertolak dari hal itu Saudi dinilai belum menunjukkan kesediannya dalam bekerja sama memecahkan kasus kematian Khashoggi.

Erdogan menyatakan, negaranya tidak pernah bermaksud menyerang atau menyakiti Saudi dan keluarga kerajaannya. "Kami yakin itu juga akan menjadi kepentingan Arab Saudi untuk mengklarifikasi semua aspek pembunuhan dan mengadili semua pelaku," kata dia.

Baca juga, Sumber: Butuh Tujuh Menit untuk Bunuh Khashoggi.

Erdogan pun kembali menyuarakan tentang perlunya mengungkap dalang di balik pembunuhan Khashoggi. "Siapa pun yang telah memerintahkan dan mengimplementasikan kejahatan kejam ini harus segera ditemukan. Kecuali para pelakunya diketahui, seluruh dunia dan komunitas Islam tidak akan puas," ujarnya.

Ia mengatakan, Turki tidak pernah melihat kasus Khahsoggi sebagai masalah politik. "Bagi kami, insiden ini adalah pembunuhan keji dan akan tetap demikian," ucapnya.

Menurut Erdogan tak banyak pemimpin di KTT G-20 membahas tentang kasus Khashoggi. Ia menyebut hanya Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengangkat isu Khashoggi di konferensi tersebut.

Khashoggi dibunuh di gedung konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober lalu. Awalnya Saudi membantah bahwa Khashoggi telah dibunuh di dalam konsulat. Namun sekitar dua pekan setelah kejadian, Riyadh akhirnya mengakui bahwa Khashoggi memang dibunuh.

Kendati demikian, hingga kini jasad Khashoggi belum ditemukan. Otoritas Turki pun telah menghentikan pencarian terhadap jasadnya. Beredar dugaan bahwa tubuh Khashoggi yang telah dimutilasi dilenyapkan menggunakan asam florida.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EcE1T4
December 02, 2018 at 07:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EcE1T4
via IFTTT

Read More

Pemerintah: Kegiatan Pencarian Cadangan Migas Minim

Anggaran pemerintah untuk mencari sumber cadangan migas terbatas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Geologi Kem‎enterian ESDM Rudi Suhendar mengatakan, kegiatan pencarian sumber minyak dan gas bumi (migas) baru melaui studi seismik masih sangat minim dilakukan. Hal tersebut disebabkan keterbatasan anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Karenanya, Kementerian ESDM sedang mencari solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran, untuk mencari lebih banyak sumber migas. "Seimik ini kita agak tersendat berhubung seimik ini gak murah, sedangkan kita terkendala dengan anggaran yang terbatas dengan APBN," kata Rudi, Selasa (27/11).

Menurut Rudi, pihaknya sedang mencari solusi, untuk mengatasi keterbatasan anggaran pencarian sumber migas baru, salah satu pilihanya bekerjasama dengan perusahaan migas atau Kontrator Kontrak Kerjasama (KKKS), untuk melakukan studi bersama wilayah yang berpotensi memiliki kandungan migas.

‎"Melaksanakan seimsik ini, mungkin kita akan kerjasama dengan KKKS dan SKK Migas, untuk menggunakan anggaran pola pola anggaran lain nggak pakai pagu Kementerian ESDM," tuturnya.

Rudi mengakui, kebutuhan anggaran untuk melakukan pencarian kandungan migas cukup besar, tahun ini biaya yang dihabiskan mencapai Rp 96 miliar untuk melakukan studi seismik pada dua lokasi potensial yaitu Selat Bangka dan Singkawang.

‎"Ini untuk dua lokasi, Rp 96 miliar, hanya dua lokasi 2018 di Selat Bangka dan Singkawang," tandasnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BAqVwt
November 27, 2018 at 07:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BAqVwt
via IFTTT

Read More

Jokowi Menang di NU, Prabowo Unggul di Suara Muhammadiyah

Median hari ini merilis hasil survei terkini terkait Pilpres 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin masih unggul atas pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada hasil survei Median. Namun masing-masing pasangan saling mengalahkan di sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam.

Pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin unggul di suara Nadhlatul Ulama (NU) dengan 47,6 persen, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 36,4 persen, serta 16,0 persen undecided. Sementara di suara Muhammadiyah Prabowo-Sandiaga unggul dengan 62,0 persen dan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin 23,0 persen, undecided 15,0 persen.

"Keunggulan Joko Widodo-KH Ma'ruf-Amin di pemilih NU lebih kecil besarannya dibanding keunggulan Prabowo-Sandiaga di Muhammadiyah. Di NU Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin unggul dengan selisih 11,2 persen sedangkan di Muhammadiyah Prabowo-Sandiaga unggul dengan selisih 39,0 persen," kata Direktur Median Survei, Rico Marbun di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).

Kemudian di suara Ormas Islam Nadhlatul Wathan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin berhasil meraup suara 36,3 persen, Prabowo-Sandiaga tertinggal tipis dengan 33,3 persen. Selanjutnya di suara kalangan Persatuan Islam (Persis) Prabowo-Sandiaga meraih suara 60.0 persen dan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin cuma mendapatkan 35,0 persen.

"Di Forum Ummat Islam (FUI) Prabowo-Sandiaga menang telak dengan suara 80,0 persen dan undecided 20,0 persen. Juga di Front Pembela Islam (FPI) Prabowo-Sandiaga 77,8 persen dengan undecided 22,2 persen," kata Rico Marbun.

Menurut Rico, survei ini melibatkan sebanyak 1.200 responden dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Kemudian responden dipilih secara acak dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi di tiap provinsi dan gender.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2KDxvF8
November 27, 2018 at 07:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2KDxvF8
via IFTTT

Read More

Masjid Terpapar Radikalisme, Demokrat: BIN Kurang Kerjaan

Politikus Demokrat menilai seharusnya BIN tidak menyampaikan ke publik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Khatibul Umam Wiranu menyayangkan cara Badan Intelijen Negara (BIN), yang secara terang-terangan mengumumkan soal masjid-masjid yang terindikasi terpapar konten radikalisme. Menurutnya, hal itu kurang tepat, karena laporan BIN seharusnya disampaikan kepada presiden bukan ke masyarakat umum.

"BIN kurang kerjaan mengumumkan hal ihwal dan masalah yang semestinya dilaporkan ke presiden dan dikerjakan diselesaikan pemerintah," katanya kepada wartawan, Kamis (22/11).

Menurut politikus Demokrat ini, semestinya BIN melaporkan kepada usernya yakni presiden. Kemudian presiden yang melakukan langkah nyata antisipatif untuk meredam dan menyadarkan pengelola masjid yang terindikasi tersebut.

Khatibul menyebut persoalan ini bukan karena publik tidak percaya laporan BIN tersebut. Ia pun percaya hasil laporan BIN tersebut, namun caranya bukan disampaikan ke publik seperti kemarin. Karena banyak faktor yang mengakibatkan kelompok-kelompok tertentu terpapar paham radikal.

"Bisa jadi akibat dari ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik. Atau akibat ketimpangan sosial yang terlalu jauh, karena dominasi ekonomi digenggaman kelompok tertentu, diatas kelompok mayoritas yang terabaikan," jelasnya.

Khatibul melihat akibat dari cara BIN mengumumkan laporan tersebut ke publik, saat ini muncul keresahan di masyarakat. "BIN bikin takut masyarakat dengan menyebarkan info yang bukan untuk konsumsi mereka," ujar Khatibul mengingatkan.

Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Arief Tugiman mengungkapkan ada 41 masjid di kementerian dan lembaga yang terpapar paham radikalisme. Hal ini dia sampaikannya dalam diskusi Peran Ormas Islam Dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Sabtu (17/11) lalu. Arief menjelaskan, 41 masjid itu terdiri dari 11 masjid kementerian, 11 masjid di lembaga dan 21 masjid BUMN.

Dari data ini, Arief menjelaskan jika ada tujuh masjid dengan paparan radikalisme kategori rendah, 17 masjid terpapar radikalisme kategori sedang dan 17 masjid terpapar radikalisme kategori tinggi. Arief mengakui mendapatkan hasil survei itu dari Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Nahdlatul Ulama (P3M NU). Namun kini pengungkapan hasil survei terhadap 41 masjid itu menjadi polemik.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PPEP6H
November 22, 2018 at 07:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PPEP6H
via IFTTT

Read More