KPK Ancam Maksimal Sekjen KONI

Ending baru saja terjerat kasus dugaan suap penyaluran dana hibah dari pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan memberikan hukuman maksimal terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ending Fuad Hamidy. Ending baru saja terjerat kasus dugaan suap penyaluran dana hibah dari pemerintah melalui Kemenpora ke KONI

"Kalau ada pertanyaan misalnya apakah akan dilakukan penuntutan yang maksimal ya penuntutan bisa saja dilakukan secara maksimal jika memang sesuai dengan perbuatannya," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Jumat (21/12).

Sebelumnya, nama Ending muncul dalam persidangan kasus korupsi. Ending Hamidy pernah disebut dan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Sadli.

Dalam persidangan Ali Sadli, Ending Hamidy mengakui pernah memberikan uang 80 ribu dolar AS kepada Auditor BPK tersebut. Uang tersebut diakuinya untuk pencalonan Abdul Latief sebagai anggota BPK RI.

Dalam kasus suap dana hibah pemerintah melalui Kemenpora dan KONI, Ending memberi suap  terhadap pejabat Kemenpora berkaitan dengan penyaluran ‎‎bantuan tahun anggaran 2018 dari pemerintah untuk KONI yang melalui Kemenpora‎. Adapun, nilai dana hibah dari pemerintah untuk KONI sebesar Rp 17,9 miliar.

KPK menduga, ada juga pemberian suap lainnya untuk pejabat Kemenpora. Pemberian suap lainnya itu yakni berupa mobil Toyota Fortuner, uang Rp 300 juta, dan satu unit handphone Samsung Galaxy Note 9.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2V1eOQy
December 21, 2018 at 09:10PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2V1eOQy
via IFTTT

Read More

Habib Bahar lawyers explains background of abuse case

Habib Bahar allegedly abuses two teenage at West Java Islamic boarding school.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chairman of the FPI Legal Aid Institute, Sugito Atmo Pawiro, admitted that Habib Bahar bin Smith abused two minors for imitating his style and even doing things that damaged his reputation. Acccording to him, Bahar and his legal team had reported the behavior of those two children to the police, but there was no follow-up.

"It turned out that these two fraudsters (children who were abused) have been repeatedly reported by Bahar, but there wasn't any action from the police," Sugito said when confirmed by Republika.co.id on Thursday (Dec 20).

In fact, Sugito explained, the act of cheating and defaming someone was a crime. Sugito said that this blunt legal attitude caused Bahar to handle the problem by himself as he felt that the cases in this country could not all be processed and the police seemed to be picking up cases in handling it.

"I personally admit that Habib Bahar's attitude which was too emotional is wrong, vigilante acts cannot be justified. But none of this will happened if the law run fairly. There is no result without a cause," he said.

The case started from a video uploaded to the internet which shows two children acted as if they were Habib Bahar. They conducted behaviors which should not be carried out by an ulama.

For example, the video recorded a child who was smoking while driving a car with his feet, then asks for money to and fro, and other attitudes again, making bad image of a habib. Apart from all the reasons, Sugito said, he agreed that Habib Bahar was indeed guilty in this position. However, he felt strange, children who acted like thugs were not examined.

He questioned the police as the minors who committed the crime have not been processed legally. "It's like a thief beaten by a resident and then the resident is arrested while the thief is released. Which law justifies something like this?" Sugito said.

If indeed the police have carried out the sentence fairly, Sugito said, the law should be the commander. When Habib Bahar who carried out vigilante acts was arrested, then two children who had repeatedly committed fraud and defamed other people were must also be arrested.

Investigator of the West Java Regional Police Criminal Investigation Directorate has appointed Habib Bahar bin Smith (HBS) as a suspect in the case of alleged abuse of minors. He were immediately arrested after being examined and determined as a suspect.

"He was arrested for the investigation process by the National Police investigators," said spokesperson of West Java Police, Commissioner Trunoyudo Wisnu Andiko to Republika.co.id, on Wednesday (Dec 19), adding that the police are guided by the Criminal Code.

According to Trunoyudo, the investigation of Bahar's case was carried out by police investigators in a professional manner and in accordance with the standard operating procedure. He asserted that the allegations that the case as a criminalization of the ulama was not true.

"We handle it professionally and proportionally. So it is not true that this is the criminalization of ulama," he said.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PR7FOU
December 20, 2018 at 09:10PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PR7FOU
via IFTTT

Read More

Kepada Buya Syafi’i, Zawawi Ungkap Alasan Jadi Penyair

Sastrawan Islami mengemban peran amar makruf nahi mungkar

REPUBLIKA.CO.ID, SITUBONDO— Penyair asal Madura KH D Zawawi Imron mengemukakan alasannya menjadi penyair. Pengakuan itu disampaikannya di hadapan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam sebuah pertemuan di Surabaya. 

Dalam pertemuan tersebut Zawawi ditanya oleh Buya Syafii apa enaknya menjadi penyair. "Saya jawab, senangnya jadi penyair itu selalu merasa tersesat di jalan yang benar. Sebaliknya ada yang merasa benar di jalan yang sesat," kata tokoh yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi itu, di arena Muktamar Sastra Nusantara di Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Rabu (19/12).

Lebih lanjut, dia mengatakan, ujaran kebencian yang kini cenderung marak di masyarakat tidak akan keluar dari mulut para penyair.

"Yang ada pada posisi itu adalah amar makruf nahi mungkar (menyeru pada kebaikan dan melarang hal yang mungkar)," penyair yang dikenal dengan ‘Si Celurit Emas’ itu. 

Muktamar yang digagas Kiai Azaim dan didukung oleh LTNU Jatim dan TV9 Nusantara ini digelar dengan menghadirkan sejumlah sastrawan dari berbagai wilayah di Indonesia.

Sejumlah sastrawan besar yang akan mengisi kegiatan itu antara lain, KH Mustofa Bisri atau Gus Mus, D Zawawi Imron , Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, Sosiawan Leak.

Sejumlah akdemikus sastra juga dihadirkan, seperti Prof Dr Abdul Hadi WM, Maman S Mahayana, Prof Dr Setyo Yuwono Dudukan, Dr Tengsoe Tjahyono, Dr Sutejo dan lainnya.  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EEx3GH
December 19, 2018 at 09:10PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EEx3GH
via IFTTT

Read More

Baznas Salurkan Zakat ASN Muba Rp 600 Juta

Pengelolaan ZIS ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat Muba.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG – Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memiliki memiliki potensi zakat, infak, dan sedekah yang cukup besar. Perihal potensi tersebut disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Kesra Pemkab Muba Opi Palupi saat mendampingi Wakil Bupati Muba Beni Hernedi yang melakukan safari Jumat di Masjid At Taqwa Desa Tanjung Timur Kecamatan Lais, Jumat (14/12).

Menurut Opi Palupi, dengan jumlah penduduk yang mayoritas bergama Islam dan kondisi ekonomi warga Kabupaten Muba yang cukup baik potensi zakat, infak, dan sedekah yang ada cukup besar.

“Terdata sampai Oktober 2018 berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kabupaten Muba sudah mencapai Rp600 juta bantuan yang disalurkan oleh Baznas yang berasal dari zakat dan Infaq sebagian Aparatus Sipil Negara atau ASN yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin,” kata Opi Palupi.

Dengan setelah disahkan Perda Zakat, Opi Palupi mengharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Baznas untuk memberikan bantuan secara lebih luas kepada masyarakat yang membutuhkan. “Kehadiran Baznas Kabupaten Muba selama ini telah memberikan sumbangsih positif dalam membantu kesulitan masyarakat Muba,” ujarnya.

Baznas Muba memiliki program-program, antara lain bantuan bidang pendidikan, bantuan modal usaha, bantuan bidang kegiatan dakwah, bantuan bidang kesehatan, bantuan bidang kemanusiaan seperti bedah rumah, santunan fakir miskin, anak yatim dan lainnya.

Sementara menurut Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, keinginan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menerbitkan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah selain bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin. 

“Juga demi membantu seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat, ataupun menyalurkan keinginan mereka untuk berinfaq dan bersedekah. Apalagi Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanah Wata'ala kepada kita semua sebagai kaum muslimin dan tercantum dalam Rukun Islam yang ketiga,” kata Wakil Bupati Beni Hernedi di depan jamaah shalat Jumat Masjid At Taqwa.

Pada safari Jumat tersebut Beni Hernedi juga berjanji akan terus gencar menerapkan Program Muba Mengaji dan Sarjana Bina Desa. “Ini juga merupakan keinginan Bapak Bupati Dodi Reza Alex supaya Program Muba Mengaji dan Sarjana Bina Desa menjadi Program yang berkontribusi positif untuk masyarakat di Muba,” katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CeE1jd
December 14, 2018 at 09:10PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CeE1jd
via IFTTT

Read More

Cina Ingin Pembicaraan Perdagangan dengan AS Setara

Cina dan AS masih perang dagang.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING--Wakil Menteri Perdagangan Cina Wang Shouwen mengatakan pembicaraan perdagangan antara Cina dan Amerika Serikat (AS) harus setara dan menguntungkan kedua belah pihak. Wang menambahkan ia berharap kedua negara dapat mencari cara untuk mengelola perbedaan mereka melalui dialog.

"Itu yang kami harapkan, pada dasarnya konsultasi yang setara, saling menguntungkan dan percaya, kami bisa berusaha untuk mengelola perbedaan dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah," kata Wang, dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (23/11).

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping akan menggelar pembicaraan di pertemuan G20 di Buenos Aires, Argentina pada 30 November mendatang. Mereka akan membicarakan hubungan ekonomi kedua negara yang sedang merenggang.

Wang mengatakan kedua negara sudah menjalin kontak resmi sesuai dengan instruksi pemimpin masing-masing. Pemerintah AS ingin Cina membuka pasar domestik mereka lebih lebar dan memproteksi hak cipta perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di sana.

AS juga ingin Cina memotong subsidi perusahaan-perusahaan mereka dan memotong kesenjangan perdagangan yang mencapai 374 dolar AS. Negeri Paman Sam sudah menaikan tarif impor barang-barang Cina senilai 200 juta dolar AS naik dari 10 menjadi 25 persen sejak 1 Januari lalu.

Trump sudah mengancam akan kembali menaikan tarif barang impor Cina lainnya yang senilai 267 juta dolar AS jika Negeri Tirai Bambu gagal memenuhi permintaannya. Pada hari Kamis (22/11) lalu Trump mengatakan ia berharap bisa dapat meraih kesepakatan dengan Cina saat bertemu dengan Xi Jinping nanti.

"Saya bisa katakan ini, cina sangat ingin membuat kesepakatan karena tarif impor, Cina ingin membuat kesepakatan jika kami membuat kesepakatan, kami akan melakukannya," kata Trump.

Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi tanda kecil pemerintahan Trump mulai mundur dari permintaan dan retorika mereka. Pemerintah AS mengatakan Cina sudah gagal menangani praktik 'tidak adil' yang menjadi jantung perselisihan ini. Setelah adanya investigasi Perwakilan Perdagangan AS terhadap kebijakan hak cipta dan pengambil alihan teknologi Cina.

Cina berharap pertemuan G20 bisa menahan sikap mereka melawan proteksionisme. Di mana saat ini sistem tersebut mulai tumbuh dalam perdagangan global dan menurunkan investasi asing secara langsung.

Pada hari Selasa (22/11), salah seorang diplomat Cina mengatakan pertemuan APEC telah gagal untuk sepakat menyatakan adanya 'upaya memaafkan' proteksionisme yang dilakukan negara tertentu. Banyak yang menilai pernyataan ini sebagai kritik terselubung kebijakan tarif impor AS.

"Saat ini, perdagangan global menghadapi situasi yang rumit, unilateralisme dan proteksionisme meningkat secara drastis, menambahkan ketidak pastian dalam pertumbuhan ekonomi global, kami berharap pertemuan (G20) dapat memperkuat konsensus semua pihak untuk mendukung multilateralisme," kata Wang.

Wang menambahkan Cina mendukung reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk mendorong keefektifan dan kekuasaannya. Cina sendiri telah membantah dengan keras mempraktekan perdagangan 'tidak adil' seperti yang di tuduhkan AS. Mereka juga meminta AS berhenti untuk melakukan provokasi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r0CaYL
November 23, 2018 at 09:10PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2r0CaYL
via IFTTT

Read More