Tambang Grasberg akan Tetap Dioperasikan PTFI

Freeport sudah proven untuk mengoperatori tambang Grasberg.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tambang Grasberg yang merupakan tambang dengan cadangan emas dan tembaga terbesar nomer dua di dunia ini tetap akan dioperasikan oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI). Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan Freeport selama ini yang mengerti betul detail dari struktur tambang grasberg.

Apalagi kata Budi tahun depan tambang atas atau open pit sudah habis cadangannya. Maka untuk bisa tetap melakukan produksi Freeport Indonesia perlu melakukan penambangan bawah tanah.

"Ini tambang terumit di dunia, Freeport sudah proven untuk mengoperatori tambang ini. Ini kesempatan kita untuk kita belajar," ujar Budi di Kementerian ESDM, Jumat (21/12).

Mengenal Inalum, Perusahaan Pembeli Saham Freeport

Budi juga menjelaskan bukannya insinyur dalam negeri tidak bisa mengoperasikan. Keahilan para lulusan tambang dalam negeri tentu memiliki bekal yang cukup untuk bisa mengoperasikan tambang Grasberg. Hanya saja kata Budi, perlu waktu dan belajar lebih banyak untuk bisa benar benar mengoperasikan tambang Grasberg.

Inalum: Transaksi Divestasi Saham Freeport Sudah Rampung

"Saya sangat memahami saya yakin enginner di indonesia itu bisa. Tapi kan kita perlu belajar. One day, saya yakin alumni kita bisa. cuman kta perlu belajar," ujar Budi.

Meski memang PTFI yang akan mengoperasikan, namun Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas menjelaskan tidak ada struktur perubahan pekerja di tubuh PTFI. Ia mengatakan, kedepan para anak anak muda bangsa masih bekerja di PTFI yang selama ini memang mayoritas pekerja adalah para orang Indonesia.

"Struktur pekerja tidak ada yang berubah. Tetap. Ini yang berubah cuman pemegang saham aja," ujar Tony ditemui di lokasi yang sama.

Tony juga menjelaskan, kedepan banyak hal yang akan dilakukan PTFI kedepan. Apalagi kata Tony, bulan Januari tahun depan cadangan di tambang open pit sudah habis. Di 2019 PTFI perlu segera memulai proses penambangan tambang dalam (Underground mining).

"Open pit Sudah habis bulan depan. Mulai kedepan kita fokus ke underground," ujar Tony.

Tony juga menjelaskan karena tambang atas sudah habis, maka produksi PTFI dipastikan akan menurun di 2019 esok. Namun, Tony menjanjikan pertumbuhan produksi akan kembali positif di tahun 2021 karena 2021 mendatang PTFI mentargetkan sudah melakukan penambangan di Underground.

"Lupa, tahun depan pasti akan berkurang karena open pit selesai. tapi di 2020 naik lagi. 2021 naik lagi. Angkanya lupa saya," ujar Tony.

Untuk bisa melakukan penambangan dalam, Tony mengatakan PTFI akan meyiapkan investasi sebesar 14 miliar dolar. "Kedepannya tambahan 14 miliar dolar. Itu sampai 2041," ujar Tony.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QJzVZq
December 21, 2018 at 10:36PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2QJzVZq
via IFTTT

Read More

Pemda Bisa Minta Anggaran Darurat untuk Rehab karena Bencana

BNPB siap mengisi 'gap' dana rehab tentu melalui dana siap pakai.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah daerah (pemda) dimungkinkan mengajukan anggaran darurat bila ada infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Direktur Perbaikan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Medi Herlianto, menyebutkan bahwa aktor utama dalam proses penanggulangan bencana adalah Pemda, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Medi menyebutkan, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam, misalnya jembatan putus, gedung ambruk, atau bentuk kerusakan lainnya bisa diperbaiki menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam tahap ini, pemerintah pusat bisa ikut turun tangan. Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ikut menyiapkan anggaran perbaikan infrastruktur.

"BPBD jadi penanggung jawab. kalau mereka tak mampu kami BNPB siap mengisi 'gap' ini tentu melalui dana siap pakai," kata Medi usai meninjau pembangunan jembatan darurat di jalur utama Padang-Bukittinggi, Jumat (14/12).

Namun penggunaan dana siap pakai yang tersimpan di pusat bukan tanpa syarat. Medi menyebutkan, pencairan dana siap pakai baru bisa dilakukan bila bupati atau wali kota menyatakan ada kebutuhan anggaran yang tak lagi bisa mereka penuhi dengan APBD. Cara ini bisa didukung dengan penetapan status tanggap darurat dalam kurun waktu tertentu.

"Misalnya dengan membuat jembatan darurat pakai dana siap pakai. Nah jembatan permanennya pakai APBD mereka sendiri bisa dengan revisi APBD 2019. Dana siap pakai bisa untuk perbaikan daurat," kata Medi.

Khusus untuk perbaikan jembatan Sungai Kalu di jalur utama Padang-Bukittinggi yang ambruk sejak awal pekan, Medi menyebutkan bahwa sumber dananya dipenuhi oleh Kementerian PUPR. Apalagi jembatan yang ambruk terletak di jalan nasional. Jembatan darurat ditargetkan bisa digunakan per akhir pekan ini. Sementara jembatan permanen akan mulai dikerjakan akhir Desember 2018 dengan periode pengerjaan selama enam bulan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Bk2ou6
December 14, 2018 at 10:36PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Bk2ou6
via IFTTT

Read More