Showing posts with label 2018 at 05:43PM. Show all posts
Showing posts with label 2018 at 05:43PM. Show all posts

Sunday, December 23, 2018

Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Serahkan Bantuan Korban Tsunami

Bantuan merupakan wujud kepedulian dan solidaritas warga Adhyaksa.

REPUBLIKA.CO.ID,SERANG -- Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Pusat menyerahkan langsung bantuan untuk korban tsunami di Banten kepada warga. Ketua Bidang Sosial Budaya IAD Pusat Nina CH Maringka mengatakan, bantuan itu secara simbolis diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Happy Hadiastuty, untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang  membutuhkan.

Ia mengatakan, bantuan itu merupakan wujud kepedulian dan solidaritas warga Adhyaksa. Menurut dia, bantuan itu digunakan untuk meringkan beban korban tsunami di Banten.

"Bantuan terdiri dari bahan makanan, air bersih, selimut, dan kebutuhan pokok lainnya," kata dia, Ahad (23/12). 

Ia berharap, bantuan tersebut kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

Sementara itu, Kejaksaan Agung juga telah menginstruksikan pendirian Posko Kejaksaan RI Peduli di seluruh Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Tinggi Lampung. Dengan begitu, penggalangan bantuan kemanusiaan bagi para korban tsunami di kedua daerah tersebut dapat maksimal.

Nina mengatakan, posko serupa sebelumnya juga pernah dibuat oleh IAD dan Kejaksaan RI untuk menggalang dan menyalurkan bantuan bagi para korban bencana alam gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2ELBjo0
December 23, 2018 at 05:43PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ELBjo0
via IFTTT
Share:

Monday, December 10, 2018

Pencemaran Lingkungan di Sumbar Melonjak

Sumbar juga tercatat sebagai provinsi dengan potensi bencana tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Temuan pencemaran lingkungan di Sumatra Barat meningkat pada 2018 ini, dibanding survei terakhir pada 2014 lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar merilis, jumlah desa atau nagari yang berpotensi mengalami pencemaran air pada 2018 sebanyak 319 nagari, naik 122 persen dibanding tahun 2014. Sebagai gambaran, tercatat ada 886 nagari yang disurvei oleh BPS tahun ini.

Sementara itu, nagari yang berpotensi mengalami pencemaran tanah di Sumbar tercatat 50 nagari. Angka ini naik 163 persen dibanding temuan pada 2014. Di sisi lain, pencemaran udara tercatat menurun 76 persen dibanding tahun 2014. Pada 2018, tercatat ada 160 nagari di Sumbar yang berpotensi mengalami pencemaran udara.

Selain itu, Sumbar juga tercatat sebagai provinsi dengan potensi kebencanaan yang tinggi. Selama tiga tahun terakhir, ada 440 nagari di Sumbar yang terdampak banjir, 293 nagari terdampak tanah longsor, dan 366 nagari terdampak gempa bumi. Tak hanya itu, BPS juga merilis, sebanyak 191 nagari terdampak kekeringan, 145 nagari terdampak kebakaran hutan dan lahan, serta 100 nagari terdampak banjir bandang. Sebanyak 10 nagari juga diketahui terdampak gunung meletus.

"Karena Sumbar memang secara geologis rawan bencana," ujar Kepala BPS Sumbar Sukardi, Senin (10/12).

Sementara itu, dilihat dari sisi pembangunan desa, jumlah desa atau nagari tertinggal di Sumatra Barat menyusut menjadi 28 unit pada 2018, jauh berkurang ketimbang jumlahnya pada 2014 lalu sebanyak 56 nagari tertinggal. Di sisi lain, jumlah nagari mandiri juga bertambah menjadi 181 unit, naik dibanding jumlah nagari mandiri pada 2014 sebanyak 85 unit.

Jumlah nagari berkembang pada 2018 tercatat sebanyak 677 unit atau 76,41 persen dari total nagari di Sumatra Barat. Angka ini menyusut dibanding jumlah nagari berkembang pada 2014 lalu sebanyak 745 unit. Namun, ada penambahan sebanyak 96 nagari sepanjang 2014-2018 ini, sehingga membuat perbandingan antara survei tahun ini memiliki bobot berbeda dengan 2014.

"Ini semua terjadi karena memang sekarang banyak dana yang digelontorkan ke desa atau nagari dan berdampak positif terhadap pembangunan desa di Sumbar," kata Sukardi.

Sukardi menjelaskan, penilaian kemandirian sebuah desa bisa dilihat dari skor Indeks Pembangunan Desa (IPD). Hal itu dikalkulasikan dari sejumlah hal, yakni pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, pelayanan umum, hingga kondisi pemerintah desa.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2QkCUag
December 10, 2018 at 05:43PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QkCUag
via IFTTT
Share: