Vettel Tabrak Dinding pada Sesi Latihan Ketiga GP Monako

Vettel menabrak dinding tikungan pertama saat sesi latihan baru memasuki 15 menit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persiapan tim Ferrari di Sirkuit Monako menghadapi masalah pada sesi latihan terakhir, Sabtu (25/5) pagi. Sebastian Vettel menabrak dinding tikungan pertama saat sesi latihan baru memasuki 15 menit.

Untungnya rekan setimnya yaitu Charles Leclerc bisa mengalahkan Valtteri Bottas dari tim Mercedes untuk menduduki posisi pertama. Lecrec menyelesaikan sesi latihan dengan catatan waktu 1:11,265 detik, atau 0,053 detik lebih cepat dibanding Bottas, dilansir dari Formula1, Sabtu.

Rekan setim Bottas, Lewis Hamilton, berhasil menduduki tempat ketiga. Hamilton sempat mengalami beberapa perubahan pengaturan mobilnya jelang dimulainya latihan terakhir.

Dua pembalap Red Bull yaitu Max Verstappen dan Pierre Gasly menduduki posisi keempat dan kelima. Antonio Giovinazzi dari Alfa Romeo juga menjalani sesi latihan secara mengesankan, dengan menempati posisi keenam. Namun pembalap Italia harus terpisah dari rekan setimnya Kimi Raikkonen yang menempati posisi kesembilan. Raikkonen disalip Danill Kvyat dari Toro Rosso di posisi ketujuh dan Kevin Magnussen dari tim Haas Ferari di posisi kedelapan.

Alexander Albon dari Toro Rosso menduduki posisi ke-10, di depan duo Renault Nico Hulkenberg dan Daniel Ricciardo.

Pertarungan menegangkan untuk perebutan klasemen puncak akan dilakoni Ferrari, Mercedes, dan Red Bull yang berjuang untuk slot posisi pertama yang sangat penting di Monte Carlo.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WjwcDO
May 25, 2019 at 10:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WjwcDO
via IFTTT

Read More

Baznas Purwakarta: Kesadaran Bayar Zakat ASN Bagus

ASN langsung menyisihkan 2,5 persen dari penghasilannya untuk berzakat.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyatakan kesadaran membayar zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta cukup bagus. Tanpa disuruh, ASN langsung menyisihkan 2,5 persen dari penghasilannya untuk berzakat.

"Selama setahun ini, kesadaran aparatur sipil negara untuk membayar zakat profesi lumayan bagus," kata Ketua Baznas setempat Saparudin di Purwakarta, Sabtu (20/4).

Ia mengatakan, selama setahun terakhir ini lebih dari 80 persen aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Purwakarta telah menyalurkan zakat profesinya. Masih ada beberapa instansi yang belum maksimal, tapi ke depan Saparudin memprediksi akan terus meningkat.

Cukup bagusnya tingkat kesadaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Purwakarta dalam penyaluran zakat profesi karena selama telah terbangun sinergi antara Baznas Purwakarta dengan Pemkab. Dikatakannya, dana yang dikelola Baznas Purwakarta sebagian besar disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat. Selebihnya, untuk kegiatan sosial lain seperti disalurkan di bidang pendidikan, pembangunan rutilahu dan yang terbaru yaitu pembayaran premi BPJS masyarakat kurang mampu.

"Dari zakat profesi ini, kami harapkan problem sosial masyarakat pra sejahtera itu terbantu," katanya.

Menurut dia, sekarang ini kepercayaan masyarakat terhadap Baznas mengalami peningkatan. Pihaknya akan turut mendorong supaya partisipasi aparatur sipil negara, perbankan, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD, mengalami peningkatan dalam menyalurkan zakat profesinya.

Ia berkeyakinan, jika seluruh ASN dan pegawai perusahaan swasta maupun pemerintah bisa menyalurkan zakat profesinya ke Baznas, maka akan banyak keluarga tak mampu yang bisa terbantu menyelesaikan problem sosialnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2KTV6p9
April 20, 2019 at 10:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2KTV6p9
via IFTTT

Read More

Isak Tangis Iringi Serah Terima Korban Abu Sayyaf

Serah terima korban sandera Abu Sayyaf dilakukan pemerintah kepada keluarga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyerahkan dua warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi sandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina selatan. Dua WNI tersebut yakni Heri Ardiansyah (18 tahun), dan Hariadin (45).  

Isak tangis keluarga pecah ketika Heri memasuki ruangan. Heri yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang berwarna hitam langsung dipeluk oleh keluarga yang telah menantinya. Keluarganya langsung memeluknya erat Heri, seolah mereka tidak mau lagi kehilangan lagi.  

Di sisi lain keluarga Hariadin juga turut terisak melihat pertemuan tersebut. Namun, mereka harus mengikhlaskan karena Hariadin kembali kepada keluarga dalam keadaan tak bernyawa.  

Pada Jumat (5/4), sekitar pukul 18.00, Hariadin yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan meninggal dunia di perairan Pulau Simisa, Provinsi Sulu, Filipina Selatan. Hariadin meninggal  akibat tenggelam di laut setelah terbebas dari penyanderaan.  

Hariadin bersama sandera lainnya Heri berusaha berenang ke Pulau Bangalao guna menghindari terkena serangan angkatan bersenjata Filipina. Sementara itu, Heri dapat diselamatkan.  

Pihak keluarga berterimakasih kepada Pemerintah Indonesia atas upaya pembebasan tersebut. Perwakilan dari keluarga Heri, Kamila mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pembebasannya. 

"Terimakasih terutama kepada pemerintah, Presiden Jokowi, Kementerian Luar Negeri, dan para pihak yang telah menbantu dalam upaya pembebasan Heri. Terima kasih juga untuk Kedubes RI di Flipina, Pemerintah Filipina dan semua pihak yang udah membebaskan Heri," ujar Kamila. 

Sementara itu, perwakilan kekuarga Hariadin, Saharuddin juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena telah mengembalikan jenazahnya. Keluarga telah ikhlas dengan kepergian Hariadin tersebut.  

"Saya dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah mengembalikan adik kami. Kami sudah mengikhlaskan kepergian adik tercinta," kata Saharuddin yang merupakan kakak dari Hariadin.   

Pemerintah Indonesia menyampaikan ungkapan duka cita  yang mendalam kepada keluarga almarhum Hariadin. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebut Hariadin sebagai seorang mujahid karena meninggal dunia ketika sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Hariadin diketahui meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak.   

"Saya berkeyakinan sebagai seorang Muslim almarhum meninggal sebagai mujahid, karena almarhum disandera saat berjihad mencari nafkah untuk keluarga," ujar Retno.    

Heri Ardiansyah dan jenazah Hariadin tiba di Pangkalan Militer Westmincom di Zamboanga City untuk diserahterimakan kepada wakil Pemerintah Indonesia, pada Sabtu (6/4). Selanjutnya Pemerintah Indonesia melakulan proses pemulangan pada kesempatan pertama. 

Sejak akhir Februari 2019, Divisi 11 Angkatan Bersenjata Filipina yang didukung Tim BAIS TNI malakukan operasi pembebasan sandera dan terus memberikan tekanan kepada para penyandera. Dalam perkembangan terakhir, para penyandera terdesak di Pulau Simisa, Provinsi Sulu, Filipina Selatan.  

Heri Ardiansyah dan Hariadin diculik bersama seorang warga negara Malaysia, Jari Abdullah di Perairan Kinabatangan, Sandakan, Malaysia pada 5 Desember 2018. Ketiganya diculik kelompok bersenjata di Flipina Selatan saat sedang bekerja di kapal penangkap ikan SN259/4/AF. 

Pada 5 Desember 2019, dua orang ABK WNI bersama satu orang warga negara Malaysia telah menjadi korban penculikan kelompok bersenjata pada saat bekerja pada kapal ikan SN259/4/AF berbendera Malaysia di perairan Kinabatangan, Sandakan, Malaysia. Sejak 2016, sebanyak  36 WNI disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Dari jumlah tersebut  seluruhnya berhasil  dibebaskan, namun 1 orang sandera WNI meninggal dalam proses pembebasan. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Z8Oqqj
April 11, 2019 at 10:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Z8Oqqj
via IFTTT

Read More

Pemkab Halsel Minta Izin Pembangunan Jalan ke Menteri LHK

Pembangunan jalan harus melintasi kawasan Cagar Alam Gunung Sibela.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengajukan permohonan izin pembangunan jalan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dilakukan karena jalan yang akan dibangun tersebut melintasi kawasan Cagar Alam Gunung Sibela.

Surat permohonan izin ke Kementerian itu disampaikan anggota DPR RI Tjatur Sapto Edy. Saat menyampaikan surat, Tjatur diterima langsung Menteri Siti Nurbaya Bakar, didampingi oleh Sekjen dan Dirjen KLHK, Senin (11/2).

Tjatur mengatakan pada saat melakukan kunjungan kerja ke Halmahera Selatan, ia mendapat titipan amanat dari warga dan Bupati Halmahera Selatan. “Ada pembangunan jalan yang terpaksa dihentikan selama beberapa tahun karena melintasi kawasan cagar alam Gunung Sibela,” kata Tjatur, yang juga calon anggota DPD daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara.

Tjatur diminta untuk membantu menyampaikan persoalan tersebut ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Saya segera menyampaikan apa yang menjadi aspirasi warga dan Pemkab Halmahera Selatan,” ungkap Tjatur.

Jalan yang saat ini dibangun oleh Pemkab Halmahera Selatan adalah ruas jalan Tabangane-Labuha. Namun pembangunan terhenti karena jalan tersebut harus melintasi Cagar Alam Gunung Sibela, sepanjang kurang lebih 5,59 km.

Ruas jalan Tabangane-Labuha dibutuhkan karena posisinya sangat strategis. Jalan tersebut akan membuka akses 2 kecamatan dan 14 desa, ke pusat perekonomian dan pusat pemerintahan ibu kota kabupaten. Dengan dibukanya jalan itu, diharapkan ekonomi akan tumbuh, kesejahteraan dan pelayanan bidang pemerintahan bisa ditingkatkan, serta masyarakat bisa menikmati indahnya panorama alam.

Setelah surat tersebut diterima Menteri, menurut Tjatur, pihak kementerian akan segera menindaklanjutinya. Menteri Siti Nurbaya menyebut permohonan izin pembangunan akan segera diproses di Dirjen Konservasi.

“Akan diproses dengan segera. Ini kan untuk kepentingan pembangunan jalan, kepentingan masyarakat luas, jadi insyaallah bisa diberikan,” jelas Tjatur.

Dengan diberikannya izin, lanjut Tjatur, pembangunan jalan akan bisa dilanjutkan. Sehingga akan memberi manfaat besar bagi masyarakat setempat. “Yang penting, Pemkab Halsel dan masyarakat harus bisa menjaga kelestarian cagar alam Gunung Sibela bila nanti jalan dibangun”, demikian pungkasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2TKnidQ
February 11, 2019 at 10:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2TKnidQ
via IFTTT

Read More

Bupati Bekasi Jalani Sidang Suap Meikarta di Bandung

Bupati Bekasi diduga terima Rp 7 M muluskan izin Meikarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyidikan Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta. Selain Neneng, KPK juga telah merampungkan berkas 4 tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahor; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

"Telah dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka untuk 5 orang tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Ahad (10/2).

Jaksa KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun dakwaan. Rencananya, lanjut Febri, persidangan digelar di PN Tipikor Bandung, Jawa Barat. Adapun untuk perampungan berkas penyidik sudah memeriksa 22 saksi untuk tiga tersangka sejak operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada 14 Oktober 2018. Mereka adalah Mantan Gubernur Jawa Barat, Anggota DPRD Bekasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Bekasi, dan pihak swasta.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan sebanyak Rp 13 miliar. Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp 7 miliar.

Sejauh ini KPK baru menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini. Yakni, ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

Kemudian, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ). Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Billy Sindoro telah diidakwa melakukan perbuatan suap bersama-sama dengan Henry Jasmen Sihotang, Taryudi, Fitradjaja Purnama, Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesianto, Satriadi, serta Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama. Suap diberikan kepada Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait perizinan Meikarta.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WPR6rH
February 10, 2019 at 10:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WPR6rH
via IFTTT

Read More

Kasus DBD Tertinggi di Wilayah Jakarta Selatan

Dari 722 kasus DBD di DKI, wilayah Jakarta Selatan tertinggi yakni ada 250 kasus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Seksi Penyakit Menular, Tular Vektor, dan Zoonotik Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dr Inda Mutiara mencatat, jumlah kasus tertinggi penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di DKI Jakarta adalah di wilayah Jakarta Selatan. Dari data total kasus DBD per 29 Januari yaitu sebanyak 722 kasus, wilayah Jakarta Selatan memiliki jumlah terbanyak kasus DBD bila dibandingkan dengan wilayah yang lainnya.

Tercatat, ada sebanyak 250 kasus dsi Jaksel. Disusul Jakarta Timur yang memiliki jumlah kasus sebanyak 200 kasus. “Betul, jumlah tertinggi adalah di Jakarta Selatan, ada sebanyak 250 kasus,” kata Inda kepada Republika.co.id, Kamis (31/1).

Dia mengatakan, tingginya jumlah kasus DBD di Jakarta Selatan, dikarenakan kondisi kelembaban udara yang tinggi di wilayah tersebut. Lalu penyebab kedua, adalah wilayahnya yang luas dan juga memiliki jumlah penduduk yang banyak.

Menurut pemantauan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dua wilayah yang memiliki jumlah kasus DBD tertinggi tersebut, berada di kecamatan-kecamatan yang memiliki banyak lahan kebun kosong atau lahan luas. Contohnya, di wilayah Jakarta Selatan yaitu di Kecamatan Jagakarsa dan juga di Kecamatan Cipayung yang ada di Jakarta Timur.

“Di kedua kecamatan tadi memang cukup banyak terdapat area tanah-tanah atau kebun. Mungkin ini salah satu kecenderungannya,” jelas dia.

Sebab, menurutnya, tanah kosong atau tanah yang tidak berpenghuni akan menyulitkan upaya pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Artinya, masyarakat dan juga pemerintah daerah kesulitan memastikan adanya sampah plastik atau kontainer-kontainer lainnya yang menjadi medium perkembangan jentik nyamuk.

Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai penyakit DBD, apalagi saat ini masih musim hujan. Masyarakat tetap diimbau untuk melakukan program PSN

Yaitu dengan 3M, yang terdiri atas menguras atau membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es dan lain-lain. Lalu, menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan lain-lain.

Serta memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk penular demam berdarah.

Sementara, angka tertinggi kasus DBD selanjutnya yaitu Jakarta Barat dengan angka 197 kasus DBD lalu disusul Jakarta Utara dengan 44 kasus dan Jakarta Pusat dengan 31 kasus. Sehingga bila dijumlah secara keseluruhan per 29 Januari, ada sebanyak 722 kasus DBD di DKI Jakarta.

“Data ini berdasarkan laporan dari rumah sakit (RS) dan Puskesmas ke website surveilans Dinkes DKI setiap hari. Dan untuk penyakit-penyakit potensi KLB, termasuk DBD, kami dari Puskesmas harus turun ke rumah pasien untuk konfirmasi dan penyelidikan epidemiologi,” jelas Inda.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DKEAlr
January 31, 2019 at 10:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DKEAlr
via IFTTT

Read More

Thailand Percaya Diri Bisa Lolos dari Babak 16 Besar

Thailand akan menantang Cina pada babak 16 besar Piala Asia 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Thailand merasa percaya diri bisa mengatasi Cina. Thailand akan menantang Cina pada babak 16 besar Piala Asia 2019 di Stadion Haza Bin Zayed, Uni Emirat Arab, Ahad (20/1).

Pelatih tim Thailand Sirisak Yodyardthai mengatakan, ia sudah memantau tim Cina ketika pertandingan melawan Korea Selatan di Grup C. Cina kalah 0-2 sehingga menjadi runner-up Grup C dan bakal bertemu Thailand sebagai runner-up Grup A.

Ia cukup lega karena timnya terhindar dari bertemu Korea Selatan pada babak 16 besar. "Saya sudah melihat pertandingan mereka di stadion, cukup bagus kami nanti bertemu China," kata Sirisak seperti dikutip Bangkok Post, Jumat.

Ia mengungkapkan, tim Cina lebih suka mengandalkan umpan bola panjang. Jadi, kata dia, Thailand akan menyesuaikan dengan gaya mereka.

"Saya merasa pertandingan nanti akan ketat, dan kami akan dapat menghentikan mereka," kata Sirisak yang menggantikan pelatih asal Serbia Milovan Rajevac yang dipecat setelah Thailand kalah 1-4 dari India pada laga pertama Grup A.

Jika melawan Korea Selatan, menurut Sirisak akan lebih sulit. Sebab, Korea memiliki kekuatan di segala lini dan bagus dalam tipe permainan apa pun. 

Namun, bukan berarti China dapat dengan mudah dikalahkan. "Saya tidak bilang lawan Cina akan mudah. Kami harus melakukan persiapan dengan baik," ujarnya.

Pemain depan Thailand Adisak Kraisom juga memprediksi pertandingan bakal berlangsung ketat.

Namun, Adisak menyatakan bahwa ia dan rekan-rekan sangat percaya diri untuk pertandingan tersebut. Apalagi Thailand pernah menang telak 5-1 atas Cina di Heifei pada 2013 lalu

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2W3KpBD
January 18, 2019 at 10:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2W3KpBD
via IFTTT

Read More

Prabowo: Terorisme Terjadi karena Ketidakadilan

Terorisme yang berasal dari dalam negeri akibat rasa ketidakadilan keputusasasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa terorisme terjadi karena adanya ketidakadilan dan keputusasaan.

"Banyak terorisme yang merupakan penyusupan dari luar, tapi terorisme yang berasal dari dalam negeri akibat rasa ketidakadilan keputusasasan," kata Prabowo Subianto di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1) malam.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan tentang terorisme dari moderator pada debat capres-cawapres perdana. "Terorisme dan radikalisme semakin menjadi ancaman karena itu dibutuhkan langkah pencegahan dan deradikalisasi, bukan hanya individu yang sudah terpapar tapi juga keluarganya menjadi lahan yang sudah subur untuk pemahaman radikal, apa bentuk pencegahan dan deradikalisasi yang efektif?" tanya moderator.

"Mereka melihat perlakuan tidak baik, tidak benar, tersakiti, jadi dipengaruhi pengajaran-pengajaran dan paham-paham yang radikal dan mengarah ke kekerasan," ungkap Prabowo.

Prabowo mengatakan mendukung deradikalissi dengan melakukan investasi besar-besaran di bidang pendidikan, kesehatan serta membantu rakyat paling miskin.

"Pesantren, madrasah, sekolah, guru kita bantu kapasitasnya kualitas hidupnya agar bisa memperbaiki pengajaran dan pembangunan iklim lebih baik, suasana tidak merasa saling membenci dan tidak tersakiti," jelas Prabowo.

Sandiaga Uno menambahkan bahwa program kontra radikalisi, kontra progpaganda bagi banyak masyarakat agar masyarakat merasakan manfaat masa depan.

"Mereka yang tidak merasa masa depan cerah terpapar, kami akan lihat peta-peta timbulnya radikalisasi berdasarkan ideologinya itu," ungkap Sandiaga.

Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019 yang mengangkat tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FFUIq0
January 17, 2019 at 10:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FFUIq0
via IFTTT

Read More

Alsintan Kementan Solusi Peningkatan Produksi Pertanian

Modernisasi pertanian untuk Indonesia negara kuat berbasis pertanian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Menteri Andi Amran Sulaiman memiliki program pengembangan pertanian modern untuk meningkatkan produksi dan menyejahterakan petani. Kebijakan pemerintah yang mengutamakan keberpihakan kepada petani ini menggunakan alat dan mesin pertanian ( alsintan) secara masif, mulai dari pengolahan lahan sampai dengan tahap panen dan pasca-panen.

Menurut Amran, modernisasi pertanian mutlak dilakukan untuk menjadikan Indonesia negara yang kuat berbasis pertanian. Program mekanisasi pertanian kementerian pertanian (Kementan) tidak hanya berperan nyata dalam meningkatkan produksi pangan. Namun juga terbukti menjadi solusi dalam kelangkaan tenaga kerja pertanian.

Sebagai langkah pengawasan terhadap bantuan-bantuan alsintan Kementan kepada petani, Amran mengundang langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk bersinergi memperkuat pencegahan korupsi dan mengecek penggunaan anggaran yang sudah digunakan Kementan.

“Untuk pencegahan, utamanya mengecek anggaran yang sudah disalurkan khususnya alat mesin pertanian. Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Amran.

Amran menambahkan, Kementan sudah ada MoU sejak 2015 antara Ketua KPK dan Mentan.

 

Alsintan Sebagai Solusi Tingkatkan Produksi

Hasil analisis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementan pada 2015 menyebutkan, jumlah terbanyak tenaga kerja pada sektor tanaman pangan adalah petani yang sudah berusia lebih kurang 60 tahun kemudian disusul usia antara 40 hingga 45 tahun. Dampak nyata adanya kelangkaan dan usia lanjut tenaga petani untuk mendukung budidaya tanaman padi adalah rendahnya kapasitas kerja tanam padi per satuan luas lahan dan mahalnya biaya tanam.

“Masalah yang muncul pada kegiatan tanam dapat ditangani dengan menerapkan mesin tanam pindah bibit (transplanter) padi. Mesin transplanter sebagai solusi peningkatan kerja kegiatan tanam padi. Hemat tenaga kerja, mempercepat waktu penyelesaian kerja tanam per satuan luas lahan. Dan faktor tersebut akhirnya mampu menurunkan biaya produksi budidaya padi,” ujar Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Andi Nur Alam Syah di Jakarta, Jum’at (4/1).

Dampak nyata penggunaan mesin tanam padi ini, menurut Andi, terlihat dari hasil pengamatan di tingkat petani. Pengguna mesin transplanter menunjukkan rata-rata kinerja satu mesin transplanter dengan satu orang operator dan dua asistennya dapat menggantikan antara 15 hingga 27 hari orang kerja (HOK), sedangkan kemampuan kerja tanam mencapai 1 hingga 1,2 hektare per hari.

“Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Kementan telah menghasilkan mesin transplanter yang dinamai mesin Transplanter Jarwo 2:1. Secara umum rata-rata biaya tanam padi secara manual sekitar Rp 1,72 per hektare, sedangkan dengan mesin transplanter jarwo 2:1 sekitar Rp 1,1 per hektare,” ujar Andi Nur Alam.

“Keuntungan lain dari cara tanam dengan mesin transplanter munculnya usaha pembibitan padi, karena mesin memerlukan bibit khusus, yaitu umur bibit harus kurang dari 18 hari dan bibit harus ditaruh pada kotak mesin (tipe dapog) sesuai ukuran mesin. Rata-rata kebutuhan bibit sebanyak 250 sampai 300 dapog per hektar,” lanjut dia.

Andi menjelaskan, petani sudah profesional atau lihai menggunakan mesin transplanter. Ini terungkap dari hasil pemberdayaan yang dilakukan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Badan Litbang Kementan.

Di antaranya, Gapoktan Madiun Bersatu di Dusun Parit Madiun, Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Petani sudah sangat menggantungkan kegiatan tanam pada mesin transplanter Jarwo 2:1. Biaya tanam padi secara manual dengan metode tanam Jarwo sebesar Rp. 1,8 juta per ha dan dengan Jarwo Transplanter hanya Rp 1,4 juta per ha. Produktivitas padi dengan metode tanam Jarwo meningkat rata-rata dari 3,3 ton per ha menjadi sekitar 4,7 ton per ha.

“Begitu juga di Kabupaten Subang, ongkos tanam manual sebesar Rp. 3,5 per ha dibanding untuk Jarwo Transplanter hanya Rp 1,8 juta per ha. Rata-rata produktivitas padi yang menerapkan metode tanam Jarwo mencapai 7,6 ton per ha,” tuturnya.

Fakta lainnya, sambung Andi, dirasakan juga oleh Kelompok Tani Suka Maju, Dusun Kalikebo, Kecamtan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dengan menggunakan mesin transplanter, biaya tanam secara manual untuk cara jarwo Rp 2 juta per ha.

“Sedangkan dengan transplanter sebesar Rp 1,9 juta per ha dengan rata-rata produktivitas padi dengan metode tanam Jajar Legowo mencapai 7,5 ton per ha,” kata dia.

Andi menegaskan, rata-rata persepsi petani pengguna mesin transplanter arwo 2:1 yakni sebagai solusi mulai munculnya kelangkaan tenaga kerja tanam, sekaligus meningkatkan efisiensi waktu dan biaya tanam yang akhirnya akan menurunkan biaya usahatani padi. Kemudian, dengan menggunakan mesin transplanter, usaha pembibitan secara dapog dianggap sebagai peluang bisnis bagi petani sehingga dapat membuka peluang kerja tenaga tanam yang tersisih oleh adanya mesin transplanter.

"Untuk itu, dalam meningkatkan hasil panen petani, Kementan terus meningkatkan jumlah bantuan alat mesin pertanian. Tahun ini, pemerintah memberikan sekitar 80 ribu unit alat mesin pertanian untuk disebar di seluruh wilayah di Indonesia,” paparnya.

Hal senada dikatakan Kepala Bidang KSPHP Agung Prabowo Balai Besar Pengembangan Mekanisasi bahwa penggunaan alat mesin pertanian secara nyata telah meningkatkan produksi pangan salah satunya padi. Contohnya, panen perdana di area pengembangan pertanian modern di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menghasilkan 10 ton padi per ha.

"Ini bukti nyata penggunaan alat mesin pertanian. Kami bekerjasama dengan pemerintah daerah, produksi naik dan petani tentunya sejahtera," pungkasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AtDx7M
January 04, 2019 at 10:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AtDx7M
via IFTTT

Read More

YLKI Minta Masyarakat Waspadai Makanan Tanpa Izin Edar

Makanan tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sumatra Utara (Sumut) meminta kepada masyarakat agar mewaspadai produk makanan dari dalam maupun luar negeri yang diduga tanpa memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM).

"Makanan tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen dan masyarakat yang mengonsumsinya," kata Ketua YLKI Sumut, Abubakar Siddik di Medan, Jumat (4/1).

Menurut dia, BBPOM Medan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan segera melakukan penertiban terhadap dugaan produk makanan yang ilegal itu. BPOM juga harus menertibkan dan angan dibiarkan beredar. "Bahan makanan dari luar negeri tersebut, agar dilakukan penyitaan dan jangan sampai beredar lebih luas lagi di pasaran, serta di super market," ujarnya.

Menurutnya pemasaran produk makanan dari negara asing yang tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, adalah pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi tegas. Selain itu, pengusaha yang ikut memasarkan produk makanan tidak mengantongi izin edar, juga harus diminta pertanggung jawaban.

Selama ini banyak pengusaha mendatangkan makanan tidak sesuai dengan prosedur tersebut. Lalu dibiarkan secara bebas memasarkan barang tidak jelas itu kepada konsumen dan tanpa diketahui BBPOM Medan.

"Petugas BBPOM dapat bekerja sama dengan Polda Sumut melakukan razia pergudangan yang menyimpan produk makanan dari negara asing tersebut," ucap dia.

Abubakar mengingatkan kepada masyarakat agar jangan sampai terpengaruh membeli produk makanan bermasalah, karena dijual dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. Dia mengimbau masyarakat memeriksa terlebih dahulu secara teliti dan jangan mau tertipu membeli produk makanan yang dianggap ilegal, serta tidak diketahui pemerintah atau BBPOM.

"Makananan tanpa memiliki izin edar tersebut, sangat berbahaya bagi kesehatan, dan kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Sebelumnya, BBPOM Medan memusnahkan berbagai produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik ilegal yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Hasil sitaan selama 2018 itu senilai Rp 2 miliar.

Kepala BBPOM Medan, Sacramento Tarigan mengatakan produk yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pemeriksaan dan penindakan di berbagai sarana produksi dan distribusi di sejumlah wilayah di Sumut. Secara rinci produk yang dimusnahkan tersebut terdiri atas 89 item (60.013 kemasan) pangan ilegal, 86 item (16.442 kemasan) obat tradisional ilegal, 73 item (3.267 kemasan) kosmetik ilegal, 70 item (512 kemasan) obat ilegal dan 17 item (66 keamasan) bahan berbahaya.

"Keseluruhan produk tersebut merupakan hasil sitaan di 41 sarana produksi dan distribusi dari beberapa daerah di Sumut," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa selama 2018, BBPOM di Medan telah memproses 16 perkara pro-justitia dengan nilai barang bukti mencapai Rp 4,1 miliar. Barang-barang tersebut didominasi perkara di bidang pangan.

Selama tiga tahun terakhir yakni 2016 hingga 2018, perkara di bidang pangan mendominasi hasil pengawasan BBPOM di Medan. Sedangkan, nilai barang bukti mengalami fluktuasi dimana pada 2016 mencapai Rp 10,34 miliar dari 17 perkara pro-justitia dan Rp 3,01 miliar pada 2017 dari 17 perkara pro-justitia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Sx9R09
January 04, 2019 at 10:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Sx9R09
via IFTTT

Read More