Penjelasan Post-Credit Film Animasi Spider-Man

Adegan pascakredit tampilkan karakter Spider-Man penting dari komik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Film animasi terbaru Spider-Man: Into the Spider-Verse mendapat tanggapan bagus dari penonton maupun kritikus global. Film cukup diapresiasi karena dianggap mampu merangkum semua sudut cerita tentang semesta manusia laba-laba.

Satu hal yang menjadi bahan diskusi penggemar adalah tayangan post-credit dari film itu, yang mengungkap hal tak terduga. Bagi yang belum menonton filmnya, pikir-pikir dulu sebelum lanjut membaca karena ada spoiler dalam tulisan ini.

Pemirsa yang sudah menyimak film pasti tahu ada tujuh Spider-Man dalam cerita. Mereka adalah Miles Morales (Shameik Moore), Peter Parker (Chris Pine), Peter B Parker (Jake Johnson), Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), Peni Parker (Kimiko Glenn), Spider-Man Noir (Nicolas Cage), dan Spider-Ham (John Mulaney).

Rupanya tidak hanya mereka bertujuh, sebab adegan pascakredit menampilkan satu lagi karakter Spider-Man penting dari komik. Kehadiran tokoh tersebut mengarah pada kemungkinan bahwa film ini akan memiliki sekuel di masa mendatang.

Tokoh tersebut bernama Miguel O'Hara, yang lebih dikenal oleh penggemar komik sebagai Spider-Man 2099. Dalam cerita aslinya, Miguel berasal dari 'Nueva York' dan bekerja di Alchemax (perusahaan yang bertanggung jawab untuk semua hal yang terjadi dalam film).

Tokoh yang tinggal di masa depan yang jauh itu sengaja memantau seluruh situasi Spider-Verse dan melakukan perjalanan ke masa lalu. Dia diceritakan mengunjungi Spider-Man dari serial animasi 1967, yang identik dengan meme dua Spider-Man mirip saling menunjuk.

Menariknya lagi, pengisi suara Miguel O'Hara adalah aktor Oscar Isaac. Mengingat popularitas bintang itu, sulit untuk tidak berasumsi dan berharap bahwa Spider-Man 2099 akan berperan dalam sekuel Spider-Verse berikutnya, dikutip dari laman The Wrap.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QRoTkV
December 26, 2018 at 02:50PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2QRoTkV
via IFTTT

Read More

Pemerintah Luncurkan Program Hibah Jalan Daerah

Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemda penerima hibah sudah diteken

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meluncurkan dua program hibah untuk meningkatkan kinerja dan pemeliharaan jalan daerah. Dua program hibah tersebut yakni Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM).

Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian dalam rilis yang diterima di Jakarta, Ahad (16/12) mengatakan kerja sama ini adalah wujud sinergitas semua pihak yang peduli akan perbaikan kualitas jaringan jalan di Indonesia.

Menurut dia, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga akan terus mendampingi provinsi dan kabupaten peserta PHJD dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan.

Kedua program hibah ini bertujuan membantu meningkatkan tata kelola dan kualitas pemeliharaan jaringan jalan daerah yang menjadi kewenangan masing-masing Pemda terutama pada koridor menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Sedangkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah penerima hibah dilakukan di Jakarta pada Rabu, 12 Desember 2018.

PHJD bertujuan mendukung pemeliharaan jalan daerah mendukung pengembangan KSPN Tanjung Kelayang, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi dan Labuan Bajo. Sebanyak empat provinsi yakni Provinsi Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur, serta enam kabupaten yakni Kabupaten Belitung, Malang, Pasuruan, Lumajang, Wakatobi, dan Manggarai Barat telah dipilih untuk mengikuti PHJD. Anggaran PHJD berasal dari APBN Tahun 2019 sebesar Rp 500 miliar.

Mekanisme pencairan dana hibah yakni Pemerintah Daerah membiayai terlebih dahulu kegiatan fisik (konstruksi) dan non fisik, seperti penguatan perencanaan, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, keterlibatan masyarakat dan gender, kemudian dana hibah dibayarkan ke pemerintah daerah jika hasil pekerjaan jalan telah memenuhi standar kualitas dari Kementerian PUPR yang disepakati sebelumnya dalam Project Management Manual (PMM).

Sementara itu, PRIM didanai melalui bantuan Pemerintah Australia khusus untuk Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2019-2021. Pemerintah Australia memberikan pendanaan melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) untuk penyiapan dan pelaksanaan PRIM untuk Kabupaten Probolinggo di samping terus mendukung dan memberikan pendampingan teknis terhadap empat provinsi dan enam kabupaten peserta PHJD.

PHJD direncanakan akan berlangsung lima tahun (2019-2023), yang nantinya akan mencakup sampai 15 provinsi dan 29 kabupaten dengan usulan pendanaan dari ABPN sebesar Rp 15 triliun. PHJD merupakan pengembangan dari proyek rintisan PRIM yang dimulai sejak tahun 2013 selama lima tahun yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat.

"Penanganan jalan provinsi dan kabupaten didasarkan pada pendekatan koridor yang menghubungkan jaringan jalan 'backbone' seperti jalan nasional (tol dan non tol) melalui jalan provinsi/kabupaten menuju pusat kegiatan seperti pariwisata," papar Hedy.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2En7N6T
December 16, 2018 at 02:50PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2En7N6T
via IFTTT

Read More

Partai Buruh: Keputusan Australia Soal Israel Berisiko

Langkah itu dinilai akan menutup pintu perdamaian.

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Australia Scott Morisson mengumumkan keputusan resmi pemerintahan Australia pada Sabtu (15/12) yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Langkah tersebut diputuskan setelah berbulan-bulan pemerintah Australia  mempertimbangkannya.

"Australia kini mengakui Yerusalem Barat sebagai pusat Knesset (badan legislatif Israel) dan Yerusalem Barat adalah ibu kota Israel," kata Morrison kepada hadirin di The Sydney Institute seperti dikutip laman 9News edisi Sabtu.

Sementara pemerintah Australia akan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, hanya setelah penyelesaian yang tercapai pada solusi dua negara. Morrison pun mengatakan, kedutaan Australia tidak akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat sampai waktu yang ditentukan.

Meskipun pemerintah menunda memindahkan kedutaan, Morrison akan membentuk kantor pertahanan dan perdagangan di Yerusalem. "Kami juga akan mulai mencari tempat yang tepat untuk kedutaan," ujarnya.

Pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Bill Shorten menilai, langkah pemerintah yang mengubah kebijakan luar negeri tanpa memindahkan kedutaan Australia, sebagai 'pemecatan yang memalukan'. Menurutnya pengumuman tersebut terkesan terburu-buru.

Shorten mengatakan, pengumuman pemerintah menjelang pemilihan-Wentworth pada Oktober lalu, yang mana sejumlah besar pemilih adalah Yahudi, merupakan hal yang berisiko dan bodoh.

"Yang saya khawatirkan adalah Morrison menempatkan kepentingan politiknya di depan kepentingan nasional kita," kata Shorten kepada wartawan di Adelaide.

Menurutnya, Morrison melayangkan ide pergeseran kedutaan pada hari-hari terakhir kampanye pemilihan-Wentworth, di mana lebih dari 12 persen pemilih adalah orang Yahudi. Pertimbangan Morrison pun memicu reaksi keras dari Indonesia dan Malaysia. 

Kedua negara mengancam kesepakatan perdagangan bebas yang kini telah tertunda, meskipun pemerintah Morrison bersikeras penundaan itu karena alasan lain. Menyusul komentar pemilihan pra-Wentworth, Malaysia memperingatkan pemindahan kedutaan yang dapat memicu terorisme.

Sementara itu, juru bicara urusan Hubungan Internasional di Partai Buruh, Senator Penny Wong mengatakan, keputusan untuk mempertahankan kedutaan Australia di Tel Aviv membuktikan bahwa permintaan pra pemilihan perdana menteri adalah taktik sinis untuk mencoba berpura-pura bahwa ia telah mengubah posisi untuk memilih di Wentworth.

Kelompok masyarakat telah menanggapi pengumuman Morrison tersebut. Jaringan Advokasi Palestina Australia mengatakan mereka kecewa keputusan Morrison. Menurut mereka langkah itu akan menutup pintu perdamaian.

"Karena Israel mengklaim kedaulatan eksklusif atas seluruh Yerusalem dan menolak untuk mematuhi resolusi PBB yang menyerukannya mundur dari Yerusalem Timur yang diduduki, kami tidak dapat memberi mereka keluwesan, sikap," kata presiden kelompok itu, Bishop George Browning.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UL4lsE
December 15, 2018 at 02:50PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UL4lsE
via IFTTT

Read More

Bank Syariah akan Diizinkan Simpan Dana Floating E-Money

Selama ini, ketentuan penyimpanan dana floating hanya bagi bank BUKU 4.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Bank Indonesia sedang mempersiapkan peraturan agar bank syariah bisa menyimpan dana floating uang elektronik (e-money). Deputi Direktur Bank Indonesia, Sugeng mengatakan regulasi milik BI sudah mayoritas syariah meski tidak dilabeli demikian.

"Hal ini karena regulasi dibuat dengan tujuan-tujuan yang sesuai syariah, seperti menghindari kerugian pada industri dan penyalahgunaan, meski demikian ada yang memang harus ditindaklanjuti," kata dia dalam sesi seminar ISEF 2018 tentang Pemanfaatan Teknologi dalam Keuangan Syariah, Rabu (12/12).

Termasuk dalam uang elektronik, BI sedang merumuskan peraturan agar dana floating pada uang elektronik yang sesuai syariah. Dana floating adalah dana yang tersimpan dan harus likuid sehingga mudah ditarik oleh pengguna.

Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Erwin Haryono mengatakan saat ini BI memiliki ketentuan bahwa dana floating harus disimpan di bank BUKU 4. Namun untuk masyarakat yang strict pada aspek syariah, hal ini akan membuat akses pada uang eletronik dibatasi.

Pasalnya belum ada bank syariah yang masuk kategori BUKU 4. Dengan regulasi saat ini, dana floating hanya bisa disimpan di bank konvensional dan membawa stigma uang elektronik tidak syariah.

"Jadi nanti kita coba dana floating itu juga bisa disimpan di bank syariah, ini yang sedang dibahas," kata Erwin. 

Regulasi ini belum tahu apakah akan menjadi bahan revisi atau memunculkan regulasi baru. Erwin menyampaikan Bank Indonesia akan membahasnya pekan ini di sela-sela ISEF 2018 terkait seluruh ketentuan digitalisasi syariah.

Sugeng sebelumnya menyebut bahwa BI memiliki banyak pekerjaan rumah terkait hal ini. Selain regulasi, juga penegasan dengan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) baik untuk uang elektronik, chip base, hingga biaya-biaya dalam pemakaian uang elektronik.

"Ini menjadi PR kami, tapi BI akan selalu melakukan pendekatan berimbang. Inovasi sangat diperlukan untuk mendorong keuangan syariah, tapi kita harus menjaga bagaimana mengantisipasi resiko yang ada, jangan sampai tidak sustain ke depan," kata dia. 

BI tidak ingin perkembangan pesat ini tidak berkelanjutan dan malah menimbulkan krisis. Sehingga prinsip kehati-hatian perlu dilakukan.

Baca juga, Kemenkeu Bentuk Ekosistem Digital UMi

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2GbB5b3
December 12, 2018 at 02:50PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2GbB5b3
via IFTTT

Read More

PDIP: Prabowo Seharusnya Pahami Status Quo Yerusalem

PDIP menilai, Prabowo tidak menghormati hukum internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku terkejut dengan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto terkait pemindahan Kedutaan Besar Australia ke Yerusalem. PDIP menilai, Prabowo tidak menghormati hukum internasional dan sikap kemerdekaan hak segala bangsa.

“Pak Prabowo seharusnya memahami hukum internasional bahwa Yerusalem berstatus quo, dan Indonesia mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina seluas-luasnya" kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (23/11).

Baca juga

Menurut Hasto, sikap yang ditunjukkan Prabowo juga itu bertentangan dengan sejarah. Hasto menyebut, keputusan politik calon presiden nomor urut 02 itu kontradiktif dengan persepsi yang dibangun selama ini. Artinya, dia mengatakan, retorika pidatonya tidak sesuai dengan keputusan politiknya.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) itu menegaskan kembali, bahwa sikap Indonesia sangat menyesalkan keputusan Australia tersebut. PDIP, dia melanjutkan, mendukung sikap pemerintah yang menyesalkan keputusan Australia untuk memindahkan kedutaan besar negara ke Yerusalem.

Hasto berpendapat, pemilu presiden bukanlah sekadar kontestasi tanpa prinsip. Dia melanjutkan, seluruh program kebijakan politik luar negeri seluruh calon presiden harus mengacu pada konstitusi dan konsisten dengan sikap politik yang terus berpihak terhadap kemerdekaan Palestina.

"Artinya termasuk mencari solusi aras status Yerusalem tersebut yang saat ini berada di yurisdiksi hukum internasional," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid ikut mengomentari pernyataan Prabowo yang diberitakan menyebut tidak masalah bagi Indonesia bila Australia memindahkan kedubesnya ke Yerusalem. Menurut Meutya, pernyataan Prabowo bertolak belakang dengan semangat konstitusi Indonesia.

“Pernyataan pak Prabowo bertolak belakang dengan semangat konstitusi kita yang dalam pembukaan Undang-undang dasar disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (23/11).

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu menilai pemindahan kedutaan ke Yerusalem termasuk bentuk pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. “Ini sama dengan mendukung penjajahan Israel atas Palestina. Indonesia sepatutnya memprotes rencana pemindahan kedubes negara mana pun ke Palestina, termasuk Australia,” ujarnya.

Ia menganggap pernyataan capres 02 Prabowo berpotensi melukai perjuangan Palestina. Sekaligus perjuangan masyarakat Indonesia yang selama ini berjuang untuk  rakyat Palestina. Selama ini Palestina, kata dia menganggap Indonesia sebagai sahabat sejati karena Indonesia selalu berani membela kepentingan Palestina di PBB.

"Indonesia menyatakan protes resmi di PBB ketika AS berencana memindahkan kedutaannya di Yerusalem," ucapnya.

Meutya menambahkan, jika betul rencana pemindahan kedutaan ke Yerusalem, Australia berpotensi melanggar sejumlah resolusi PBB. Salah satu resolusi telah menetapkan bahwa, Yerussalem di bawah naungan PBB.

“Sebagai negara sehabat kita sepatutnya mengingatkan Australia sebagaimana pemerintah telah memprotes langkah AS,” sebutnya.

Prabowo Subianto, mengatakan, rencana pemerintah Australia memindahkan kantor Kedutaan Besar Australia di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem bukan merupakan urusan Indonesia. Hal tersebut dikatakan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (21/11).

"Saya tidak melihat (memidahkan kedutaan besar) menjadi persoalan bagi Indonesia," kata Prabowo, seperti dikutip Brisbane Times, Kamis (22/11).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DSFAoX
November 23, 2018 at 02:50PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DSFAoX
via IFTTT

Read More