Serangan Masjid Itu Telah Membuka Mata Dunia

Mata dunia terbuka bahwa pelaku aksi teror tidak memandang agama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi penembakan di Masjid di Christchurch Selandia Baru membuka mata dunia bahwa terorisme tidak memandang agama. Pelaku terorisme bisa dari umat agama apa saja, kapan saja, dan dimana saja.

Anggota Fraksi PKS Tamsil Linrung mengatakan aksi penembakan tersebut merupakan tindakan yang sangat biadab dan menggores nilai-nilai kemanusiaan. "Sangat pantas kita mengutuk perbuatan biadab ini," kata Tamsil, Jumat (15/3).

Kasus penembakan ini, kata Tamsil, juga telah membuka mata pimpinan dunia tentang terorisme. Termasuk Perdana Menteri Australia Scott Morrison, yang mengakui kalau warga negaranya sengaja datang ke Selandia Baru untuk melakukan aksi teror.

Padahal, menurut Tamsil, selama ini Australia hanya bereaksi terhadap aksi-aksi teror yang pelakunya muslim. "Mata dunia terbuka bahwa pelaku teror bisa dilakukan umat agama apa saja," kata calon anggota DPD dapil Sulawesi Selatan ini.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, Jumat (15/3), mengatakan penembakan di masjid merupakan serangan teroris yang terencana dengan baik. Sebanyak empat orang, yakni tiga laki-laki dan seorang perempuan telah ditahan polisi. Satu di antara mereka berkewarganegaraan Australia.

Seorang pria yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu menggambarkan pendapatnya yang anti-imigran dam sebuah manifesto. Pria 28 tahun tersebut berkulit putih dan datang ke Selandia Baru hanya untuk merencanakan dan berlatih melakukan serangan di masjid itu.

"Ini adalah orang-orang yang menurut saya memiliki paham ekstremis, yang jelas-jelas tidak punya tempat di Selandia Baru," ujar Ardern.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2XWv8DX
March 15, 2019 at 07:13PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2XWv8DX
via IFTTT

Read More

Tim Kriket Bangladesh Selamat dari Penembakan Christchurch

Para pemain terguncang tapi dalam keadaan baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA PUSAT -- Reporter ESPN cricinfo Mohammed Isam mengatakan, anggota tim kriket Bangladesh yang akan melakukan uji coba di Christchurch, Selandia Baru lolos dan selamat dari serangan penembakan di Masjid Al Noor, Jumat (15/3).

Pelatih tim kriket Bangladesh, Mario Villavarayen menguatkan dan mengondisikan para pemain. Sebagaimana dikutip di New Zealand Herald, ia mengatakan, tim mereka berada sangat dekat dengan tempat kejadian penembakan.

"Para pemain terguncang dengan adanya kejadian itu. Namun mereka semua dalam keadaan baik-baik saja," kata Villavarayen.

Dengan adanya serangan tersebut, uji coba ketiga antara Selandia Baru dan Bangladesh ditunda. Saksi penembakan Len Peneha mengatakan, ia melihat seorang pria mengenakan pakaian hitam masuk Masjid Al Noor dan sesaat kemudian terdengar banyak suara tembakan. Setelah itu diikuti dengan larinya orang dari masjid menghindari teror.

"Pelaku penembakan melarikan diri sebelum tim gawat darurat datang," kata Peneha.

Peneha adalah orang yang tinggal di samping masjid. Saat kejadian berlangsung, ia datang ke masjid untuk menolong orang-orang.

"Saya melihat korban meninggal di mana-mana," kata Peneha.

Ia menceritakan, satu orang yang ada di masjid dengan darah di bajunya bersembunyi di bawah bangku di tempat penembakan terjadi. Ia mengatakan, terdapat sekitar 50 orang yang berada di masjid saat itu.

Serangan itu mengakibatkan 49 orang tewas dan setidaknya 20 lainnya terluka. Peristiwa penembakan itu terjadi di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru. Hal itu merupakan serangan terburuk dalam sejarah negara pasifik tersebut.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2T7NJt5
March 15, 2019 at 07:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2T7NJt5
via IFTTT

Read More

Penerimaan Pajak DJP Jateng II Capai Rp 2,1 Triliun

DJP Jateng II melakukan analisis terhadap wajib pajak kategori besar sampai menengah.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Penerimaan pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah II dari Januari sampai 14 Maret 2019 mencapai Rp 2,1 triliun. Nilai tersebut mencapai 13,73 persen dari total target penerimaan perpajakan DJP Jateng II sepanjang 2019 yang ditetapkan Rp 13,9 triliun.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Rida Handanu, mengatakan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, DJP Jateng II melakukan analisis terhadap wajib pajak kategori besar sampai menengah. Dari sisi kepatuhan jumlah, angkanya berkisar 30-40 persen dari yang dianalisis masih melaporkan pajak belum tepat jumlah.

"Pada 2017 berlanjut ke 2018 itu sebagian besar sudah kami selesaikan untuk mereka melakukan pembayaran pajak tepat jumlah," jelasnya, di gedung Kanwil DJP Jateng II, Solo, Jumat (15/3).

Pada 2018, Kanwil DJP Jateng II berhasil menghimpun pajak sebesar Rp 11,4 triliun. Realisasi tersebut hanya mencapai 91,16 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 12,5 triliun.

DJP Jateng II membawahi 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yakni, KPP Pratama Surakarta, KPP Pratama Sukoharjo, KPP Pratama Boyolali, KPP Pratama Karanganyar, KPP Pratama Klaten, KPP Pratama Magelang, KPP Pratama Cilacap, KPP Pratama Purwokerto, KPP Pratama Purbalingga, KPP Pratama Kebumen, KPP Pratama Purworejo, serta KPP Pratama Temanggung.

Penerimaan pajak pada 2018 paling banyak berasal dari KPP Pratama Karanganyar yang mencapai Rp 2,17 triliun. Disusul KPP Pratama Surakarta sebesar Rp 1,72 triliun, KPP Pratama Sukoharjo Rp 1,36 triliun, dan KPP Pratama Cilacap sebesar Rp 1,35 triliun.

Dalam penyampaian SPT Tahunan, capaian 2018 sebesar 91,23 persen atau pertumbuhan 14,2 persen dibandingkan 2017. Persentase itu dianggap sudah melampaui pertumbuhan secara nasional. "Artinya, pada 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak di Kanwil DJP Jateng II sudah mulai baik," imbuhnya.

Rida menambahkan, untuk mencapai tepat jumlah dalam pembayaran pajak, DJP Jateng II melakukan analisis, kemudian penegakan hukum melalui pemeriksaan biasa serta penegakan hukum melalui tindak pidana perpajakan.

Pemeriksaan dalam rangka tindak pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, wajib pajak yang melakukan pembayaran tidak tepat jumlah ada pidananya. Namun, wajib pajak yang dikenakan tindak pidana tersebut tidak banyak.

Saat ini, lanjutnya, tengah dilakukan sidang penegakan perpajakan di Klaten dan Cilacap. Dalam waktu dekat juga akan digelar sidang penegakan perpajakan di Purwokerto.

"Modusnya ini macam-macam. Ini tidak melaporkan tepat jumlah dan ada tindakan sengaja. Nilainya tidak seberapa besar. Karena masih proses belum bisa kami putuskan berapa kerugian negara," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Y1r0ST
March 15, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Y1r0ST
via IFTTT

Read More

Strategi Pemerintah Majukan Industri Keramik

Pemerintah mengupayakan pasokan gas bumi untuk industri keramik.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementarian Perindustrian terus memacu daya saing industri keramik nasional. Industri kramik merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan pengembangannya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun ekspor.

Untuk memenuhi kebutuhan pasar itu, menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketersediaan gas bumi sebagai bahan bakar pembuatan keramik sangat diperlukan. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan adanya jaminan pasokan dan harga yang ideal dan kompetitif. 

"Pemerintah senantiasa akan mengamankan pasokan bahan baku untuk industri keramik yang berasal dari dalam negeri sebagai competitive advantage, seperti tanah liat (clay), feldspar, pasir silika, dolomite, dan limestone," ujar Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Jumat(15/3).

Selanjutnya, dalam mendorong terciptanya inovasi produk dan SDM terampil di sektor industri, pemerintah akan memfasilitasi melalui pemberian insentif fiskal berupa super deductible tax. Selain insentif fiskal, Kemenperin juga menyediakan insentif nonfiskal berupa penyediaan tenaga kerja kompeten melalui program link and match dengan SMK dan industri, Diklat sistem 3 in 1 dan Program Diploma I Industri, tuturnya.

Airlangga menambahkan, untuk meningkatkan daya saing industri keramik dan memproteksi pasar dalam negeri, pemerintah telah menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) impor komoditas keramik menjadi sebesar 7,5 persen.

Pemerintah juga mendorong kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan yang difokuskan pada penguatan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan energi yang berkesinambungan dan terjangkau.

Airlangga optimistis, apabila langkah strategis tersebut berjalan dengan baik, Indonesia berpotensi mampu menduduki peringkat ke-4 dunia sebagai produsen keramik. Saat ini, kapasitas terpasang keramik nasional sebesar 560 juta meter persegi. Tentunya, Airlangga menegaskan, setelah pemerintah memberikan keberpihakan kepada industri dalam negeri, utilitas produksi harus bisa meningkat.

Di samping itu, pemerintah sedang menggalakkan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Salah satu aspirasinya adalah mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1-2 persen. Di era digitalisasi saat ini, beberapa industri keramik nasional sudah menerapkan teknologi terbaru, seperti digital printing dan digital glazing yang mampu memproduksi keramik dengan ukuran besar.

"Kami juga mendorong diversifikasi produk dengan memproduksi jenis ubin terkini seperti ubin 3D (tiga dimensi), porcelain slab, dan ubin vitrifikasi, serta inovasi desain ubin keramik yang mengikuti tren terkini yang memiliki ciri khas dan original. Untuk itu, perlu didorong pemanfaatan teknologi 3D printing, otomatisasi, artificial intelligence dan big data, sebut Airlangga," kata dia.

Apalagi, Indonesia didukung ketersediaan bahan baku berupa sumber daya alam (SDA) yang besar, sehingga industri keramik diproyeksi bisa menunjukkan kinerja yang positif. Pada tahun 2018, pertumbuhannya sebesar 2,75 persen dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 150 ribu orang.

Mengingat adanya program pemerintah yang gencar dalam pembangunan infrastruktur saat ini, serta meningkatnya kebutuhan perumahan atau tempat tinggal oleh pekerja usia produktif, menjadi peluang bagi industri keramik nasional untuk meningkatkan konsumsi keramik nasional dan memperluas pangsa pasar dalam negeri.

Airlangga menuturkan, pemerintah juga berharap kepada para industri keramik dalam negeri agar terus berkontribusi sebagai salah satu motor penggerak akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. "Jadi, selain dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, kami juga mendorong agar mereka bisa memperluas pasar ekspor terutama di tingkat regional," kata dia.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menargetkan produksi keramik nasional akan mencapai 420-430 juta meter persegi sepanjang tahun 2019. Angka tersebut menunjukan pertumbuhan sebesar 7- 9 persen dibanding jumlah produksi di tahun 2018.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2O576ly
March 15, 2019 at 07:00PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2O576ly
via IFTTT

Read More

Pelabuhan Sibolga Siap Diresmikan

Presiden Joko Widodo pada Ahad (17/3) direncanakan akan meresmikan pelabuhan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengembangan Pelabuhan Sibolga secara keseluruhan sudah mencapai 100 persen. Pelabuhan ini pun siap diresmikan. Pelabuhan ini pun untuk menunjang kualitas dan kecepatan pelayanan bongkar muat dan kegiatan eksor impor, Pelabuhan Sibolga juga didukung peralatan bongkar muat berupa peralatan fix craine kapasitas 40 Ton.

Rampungnya pekerjaan pengembangan pelabuhan yang dilakukan oleh PT Pelindo I ini meliputi perluasan dermaga multipurpose dengan panjang 153,5 meter dan lebar 31,5 meter, perluasan dermaga ferry seluas 400 meter, perkuatan dermaga eksisting, trestle dan mooring breathing dolphin, pembangunan container yard dengan kapasitas 20.000 TEUs/tahun, serta pembangunan terminal penumpang 2 lantai dan roof top seluas 2.786 m2.

Direktur Kepelabuhanan M Tohir mengungkapkan, pelabuhan Sibolga memiliki terminal penumpang 2 lantai dengan kapasitas penumpang sekitar 200 orang serta dilengkapi dengan sky bridge yang menghubungkan terminal penumpang ke dermaga ferry.

“Guna meningkatkan kenyamanan penumpang, penataan Terminal Penumpang Pelabuhan Sibolga mengusung konsep modern dengan sentuhan etnik yang diharapkan dapat menjadi ikon pintu gerbang Kota Sibolga dalam mendukung peningkatan potensi sektor kepariwisataan di wilayah tersebut,” ujar Tohir di Jakarta, Jumat (15/3).

Tohir menambahkan, pengembangan Pelabuhan Sibolga ini rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Ahad esok (17/3). “Kami mengapresiasi kepada Pelindo I yang telah menyelesaikan pengembangan Pelabuhan Sibolga tepat waktu sehingga dapat beroperasi secara optimal melayani masyarakat,” kata Tohir.

Adapun pelabuhan yang terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera ini merupakan pelabuhan pengumpul yang setiap tahunnya mengalami peningkatan kinerja pelayanan dan arus barang.

Dengan rampungnya pengembangan Pelabuhan Sibolga, diharapkan mampu menekan biaya logistik yang diiringi dengan peningkatan kinerja pelayanan kepelabuhanan dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah serta menjadi sentra logistik bagi angkutan petikemas, ekspor hasil tambang dan olahan ikan serta sektor pariwisata. 

“Kehadiran Pelabuhan Sibolga juga diharapkan dapat meningkatkan konektivitas baik itu penumpang maupun barang di wilayah Sumatera Utara dan daerah sekitarnya,” pungkasnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FdayYj
March 15, 2019 at 06:55PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FdayYj
via IFTTT

Read More

Kabar OTT Romi, Sandiaga: Saya Syok, Sangat Prihatin

Sandiaga menilai Indonesia sudah darurat korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengaku terkejut dengan kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (Romi). Sandiaga mengaku tidak bisa berkomentar banyak menanggapi hal tersebut.

"Saya syok sekali, saya kaget, sangat sangat prihatin," kata Sandiaga di Jakarta, Jumat (15/3).

Sandiaga kembali mengungkapkan bahwa Indonesia darurat korupsi. Apalagi, kata ia, sosok romi dikenal dengan politisi muda yang fenomenal, yang sangat dekat dengan tokoh muda.

"Tapi kalau masalah korupsi, Prabowo-Sandi sangat sangat berkomitmen untuk memperkuat KPK, kita ingin KPK mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, anggarannya ditambah, jumlah penyidiknya ditambah, karena perang kita melawan korupsi bukan lagi, ini kita sudah darurat," ujarnya.

Ia juga meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mengaitkan OTT tersebut dengan pilpres. Tetapi lebih kepada esensi masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu korupsi.

"Kita tidak boleh langsung mengarahkan ini pada pilihan 17 April tapi lebih kepada masalah yang mendasar bagaimana tokoh politik, politisi muda kita berkomitmen sama dan bagaimana membiayai politik ke depan, karena itu esensinya," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2HAO9FW
March 15, 2019 at 06:47PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HAO9FW
via IFTTT

Read More

Kemenhub Serahkan Tiga Kapal Perintis untuk Indonesia Timur

Kapal perintis itu untuk mendukung konektivitas antarpulau dan pendistribusian barang

REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyerahkan tiga unit Kapal perintis pendukung tol laut. Ketiga kapal itu diserahkan kepada PT Citrabaru adinusantara, PT Pelayaran Berkat Abadi Jaya Makmur, dan PT Luas Line untuk mengoptimalkan program konektivitas antar pulau di wilayah Indonesia Bagian Timur dan menjamin pendistribusian logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

Serah terima ketiga kapal perintis tersebut dilakukan oleh Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri, Capt. Budi Mantoro, mewakili Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, di Pelabuhan Sorong, Papua Barat pada Jumat (15/3). Adapun ketiga unit kapal perintis yang diserahterimakan, yaitu KM Sabuk Nusantara 56, KM Sabuk Nusantara 62, dan KM Sabuk Nusantara 77 dengan pelabuhan pangkal di Sorong. 

“KM Sabuk Nusantara 56 akan dioperasikan oleh PT Citrabaru Adinusantara, KM Sabuk Nusanatara 62 dioperasikan oleh PT. Pelayaran Berkat Abadi Jaya Makmur, dimana keduanya memiliki Dead Weight GT 750. Sedangkan KM Sabuk Nusantara 77 memiliki ukuran GT 2000 dengan operator PT Luas Line,” kata Budi dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id.

Budi menambahkan, bahwa KM Sabuk Nusantara 62 akan melayani trayek R-92 dengan rute Sorong - Arefi - P.Pam - Meosmenggara - Mutus - Waisilip - Selfele P Gag - Kofiau - Sorong. Sedangkan KM Sabuk Nusantara 56 akan melayani trayek R-94 dengan rute Sorong - Waisai - Kabare - P Ayu - P Fani - P Ayu - Kabare – Sorong.

“Adapun KM. Sabuk Nusantara 77 akan melayani trayek R-113 dengan rute Sorong - Yellu - Bula -  Geser -  Gorom - Fakfak - Kaimana - Pomako - Dobo - Pomako - Kaimana - Fakfak - Gorom -  Geser - Bula -  Yellu -  Sorong,” tambah Budi.

Dikatakan Budi, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik angkutan laut penumpang (perintis), barang dan angkutan perairan pelabuhan dari tahun ke tahun untuk menjaga konektivitas angkutan laut, ketersediaan kapal, ketersediaan barang kebutuhan masyarakat.

Hal ini, menurut Budi, dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.

“Pada tahun anggaran 2019 ini, jumlahnya 113 trayek dengan 46 trayek penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT PELNI (Persero) dan 67 Trayek untuk dilelangkan kepeda operator perusahaan pelayaran swasta Indonesia,”  ujar Budi.

Hal tersebut, sejalan dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pelayanan publik angkutan laut perintis, yaitu untuk menghubungkan daerah yang masih Tertinggal Dan/Atau wilayah Terpencil, Terluar, Perbatasan yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju.

“Selain itu, tentunya kita memiliki target untuk menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, serta menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan,” katanya.

Budi berharap, keberadaan kapal perintis milik negara di pangkalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah Sorong dan sekitarnya untuk mengirim kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan pokok penting, hasil produksi usaha kecil menengah (UKM), hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil perindustrian, dan hasil pertambangan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2HnlNQe
March 15, 2019 at 06:43PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HnlNQe
via IFTTT

Read More

In Picture: Peresmian Program Lampu Surya Hemat Energi

Sebanyak 47.416 unit LTSHE telah terpasang di 333 kampung yang sulit dijangkau PLN.

REPUBLIKA.CO.ID, PUNCAK JAYA -- Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) FX Sutijastoto bersama Wakil Bupati Puncak Jaya Deinas Geley meninjau jaringan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE ) yang terpasang di rumah adat honai usai peresmian Program LTSHE di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Jumat (15/3/2019).

Pemerintah melalui Ditjen EBTKE Kementerian ESDM khususnya di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai telah terpasang sebanyak 47.416 unit LTSHE di 333 kampung serta pedesaan terisolir yang sulit dijangkau PLN.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FeuLx9
March 15, 2019 at 06:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FeuLx9
via IFTTT

Read More

Din: Serangan Masjid Christchurch, Islamofobia tak Beralasan

Penembakan di masjid di Selandia baru merupakan kekerasan ekstrem.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin meminta Pemerintah Selandia Baru agar melakukan investigasi serius insiden penembakan di dua masjid di Selandia Baru. Insiden penembakan terjadi pada Jumat (15/3) pukul 13.40 waktu setempat.

"Meminta kepada Pemerintah New Zealand untuk melakukan investigasi serius dan menyeret pelakunya ke jalur hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku," kata Din Syamsuddin dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (15/3).

Menurutnya aksi teror tersebut adalah tindak violent extreemism atau kekerasan ekstrem dan bentuk Islamofobia yang tidak beralasan. Tindakan tersebut hanya dilakukan oleh orang yang tidak berperiketuhanan dan berperikemanusiaan.

"Kita semua mengutuk sekeras-kerasnya serangan yang disertai penembakan secara brutal terhadap umat Islam yang  sedang menunaikan ibadah Jum'at di sebuah masjid di Wellington," kata Din.

Din juga mengimbau kepada umat Islam di dunia untuk tidak melakukan aksi balasan. Khususnya umat Islam di Indonesia, kata Din, agar dapat menahan diri dan tidak terhasut melakukan reaksi negatif.

"Kami juga mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga para korban dan berdoa semoga para korban menjadi syuhada," ucapnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2O55ok8
March 15, 2019 at 06:34PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2O55ok8
via IFTTT

Read More

KLHK Disebut Perlu Cabut Izin Perusahaan Pembakar Lahan

Sejumlah perusahaan setiap tahun membakar lahan untuk perluasan perkebunan di Riau.

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) meminta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lebih tegas lagi terhadap perusahaan yang setiap tahun membakar lahan dan hutan di Riau untuk perluasan perkebunan baru. Jikalahari meminta agar izin perusahaan tersebut dicabut.

"Tidak layak lagi korporasi tersebut hanya sebatas ditegur atau disurati dan turun ke lapangan, saatnya izin lingkungan dan Amdalnya mustinya langsung dikaji oleh KLHK," kata Okto Yugo Setiyo, Wakil Koordinator Jikalahari dalam keterangannya di Pekanbaru, Jumat.

Permintaan tersebut disampaikannya terkait teguran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada 11 korporasi. Berdasarkan hasil pantauan hotspot di Pusat Monitoring Dirjen Gakkum KLHK menemukan sembilan titik api di kebun sawit, satu titik di kawasan hutan tanaman industri (HTI), dan dua titik di kawasan migas.

Okto menyebutkan, dari 11 perusahaan itu, menurut KLHK, ada perusahaan yang wilayah konsesinya paling sering terbakar terus-menerus. Untuk kasus seperti ini, pihak kementerian tidak langsung mengirim surat, tapi turun dan melihat langsung apa yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan data KLHK, ke-11 perusahaan tersebut adalah PT Sumber Sawit Sejahtera, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Trisetya Usaha, PT. Bumi Reksa Nusa Sejati, PT Panca Surya Agrindo Sejahtera, PT Surya Dumai Agrindo, PT Guntung Hasrat Makmur, PT Sumatera Riang Lestari, PT Perkasa Baru, dan PT Satria Perkasa Agung.

"Korporasi yang ditegur KLHK tercatat terlibat berbagai masalah, audit UKP4 hingga ditetapkan tersangka Karhutla oleh KLHK," katanya.

Jikalahari juga telah melaporkan 49 korporasi diduga pembakar hutan dan lahan KLHK dan penegakan hukum lainnya pada 2016. Di antaranya merupakan bagian korporasi yang diberikan teguran oleh KLHK, yakni PT Satria Perkasa Agung, PT Surya Dumai Agrindo, PT Guntung Hasrat Makmur, PT Rimba Rokan Lestari, dan PT Rimba Rokan Lestari.

"Melihat kondisi karhutla yang terjadi kembali kini, KLHK seharusnya segera menindaklanjuti laporan tersebut. Namun sejak tiga tahun ini tidak ada perkembangan dari Gakkum KLHK," kata Okto.

Sementara itu, Okto mencermati korporasi yang lahannya kembali terbakar menunjukkan mereka tidak takut dengan KLHK. Oleh karena itu, ia berpendapat, kebijakan meninjau izin lingkungan dan Amdal sebagai langkah kurang berani dari KLHK.

Okto mengatakan, jika KLHK berani mencabut izinnya maka lahan tersebut dapat dikelola oleh rakyat dalam bentuk perhutanan sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang memang sudah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FeuKJB
March 15, 2019 at 06:30PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FeuKJB
via IFTTT

Read More

Jokowi denies to legalize same-sex marriage

Jokowi asked people not to make issues that will disturb others.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- President Joko Widodo (Jokowi) denies issues which spreaded during campaign period. Some of the issues are to ban azan (prayer call), abolish religious education, and even legalize same-sex marriage.

He stressed the issues are impossible because Indonesia is the country with the largest Muslim population in the world. Indonesia has a lot of norms, such as religious, morality, and manners.

Therefore, Jokowi asserted whoever elected president, he believed, those issues will not be real. He said there is no leader who dares to legalize that kind of actions.

“Indonesia as a country with the largest Muslim population in the world, also have religious norms, moral norms, and manners, so whoever becomes a president is impossible to legalize it,” Jokowi said on Friday.

Jokowi asked people not to make issues that will disturb others. People should also to think rationally when they hear an issue.

According to Jokowi, many issues and slanders will often to circulate during this political year. Therefore, he remind people to be careful over the circulate issues and should not easily to believe.

“Let’s use our rational think because hoax (fake news) and slanderous news are spreaded in social medias,” Jokowi added.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2JoQnuy
March 15, 2019 at 06:15PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2JoQnuy
via IFTTT

Read More

OTT Romi, BPN Singgung Transparansi Dana Politik

Ketum PPP Romahurmuziy dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan KPK di Jatim.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan kepada tim sukses dan partai politik, agar transparan terhadap dana politik. Hal tersebut disampaikan Dahnil dalam menanggapi tertangkapnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy.

"Kasus Mas Romi memperkuat urgensi untuk partai politik dan capres itu harus akuntabel, harus transparan. Artinya sumber dan penggunaan dananya harus jelas," ujar Dahnil di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/3).

Dahnil mengingatkan kepada calon legislatif, calon presiden, atau ketua umum partai politik yang sedang menjabat di pemerintahan untuk tidak menggunakan jabatannya demi kepentingan politik. Ia pun mendukung adanya penambahan dana untuk partai politik dari pemerintah.

"Penting memang mendorong pendanaan partai  politik, supaya kemudian ketua umum partai, politisi itu tidak mencari sumber-sumber pendanaan politik dengan cara-cara tidak halal," ujar Dahnil.

Mantan Ketum PP Muhammadiyah tersebut mencontohkan BPN, yang sangat memperhatikan sumber dan pengeluaran dana kegiatan politik Prabowo-Sandi. Sehingga nantinya, persoalan dana politik tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Sumber dan penggunaannya dananya dari mana itu harus jelas, dan Pak Prabowo-Sandi sudah melakukannya. Sumber pendanaan politik kami berasal dari Pak Prabowo, Bang Sandi, kemudian dari sumbangan masyarakat, dan itu harus dilaporkan setiap bulannya," ujar Dahnil.

Sebelumnya, Romi dikabarkan terjaring OTT KPK di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat pagi. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam setelah penangkapan untuk memastikan status hukum pihak-pihak yang dijaring melalui OTT.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TNMWlj
March 15, 2019 at 06:14PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TNMWlj
via IFTTT

Read More

Dishub Depok akan Tambah 909 Lampu Jalanan

Penambahan lampu diharapkan mengurangi angka kecelakaan.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Untuk keamanan dan kenyamanan pengendara di malam hari, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok akan memasang 909 Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik di Kota Depok. Dengan penerangan memadai, diharapkan dapat meminimalkan kecelakaan lalu lintas sekaligus aksi kriminalitas,.

Kepala Dishub Kota Depok, Dadang Wihana, di Balai Kota Depok, Jumat (15/3) mengatakan 909 PJU tersebut akan dipasang di beberapa titik jalan umum dan jalan lingkungan di Kota Depok. "Total anggaran dikeluarkan kurang lebih Rp 2 miliar,” ucapnya.

Dia menambahkan, sejumlah titik yang akan dipasangi PJU antara lain Jalan Margonda, Jalan GDC, dan beberapa jalan strategis lainnya yang cukup banyak dilalui kendaraan.

"PJU di GDC hanya akan dipasang dari Kantor Pemadam Kebakaran sampai Perumahan Sektor Melati, yang merupakan daerah pengelolaan Pemkot Depok, karena aset jalan itu sudah diserahkan ke Pemkot Depok. Kalau dari pintu gerbang GDC sampai Kantor PLN itu masih milik pengembang," kata dia.

Dadang mengungkapkan, saat ini Kota Depok memiliki 9.024 titik PJU. Sedangkan 909 PJU yang akan dipasang pada tahun ini, masih dalam tahap lelang.

"Sudah ada perencanannya untuk tahun ini dan tahun depan. Sekarang masih tahap lelang, sedangkan anggarannya berdasarkan pada anggaran pagu kelurahan dan juga Dishub Kota Depok," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2JfU71G
March 15, 2019 at 06:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2JfU71G
via IFTTT

Read More

Akhir Pekan IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.461,183

Fitch Ratings telah mempertahankan rating BBB untuk Indonesia dengan outlook stabil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat akhir pekan ini, Jumat (15/3). Tercatat, IHSG mengalami kenaikan hingga 47.917 poin menyentuh level 6.461,183. Artinya, ada kenaikan sebesar 0.75 persen.

Menurut Analis Binaartha Sekuritas, M Nafan Aji Gusta Utama, penguatan IHSG ini dipengaruhi stabilitas fundamental makroekonomi domestik yang inklusif dan berkesinambungan. Sehingga, memberikan katalis positif bagi stabilitas pergerakan IHSG. 

"Apalagi Fitch Ratings telah mempertahankan rating BBB untuk Indonesia dengan outlook stabil," ujar Nafan saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (15/3).

Dengan demikian, maka stabilitas fundamental makroekonomi domestik begitu penting dalam rangka menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai tambahan, surplusnya neraca perdagangan per Februari sebesar 330 juta USD juga mendukung sentimen positif bagi IHSG.

Secara eksternal, penguatan IHSG juga didukung meredanya sentimen perang dagang antara AS dengan Tiongkok. Adapun hasil penyelenggaraan voting parlemen Inggris terkait dengan Brexit deadline extension yang diloloskan oleh parlemen tersebut diyakini akan memberikan sentimen positif bagi para pelaku pasar global. 

"Hal tersebut tentunya memberikan harapan bagi para pelaku investor global bahwa perundingan Brexit antara pemerintah Inggris dengan Uni Eropa masih terbuka lebar," terang Nafan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2HyocHf
March 15, 2019 at 06:11PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HyocHf
via IFTTT

Read More

Unpad Siap Gelar UTBK SBMPTN 2019

Unpad telah menggelar UTBK sejak tahun 2016 sebagai salah satu metode SBMPTN.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Universitas Padjadjaran (Unpad) siap menggelar Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SBMPTN 2019 yang dilakukan mulai pertengahan April 2019. Universitas Padjadjaran menjadi koordinator implementasi UTBK tersebut.

Rektor Unpad Prof Tri Hanggono Achmad mengatakan, sistem UTBK telah dikembangkan dengan sangat andal dan hati-hati. Berbagai persiapan dan pengembangan telah dilakukan dengan matang.

“Insya Allah sistem ini andal, karena kami tidak main-main mengembangkannya,” kata Rektor dalam siaran persnya, Jumat (15/3).

Rektor mengatakan penyelenggaraan UTBK sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak 2016, sebagai salah satu metode dalam SBMPTN. Setiap tahunnya, UTBK dibuka dengan skala peserta yang terus ditingkatkan. Untuk tahun ini, pelaksanaan SBMPTN sudah seluruhnya menggunakan metode UTBK.

Untuk itu, Rektor mengimbau agar peserta ujian tidak perlu khawatir pelaksanaan UTBK akan terkendala oleh masalah sistem maupun jaringan. Pihaknya telah melakukan ujicoba sistem UTBK serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Hasilnya, sistem ini sudah berjalan dengan baik.

"Standar penyelenggaraan UTBK juga telah dikembangkan secara ketat. Standar ini akan diterapkan di seluruh wilayah penyelenggara UTBK di Indonesia. Dengan demikian, kualitas sistem UTBK akan sama rata di setiap wilayah," ujarnya.

Rektor menjelaskan, ada keistimewaan dari metode UTBK dibandingkan dengan metode ujian tertulis cetak. Metode berbasis komputer yang dikembangkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI ini bertujuan agar perguruan tinggi bisa lebih tepat mendapatkan calon mahasiswa.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, mekanisme seleksinya pun dikembangkan lebih spesifik. Tahun-tahun sebelumnya UTBK diikuti oleh peserta yang telah mendaftar SBMPTN. Pada tahun ini, peserta harus ikut UTBK dahulu untuk mendapatkan hasil.

Dari hasil UTBK, peserta kemudian memiliki rekomendasi untuk memilih program studi yang cocok melalui jalur SBMPTN.

“Kalau dahulu, kita hanya tahu kompetensi itu dari psikotes saat di SMA. Sekarang, dari 2 jenis tes yang ada dalam UTBK, setiap nilai tes yang diperoleh peserta bisa di-match-kan dengan program studi yang dituju,” paparnya.

Dijelaskan lebih lanjut, dua jenis tes dalam UTBK terdiri dari tes potensi skolastik dan tes potensi akademik. Setiap jenis tes bisa menjadi penentu kompetensi peserta terhadap program studi yang dituju.

Setiap program studi yang ditawarkan perguruan tinggi pada SBMPTN sudah memiliki data pembobotan tersendiri. Peserta tinggal menyesuaikan hasil tes UTBK dengan bobot program studinya. Sistem ini dinilai lebih mendorong peserta untuk benar-benar memilih program studi yang sesuai dengan kompetensinya.

“Bagi siswa, memilih program studi itu penting karena menjadi karirnya ke depan,” kata Rektor.

Rektor memastikan, materi soal yang diujikan dalam UTBK merupakan materi yang sudah dipelajari siswa di bangku SMA. “Kami tidak mungkin memberikan materi tes yang kapasitasnya belum dimiliki anak SMA,” tegasnya.

Selain itu, UTBK menghindarkan peserta dari kesalahan pengisian. Karena berbasis teknologi, peserta tidak perlu repot menghitamkan lembar jawaban. Metode ini dinilai lebih mudah dikerjakan oleh peserta.

Pendaftaran UTBK dibuka dalam 2 gelombang. Gelombang pertama dibuka mulai 1 Maret hingga 24 Maret. Sementara gelombang kedua dibuka mulai 25 Maret hingga 1 April 2019. Pendaftaran dilakukan di laman pendaftaran-utbk.ltmpt.ac.id.

Rektor mengungkapkan, berbeda dengan pelaksanaan UTBK SBMPTN sebelumnya yang digelar serentak satu hari, tahun ini UTBK digelar selama beberapa hari. Pelaksanaan tes UTBK untuk peserta pendaftar gelombang pertama dilakukan tanggal 13 April hingga 4 Mei 2019. Sementara tes UTBK untuk gelombang kedua dilaksanakan tanggal 11 Mei – 26 Mei 2019. Saat melakukan pendaftaran, peserta diberikan opsi memilih tanggal ujian dan waktu ujian yang terdiri dari sesi pagi atau siang. Peserta boleh mengikuti UTBK maksimal 2 kali dengan ketentuan sebagai berikut: mengikuti UTBK satu kali untuk kelompok Saintek selanjutnya UTBK satu kali untuk kelompok Soshum dan sebaliknya, atau dua kali untuk kelompok Saintek/Sosial Humaniora.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2T7nTFh
March 15, 2019 at 06:07PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2T7nTFh
via IFTTT

Read More

Wujudkan Internasionalisasi, UMY Gelar ICCF 2019

Kegiatan ICCF UMY untuk menciptakan suasana akademik internasional di UMY.

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengadakan International Cultural and Culinary Festival (ICCF) 2019. Kegiatan ini digelar mulai 17 hingga 19 Maret 2019.

Kegiatan ini merupakan yang kelima kalinya digelar. Tujuannya, guna mewujudkan internasionalisasi program sebagai proses menciptakan suasana akademik yang bernuansa internasional di UMY.

Rektor UMY, Gunawan Budiyanto mengungkapkan, digelarnya ICCF dapat mempererat hubungan dengan dunia internasional. Pengunjung yang datang pun dapat mengenal berbagai budaya, melihat secara langsung variasi makanan, tarian, hingga musik dari berbagai negara.

Dengan mengenal budaya lain, lanjut Gunawan, maka akan ada proses dialog kebudayaan. Bahkan, pertukaran ilmu pengetahuan serta pengalaman dengan muara pada pemahaman antarbudaya juga akan terjadi.

"Dengan memiliki pemahaman tersebut, maka akan tercipta peluang dalam melakukan kerja sama," kata Gunawan dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (15/3).

ICCF 2019 kali ini sedikit berbeda dengan ICCF tahun sebelumnya. Rangkaian acaranya pun diisi dengan Charity, Cultural and Culinery Festival, dan akan ditutup dengan Tour de Jogja.

ICCF 2019 ini mengangkat tema “Discover the World through UMY” dan digelar di Sportorium UMY. Pesertanya pun diikuti lebih dari 30 Negara. Beberapa diantaranya Indonesia, Amerika Serikat, Thailand, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Turki, Italia, Yaman, Turkmenistan, Taiwan, Singapura, Mesir, dan Cina.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2XWjGrX
March 15, 2019 at 06:03PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2XWjGrX
via IFTTT

Read More

Kemenag Gelar Penguatan Kader Muballigh dan Muballighah

Kemenag bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pelatihan tingkat nasional bagi para ustaz mulai digelar di Depok, Jawa Barat. Acara itu bertajuk Penguatan Kader Muballigh dan Muballighah Tingkat Nasional 2019. Durasinya berlangsung selama empat hari, sejak Kamis (14/4) hingga Ahad (17/3) nanti.

Acara itu terlaksana sebagai hasil kerja sama antara Direktorat Penerangan Agama Islam, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat MUI Pusat.

Secara umum, rangkaian kegiatan yang berpusat di Hotel Bumi Wiyata Depok itu bertujuan memberikan penguatan materi dan metologi dakwah kepada para muballigh dan muballighah. Dengan begitu, moderasi kehidupan beragama di Indonesia dapat terus terpelihara.

"Tentu kami berharap seluruh organisasi masyarakat Islam dapat bersinergi dalam penguatan kader muballigh dan muballighah," ujar wakil ketua panitia acara ini, Subhan Nur, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Jumat (15/3).

Menurut Subhan, salah satu permasalahan dakwah di Tanah Air saat ini adalah rendahnya jumlah muballigh dan muballighah. Karena itu, persebaran mereka tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Salah satu faktor krisis muballigh dan muballighah disebabkan belum efektifnya sistem kaderisasi di kalangan muda. Untuk itu harus ditingkatkan volume dan mutu kaderisasi dikalangan muda untuk dipersiapkan menjadi muballigh dan muballighah yang handal dan kompeten," tutur Subhan.

Jumlah muballigh dan muballighah perlu ditingkatkan, sehingga dakwah Islamiyah kian merata di seluruh Indonesia. Untuk itu, perlu langkah-langkah strategis dalam memenuhi kekurangan muballigh dan muballighah.

"Kemenag, pemerintah daerah dan lembaga dakwah harus memberikan perhatian khusus agar dakwah tidak terhenti di wilayah kota tapi mampu menjangkau wilayah terpencil, terluar dan terjauh," jelas Subhan.

Adapun tujuan acara ini mewujudkan kaderisasi muballigh dan muballighah. Ada sejumlah prinsip yang mesti diikuti, yakni efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, para calon dai diharapkan memiliki pengetahuan, wawasan, ketrampilan, dan profesionalitas.

"Diharapkan juga melahirkan muballigh dan muballighah yang tentunya memiliki wawasan Islam Wasathiyah," ucap Subhan.

Kegiatan Penguatan Kader Muballigh dan Muballighah Tingkat Nasional 2019 diikuti 110 muballigh dan muballighah dari seluruh provinsi di Indonesia. Masing-masing provinsi mengirimkan dua muballigh dan satu muballighah.

"Kami senang dengan adanya kegiatan ini karena dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta ketrampilan dalam berdakwah," ujar Zikra, Muballigh asal Sumatera Barat (Sumbar).

Muballighah asal Yogyakarta, Uyun Latifah mengaku senang dapat mengikuti kegiatan Penguatan Kader Muballigh dan Muballighah Tingkat Nasional 2019. "Saya mendapat banyak pengetahuan dan wawasan sebagai muballighah dalam berdakwah. Saya juga dapat mengetahui dan memahami Islam Wasathiyah serta wawasan kebangsaan," tutur dia.

Muballigh asal Jawa Tengah (Jateng), Roi Hutdin mengutarakan selama ini saat berdakwah tidak pedoman yang dimiliki, dilakukan hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saja. "Di era milenia saat ini dakwah cukup banyak tantangannya, kita harus mampu menguasai materi dakwah yang kekinian yang dikombinasikan dengan wawasan keagamaan," terangnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2O4VkHO
March 15, 2019 at 06:01PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2O4VkHO
via IFTTT

Read More

UMKM Surabaya Fokus Sasar Pasar dalam Negeri

Pasar dalam negeri dipilih lantaran jumlahnya yang sangat besar.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan alasan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang tergabung dalam "Pahlawan Ekonomi" dan “Pejuang Muda” fokus memasarkan produknya di pasar dalam negeri. Risma menjelaskan, pasar dalam negeri dipilih lantaran jumlahnya yang sangat besar.

"Pasar kita ini besar sekali. Justru kalau orientasinya ke luar negeri, saya khawatir pasar yang besar ini diambil luar. Wong UMKM luar aja sasar pasar dalam negeri kita," kataRisma saat menjadi pembicara di acara Bincang Kompas di Kempi Hotel Surabaya, Jumat, (15/3).

Risma tidak memungkiri, jika pelaku UMKM di Surabaya mampu memasarkan produknya ke luar negeri, keuntungannya bisa lebih besar. Apalagi jika kurs dollar AS lagi tinggi. Namun menurutnya, itu sangat rentan jika tidak memiliki pondasi yang benar-benar kuat.

"Enak memang dapat dolar, apalagi ada perbedaan kurs tinggi. Tapi, ini sangat rentan sekali, kena ombak sedikit saja berat. Kita memang orientasinya ke dalam negeri dulu. Baru kalau sudah terpenuhi bisa ke luar," ujar Risma.

Menurut Risma, yang paling penting bagi para pelaku UMKM saat ini adalah kualitas produk dengan harga diharapkan bisa sesuai. Artinya, kalau harganya rendah dan kualitasnya jelek, akan sangat sulit bersaing dengan produk-produk lainnya. Namun, meskipun produk yang dihasilkan dibandrol dengan harga tinggi, tetapi kualitasnya bagu, akan lebih diterima.

"Tapi, kalau kita dapat harga tinggi dengan kualitas bagus, maka mereka bisa saving. Sebenarnya itu permainanya. Jadi bukan mesti harus ekspor karena potensi kita luar biasa. Justru jangan sampai potensi yang besar ini diambil oleh orang lain," ujar Risma.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Feeet0
March 15, 2019 at 06:01PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Feeet0
via IFTTT

Read More

Sebelum Mendaur Ulang Kemasan Plastik, Pilah dan Cuci Dahulu

Agar sesuai kebutuhan, pilah terlebih dulu kemasan plastik yang akan didaur ulang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan mendaur ulang sampah, terutama sampah plastik kemasan saset, belakangan semakin marak digulirkan. Namun, dalam prosesnya mendaur ulang sampah plastik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Direktur Bank Sampah Induk (BSI) Gesit Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Sri Endarwati menyarankan sampah harus dipilah terlebih dahulu. Pemilahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembuatan produk daur ulang.

“Kegiatan daur ulang semuanya diawali dengan memilah sampahnya terlebih dahulu,” jelas Endar di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Ahad (10/3).

Setelah pemilahan sampah plastik selesai, Endar menganjurkan kemasan saset dicuci sampai bersih. Setelah itu, kemasan saset baru bisa dirangkai satu per satu, entah dengan cara dijahit atau dilem.

Endar mengatakan, mendaur ulang merupakan proses yang melibatkan rasa. Akan tetapi, ia yakin semua bisa melakukan kegiatan daur ulang karena setiap orang diciptakan memiliki jiwa seni.

“Bahan sampah yang terbuang itu pasti bisa ditemukan keindahannya," ungkapnya.

Kemasan saset, contohnya, bisa diambil dari beberapa sisi. Penggiat daur ulang dapat mencari sisi paling menarik dari kemasan saset untuk ditonjolkan dalam karyanya.

"Bisa dianyam, dirangkai, dipadukan dengan bahan yang tak pula mahal,” jelas Endar.

Beberapa jenis produk daur telah dihasilkan oleh BSI yang diketuai Endar. Jenis-jenis produk daur ulang itu antara lain tatakan minum, tempat tisu, tempat pensil atau tanaman, tas belanja, dan tas bepergian.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UDhJyg
March 15, 2019 at 06:00PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UDhJyg
via IFTTT

Read More

Pembiayaan Ultra Mikro Bantu Tingkatkan Produktivitas

Pembiayaan UMi merupakan tahap lanjutan dari program bantuan sosial.

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Bantuan pembiayaan ultra mikro atau UMi terus digulirkan pemerintah untuk dapat menyentuh pengusaha kelas mikro. Di Serang, Banten, layanan ini sudah dimanfaatkan oleh ragam pengusaha. Dari penjual kelontongan di warung, pedagang opak di pasar hingga ke Sri Sulastri (40 tahun), seorang tukang jamu. 

Tati, panggilan akrab Sri, baru menggunakan fasilitas UMi selama tiga bulan. Ia mengetahui mengetahui layanan yang diinisiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kertas Raharja. Tati sendiri sudah menjadi anggota koperasi tersebut sejak tujuh bulan lalu. 

Melalui koperasi, Tati diberikan informasi bahwa ada pinjaman untuk pengusaha berskala kecil. Dengan kondisi baru ditinggal suami dan harus mengurus anak, ia memutuskan untuk meminjam Rp 2 juta. "Sebagian untuk modal tambahan, sisanya untuk simpanan dulu," katanya kepada Republika.co.id, Jumat (15/3). 

Tati sendiri sudah menghabiskan setengah usianya untuk berjualan jamu, keliling di Kampun Ciomas, Banten. Selama ini, ia banyak mengandalkan gaji suami dan sebagian kecil keuntungannya untuk ‘diputar’ sebagai operasional sehari-hari. Tapi, setelah sang suami meninggal pada sekitar setahun lalu, ia merasa membutuhkan sumber pendanaan lain. 

Untuk mengembalikan pinjaman tersebut, Tati harus menyerahkan Rp 92.100 per pekan selama enam bulan. Saat ini, ia sudah melakukan pembayaran sekitar 12 kali. Bagi penjual jamu yang sehari-hari berkeliling kampung, nominal tersebut terbilang ringan. 

Tidak semua keuntungan yang didapatkan Tati digunakan kembali untuk operasional. Sebagian di antaranya disimpan Tati untuk membiayai anak yang sudah memasuki tingkat sekolah menengah pertama (SMP). "(Layanan ini) sangat membantu untuk bisa produktif," tutur perempuan berdarah Jawa Tengah ini. 

Tati mengakui belum memiliki rencana pasti apabila pinjamannya ini sudah lunas. Tapi, tidak menutup kemungkinan baginya untuk kembali meminjam dengan nominal yang lebih besar. Dana tersebut akan digunakan untuk membeli gerobak, sehingga memudahkan mobilitas Tati yang keseharian menjual jamu dengan cara digendong. 

Tati berharap, program UMi dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak pengusaha. Harapan ini turut disampaikannya saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Sinergi Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Rakyat. 

Dalam kesempatan tersebut, Sri bahkan sempat mencicipi jamu racikan Tati. Tidak hanya Sri, Menteri Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Banten Wahidin Halim ikut mencobanya. 

Raut wajah Sri tampak ceria melihat para pedagang yang juga menunjukkan raut wajah bahagia. "Selamat siang ibu. Senyumnya terlihat bahagia sekali," katanya sembari tersenyum kepada Tati.

Pembiayaan UMi sendiri merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha. Program ini menyasar usaha mikro di lapisan terbawah yang belum dapat terfasilitasi oleh perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Fasilitas pembiayaannya maksimal Rp 10 juta per nasabah dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). 

Sri berharap, kehadiran UMi dapat membantu menggerakkan ekonomi masyarakat dengan mendapat pendampingan dari LKBB seperti Pegadaian maupun Koperasi. Melalui UMi, masyarakat juga diharapkan bisa memanfaatkan segala potensi yang ada di sekitarnya. "Ketika ada tanah kosong, bisa ditanam. Jangan menganggur, karena biasanya orang yang menganggur akan tidak sehat," ujarnya. 

Untuk provinsi Banten, dana yang telah disalurkan melalui UMi sebesar Rp 90,5 miliar kepada 32.538 pengusaha mikro. Sementara itu, di Kabupaten Serang-nya sendiri, Rp 15,8 miliar telah disalurkan kepada 5.888 usaha mikro. 

Sementara itu, Wahidin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas keterlibatan pemerintah pusat dalam menggerakkan roda perekonomian di daerah Banten, terutama Serang. Ia berharap, program serupa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terus 'diguyurkan'. 

Wahidin juga mengajak kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan-layanan yang diberikan pemerintah. Khususnya, program yang bertujuan membantu aktivitas ekonomi masyarakat setempat. "Ayo digunakan selama masih ada," ucapnya. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2F5G61e
March 15, 2019 at 05:55PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2F5G61e
via IFTTT

Read More