Menhan Duga Senjata Milik Soenarko Hasil Rampasan Perang

Mayjen TNI Purn Soenarko telah menjadi tersangka kepemilikan senjata ilegal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menduga senjata yang dimiliki mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Purn Soenarko bukan hasil selundupan, melainkan berasal dari rampasan perang. Pernyataan Ryamizard ini menanggapi kepemilikan senjata ilegal oleh Soenarko yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka.

Menhan memandang, tidak mengherankan Soenarko memiliki senjata tersebut lantaran eks Danjen Kopassus tersebut kerap kali terjun ke medan perang. Menurutnya, bisa-bisa saja senjata yang dimiliki Soenarko merupakan hasil rampasan perang.

"Bukan penyeludupan ya, senjata sudah ada itu. Kan dia perang terus itu orang, Timtim (Timor Timur), di Aceh, mungkin senjata rampasan di situ," kata Menhan di Istana Negara, Rabu (29/5).

Meski begitu Ryamizard tidak ingin berkomentar lebih jauh soal dugaan keterlibatan Soenarko dalam aksi massa dan kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 lalu. Ia mengingatkan bahwa segala bentuk keberatan mengenai hasil pemilu dan pilpres sudah diberi ruang untuk diadukan melalui jalur konstitusi.

"Saya tidak tahu, kalau rencana berarti tidak baik," katanya.

Mabes Polri menyebutkan pemasok senjata untuk kerusuhan aksi 22 Mei 2019 adalah seorang perempuan berinisial AF. AF alias Fifi, warga Rajawali, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Iqbal dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (27/5) menyebutkan seorang perempuan itu telah menjadi tersangka bersama lima tersangka lainnya, yakni HK alias Iwan, AZ, IR, TJ, dan AD.

Dari semua tersangka, empat orang di antaranya bertugas sebagai eksekutor yang membuat rusuh di aksi 22 Mei dan merencanakan membunuh empat tokoh nasional. Keempatnya, yakni HK, AZ, IR, dan TJ. Dua lainnya adalah penyuplai dan penjual senjata api, yakni AD dan AF

Peran AF sendiri, kata Iqbal, sebagai penyuplai atau penjual senjata revolver Taurus kaliber 38. ''Perannya pemilik dan penjual senpi revolver ilegal Taurus kepada tersangka HK. Ini seorang perempuan,'' tutur Iqbal.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Kco6Go
May 29, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Kco6Go
via IFTTT

Read More

Kementerian ESDM Kawal Pasokan BBM dan Listrik Selama Mudik

Stok BBM pada musim mudik Lebaran tahun ini dipastikan aman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangka mengamankan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), gas, listrik, serta antisipasi kebencanaan geologi di seluruh Indonesia, Kementerian ESDM membentuk Posko Nasional. Posko di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ini juga dibentuk untuk merespons musim mudik terutama menjelang Idul Fitri tahun ini.

"Tim Posko Nasional Sektor ESDM siap bertugas mulai besok, 21 Mei 2019 dan bertugas selama 30 hari ke depan untuk mengawal pasokan BBM, LPG, listrik dan antisipasi kebencanaan geologi," ungkap Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana saat berbicara di Forum Medan Merdeka 9 (FMB9) bertema "Mudik Aman dan Lancar", Jakarta, Senin (20/5).

Rida menyebut, ketahanan stok berbagai jenis BBM pada masa posko di atas 20 hari, sementara untuk Avtur ketahanannya hingga 48 hari untuk mengantisipasi penerbangan tambahan.

"Stok BBM pada periode mudik lebaran dipastikan aman. Petugas juga siap mendistribusikan BBM ke titik-titik macet dengan kendaraan bermotor, per kaleng 10 liter-an," tegasnya.

Pasokan listrik pada libur lebaran juga dipastikan aman, mengingat beban yang lebih rendah daripada hari biasa.

"Biasanya jelang lebaran makin aman, pabrik tutup, kantor tutup. Meski demikian karena cuaca belum kondusif, kami tetap mengantisipasi apabila terjadi gangguan," ujar Rida. Apabila ada gangguan, lanjutnya, dapat menghubungi layanan PLN 123 atau Call Center Kementerian ESDM 136.

Ia juga menuturkan bahwa Posko juga memantau kesiagaan bencana geologi, khususnya gunung berapi yang berstatus AWAS dan SIAGA, agar masyarakat dapat beribadah dan merayakan Idul Fitri dengan tenang.

Selain narasumber dari Kementerian ESDM, hadir sebagai narasumber pada acara tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sugiyartanto, Kabag Operasi Korlantas Polri Kombespol Benjamin, dan Anggita Wijayanto perwakilan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Ht8dtz
May 20, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Ht8dtz
via IFTTT

Read More

Puasa dan Kejernihan Jiwa

Memimpin tanpa nafs al-muthma’innah, hanya akan mengejar pangkat dan kekuasaan.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: KH Said Aqil Siroj

Ramadhan merupakan oase di tengah degub kencang kehidupan. Pada Ramadhanlah umat Islam memiliki ruang jeda untuk melakukan tafakur, merefleksikan diri, dan mengendapkan batin.

Ibadah puasa sudah ada pada agama-agama terdahulu, yang kemudian disempurnakan dalam syariat Islam, pada abad kedua Hijriyah. Ibadah puasa memiliki sederet hikmah penting dalam kehidupan yang sesungguhnya. Puasa menjadi ibadah yang berdimensi zahir dan batin, yang meningkatkan kualitas fisik dan spiritual manusia.

Ibadah puasa mengantarkan kita menjadi pribadi yang sehat secara fisik dan matang spiritualitasnya. Ritual puasa memberi efek positif dalam tubuh manusia, setelah selama sebelas bulan organ-organ tubuh bekerja tanpa henti. Puasa juga mendorong lahirnya kekuatan mental, ketenangan jiwa, dan menumbuhkan pribadi mulia. Ketahanan fisik dan kematangan spiritual, merupakan prasyarat utama manusia sebagai pemimpin di muka bumi.

Puasa juga menjernihkan batin kita. Ibadah puasa yang dijalani akan meningkatkan kualitas kepribadian manusia. Ritual puasa yang dilakukan secara khusyuk dan ikhlas, akan meminggirkan amarah dan menghadirkan ketenangan berpikir. Hal ini, sesuai dengan hikmah puasa, yang berfungsi untuk mengendalikan hawa nafsu. Manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, hanya akan menjadi pribadi yang egois, perusak alam, dan pengejar kekuasaan.

Pada prinsipnya, hawa nafsu diuraikan dalam tiga hal: Pertama, nafsu ghadabiyyah. Yakni, nafsu yang mendorong manusia untuk mengejar pangkat, kedudukan, atau ambisi. Misalnya, keinginan untuk memburu rumah mewah, mobil mahal, dan pangkat jabatan.

Kedua, nafsu syahwatiyyah yang menjadikan manusia gemar mengejar ambisi ataupun kenikmatan seperti mobil mewah, rumah megah, dan sebagainya. Mereka yang dapat mengendalikan nafsu, dengan menahan diri dari amarah dan syahwat akan menuai kebeningan batin dan kesejukan spiritual.

Pada titik inilah, manusia merasakan nafsu yang ketiga, nafsu muthmainnah. Yakni, nafsu yang lembut, menghadirkan ketenangan dan gelisah yang menggelayut dalam jiwa manusia.

Allah menjanjikan bagi orang-orang yang berhati lembut, dengan janji kemuliaan hidup. Mereka yang berhati tenang akan dicintai Allah dan dimasukkan dalam golongan yang dekat dengan-Nya. Janji surga merupakan balasan terhadap orang-orang yang beribadah karena cinta dan meraih kebeningan hati dalam tafakur sunyi.

Firman Allah, ”Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya. Maka, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam Surga-Ku (QS al-Fajr, 27-28).

Manusia yang mencapai tingkatan thuma’ninah inilah yang layak menjadi pemimpin dan referensi sikap hidup. Ketenangan jiwa dan kejernihan berpikir mutlak diperlukan untuk memutuskan sikap dan mengeksekusi kebijakan. Ketegasan pemimpin tanpa dibarengi dengan kejernihan batin, hanya akan melahirkan konfrontasi, bukan produktivitas politik.

Memimpin tanpa dibarengi dengan nafs al-muthma’innah, hanya akan menjadi pribadi yang mengejar pangkat dan kekuasaan, bukan murni untuk kemaslahatan umat. Pemimpin yang berpoles citra, bukan berbekal kekuatan iman dan ketenangan jiwa, pada akhirnya akan terkubur oleh janji-janjinya.

Ketenangan jiwa juga akan menghindarkan manusia dari fitnah keji dan sikap yang zalim. Mereka yang mencapai maqam muthmainnah, tidak akan pernah melempar kampanye hitam dan menyebar kesesatan. Juga, tidak akan membabi-buta dalam mengampanyekan ide-ide dan calon pemimpinnya. Sebab, tidak ada yang sepenuhnya sempurna, kecuali Allah ‘Azza wa jalla.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2w1qsQ5
May 13, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2w1qsQ5
via IFTTT

Read More

Berkah Ramadhan, Dompet Dhuafa Gelar Grebek Kampung

Grebek Kampung merupakan upaya DD berkontribusi kepada masyarakat pada Ramadhan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Dompet Dhuafa (DD) menggelar tebar berkah Ramadhan melalui Grebek Kampung (GK). Hari pertama GK di wilayah Jabodetabek dilakukan di Kp Kadusewu Desa Rabag, Rumpin, Parung, Kab Bogor.

Ketua Program Ramadhan Dompet Dhuafa, Haryo Mojopahit, mengatakan GK ini merupakan upaya DD berkontribusi kepada masyarakat untuk memberikan kebahagian kepada masyarakat luas di seluruh Indonesia.

"Program GK ini diharapkan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat kampung yang dikunjungi," kata Haryo Mojopahit kepada wartawan, Sabtu (11/5).

Haryo menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya gotong royong dan saling berbagi kepada sesama umat beragama, terutama bagi mereka yang menjalankan ibadan puasa.

"Kegiatan ini untuk mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dana lain halal dan legal, baik dari perorangan, kelompok, maupun perusahaan/lembaga," kata Haryo.

Setidaknya, jelas dia, akan ada 114 kampung di seluruh Indonesia yang akan digrebek oleh Dompet Dhuafa. Kampung-kampung itu telah diseleksi yang memang mayoritas masyarakatnya mustahik.

"Untuk wilayah Jabodetabek sendiri ada dua  kampung yang akan digrebek, yakni di wilayah Bogor dan karawang," kata Haryo.

Ia memastikan Grebek Kampung menjadi ajang pemupuk rasa persaudaraan dan gotong royong yang sudah mulai memudar di masayarakat Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Salah satu bentuk gotonng royong dalam Grebek Kampung yaitu menu berbukanya dimasak bersama langsung oleh ibu-ibu di sekitar titik lokasi berbuka.

Dengan adanya sikap gotong royong, Haryo berkeyakinan dapat memberikan virus kebaikan kepada warga sekitar. Dengan begitu, masyarakat terpanggil untuk berlomba berbuat kebaikan, terkhusus di bulan Ramadhan kali ini.

Berbagai kegiatan yang terdapat dalam memeriahkan Grebek Kampung Dompet Dhuafa ini antara lain kegiatan aksi layanan sehat gratis, layanan cukur gratis, dam ngecat bareng mushala.

Juga, belajar bela diri, lomba anak kreatif, lomba anak saleh, story telling , safari dakwah, dapur keliling, berbuka bersama, pasar berkah, dan santunan yatim dari berbagai komunitas.

Dompet Dhuafa  mengajak masyarakat menebar #jangantakutberbagi untuk terus tebar tebar Berkah Ramadhan. Jugam jangan takut berzakat.

   

Dompet Dhuafa adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (welasasih) dan wirausaha sosial.

Selama 25 tahun lebih, Dompet Dhuafa telah memberikan kontribusi layanan bagi perkembangan umat dalam bidang sosial, kesehatan, ekonomi, dan kebencanaanserta CSR.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2JbBRFG
May 12, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JbBRFG
via IFTTT

Read More

Wiranto: Untuk Apa Ijtima Ulama III?

Wiranto tegaskan sudah ada wadah untuk membahas kecurangan pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mempertanyakan urgensi dilaksanakannya Ijtima Ulama III yang akan membahas mengenai kecurangan pemilu. Menurutnya, bahasan kecurangan pemilu itu sudah ada wadah resminya.

Wadah itu berupa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada wasitnya di sini ada Gakkumdu bila terjadi kecurangan daerah. Bila kecurangan terjadi di beberapa daerah ada Bawaslu. Menyangkut selisih suara yang cukup signifikan ada MK. Lalu untuk apa (Ijtima Ulama III)?" ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (29/4).

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak menilai kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dirugikan dalam kontestasi Pilpres 2019. Karena itu, agenda Ijtima Ulama akan digelar untuk ketiga kalinya.

"Agenda Ijtima Ulama III akan mendengar dan merangkum seluruh masukan dan pendapat terkait pilpres 2019," kata Martak dalam konfrensi pers yang digelar di Jakarta, Senin (29/4).

Martak menjelaskan, Ijtima Ulama III akan mengundang anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Menurutnya, pasangan Prabowo-Sandi merasa banyak dirugikan dengan kecurangan-kecuragan pada pilpres. "Jadi saya pikir cukup jelas dan siapa saja yang diundang nanti akan disampaikan oleh tim," katanya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua PA 212, Slamet Maarif. Menurutnya, Ijtima Ulama I dan II dengan jelas merekomendasikan Prabowo-Sandi.

Secara otomatis, Kata Slamet, yang akan hadir adalah kubu 02. "Dipastikan dari kubu capres cawapres yang sudah direkomendasikan dari Ijtima Ulama," katanya.

Untuk diketahui, Ijtima Ulama III akan diadakan pada 1 Mei 2019 di Hotel Lor In Sentul, Bogor. Hal itu ditujukan untuk memberikan arahan dan pemaparan kepada rakyat dalam menyikapi kecurangan pilpres 2019.

Sebelum rencana Ijtima Ulama III digulirkan, Ijtima Ulama I dan II telah dilakukan jelasng pelaksanaan Pilpres 2019. Sidang pleno I Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II pada Ahad (16/9/2018) lalu memutuskan dan menetapkan empat hal.

Ketua Organizing Committe Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II Dani Anwar menyampaikan, pertama, menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2019. Kedua, menetapkan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presidennya.

"Ketiga, mengikat seluruh peserta Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional II untuk memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden yang direkomendasikan dalam surat keputusan ini," kata Dani melalui keterangan tertulis kepada Republika.co.id di Hotel Grand Cempaka, Ahad (16/9).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Wc5NEx
April 29, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Wc5NEx
via IFTTT

Read More

Pemkab Pati Segera Bentuk Tim Cagar Budaya

Tim Cagar Budaya bertugas merekomendasikan benda atau bangunan cagar budaya

REPUBLIKA.CO.ID, PATI -- Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, segera membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Tim ini akan bertugas merekomendasikan benda atau bangunan kepada pemerintah untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya.

"Kami sudah mengirimkan lima orang untuk mengikuti diklat sebagai tahapan mendapatkan sertifikasi sebagai ahli cagar budaya di Solo," kata Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pati Paryanto di Pati, Rabu (24/4).

Untuk saat ini, kata dia, pihaknya masih menunggu hasil apakah kelimanya bisa mendapatkan sertifikasi keahlian tersebut atau tidak. Jika kelimanya mendapatkan sertifikat sebagai ahli cagar budaya, maka akan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Pati.

Kelima orang yang ditunjuk sebagai calon TACB memiliki keahlian yang berbeda-beda mulai dari teknik sipil, arsitektur, hukum, arkeologi, hingga ahli sejarah. Setelah terbentuk, kelimanya akan bertugas mengidentifikasi benda-benda bersejarah di Kabupaten Pati apakah benar-benar layak disebut benda cagar budaya atau tidak.

"Nantinya mereka yang akan melakukan pemeringkatan serta penghapusan benda atau bangunan yang dicurigai sebagai benda cagar budaya," ujarnya. Ratusan benda cagar budaya tersebut juga dituangkan di dalam Surat Keputusan Bupati Pati nomor 556/2730 tahun 2016 tentang Jenis Cagar Budaya di Kabupaten Pati.

Meskipun TACB masih dalam tahap pembentukan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati tengah melakukan pendataan benda-benda yang tercatat di dalam SK Bupati Pati tersebut. Tujuannya adalah untuk melakukan pemutakhiran data termasuk untuk mencatat jumlah riilnya saat ini.

Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah Muhammad Junawan mendorong semua kabupaten/kota membentuk TACB. Pembentukan TACB merupakan amanat Undang-Undang nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya.

Setelah ada TACB, diharapkan setiap ada temuan benda-benda yang dicurigai sebagai cagar budaya bisa segera dikaji dan diusulkan untuk ditetapkan apakah masuk dalam kriteria benda cagar budaya atau tidak. Menurut Junawan keberadaan TACB bisa memberikan harapan benda cagar budaya agar nantinya mendapatkan pelakuan khusus dalam pengembangannya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UUmFmO
April 24, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UUmFmO
via IFTTT

Read More

TKN Terima Ratusan Keluhan WNI tak Bisa Gunakan Hak Pilih

Negara yang banyak melaporkan keluhan adalah Australia, khususnya di Sydney.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) menerima ratusan keluhan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri terkait hak pilih. TKN mengatakan, laporan dibuat menyusul terhalangnya WNI untuk menggunakan hak pilih mereka.

"Semua kejadian yang di luar negeri, kan hari ini pemungutan suara serentak di luar negeri kan," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN KIK Ade Irfan Pulungan di Jakarta, Ahad (14/4).

Ade mengatakan, salah satu negara yang banyak melaporkan keluhan adalah Australia, khususnya di Sydney. Dia mengtakan, sejumlah WNI di wilayah tersebut tidak mendapat kesempatan untuk menggunakan hak pilih mereka karena TPS sudah tutup.

Dia melanjutkan, keluhan diterima di beberapa titik di seluruh Australia. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, saat ini TKN masih beerupaya menampung serta mengidentifikasi seluruh keluhan yang diajukan WNI di luar negeri.

Ade menambahkan, keluhan serupa juga diterima dari beberapa negara lain semisal Jerman dan Selandia baru. "Nah, kami masih mengidentifikasi menunggu laporan semua dari semua kejadian yang ada di luar negeri," katanya.

Ade mengatakan, TKN meminta WNI yang membuat laporan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dan menyampaikan tentang kronologis peristiwanya. Dia mengaku selama ini keluhan diterima melalui kontak pribadi menyusul nomor ponsel miliknya yang telah tersebar.

"Tempatnya di mana, jamnya berapa, itu siapa pengakuannya biar jelas dari situ kami akan mengidentifikasi menyusun laporanya terus menyampaikan ke Bawaslu atau ke KPU juga tentang masalah ini semua," katanya.

Ade mengatakan, laporan rencananya akan disampaikan ke Bawaslu pada Senin (15/4) besok.

Sebelumnya, ratusan WNI di Sydney mengaku tidak bisa mencoblos dan harus berstatus golput. Massa yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) itu tidak bisa memberikan suara mereka menyusul keterbatasan waktu.

Dalam aturan pemilu disebutkan bahwa pemilih yang berstatus DPK berhak mencoblos pada satu jam terakhir atau sebelum pukul 18.00 waktu Sydney. Namun, Panitia Pemiliham Luar Negeri (PPLN) Sydney tidak sanggup menampung lonjakan massa sehingga antrian membeludak.

Di Australia, WNI secara serempak melakukan pemilu pada Sabtu, 13 April 2019. Kekecewaan massa yang tidak dapat mencoblos ditumpahkan di media sosial. Bahkan, saat ini lebih dari 3.000 WNI sudah menandatangani petisi untuk mendesak pemilu ulang di Sydney.

Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menegaskan, penggunaan hak pilih oleh WNI tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administratif. Dia mengatakan, mereka yang menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya merupakan kejahatan demokrasi dengan sangsi pidana dua tahun penjara.

Menurut Hasto, bagaimanapun juga hak untuk memilih dan dipilih itu dilindunfi konstitusi dan ini prinsip yang paling fundamental di dalam negara demokrasi. Dia mengatakan, inilah yang diberikan sebagai mandat seluruh penyelenggara pemilu agar pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil.

"Hak konstitusional warga negara terhambat oleh teknis administratif karena itulah terhadap apa yang terjadi di Syendy, Belanda, Swedia menunjukan antusiasme pemilih luar biasa datang ke TPS tapi mendapatkan kesalahan teknis," katanya.

Secara khusus, Hasto menyayangkan kejadian tersebut. Terlebih, dia mengatakan, itu merupakan sebuag kerugian karena sebagaian besar pemilih di Sydney mereka sudah menyatakan dukungan kepada kepempinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Tapi siapapun warga negara apapun pilihan apapun pegang partai politiknya wajib dijamin hak konstitusional tersebut dan tidak boleh sekali lagi dihambat oleh persoalan teknis administratif," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2KAhxPP
April 14, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2KAhxPP
via IFTTT

Read More

Bagaimana Islam Memandang Perkara Terpaksa?

Perkara terpaksa diistilahkan sebagai ikraah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manusia pada dasarnya memiliki kebebasan. Minimal, manusia bebas berpikir atau mengkhayalkan sesuatu. Namun, adakalanya keleluasaan seseorang dibatasi, sehingga dirinya terpaksa melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak disukai.

Ikraah (paksaan) menurut bahasa berarti 'membawa manusia kepada urusan yang tidak diinginkannya secara wajar atau syara.'' Orang yang dipaksa dinamakan mukrah.

Menurut syariat, ikraah adalah 'membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya'. Pemaksaan bisa macam-macam bentuknya. Bisa dengan ancaman hendak dibunuh, dianiaya, dipenjara, dirusak hartanya, disiksa, atau dilukai. Tidak ada perbedaan apakah paksaan itu dari hakim, pencuri, ataupun dari yang lainnya.

Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Bilamana ada seorang penguasa memaksaku untuk berbicara dengan ancaman cambukkan baik sekali atau dua kali, maka aku akan berbicara demi untuk menghindarkan cambukan agar jangan menimpa diriku."

Ikraah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ikraah untuk berbicara dan berbuat. Ikraah (paksaan) untuk berbicara tidak mewajibkan sesuatu bagi orang yang dipaksa. Sebab, dia tidak lagi mukalaf. Apabila dia mengucapkan kata-kata yang mengandung kekafiran, dia dimaafkan menurut syariat. Bila dia menuduh orang lain, dia tidak dikenakan had.

Apabila dia ikrar, ikrarnya tidak bisa dipegangi. Bila dia dipaksa mengadakan akad nikah, hibah, atau jual beli, akadnya ini tidak berlaku. Bila dia bersumpah atau bernadzar, maka sumpah atau nadzarnya ini tidak menuntut sesuatu. Bila dia menceraikan isterinya atau merujuknya, maka tidak terjadi perceraian dan rujuknya pun tidak sah.

Yang menjadi dasar dalam hal ini adalah Firman Allah dalam surat An-Nahl [16] ayat 106 yang artinya, "Barangsiapa kafir terhadap Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (maka dia tidak berdosa); akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar."

Sedangkan paksaan untuk berbuat ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, yang diperbolehkan oleh keadaan (darurat). Misalnya, paksaan untuk meminum khamar, memakan bangkai, memakan daging babi, memakan harta orang lain, atau apa yang diharamkan Allah. Dalam keadaan yang demikian, maka diperbolehkan melakukan hal itu semuanya.

Bahkan diantara para ulama ada yang memandang wajib melakukannya bila tidak ada keselamatan kecuali dengan melakukannya. Hal ini tidak berbahaya bagi seseorang, dan tidak melalaikan hak Allah. Begitu pula orang yang dipaksa berbuka puasa Ramadhan, atau shalat bukan menghadap kiblat, sujud kepada berhala atau salib, maka dia diperbolehkan, dengan meniatkan sujud kepada Allah Yang Mahaagung.

Kedua, paksaan yang tidak diperbolehkan oleh keadaan (tidak darurat). Misalnya, paksaan untuk membunuh, melukai, menganiaya, berzina, dan merusakkan harta. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW: ''Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari dosa yang dilakukan karena kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan kepada mereka.'' Demikian disarikan dari buku Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UiFY8X
April 05, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UiFY8X
via IFTTT

Read More

Fintech Legal Taat Amankan Data Pengguna

Tekfin legal sangat peduli pada segi penggunaan data konsumen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Teknologi finansial (tekfin) yang terdaftar di regulator menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan data pengguna. CEO PT Ammana Fintek Syariah, Lutfi Adhiansyah menyampaikan tekfin legal taat pada peraturan berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurutnya, selama ini memang ada kekhawatiran bahwa tekfin merusak data pengguna. Namun kini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang dalam mengatur tekfin pembiayaan mengatur mereka hanya bisa mengakses tiga komponen yakni kamera, lokasi, dan mikrofon.

"Padahal sebenarnya, untuk bisa analisa melalui mesin learning, kita seharusnya bisa akses data-data pengguna," kata Lutfi beberapa waktu lalu.

Analisis melalui mesin learning ini yang menentukan apakah pengguna layanan bermasalah atau tidak sebelum mengajukan pembiayaan. Hal ini memungkinkan jika data privasi dapat dibaca oleh tekfin. Namun kini akses lebih jauh dilarang oleh pemerintah.

Lutfi menyadari bahwa saat ini literasi menjadi masalah utama dan penghambat. Masyarakat masih memiliki kekhawatiran karena informasi yang tercampur antara tekfin legal dan ilegal.

Ia memastikan tekfin legal sangat peduli pada segi penggunaan data konsumen. Seperti dengan mengikuti ISO 27001 tentang keamanan data pengguna yang sangat sulit. Bahkan untuk tekfin syariah, sebelum bisa beroperasi harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi kesesuaian dengan prinsip Islam.

"Ini bukti keseriusan kami dalam mengedepankan bisnis teknologi berbasis data," kata Kepala Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia ini. 

Lutfi mengatakan kekhawatiran-kekhawatiran adalah proses pendewasaan masyarakat. Saat ini, mereka sedang bertransformasi seiring dengan perubahan era yang masif. Hingga pada akhirnya, ia yakin masyarakat akan tiba pada kesiapan utuh.

Tolok ukurnya, kata Lutfi, adalah saat masyarakat mengerti pentingnya username dan password. Keduanya merupakan pintu masuk yang akan meninggalkan jejak digital masing-masing personal. Di era teknologi saat ini, jejak digital akan menentukan penilaian individu.

"Sehingga saat bermain di dunia maya, mereka akan lebih bertanggung jawab, tidak sebar hoaks karena itu jadi jejak digital yang menentukan penilaian," katanya.

Lutfi menyampaikan literasi tersebut masih menjadi pekerjaan rumah semua pihak. Termasuk masyarakat sendiri yang diharapkan tidak hanya menuntut tapi juga mau belajar dan memahami perkembangan teknologi digital.

Ia memastikan tekfin legal punya cara bisnis yang berbeda jauh dengan tekfin ilegal yang memang bertujuan penipuan. Tekfin legal sangat memperhatikan langkahnya agar dapat berkelanjutan dalam menjalankan bisnis.

"Contoh lagi, tekfin lending sekarang dilarang menagih bunga dan nilai pokok di atas 100 persen nilai pokok pinjamannya, padahal kartu kredit nilai bunganya bisa di atas 100 persen pinjaman," kata dia.

Lutfi menegaskan tekfin legal akan patuh pada regulasi baik yang ditetapkan pemerintah maupun asosiasi. Jika melanggar peraturan, maka aplikasi tekfin tersebut akan langsung dinonaktifkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2WDQTXF
March 31, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2WDQTXF
via IFTTT

Read More

Amien Rais: Sikap Netral Nggak Ada Tempatnya di Muhammadiyah

Amien Rais menegaskan sikap netral sama dengan tidak memiliki pendirian.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Warga Muhammadiyah tidak boleh netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April 2019 mendatang. Dengan bersikap netral, sama saja warga Muhammadiyah tidak memiliki pendirian.

Hal ini ditegaskan Penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amien Rais, usai menghadiri acara ‘Diskusi Kebangsaan’ yang digelar di arena Rapat kerja Wilayah (Rakerwil) Majelis Pembina Kesehatan Umum Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, di Hotel Aston, Semarang, Jumat (29/3). Amien menegaskan, dirinya mendukung seratus persen sikap yang ‘disuguhkan’ oleh tokoh Muhammadiyah, Prof Din Syamsudin, terkait dengan sikap Muhammadiyah pada Pilpres 2019 mendatang.

“Beliau Ketua Muhammadiyah 10 tahun, orangnya paham agama, lulusan Gontor, IAIN (S3) dan lulusan University of California Los Angeles (UCLA). Jadi beliau pandangannya luas sekali,” katanya.

Mantan Ketua MPR RI ini menegaskan, Din Syamsuddin mengimbau agar Muhammadiyah tidak’. "Nah saya menggarisbawahi (yang lebih tua), memang orang munafik itu netral, tapi nggak punya pendirian,” lanjutnya.

Maka Amien pun menyerukan kepada warga Muhammadiyah untuk mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Din Syamsuddin. “Karena itu, lepas dari adik- adik saya di PP sekarang ini, saya menyampaikan ikutilah fatwanya pak Dien Samsuddin. Kalau nggak suka sama saya --mungkin terlalu tajam-- pak Din lebih lembut. Yang jelas, netral nggak ada tempatnya bagi Muhammadiyah,” tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya, tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyampaikan agar Muhammadiyah jangan golput dan jangan netral pada kontestasi pemimpin bangsa, April mendatang. Karena, golput menunjukkan sikap yang tak bertanggung jawab dan netral bakal mencerminkan keragu-raguan warga Muhammadiyah.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2JKEbVg
March 29, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2JKEbVg
via IFTTT

Read More

Islamic Book Fair akan Dibuka Menpan-RB Syafruddin

Literasi umat Muslim sebetulnya luar biasa dan cukup memiliki keunggulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Panitia Islamic Book Fair (IBF), Syahruddin El-Fikri menuturkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB Syafruddin akan membuka IBF 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (27/2) mendatang. Selain MenPAN-RB, Syafruddin juga menjabat sebagai wakil ketua umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).

"IBF itu nanti yang bukan adalah MenPAN-RB, Pak Syafruddin, yang juga sebagai wakil ketua umum Dewan Masjid Indonesia. Jadi sudah fix," kata dia kepada Republika.co.id, Kamis (21/2).

Syahruddin menambahkan, di IBF 2019, tentu banyak dijual buku-buku yang luar biasa, khususnya yang bertemakan keislaman. Ini memberi manfaat yang besar bagi masyarakat karena mereka bisa mengenal pemikiran tokoh-tokoh Muslim dan menggali wawasan keilmuan para tokoh Muslim.

"Sekaligus juga mengetahui bagaimana peradaban umat Islam di masa lampau yang bisa dilihat di buku. Jadi kita ingin melalui IBF ini umat Islam bisa kembali tergugah untuk menampilkan ide-ide kreatif mereka," kata dia.

Syahruddin memaparkan, literasi umat Muslim sebetulnya luar biasa dan cukup memiliki keunggulan. Namun menurutnya, keunggulan ini tidak bisa sebatas membanggakan diri tanpa berupaya mempertahankan, memperkokoh dan memperkuat dunia literasi yang sudah berjalan ini.

IBF akan digelar pada 27 Februari sampai 3 Maret. Tahun ini adalah tahun ke-18 IBF digelar. Penyelenggaraan IBF 2019 ini diharapkan dapat memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat terutama umat Muslim. Melalui IBF, umat Muslim bisa memperoleh pencerahan dalam memahami cakrawala atau pengetahuan keislaman.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BWb0Zh
February 21, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BWb0Zh
via IFTTT

Read More

KPU Imbau Masyarakat Cermati Daftar Caleg Koruptor

Nama-nama koruptor tersebut telah diunggah di laman resmi KPU dan medsos KPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi mengimbau masyarakat untuk mencermati data caleg dan calon anggota DPD yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Selain diunggah di laman resmi KPU, nama-nama koruptor tersebut telah disampaikan lewat media sosial (medsos) KPU.

Pramono mengatakan tugas KPU adalah menyampaikan pengumuman caleg dan calon anggota DPD yang pernah terlibat kasus korupsi. Setelah itu, KPU menyerahkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan informasi yang sudah ada.

"Kami memfasilitasi pengumuman (nama-nama koruptor dalam DCT). Kami berkeinginan isu ini terus bergulir sehingga terus menjadi wacana masyarakat. Sehingga bisa meluas hingga tingkat kabupaten dan kota," ungkap Pramono ketika dijumpai wartawan di Hotel Ke Meridien, Jakarta Pusat, Kamis (21/2).

Dengan demikian, KPU berharap isu para koruptor yang saat ini menjadi peserta Pemilu 2019 bisa diterima pemilih. "Sehingga nama-nama itu tepat sasaran sampai ke pemilih," tegas Pramono.

Dia melanjutkan, isu koruptor dalam pemilu ini bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU. Masyarakat umum, masyarakat peduli pemilu, dan media juga punya tanggungjawab untuk menyampaikan informasi ini.

"Kami ingin isunya tidak tenggelam. Sehingga kami akan masifkan di semua media, termasuk medsos. Saat ini informasi soal caleg koruptor itu telah diunggah di medsos KPU," ungkap Pramono.

Informasi tentang 81 nama koruptor yang menjadi peserta Pemilu 2019 sudah diunggah di akun Twitter resmi KPU, yakni @KPU_ID. Sementara itu, akun instagram resmi KPU, yakni @kpu_ri juga telah mengunggah nama-nama tersebut.

Pada Selasa (19/2) lalu,  KPU telah merilis 32 tambahan nama caleg DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang merupakan mantan narapidana korupsi. Berdasarkan data  30 Januari dan 19 Februari, parpol yang paling banyak mengusung caleg koruptor adalah Partai Hanura sebanyak 11 caleg dan disusul Partai Golkar dan Demokrat yang masing-masing mengusung 10 caleg eks koruptor. Sementara Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai yang bersih atau tidak mengusungkan caleg koruptor baik di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Berikut adalah rincian caleg eks koruptor per parpol:

1. PKB: 30 Januari (nihil), 19 Februari (2 orang): total 2 orang.

2. Gerindra: 30 Januari (6 orang), 19 Februari (nihil): total 6 orang)

3. PDIP: 30 Januari (1 orang), 19 Februari (1 orang): total 2 orang.

4. Golkar: 30 Januari (8 orang), 19 Februari (2 orang): total 10 orang.

5. NasDem: 30 Januari (nihil), 19 Februari (nihil): total nihil.

6. Garuda: 30 Januari (2 orang), 19 Februari (nihil): total 2 orang.

7. Berkarya: 30 Januari (4 orang), 19 Februari (3 orang): total 7 orang.

8. PKS: 30 Januari (1 orang), 19 Februari (1 orang): total 2 orang.

9. Perindo: 30 Januari (2 orang), 19 Februari (2 orang): total 4 orang.

10. PPP: 30 Januari (nihil), 19 Februari (3 orang): total 3 orang.

11. PSI: 30 Januari (nihil), 19 Februari (nihil): total nihil.

12. PAN: 30 Januari (4 orang), 19 Februari (2 orang): total 6 orang.

13. Hanura: 30 Januari (5 orang), 19 Februari (6 orang): total 11 orang.

14. Demokrat: 30 Januari (4 orang), 19 Februari (6 orang): total 10 orang.

19. PBB: 30 Januari (1 orang), 19 Februari (2 orang): total 3 orang)

20. PKPI: 30 Januari (2 orang), 19 Februari (2 orang): total 4 orang.

Total keseluruhan: 72 caleg

Caleg DPD

1. Aceh: 1 orang

2. Sumatera Utara: 1 orang

3. Bangka Belitung: 1 orang

4. Sumatera Selatan: 1 orang

5. Kalimantan Tengah: 1 orang

6. Sulawesi Tenggara: 3 orang

7. Sulawesi Utara: 1 orang

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2U0XpGM
February 21, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2U0XpGM
via IFTTT

Read More

Menanti Kepiawaian Valentino Rossi di Usia 40 Tahun

Ia pembalap pertama di era MotoGP modern yang masih berkarier di usia 40 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, SEPANG -- Valentino Rossi akan merayakan ulang tahunnya yang ke-40 pada 16 Februari nanti. Peraih sembilan kali juara dunia itu sedang mempersiapkan diri untuk musim ke-24-nya di MotoGP.

Rossi sudah menandatangani kontrak dengan Yamaha hingga akhir musim 2020. ''Sayangnya, pekan depan saya akan menjadi 40 tahun dan ya, saya cukup tua. Tapi itu tantangan untuk saya dan berusaha kompetitif di usia ini,'' ujar Rossi dikutip dari Crash, Kamis (7/2).

Rossi merupakan pembalap pertama di era MotoGP modern yang masih berkarier di usia 40 tahun. Namun, ia memprediksi akan ada banyak pembalap lainnya di masa depan yang juga akan berada di lintasan MotoGP meski usinya sudah berkepala empat.

Tapi, pembalap asal Italia tersebut tak mempermasalahkan usia. Karena yang terpenting bagi dia adalah motivasi, khususnya untuk terus menjadi kuat. Apalagi ia masih punya kontrak dua tahun lagi dan tahun depan adalah yang terakhir. ''Akan sulit untuk terus berada di atas, tapi saya akan berusaha,'' ujarnya.

Menurut Rossi, ia harus bekerja keras di rumah sendiri dan berusaha untuk berlatih setiap hari dengan motornya serta meningkatkan kebugarannya. Namun ia tidak berpikir ada banyak hal yang berbeda baik di usia 40 tahun maupun 36 tahun. Namun akan ada banyak perubahan saat usianya masih 25 tahun dibandingkan dengan saat ini. ''Jadi Anda harus bekerja keras, tapi itu masih mungkin (untuk berada di atas),'' jelas dia.

Musim lalu, Rossi untuk pertama kalinya tidak pernah sekali pun merasakan menang. Namun tetap menjadi pembalap top karena berada di peringkat ketiga klasemen akhir.

Pembalap asal Italia ini juga berharap dapat balapan bersama adiknya Luca Marini, pemenang Moto2 musim lalu. Tapi adiknya masih harus berjuang keras musim ini agar bisa masuk MotoGP sebelum ia pensiun.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2tbQcIi
February 07, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2tbQcIi
via IFTTT

Read More

Usai Singkirkan Napoli, Romagnoli Harap Milan Tekuk AS Roma

Dua tim tersebut bersaing memperebutkan tiket Liga Champions.

REPUBLIKA.CO.ID, MILAN -- Alessio Romagnoli meminta AC Milan meneruskan kinerja positif. Armada Rossoneri baru saja lolos ke semifinal Coppa Italia.

Pada tahap delapan besar, Milan menyingkirkan Napoli. Menjamu Partenopei di Stadion San Siro, Rabu (30/1) dini hari WIB, pasukan Merah-Hitam unggul dua gol tanpa balas.

Kini sebuah laga berat kembali menanti tim polesan Gennaro Gattuso. Milan akan berhadapan dengan AS Roma pada pekan ke-22 Serie A Italia.

"Kami perlu mengalahkan tim seperti itu untuk mengamankan tempat keempat," kata Romagnoli kepada Rai Sport dikutip dari Football Italia.

Dua tim tersebut bersaing memperebutkan tiket Liga Champions. Saat ini, Rossoneri berada di peringkat keempat klasemen sementara Serie A.

Dengan mengantongi 35 poin, armada Il Diavollo hanya unggul sebiji poin di atas Roma di tangga kelima. Sehingga, jika terpeleset, zona aman Milan rawan tergeser.

Namun bukan perkara mudah menalukkan I Lupi. Apalagi duel tersebut akan berlangsung di Stadion Olimpico, markas klub ibu kota Italia itu. Tepatnya pada Senin (4/2) dini hari WIB.

Sementara di ajang Coppa, Milan bertemu pemenang antara Inter Milan dan Lazio. "Sekarang kami menunggu siapa yang akan kami hadapi," jelas Romagnoli.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DHb2oP
January 30, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DHb2oP
via IFTTT

Read More

Kemenkes Catat 133 Jiwa Meninggal Akibat DBD

Kasus kematian biasanya terjadi di hari keempat hingga ketujuh saat fase syok.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) terus bertambah. Hingga Selasa (29/1), tercatat sedikitnya 133 jiwa meninggal dunia akibat penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes Aegypti tersebut.

Direktur Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, mendapat laporan dari 34 provinsi bahwa mulai 1 Januari 2019 hingga Rabu (30/1) tercatat sudah terjadi 13.683 kasus DBD dan penderita yang tidak tertolong sudah ratusan jiwa. "Data kematian hingga 29 Januari 2019 sebanyak 133 jiwa," katanya saat konferensi pers perkembangan kasus DBD, di Jakarta, Rabu (30/1).

Ia menjelaskan, mayoritas 133 kematian terjadi di hari keempat sampai ketujuh saat fase syok. Yakni saat nadi tidak terasa karena darah keluar dari pembuluh darah dan pendarahan yang tidak berhenti.

Nadia memaparkan, kematian terjadi di Jawa Timur (Jatim) sebanyak 47 jiwa, Nusa Tenggara Timur (NTT) 14 jiwa, Sulawesi Utara 13 jiwa, Jawa Barat 11 jiwa, Jawa Tengah sembilan jiwa, Kalimantan Tengah sembilan jiwa, Sulawesi Selatan delapan jiwa, Sumatra Selatan tiga jiwa, Banten tiga jiwa. Kemudian Nadia melanjutkan, Kalimantan Timur tiga jiwa meninggal dunia, Kalimantan Barat dua jiwa, Gorontalo dua jiwa, Sulawesi Tengah dua jiwa, Aceh dua jiwa, Riau satu jiwa, Jambi satu jiwa, Kalimantan Selatan satu jiwa, Sulawesi Barat satu jiwa, dan Papua satu jiwa.

Sementara itu, dia menambahkan, kasus DBD terbanyak terjadi di Jawa Timur (Jatim) yakni sebesar 2.657 jiwa. Kemudian disusul Jawa Barat 2.008 kasus, Nusa Tenggara Timur 1.169 kasus, Jawa Tengah 1.027 kasus, Sulawesi Utara 980 kasus, Lampung 827 kasus, dan DKI Jakarta 613 kasus DBD. Kasus DBD paling sedikit tercatat di Papua sebanyak dua jiwa.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2MIbENZ
January 30, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2MIbENZ
via IFTTT

Read More

Kampus Harus Siapkan SDM Unggul yang Berjiwa Pancasila

karakter Pancasilais juga mesti diperkuat agar tidak tergerus oleh kemajuan teknologi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lembaga pendidikan dituntut terus bertransformasi dan berinovasi untuk siap menghadapi era revolusi industri 4.0. Kendati demikian, karakter Pancasilais juga mesti diperkuat agar tidak tergerus oleh kemajuan teknologi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Yayasan Trisakti Djanadi Bimo Prakoso. Menurut  Bimo, saat ini lembaga pendidikan harus mampu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berjiwa pancasila.

“Menanamkan karakter Pancasilais itu sangat amat penting. Agar anak tidak hanya cerdas tapi juga berkarakter,” kata Bimo kepada Republika, Selasa (29/1).

Begitupun halnya dengan Yayasan Trisakti. Menurut Bimo, semua lembaga pendidikan di bawah naungan Trisakti secara rutin melakukan apel khusus penguatan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dalam proses belajar mengajar pun nilai-nilai luhur Pancasila selalu ditanamkan kepada semua anak didik.

“Kita selalu ajarkan toleransi, tanamkan kebhinnekaan, menghargai penghargaan pendapat, tenggang rasa dan lainnya. Itu kami coba tanamkan, praktikkan dalam setiap proses pembelajaran,” jelas Bimo.

Selain itu, kata Bimo, menginjak usia 53 tahun, Yayasan Trisakti juga tengah menyiapkan sistem pembelajaram secara daring atau online learning di lembaga pendidikan tinggi Trisakti. Selama ini di Trisakti baru beberapa program studi yang sudah membuka sistem online learning seperti program studi manajemen. Karenanya dia menargetkan dalam waktu dekat, sistem online learning akan segera dibuka untuk program studi lain.

“Saat ini mahasiswa Trisakti sudah ribuan. Jika nanti dibuka sistem belajar secara daring akan semakin banyak mahasiswa yang bisa belajar di Trisakti. Itu artinya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi juga bisa naik,” harap dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Ba6uWx
January 29, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Ba6uWx
via IFTTT

Read More

Krisis di Argentina, Perusahaan tak Mampu Pecat Karyawan

UU Perburuhan memaksa perusahaan harus membayar pesangon tinggi karyawan.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fergi Nadira

Seperti banyak pengusaha Argentina lainnya, Marco Meloni melakukan segalanya untuk menghindari langkah merumahkan staf di pabrik tekstilnya meskipun ada penurunan penjualan. Penurunan penjualan menyusul suku bunga yang dikenakan lebih dari 70 persen dan melonjaknya tagihan listrik di Argentina.

Alasan Meloni, yakni dia tidak memiliki cukup uang untuk memecat siapa pun. Cerita yang sedikit dilaporkan ke luar adalah krisis ekonomi yang mencekam negara terbesar ketiga di Amerika Latin itu tidak banyak membuat pekerja kehilangan pekerjaan mereka.

Bisnis kecil sebagai pemberi kerja terbesar di Argentina menjadi yang paling parah terpukul oleh inflasi yang hampir 48 persen. Nilai tukar peso yang jatuh dan pemotongan besar untuk subsidi utilitas publik telah secara tajam meningkatkan biaya operasi perusahaan. Namun, tingkat pengangguran hampir tidak beranjak dari 9 persen.

Kantor berita Reuters melakukan wawancara dengan pemilik bisnis di industri tekstil, plastik, pakaian dan cat, pejabat pemerintah serta pemimpin serikat pekerja. Mereka menunjukkan, bahwa banyak perusahaan mengadopsi strategi berbeda untuk mencoba bertahan hingga ekonomi negara mulai pulih. Pemulihan yang diharapkan yakni oleh Dana Moneter Internasional akan dimulai pada tahap kedua.

Setelah ekonomi menunjukkan peningkatan, perusahaan akan mengurangi jam kerja, menghentikan produksi pada beberapa hari, memotong shift dan membuat para pekerja libur untuk mengantisipasi permintaan pelanggan yang lebih banyak. Menurut data pemerintahan, ada sekitar 120 ribu pekerja tenaga kerja kontrak yang terdaftar antara Oktober 2017 dan Oktober 2018. Angka tersebut mewakili sekitar satu persen dari 12 juta tenaga kerja.

Argentina memiliki beberapa Undang-undang Ketenagakerjaan paling dermawan di dunia dan mereka membuatnya lebih sulit bagi pemilik usaha kecil seperti Meloni untuk beradaptasi dengan ekonomi yang sekarang dalam resesi. Biasanya, dalam iklim ekonomi yang sulit, perusahaan akan mengurangi tenaga kerjanya untuk memotong biaya. Namun, di Argentina jika mengambil langkah itu dapat secara dramatis meningkatkan biaya dan berpotensi mendorong perusahaan menjadi bangkrut.

Diperkenalkan oleh pemerintah Peronis sejak 1940-an, Undang-undang Perburuhan menjadikan negara itu salah satu negara di Amerika Latin yang mahal untuk mempekerjakan, atau memecat, seorang pekerja. Perusahaan-perusahaan Argentina diharuskan membayar pekerja yang diberhentikan sebulan untuk setiap tahun pelayanan ditambah setidaknya satu bulan tambahan hanya untuk memberi tahu bahwa mereka dipecat.

Dan yang terpenting, tidak ada batasan berapa banyak yang harus dibayar perusahaan. Sebaliknya, negara tetangganya, Chile, memiliki batasan pembayaran pesangon. Biaya PHK di Argentina termasuk yang tertinggi di dunia, menurut proyek Doing Business Bank Dunia, yang mengukur peraturan bisnis di 190 negara.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2R20Ef4
January 20, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2R20Ef4
via IFTTT

Read More

Polres Metro: Steve Emmanuel tak Ajukan Rehabilitasi

Steve terancam Pasal 112 dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erick Frendiz menyebutkan pesinetron Steve Emmanuel tidak mengajukan permohonan rehabilitasi. Hingga saat ini, kepolisian masih melanjutkan pemberkasan terhadap kasus peredaran dan kepemilikan kokain Steve Emmanuel.

"Ya sampai saat ini belum ada rencana untuk rehab (rehabilitasi) atau permintaan (dari) mereka tidak ada," ujar Erick di Jakarta, Kamis (17/1).

Ia mengatakan pemberkasan akan dilakukan agar dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Apabila nanti sudah P21 atau lengkap secepatnya diserahkan.

Sebelumnya, Erick menyebutkan Steve Emmanuel tidak akan direhabilitasi terkait kasus kepemilikan narkoba jenis kokain yang diselundupkan dari Belanda.

"Steve tidak direhabilitasi, karena alat buktinya sudah cukup," kata dia di Jakarta, Minggu (13/1).

Steve Emmanuel diduga menyelundupkan narkoba jenis kokain seberat 92,04 gram yang dibawanya dari Belanda. Dia sudah mengonsumsi sekitar delapan gram.

Setelah dilakukan tes urine dia juga positif menggunakan narkoba. Ia dikenakan Pasal 114 ayat 2 Subsider Pasal 112 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FyrNVB
January 17, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FyrNVB
via IFTTT

Read More

Kata BPN Soal Pidato Prabowo yang Dinilai Nihil Solusi

Indonesia tidak kekurangan orang cerdas untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Suhud Aliyudin menanggapi soal anggapan tidak ada hal baru dan nihil solusi konkret dalam pidato Prabowo Senin (14/1) kemarin. Menurutnya, Indonesia tidak kekurangan orang cerdas untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa.

"Kami kira saat ini Indonesia tidak kekurangan orang cerdas untuk atasi persoalan bangsa di sejumlah sektor. Namun, yang belum ada adalah sosok pemimpin yang mampu menghimpun dan mendorong potensi besar menjadi kekuatan solusi permasalahan bangsa," ujar dia kepada Republika.co.id, Rabu (16/1).

Dalam pidato di agenda penyampaian visi-misi Senin (14/1) lalu, Suhud mengatakan Prabowo memaparkan hal-hal mendasar kehidupan berbangsa yang belum mampu diwujudkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Potensi besar yang dimiliki Tanah Air dan bangsa Indonesia tak mampu dikompensasi menjadi kesejahteraan rakyat. 

"Sehingga terjadi paradoks. Salah satu faktor utama tentu terkait kualitas kepemimpinan. Dan melalui pidatonya, Prabowo menyiratkan pesan dengan visi besar dan ketulusannya siap memimpin Indonesia menjadi bangsa pemenang," jelasnya.

Sebelumnya, pidato Prabowo mendapat kritikan dari kubu Jokowi. Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai pidato kebangsaan calon Prabowo Subianto seperti seorang orator, impresif dan berapi-api.

Namun, Ace menyayangkan pidato Prabowo tidak menawarkan solusi "Sayang, tidak menyampaikan apa solusinya, dari pembukaan kan menyampaikan seakan-akan Indonesia, ada dalam sebuah krisis, ada masalah serius terkait bangsa ini, sampai ada orang yang bunuh diri dan sebagainya," ujarnya.

Menurutnya, dalam pidato tersebut Prabowo terlalu mendramatisasi situasi Indonesia saat ini. Politikus Partai Golkar ini menilai, komunikasi politik yang dibangun pihak Prabowo seakan-akan 'crisis is our brand'.

"Sesungguhnya tidak seperti yang disampaikan oleh Pak prabowo. Dia ingin menampilkan dialah sebagai penyelamatnya, padahal sesungguhnya apa yang disampaikan Prabowo tak ada sesuatu yang baru," ungkapnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SXM0Y3
January 16, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SXM0Y3
via IFTTT

Read More

Mentan Tegaskan Keseriusan Pemerintah Berantas Mafia Pangan

Saat ini sudah ada 782 mafia pangan diproses hukum dan 409 di antaranya dipenjara.

REPUBLIKA.CO.ID, PROBOLINGGO -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan keseriusan pemerintah memberantas mafia pangan. Dia pun mengaku, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) adalah pemerintahan yang sangat serius memberantas mafia pangan. Di mana saat ini sudah ada 782 mafia pangan yang diproses hukum, di mana 409 di antaranya sudah dijebloskan ke penjara.

"Kami kirim ke penjara 409 mafia pangan, sementara yang diproses hukum ada 782. Mafianya macam-macam, ada mafia impor, mafia beras oplos, mafia pupuk. Bayangkan pupuk yang diberikan ke petani pupuk palsu. Kasian petani tanamannya hancur, tidak dapat apa-apa, hanya bisa menangis," kata Amran saat mengikuti panen jagung di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Rabu (16/1).

Amran juga mengaku, pihaknya sudah memblacklist 15 perusahaan yang terlibat mafia pangan. Dia pun mengungkapkan, jumlah perusahaan yang diblacklist akan segera bertambah, karena saat ini ada 21 perusahaan lagi yang tengah dalam proses.

"Kami blacklist 15 perusahaan, sebentar lagi kami tambah 21 lagi. Saya tidak biarkan mafia pangan berkeliaran di Indonesia. Jangan petani diatasnamakan, kasian mereka marah nanti anda kualat," ujar Amran.

Amran kembali menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK merupakan pemerintahan yang paling banyak mebindak mafia pangan. Namun demikian, kata dia, mafia tersebut bukan lah mafia yang baru muncul di pemerintahan Jokowi-JK. Mafia tersebut sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya, yang karena tidak ditindak, maka mengendap dan tumbuh subur.

Mafia ini bukan ada di pemerintahan Jokowi saja, tapi sudah lama mengendap. Bayangkan sudah ada 782 mafia yang diproses hukum. Itu bisa bertambah jadi 1.000 karena masih ada jabatan saya. Nggak ada kompromi, siapapun bermain-main di pangan saya bereskan," kata Amran.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RuADtO
January 16, 2019 at 07:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RuADtO
via IFTTT

Read More