Showing posts with label 2018 at 05:06PM. Show all posts
Showing posts with label 2018 at 05:06PM. Show all posts

Friday, December 28, 2018

Foto Langka: Putra Mahkota Saudi Pakai Kaus Bercelana Pendek

Foto ini beredar setelah Saudi resmi mengungumkan perombakan kabinet.

REPUBLIKA.CO.ID,  RIYADH— Pernah Anda melihat Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman (MBS) berpose tidak menggunakan jubah yang merupakan baju tradisional negara petro dolar tersebut? 

Sebuah foto langka, beredar di media sosial. Seperti dilansir Alarabiya, Jumat (28/12), dalam foto tersebut, MBS tampak berpose menggunakan busana santai olah raga bercelana pendek warna hijau dan mengenakan kaus warna hitam, saat melakukan pendakian ke Bukit Lauz, yang berada di Tabuk. 

MBS berada di tengah-tengah, diapit sejumlah menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri yang dipimpin langsung oleh MBS.

Tampak dalam foto tersebut, Menteri Perdagangan Majid al-Qashbi, Menteri Dalam Negeri Pangeran Abdul Aziz bin Sa’ud bin Nayif, Menteri Kebudayaan Pangeran Badar bin Abdullah bin Farhan, Menteri Negara Turki bin Muhammad bin Fahd, Menteri Garda Bangsa Pangeran Abdullah bin Bandar, serta Kepala Pusat Investasi Publik Yasir ar-Ramyan.

Foto ini beredar setelah Arab Saudi, melalu Raja Salman bin Abdul Aziz, resmi mengungumkan perombakan kabinet.  

Raja dan putranya, MBS mengumumkan perubahan kabinet itu, setelah sejumlah agen Saudi membunuh Khashoggi di kantor Konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober lalu

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2RnIsAA
December 28, 2018 at 05:06PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RnIsAA
via IFTTT
Share:

Ditanya Soal Debat Capres, Jokowi: Nanti Saja Takut Lupa

Jokowi mengatakan, terkait debat, lebih baik dilakukan jelang pelaksanaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Presiden nomor urut 1 Joko Widodo (Jokowi) belum mau membahas soal debat kandidat pemilu presiden (Pilpres) 2019, yang akan digelar oleh KPU pada Januari mendatang. Jokowi mengatakan, terkait debat, lebih baik dilakukan jelang pelaksanaan.

"Masih lama masih tiga minggu, nanti kalau kurang dua hari baru. Kalau disampaikan sekarang nanti malah lupa," kata calon presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyambangi kediaman Ma'ruf Amin di jalan Situbondo, Jakarta Pusat pada Jumat (28/12).

Jokowi mengaku enggan untuk membahas persiapan debat yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan, bahasan terkait persiapan tema debat juga tidak masuk dalam diskusi sambil makan siang yang dilakukan di kediaman Ma'ruf Amin.

Jokowi melanjutkan, pertemuan dengan Ma'ruf Amin kali ini hanya untuk memenuhi undangan makan siang yang dilontarkan pendampingnya itu. Calon presiden pejawat ini kemudian mengungkapkan menu makan siang bersama Ma'ruf yang terdiri dari ikan goreng, pecel hingga bandeng goreng.

"Enggak tadi kita bicara makan siang, gak percaya. Seperti tadi saya bilang, diundang kiai Ma'ruf untuk makan siang disini," kata Jokowi.

Hal serupa juga dilontarkan Ma'ruf Amin. Dia mengatakan, pertemuannya dengan Jokowi kali ini hanya mendiskusikan bahasan yang ringan-ringan saja sembari makan siang. "Makan siang kok bahas yang berat-berat. Ya kita bahas soal keluarga, suasana, cucu dan lain-lain," katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2GMdlur
December 28, 2018 at 05:06PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GMdlur
via IFTTT
Share:

Tuesday, December 18, 2018

Dua Orang Tewas, Diduga Akibat Miras Oplosan

Dua teman korban yang ikut menenggak miras oplosan masih menjalani perawatan.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Dua orang ditemukan tewas di salah satu rumah kontrakan di Kampung Darma Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (17/12). Menurut laporan Polda Metro Jaya, Selasa (18/12), penyebab tewas dua orang tersebut diduga akibat mengkonsumsi minuman keras (miras) oplosan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono, mengatakan, dua korban tersebut bernama Agus Hakim Asafuq (19 tahun) dan Friska Milenia Putriani (18). Keduanya ditemukan sekitar pukul 12.00 WIB. Usai dilakukan dikonfirmasi di tempat kejadian, petugas kepolisian kemudian melapor kepada Polda Metro Jaya, Senin malam WIB.

Argo menuturkan, dua korban pertama kali ditemukan oleh dua saksi bernama Lia Varomika dan Rudi Hermanto. “Pada Senin siang, kedua saksi datang ke rumah kontrakan korban. Namun, karena saksi pertama (Lia) mencium bau menyengat ia kembali keluar dari kontrakan,” kata Argo, Selasa (18/12).

Mendengar pengakuan saksi pertama, saksi kedua (Rudi) kemudian masuk ke dalam kontrakan dan mengecek langsung ke dalam kamar. “Ternyata ada dua orang meninggal dunia dalam keadaan sudah terbujur kaku,” ujar dia.

Setelah ditelusuri, tewasnya dua orang tersebut diduga akibat meminum miras oplosan pada hari Kamis (13/12) pekan lalu. Dugaan itu berdasarkan informasi dari dua orang teman korban bernama Andhika Panji Krisna dan Yusron Amirul Haq yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Karya Medika, Tambun.

Argo mengatakan, kedua teman korban tersebut menjelaskan bahwa Agus Hakim Asafuq membeli dua botol bir hitam, tujuh botol alkohol 70 persen, dua strip Antimo, serta 12 bungkus  minuman sachet Kuku Bima Energi rasa anggur pada Kamis siang WIB pekan lalu. Mereka berempat kemudian meracik sendiri miras oplosan dan meminumnya.

“Akibat mengkonsumsi minuman oplosan itu dua orang meninggal dunia,” tuturnya.

Sementara ini, Argo menjelaskan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Sementara kedua teman korban bernama  Andhika Panji Krisna dan Yusron Amirul Haq masih menjalani perawatan. Penyelidikan kasus didalami oleh Polsek Tambun, Kabupaten Bekasi.

Kapolsek Tambun, Kompol Rahmad Sujatmiko seluruh barang bukti berupa bahan-bahan miras oplosan saat ini telah diamankan di Kantor Polsek Tambun. Dua korban tersebut ditemukan dalam kondisi mulut yang berbusa. Meski barang bukti dan kondisi mayat menunjukkan tanda-tanda meningal akibat miras oplosan, Rahmad mengatakan seluruhnya masih dugaan. “Kita masih menyelidiki aktivitas dan masih mendalami kasus ini. Kita juga masih menunggu orang tua dari kedua jenazah,” katanya.

Kendati demikian, ia tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tidak coba-coba meminum miras oplosan apalagi meraciknya. Selain tidak memiliki izin edar miras oplosan dapat berakibat fatal pada nyawa manusia. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2EtYQZC
December 18, 2018 at 05:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EtYQZC
via IFTTT
Share:

Sunday, December 16, 2018

Pertamina Utamakan Pelayanan ke Konsumen di Manokwari

Penyaluran BBM di Manokwari berjalan lancar dan masyarakat tidak perlu panik

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Marketing Operation Region VIII PT Pertamina (Persero) memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Manokwari, Papua Barat, sudah berjalan normal sejak Jumat (14/12) pagi waktu setempat. Pasalnya, kapal pengangkut BBM telah sandar di Terminal BBM Manokwari.

Penyaluran BBM dari Terminal BBM berjalan dengan kondusif. Penyaluran BBM ke SPBU juga terpantau lancar. Pertamina menghimbau masyarakat Manokwari untuk tidak panik karena BUMN Migas ini siap melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Unit Manager Communication & Relations MOR VIII, Brasto Galih Nugroho, menjelaskan antrean yang terjadi pada Kamis (13/12) adalah dampak dari adanya perawatan fasilitas tangki timbun di TBBM Manokwari. Perawatan itu dilakukan sebelum kapal pengangkut BBM tiba di dermaga TBBM Manokwari.

Namun, kondisi ini sudah normal sejak Jumat malam sehingga penyaluran ke SPBU dapat berjalan kembali normal. Untuk mengantisipasi adanya peningkatan jumlah antrean yang disebabkan kepanikan masyarakat, Pertamina menyiapkan langkah untuk meningkatkan penyaluran ke SPBU. Kebijakan ini diambil menyesuaikan permintaan masyarakat.

“Hari ini rencana penyaluran produk Premium 53 persen di atas omset normal dan Pertalite sudah 85 persen di atas omset normal. Jadi seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kami berusaha untuk terus layani konsumen,” ujar Brasto.

Adapun permintaan hari ini untuk Premium mencapai 95 ribu liter, Pertalite 85 ribu liter, dan Pertamax 10 ribu liter. Pertamina memastikan penyaluran BBM di Manokwari dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat tidak perlu panik untuk mencegah pembelian berlebihan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2QBgdig
December 16, 2018 at 05:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QBgdig
via IFTTT
Share:

Saturday, December 8, 2018

Solari Perang Batin Jelang Final Copa Libertadores di Madrid

Pelatih asal Argentina ini berharap laga final di Bernabeu memberikan kesan terbaik.

REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Pelatih Real Madrid Santiago Solari mengaku sangat kecewa jelang pertandingan leg kedua final Copa Libertadores antara River Plate versus Boca Juniors di Stadion Santiago Bernabeu, Senin (10/12) dini hari WIB. Solari, pria kelahiran Rosario, Argentina 42 tahun lalu, menilai final bergengsi antara klub elite Amerika Selatan yang digelar di Madrid membuat masyarakat Argentina kecewa.

"Ini adalah peristiwa yang memberi saya perasaan kecewa. Namun, satu sisi adalah kehormatan bagi Real Madrid dan stadion kami menjadi tuan rumah Copa Libertadores," ujar Solari kepada media dilansir Football Italia, Sabtu (8/12).

Sempat tertunda lantaran insiden serangan fan River ke bus pemain Boca membuat leg kedua yang seharusnya berlaga di El Monumental terpaksa dibatalkan. Alhasil, Federasi Sepak bola Amerika Selatan (Conmebol) menunjuk Madrid sebagai kota yang akan menggelar laga bertajuk Derbi Super Clasico.

Solari berharap partai final di Bernabeu dapat memberikan kesan terbaik dalam sejarah turnamen tersebut. Meski di sisi lain ia tak mampu mengaburkan fakta bahwa jutaan pecinta si kulit bundar di Negeri Tango bakal merasa kecewa. "Itu mematahkan banyak hati dan itu memalukan."

Adapun Solari sempat mengecap manisnya seragam River Plate pada musim 1996 hingga 1998, sebelum hijrah ke rumput Eropa. Bersama Los Millonarrios, Solari mencatat 67 penampilan dengan total 13 gol sebagai gelandang tengah.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2rtxzhW
December 08, 2018 at 05:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2rtxzhW
via IFTTT
Share:

Dorong UMKM, Sukabumi Gelar Festival Kuliner dan Fesyen

Sukabumi memiliki potensi UMKM yang besar dan masih bisa dikembangkan.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendorong perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu caranya dengan menggelar festival yang mengambil tema Sukabumi Fashion and Culinary Nite Festival. Kegiatan tersebut mulai dibuka sejak Jumat (7/12) malam di Komplek GOR Cisaat, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Rencananya festival ini akan digelar hingga Ahad (9/12).

"Festival ini mengusung produk makanan dan fesyen serta baru pertama kali digelar di Kabupaten Sukabumi,’’ ujar Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Mikro (DPKUKM) Kabupaten Sukabumi, Asep Jafar kepada wartawan. Dalam pembukaan acara Jumat malam diwarnai dengan pertunjukkan seni tradisional dan fashion show produk batik khas Sukabumi.
Penyelenggaraan festival tersebut kata Asep, merupakan momen bersejarah. Sebabnya hal ini merupakann adalah satu upaya awal untuk menggaungkan produk UMKM asal Sukabumi.
Asep menerangkan, rencanaya festival ini akan diagendakan setiap tahun. Festival ini dibuka mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB dan melibatkan sebayak 20 pelaku UMKM baik makanan dan fesyen.
Menurut Asep, dalam kegiatan ini pemerintah membantu pemasaran berbagai macam produk batik khas Sukabumi. Misalnya batik Penyu, ikan Koi, Naga Loji, Pancasona, Teluh Jampang, dan sejumlah corak batik khas lainnya. Selain itu dalam festival ini ditampilkan pertunjukan kesenian untuk menarik pengunjung.

Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan, festival ini digelar untuk mendukung perkembangan UMKM di Sukabumi. "Kami juga mendorong partisipasi dari perusahaan-perusahaan besar agar mau membantu pengembangan UMKM,’’ imbuh dia.

Kabupaten Sukabumi lanjut Marwan memiliki potensi UMKM yang cukup besar dan masih bisa dikembangkan. Terlebih potensi ini tersebar di 47 kecamatan baik utara maupun selatan Sukabumi.
Ke depannya ungkap Marwa, kegiatan ini tidak lagi dibiayai APBD melainkan dari mitra pemerintah atau CSR perusahaan. Harapannya pelaksanaan acara ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2G3ZOyc
December 08, 2018 at 05:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2G3ZOyc
via IFTTT
Share:

Friday, December 7, 2018

Ribuan Perempuan Myanmar Dijual dan Dipaksa Menikah di Cina

Puluhan ribu perempuan miskin dijual sebagai pengantin ke Cina.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Ribuan perempuan dan anak perempuan dari Myanmar utara yang diperdagangkan ke Cina, telah dipaksa untuk menikah. Cina tercatat memiliki jumlah perempuan sekitar 33 juta lebih sedikit daripada laki-laki karena kebijakan satu anak selama satu dekade ini.

Untuk mengatasi kesenjangan itu, puluhan ribu perempuan miskin dari Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam dijual sebagai pengantin setiap tahunnya. Sebagian pergi dengan sukarela, sementara yang lainnya tertipu atau diperdagangkan.

Laporan terbaru dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health pada Jumat (7/12) memperkirakan, 7.500 perempuan Myanmar telah menjadi korban perkawinan paksa di Cina. Mereka sebagian besar berasal dari wilayah Kachin yang sedang dilanda kerusuhan dan Negara Bagian Shan utara.

Laporan disusun berdasarkan wawancara dengan sejumlah orang yang berhasil melarikan diri dan kembali ke Myanmar. Mayoritas dari mereka yang diperdagangkan dan dikawinkan, juga dipaksa untuk melahirkan seorang anak untuk suaminya.

"Para perempuan meninggalkan Myanmar karena konflik dan kemiskinan. Sementara ketidakseimbangan antara pria-perempuan di Cina, terutama di daerah perdesaan, berarti permintaan untuk seorang istri cukup tinggi," kata penulis laporan, W Courtland Robinson, dikutip Channel News Asia.

Moon Nay Li dari Asosiasi Wanita Kachin Thailand, yang memimpin penelitian lapangan di Kachin dan Shan, mengatakan seorang perempuan Myanmar mengaku telah diperdagangkan ke Cina selama tiga kali. Setiap kali ia dipaksa menikah, ia juga dipaksa untuk melahirkan anak.

"Karena ketidakstabilan politik, konflik dan perampasan tanah ... keamanan bagi perempuan merupakan tantangan besar," kata Nay Li.

Perkawinan sering diatur dan ditengahi oleh keluarga perempuan itu sendiri bersama tetua desa. Pengantin tidak dapat menolak karena mereka berada di bawah hirarki sosial.

Para perempuan termuda memiliki harga lebih tinggi, sebesar 10 ribu sampai 15 ribu dolar AS.

Calon suami mereka di Cina biasanya pria yang lebih tua, sakit, atau cacat di daerah perdesaan, atau orang-orang dianggap tidak diinginkan oleh Han Cina. Sementara kurangnya dokumentasi dari para perempuan itu, membuat mereka menjadi lolos dari hukum.

Laporan ini juga menemukan, para perempuan sering "disewa" untuk melahirkan anak-anak bagi suami mereka dan kemudian dipaksa keluar atau dijual ke suami baru untuk mendapatkan uang. Meski demikian, beberapa perempuan juga memiliki pernikahan yang sukses.

"Seringkali anak-anak perempuan tidak bisa mengatakan tidak kepada orang tua mereka. Pedagang (manusia) telah memberikan uang kepada orang tua mereka," kata Nay Li.

Para aktivis menyerukan kepada Myanmar untuk mengakhiri konflik di Negara Bagian Kachin dan Shan, yang telah menelantarkan puluhan ribu perempuan. Myanmar diminta melatih para petugas anti-perdagangan manusia untuk menegakkan hukum dan mengakui perempuan sebagai korban.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2SwySbx
December 07, 2018 at 05:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SwySbx
via IFTTT
Share:

Sunday, December 2, 2018

Petani Kembangkan Agrowisata di Perkebunan Pala Banda Neira

Fasilitas pendukung agrowisata masih membutuhkan tambahan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA NEIRA -- Selain memiliki puluhan hektare kebun pala, para petani pala di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, juga mengembangkan agrowisata di perkebunan mereka. Meskipun, pengembangannya masih diliputi sejumlah keterbatasan.

Sahirun Ishak, ketua Kelompok Tani Mekar Indah, Dusun Mangko Batu, Desa Rajawali, Kecamatan Banda, mengatakan, saat ini para pekebun yang tergabung dalam sejumlah kelompok tani tengah berupaya mengembalikan kejayaan pala di Banda Neira. Di antaranya, mereka kembali menggunakan sistem pertanian organik yang saat ini menjadi tren permintaan konsumen di berbagai negara.

Selain itu, kelompok tani juga mengembangkan sektor pariwisatanya berbasis pertanian (agrowisata). Tujuannya adalah untuk mengingatkan orang bahwa Banda Neira pernah menjadi pusat perdagangan pala dunia sejak ratusan tahun lalu.

Di antara pembangunan agrowisata itu adalah membangun spot-spot tempat selfie bagi para pengunjung. Di bawah puluhan payung-payung, para pengunjung bisa berfoto dengan berlatar pohon-pohon pala.

Selain itu, di sini juga dikembangkan peternakan sapi. Selain untuk mengundang perhatian pengunjung, peternakan sapi ini juga bisa dimanfaatkan karena kotorannya bisa digunakan sebagai pupuk organik.

“Alhamdulilah, sejak dicanangkan oleh pemerintah pada 2016 lalu, setiap bulan sedikitnya ada 200 wisatawan baik lokal maupun asing yang berkunjung ke sini,” kata Sahirun yang dalam dialog bersama Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Dudi Gunadi dan Kepala Dinas Pertanian Maluku Kepala Dinas Pertanian Maluku Diana Padang dalam kunjungan kerjanya pertengahan pekan lalu.

Namun, Sahirun mengatakan, pengembangan agrowisata ini juga mengalami kendala. Ada sejumlah fasilitas pendukung yang belum dibangun. Di antaranya yaitu toilet dan sarana air bersih. “Ini yang agak merepotkan pengunjung,” kata Sahirun.

Karena itu, Sahirun meminta bantuan pemerintah untuk mendukung sejumlah fasilitas ini. Hal tersebut bertujuan agar pelayanan bagi para pengunjung lebih meningkat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Dudi Gunadi meminta Pemprov Maluku untuk memperhatikan keluhan petani. Namun, Dudi mengingatkan agar para petani untuk selalu bekerja keras mengembalikan kejayaan pala di Banda Neira.

“Bagi kita, siapa petani yang bekerja keras dan sungguh-sungguh, tentu akan mendapatkan perhatian,” kata Dudi.

Dudi mengatakan, para petani pala di Banda Neira sudah menunjukkan upaya kerja kerasnya dalam meningkatkan kembali kejayaan lada. Karena itu, Banda Neira ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kawasan Pala Berbasis Korporasi Petani.

Kelompok Tani Mekar Indah di Dusun tersebut mendapat bantuan dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon untuk mengembangkan produksi pala secara organik. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hasil produksi pala.

Dudi pun meminta Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon untuk membantu petani mencarikan pembeli pala petani dan membuat standar pala.  Selain itu, ia juga berharap pala Banda bisa diolah menjadi produk lainnya. Sehingga yang dijual dan ekspor ke luar negeri tak hanya berupa biji kering.

Dudi juga menyampaikan kepada para petani di pulau Banda untuk belajar dan membangun kembali kejayaan pala Banda seperti dahulu kala. “Jadi pala Banda jangan hanya sekadar cerita masa lalu.”

Terdapat enam kelompok tani yang hadir dalam acara launching Kawasan Pala Berbasis Korporasi Petani di Istana Mini, Banda. Mereka yaitu kelompok tani Perek Indah, Tanjung Seram, Anggrek, Air Naga, Butung Indah dan Harapan Maju.

"Kementan melalui Permentan No.18 tahun 2018 tentang pengembangan pertanian berbasis korporasi menjadi komitmen pemerintah untuk menaikkan skala kualitas dan produk pertanian, termasuk perkebunan. Para petani pala Banda yang sudah dari dulu terkenal sebagai penghasil pala terbaik akan dikorporasikan melalui Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)," kata Dudi.

Sehingga, dalam hal ini, sertifikasi menjadi hal penting yang perlu dipahami dan dilakukan para petani untuk menjaga kualitas pala mereka. Sertifikasi menjadi label yang menerangkan produk yang dihasilkan memiliki standar dan kualitas terjamin. Apalagi banyak produk perkebunan Indonesia yang diekspor ke luar negeri, termasuk pala Banda.

Standar organik sendiri diterapkan sebagai standar pala Indonesia. Sementara itu masih terdapat sertifikasi lain yang dimiliki berbagai negara dengan kualitas dan persyaratan lainnya.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2U72BJO
December 02, 2018 at 05:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2U72BJO
via IFTTT
Share:

Aji Santoso Nyaman Membesut Persela

Aji menilai, suporter tidak hanya mendukungnya di saat Persela ada di atas.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pelatih Persela Lamongan Aji Santoso mengaku betah mengasuh Persela. Banyak hal yang membuat dirinya nyaman mengasuh Persela.

Salah satunya adalah jajaran manajemen Persela dan pendukung setia Persela, La Mania. "Pengurus sangat nyaman, saya mengkreasi tim juga diberi kebabasan, suporter juga support saya, bagus sekali," kata Aji, Sabtu (1/12).

Aji menilai, suporter tidak hanya mendukungnya di saat Persela ada di atas. Tapi juga saat ada di bawah. Apalagi, Aji berhasil mempertahankan rekor sebagai salah satu tim Liga 1 yang tidak terkalahkan di kandang.

"Tidak hanya ketika kami dalam kondisi bagus, tapi kondisi down juga mereka tetap support. Intinya saya merasa nyaman di Lamongan," jelas mantan pemain timnas Indonesia ini.

Selain itu, Aji mengaku puas dengan kinerja penggawanya yang mayoritas adalah pemain muda. Aji adalah salah satu pelatih yang menyukai pemain muda. "Menurut saya, tidak ada yang salah, semua bisa menunjukkan penampilan selama satu musim kompetisi yang cukup bagus," ujarnya.

Kini, dengan hampir berakhirnya kompetisi Liga 1, bisa jadi pemainnya lebih memilih tim lain. Namun Aji mengaku tetap bangga dengan para pemainnya. "Nanti tergantung nego dengan pengurus, itu (kontrak pemain) bukan wilayah saya lagi kalau masalah itu."

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2AE91XU
December 02, 2018 at 05:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2AE91XU
via IFTTT
Share:

Wednesday, November 28, 2018

KPU tidak akan Surati OSO Soal Putusan MA dan PTUN

KPU belum akan mengambil tindakan soal putusan MA dan PTUN dalam waktu dekat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pihaknya tidak akan berkirim surat kepada Oesman Sapta Odang (OSO) terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan PTUN. KPU memastikan belum akan mengambil tindakan soal putusan MA dan PTUN dalam waktu dekat.

Menurut Arief, posisi OSO dalam uji materi di MA dan PTUN sudah jelas, yakni menyengketakan  syarat pencalonan anggota DPD. "Kemudian, keinginannya sudah tercermin dari putusan MA dan PTUN. Sementara itu, posisi KPU sendiri juga sudah disampaikan saat menjawab gugatan di MA dan PTUN," jelas Arief ketika dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11) sore.

Namun, yang sampai saat ini belum ditegaskan oleh KPU adalah sikap mereka atas dua putusan lembaga peradilan tersebut. Meski KPU berulang kali KPU menegaskan tetap menghormati dua putusan itu, Arief memastikan belum akan ada sikap yang diambil KPU dalam waktu dekat.

"Kami sudah merumuskan beberapa opsi untuk menindaklanjuti putusan PTUN dan MA. Dan juga agar tidak pula mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya sudah ada. Namun, pagi ini komisioner sudah terjadwal ada kegiatan, kemudian malam juga sudah ada agenda. Jadi kemungkinan hari ini kita belum menggambil keputusan," tegasnya.

Arief juga menampik anggapan bahwa KPU masih ragu untuk memutuskan dan masih ada perbedaan pandangan di antara komisioner soal kasus OSO ini. Menurut Arief, jika tujuh komisioner bertemu, maka mereka hanya tinggal membahas soal opsi mana yang memiliki peluang risiko terkecil. Selain itu, dia juga menyebut akan membuat keputusan yang mudah diimplementasikan dan mudah diterima semua pihak. Arief pun menuturkan, KPU tetap punya deadlien untuk menindaklanjuti putusan MA dan PTUN.

"Kami tetap ada deadline, mudah-mudahan pekan ini bisa selesai. Semua komisioner sudah menerima informasi tentang opsi-opsi untuk menindaklanjuti dua putusan. Kami akan pilih menyikapinya dengan langkah yang minim risiko, tidak bertentangan dengan regulasi. Kalau KPU hanya ikut putusan MK yang sebelumnya, maka nanti dianggap melawan MA, sementara kalau menjalankan putusan MA, dianggap tidak mematuhi MK," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari dan koalisi masyarakat sipil peduli pemilu memberikan masukan kepada KPU soal putusan MK, MA dan PTUN. Mereka meminta KPU tetap mematuhi dan menjalankan semangat yang ada dalam putusan MK.

Adapun saran dari mereka yakni, pertama, KPU bisa menyurati OSO untuk segera mematuhi putusan MK dengan memberikan surat kesanggupan pengunduran diri sebagai pengurus parpol. "Dengan sikap ini tentu saja kami harapkan mampu berbesar hati mematuhi banyak putusan peradilan yang ada tanpa kemudian menimbulkan perdebatan ketatanegaraan yang ada di masyarakat saat ini. Jadi itu pilihan paling negarawan bagi pak oso ya. Agar beliau sendiri yang bergerak menghilangkan kekisruhan ini," tegas Feri.

Sebagaimana diketahui, MA menyatakan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD tidak bisa diberlakukan. Alasannya, syarat pencalonan yang tertuang dalam pasal 60 A PKPU tersebut bertentangan dengan pasal 5 huruf dan dan pasal 6 ayat (1) huruf I UU Pembentukan Peraturan Perundangan Nomor 12 Tahun 2011.

Putusan atas gugatan yang diajukan oleh OSO  ini juga menyebut bahwa pasal 60 A memilikin kekuatan hukum yang mengikat. Namun, MA menegaskan pasal ini berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut kepada peserta pemilu calon anggota DPD yang sudah mengikuti rangkaian Pemilu 2019.

Setelahnya, pada 14 November 2018 PTUN memutuskan mengabulkan gugatan OSO terkait pencalonan anggota DPD. PTUN juga menyatakan Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 dibatalkan.

Selain itu, PTUN meminta KPU mencabut mencabut surat keputusan  Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. Selanjutnya, PTUN meminta KPU menerbitkan keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang baru yang mencantumkan nama OSO sebagai Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

Kedua putusan itulah yang sampai saat ini menjadi polemik dan belum ada tindaklanjut dari KPU. Sebab, di sisi lain ada putusan MK yang berbeda dengan putusan MA. Putusan MK juga tidak sejalan dengan putusan PTUN.

Adapun putusan MK menyatakan mengabulkan permohonan uji materi atas pasal 128 huruf I UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. 

Menurut MK, pasal 182 huruf I tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonstitusional. Pasal itu menyebutkan bahwa calon anggota DPD tidak boleh memiliki 'pekerjaan lain'.

Pekerjaan lain yang dimaksud yakni tidak melakukan praktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang atau hak sebagai anggota DPD.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2ra6b8U
November 28, 2018 at 05:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ra6b8U
via IFTTT
Share:

Monday, November 26, 2018

Becak Listrik Diharapkan Tingkatkan Pariwisata DIY

Kedua jenis becak lisktrik akan dilakukan percepatan pengembangannya.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Uji coba becak listrik dengan menghadirkan prototipe Becak Listrik Android (Belia) dan Becak Tenaga Alternatif Kayuh Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Bregada, diharapkan dapat menunjang pariwisata di DIY. Sebab, pengoperasian becak motor (bentor) masih dianggap sebagai masalah, di mana pengoperasiannya sendiri ilegal di DIY.

Inventor becak listrik, Rudi Winarso mengatakan, kedua jenis becak lisktrik ini akan dilakukan percepatan pengembangannya. Sehingga dapat diproduksi secara massal dan dioperasikan secepatnya sebagai alternatif pengganti bentor.

"Kita harapkan gagasan ini bisa dijadikan program bagi pengayuh becak yang diskriminatif (bentor). Harapan kita ke depan juga becak itu bisa menunjang ke sektor pariwisata," kata Rudi.

Ia menjelaskan, saat ini bentor masih menjadi permasalahan di DIY. Bahkan, jumlahnya terus bertambah.  Alasan pengendara becak kayuh yang beralih menggunakan bentor, karena energi yang dikeluarkan lebih sedikit.

Sehingga, bentor ini menjadi pilihan bagi pengendara becak untuk memaksimalkan operasional karena lebih bisa menghemat tenaga. "Kita bikin becak (listrik) ini bagaimana bentor yang hampir tiga ribu bisa beralih. Sebab, dari 11 ribu becak di DIY, tiga ribu (bentor) ini yang menjadi permasalahan," jelasnya.

Untuk itu, harus ada sinergi antara pengendara becak dengan pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut. Ia pun mendorong pemerintah agar dapat menyediakan sarana dan prasarana penunjang pengoperasian becak listrik ini.

"Kita bekerja sama dengan Dishub untuk mendukung dan kita harapkan ini bisa masif. Kita dorong pemerintah membuat pangkalan-pangkalan sebagai tempat untuk mengisi ulang daya," ujar Rudi.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2AqEeNZ
November 26, 2018 at 05:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2AqEeNZ
via IFTTT
Share: