Showing posts with label February 11. Show all posts
Showing posts with label February 11. Show all posts

Monday, February 11, 2019

27 Mahasiswa UKM Studi Banding ke Universitas Jember

Studi banding ini terkait pengembangan asrama mahasiswa,

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER— Sebanyak 27 mahasiswa Kolej Tun Hussein On (KTHO) Universiti Kebangsaan Malaysia yang didampingi lima dosennya melakukan studi banding ke Universitas Jember (Unej), Jawa Timur

Studi banding ini terkait pengembangan asrama mahasiswa dan membicarakan masalah kepemimpinan masa depan. 

Rombongan mahasiswa KTHO Universiti Kebangsaan Malaysia yang dipimpin  Profesor Madya Nurinsan Kamil bin Othman diterima secara resmi oleh Wakil Rektor I Unej Zulfikar bersama Wakil Rektor IIUnej Wachju Subchan yang didampingi Dekan FKIP Prof Dafik di Gedung Rektorat R. Achmad, Senin (11/2).

"Kunjungan dosen dan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia kali ini adalah kunjungan balasan setelah dosen dan mahasiswa FKIP berkunjung ke Malaysia pada tahun lalu," kata Dekan FKIP Unej Prof Dafik di kampus setempat.

Menurutnya, program kerja sama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia tidak hanya di bidang pertukaran mahasiswa saja, tapi juga pada kegiatan penelitian bersama yang sudah melahirkan buku berjudul "Cultural, History and Education" yang merupakan kolaborasi antara Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unej dan Faculty of Education Universiti Kebangsaan Malaysia. 

"Harapannya kerja sama itu akan berkembang lebih luas agar target kita untuk mendapatkan pengakuan akreditasi dari ASEAN University Network Quality Assurance dapat terwujud," tuturnya.

Pengetua KTHO Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof Madya Nurinsan Kamil  bin Othman, mengatakan hanya mahasiswa berprestasi saja yang bisa tinggal di asrama atau kolej di Universiti Kebangsaan Malaysia dan ada 12 asrama di Universiti Kebangsaan Malaysia yang salah satunya Kolej Tun Hussein On. 

"Hanya mahasiswa yang secara akademik berprestasi saja yang bisa diterima di kolej yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, sehingga memudahkan studi setiap mahasiswa," katanya. 

Di kampus, kata dia, mahasiswa diawasi dan dibina secara keseluruhan termasuk keharusan bagi mereka untuk melakukan penelitian sesuai latar belakang pendidikannya, bahkan setiap penghuni asrama juga wajib mengikuti program peningkatan diri seperti public speaking, latihan kepemimpinan dan lainnya.

Wakil Rektor I Unej Zulfikar yang membidangi akademik dan kemahasiswaan mengatakan cara tersebut dapat ditiru di Kampus Tegalboto Unej yang memiliki dua unit rumah susun sederhana sewa mahasiswa (Rusunawa) karena selama ini Rusunawa di Unej lebih berfungsi sebagai tempat tinggal yang ditujukan untuk merekatkan dan membina mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah.

"Contoh pengelolaan asrama di Universiti Kebangsaan Malaysia akan menjadi masukan bagi kami untuk menjadikan Rusunawa tidak sekadar sebagai tempat tinggal saja, namun bisa menjadi sarana meningkatkan softskill mahasiswa," katanya. 

Rombongan mahasiswa dan dosen Universiti Kebangsaan Malaysia juga berkesempatan berolahraga bersama dengan mahasiswa Unej, kemudian menikmati berbagai destinasi wisata di Jember seperti Pantai Papuma dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao.

Di sela-sela kesibukan berdiskusi, mahasiswa Malaysia juga belajar berbagai kesenian khas Jember dan budaya Indonesia.  

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2E3s2Wt
February 11, 2019 at 11:43PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2E3s2Wt
via IFTTT
Share:

Low Season, Pelaku Usaha Penerbangan Diminta Optimistis

Pola menegaskan menurunnya jumah penumpang terjadi setiap tahun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak Januari hingga memasuki Febriari 2019, maskapai penerbangan mulai menghadapai kondisi low season. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Polana B Pramesti menilai semua pelaku usaha peneebangan harus optimistis. 

Polana mengakui siklus-siklus bisnis yang ada di penerbangan seperti low season dan peak season akan terjadi. "Low season biasanya terjadi di pertengahan januari  sampai bulan Febuari," kata Polana, Senin (11/2). 

Memasuki low season seperti itu, Polana mengatakan penumpang pesawat didominasi oleh pebisnis dan pekerja. Sementara itu, Polana menilai penumpang pesawat dengan  keperluan untuk berlibur atau wisata menurun.

Sedangkan peak season, Polana mengatakan biasanya terjadi pada pertengahan tahun, saat liburan sekolah, serta natal dan tahun baru. Selain itu, puncak peak season yang khusus terjadi di Indonesia yaitu libur Lebaran. 

Untuk itu, Polana menegaskan menurunnya penumpang hampir terjadi setiap tahun. "Memang kondisi low season yang merupakan siklus tahunan yaitu Januari, Februari. Lalu Maret baru mengalami peningkatan,” ujar Polana.

Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub mencatat pada 2016 saat Januari jumlah penumpang 6,7 juta orang,  Februari 6,4 juta orang, Juli 8,7 juta orang, dan Desember 8,4 juta orang. Sementara itu pada 2017, saat Januari jumlah penumpang 7,7 juta orang, Februari 6,5 juta orang, Juli 9,5 juta orang, dan Desember 9,0 juta orang. Selanjutnya pada 2018, saat Januari jumlah penumpang 8,3 juta orang,  Februari 7,5 juta orang, Juli 9,7 juta orang, dan Desember 8,1 juta orang. 

"Jadi saya mengajak semua stakeholder untuk optimistis memandang bisnis penerbangan tahun ini akan terus tumbuh dan berkembang. Dan yang paling penting, harus tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, pelayanan dan patuh terhadap aturan-aturan penerbangan yang berlaku," jelas Polana.

Menurut Polana, sebagai bagian dari pola transportasi nasional, penerbangan merupakan salah satu pemacu dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dengan berkembangnya penerbangan, Polana menilai akan menjadi pemacu tumbuh kembangnya perekonomian.

Dia menegaskan dunia internasional mengakui penerbangan menjadi salah satu pemacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. "Penerbangan sebagai salah satu moda transportasi adalah urat nadi perekonomian suatu bangsa," tutur Polana.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2GqmZlJ
February 11, 2019 at 11:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GqmZlJ
via IFTTT
Share:

Juragan Kapal Ramaikan Bursa Cawabup Indramayu

Jika terpilih, Suwarto berniat tak akan mengambil gajinya.

REPUBLIKA.CO.ID,  INDRAMAYU – Pascapelantikan Bupati Indramayu, Supendi, kursi wakil bupati yang ditinggalkannya hingga kini masih kosong. Sejumlah nama pun telah dimunculkan oleh partai pengusung untuk mengisi kursi jabatan orang nomor dua di Kabupaten Indramayu tersebut.

Salah satu nama calon wakil bupati yang disiapkan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Indramayu sebagai partai pengusung adalah H Suwarto (41 tahun). Anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode 2009 – 2014 dari PKS itu selama ini dikenal sebagai seorang juragan kapal yang sukses di Kabupaten Indramayu.

Suwarto mengatakan, dirinya sudah siap jika ditakdirkan Allah SWT untuk menjadi wakil bupati Indramayu mendampingi Supendi. Kesiapan itupun tak hanya secara lahiriah, namun juga batiniah.

‘’Saya merasa terpanggil dengan niat untuk pengabdian,’’ tegas Suwarto, Senin (11/2).

Suwarto menegaskan, sudah menyampaikan komitmennya kepada PKS bahwa kesediannya untuk maju sebagai cawabup itu tanpa dilandasi kepentingan duniawi. Dia menyatakan, kesediaannya itu murni dilandasi untuk semakin menebarkan dakwah demi mengharap ridho Allah SWT dan membuat masyarakat lebih maju dan sejahtera.

Suwarto pun sudah bertekad untuk tidak mengambil gaji dan tunjangan apapun jika menjabat sebagai wakil bupati. Begitu pula dengan berbagai fasilitas, seperti mobil dinas dan pakaian dinas, akan menggunakan miliknya pribadi.

‘’Gaji dan tunjangan nanti akan saya bagikan kepada fakir miskin dan anak yatim yang tersebar di 317 desa di Kabupaten Indramayu,’’ tukas juragan yang memiliki sembilan kapal berukuran diatas 30 GT tersebut.

Tak hanya itu, Suwarto juga akan melaksanakan shalat berjamaah, terutama Subuh dan Magrib, secara bergiliran di masjid-masjjid desa. Bahkan, hal itu akan menjadi salah satu kebijakannya untuk diikuti oleh para birokrat.

‘’Secara pemerintahan, saya akan mendampingi bupati. Tapi secara pribadi, saya ingin memberikan contoh yang baik lewat lisan dan perbuatan,’’ tutur Suwarto.

Suwarto pun sudah berniat untuk sidak ke desa-desa setiap malam tanpa pengawalan. Dengan demikian, dia akan mengetahui kondisi masyarakat di desa sehingga tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Terpisah, Kabid Pembinaan Keumatan DPD PKS Kabupaten Indramayu, yang juga berperan sebagai jubir dan humas, Ibrohim Soleh, menjelaskan, PKS telah membentuk Tim 8 yang khusus bertugas membahas proses peralihan kepemimpinan di Kabupaten Indramayu.

‘’Tim 8 sudah menjaring tiga nama,’’ terang Ibrohim. Selain Suwarto, kedua calon lainnya adalah Rusno Ombak Rahardjo dan H Hariri.

Seperti diketahui, koalisi PKS, Gerindra dan Demokrat merupakan partai pengusung pasangan Anna Sophanah – Supendi dalam pilkada 2016 – 2021 dan berhasil memenangkannya. Namun, Anna Sophanah kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Indramayu pada November 2018.

Supendi kemudian dilantik sebagai bupati Indramayu untuk sisa masa jabatan 2016-2021, di Gedung Sate Bandung, Kamis (7/2). Sedangkan kursi wakil bupati yang ditinggalannya kini masih kosong.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2I7DCUV
February 11, 2019 at 11:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2I7DCUV
via IFTTT
Share:

Peserta Pemilu Diminta Gunakan APK Ramah Lingkungan

Pemkot Aceh juga mengimbau peserta menggunakan atribut yang ramah lingkungan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pemerintah Kota Banda Aceh meminta peserta pemilu 2019 tidak memasang alat peraga kampanye atau APK di tempat terlarang. Selain itu, Pemkot Aceh juga mengimbau peserta menggunakan atribut yang ramah terhadap lingkungan. 

"Pemasangan atribut di sembarang tempat dan penggunaan bahan atribut yang tidak ramah lingkungan menjadi masalah klasik pada kegiatan pemilu," kata Sekda Kota Banda Aceh, Bahagia, menyampaikan pernyataan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, saat membuka diskusi publik bertema, "Pemilu Ramah Lingkungan" yang dihadiri seratusan pemuda di Balai Kota Banda Aceh, Senin (11/2).

Menurut dia, bertebarannya atribut kampanye di zona yang dilarang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keindahan kota. "Fakta yang ada bahwa hanya sedikit sekali atribut kampanye yang menggunakan bahan ramah lingkungan," ujarnya. 

Padahal kegiatan pesta demokrasi, dia mengatakan, sebagai ajang mencerdaskan masyarakat dan memberi manfaat ekonomi sosial dan budaya serta ekologi dan estetika. "Kondisi seperti ini seharusnya menjadi isu kampanye para calon terutama dalam mengedepankan isu ramah lingkungan," ucap dia. 

Penggunaan atribut kampanye yang tidak ramah lingkungan pada pemilu bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketidakstabilan ekologi. "Kami berharap, hasil diskusi ini menjadi dasar atau sumber pengetahuan kita bersama dalam menjawab berbagai persoalan bangsa ini, untuk lebih baik kedepannya," harapnya. 

Pada kesempatan itu, ia juga berharap, semua pihak memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan Banda Aceh yang bersih dari sampah serta mengurangi pemasangan atribut yang dapat membuat lingkungan menjadi rusak. "Marilah kita bersama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih indah dan nyaman," ajak Sekda Kota Banda Aceh. 

Diskusi publik tersebut menghadirkan nara sumber, Anggota Komisioner KIP Banda Aceh, Yusri Razali, Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, Afrida, Perwakilan DLHK3 Kota Banda Aceh, Yusrida Arnita dan Gemal Bakri dari Zero Waste Aceh.

Untuk diketahui, pemasangan APK bagi peserta pemilu pun telah diatur dalam PKPU RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. 

Rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke pada 17 April 2019 akan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD RI, DPR RI, dan DPRD provinsi, serta DPRD/DPRK kabuputen/kota. 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2Gl0xdo
February 11, 2019 at 11:29PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Gl0xdo
via IFTTT
Share:

Takut Sebagai Sumber Kejuatan

Para Nabi memupuk rasa rakut kepada Allah sebagai salah satu sumber kekuatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Orang beriman diliputi sayap-sayap takut (khauf), harap (raja'), dan cinta (mahabbah). Masing-masing sayap memperkuat iman dan kepada Sang Pencipta. Takut bukan ciri khas orang yang lemah. Takut justru menjadi sebab seseorang memperoleh kekuatan.

Orang yang takut di hadapan manusia maka akan lemah di hadapan orang lain. Orang yang menggigil takut saat bertemu seseorang maka akan dihinakan di hadapan orang tersebut. Namun, jika ia memosisikan takut pada tempatnya, tak ada lagi sesuatu pun yang membuatnya takut di dunia ini. Semakin ia takut, semakin ia berani.

Tak ada gertakan yang mampu menyiutkan nyalinya selain ancaman azab dari Allah SWT. Tidak ada tantangan yang memundurkan langkahnya selain tantangan dari Allah SWT. Ketakutannya, ia letakkan pada puncak ketakutan. Jika ia sudah mencapai puncak, tak ada lagi sisa-sisa ketakutan di dunia. "Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku." (QS al-Maidah: 44). 

Allah sudah menegaskan tak boleh ada ketakutan jika ia tak disandarkan pada Allah SWT semata. Jika orang dengan segala kekuasaannya menyuruh seseorang berbuat maksiat, ketakutannya yang lebih tinggi kepada Allah akan menahannya. Ia tak akan sudi menuruti manusia sementara harus mengingkari Allah. Pemahaman dan keyakinan yang benar atas rasa takut akan membuat manusia kuat. Meski secara lahir ia tak memiliki kekuatan dibanding manusia lainnya.

Takut sejatinya adalah manifestasi sifat para nabi. Para nabi memupuk rasa takut kepada Allah sebagai salah satu sumber kekuatan. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami." (QS al-Anbiya: 90)

Takut juga menjadi alarm seseorang kala hendak berbuat aniaya. Manusia memang cenderung berbuat kerusakan. Namun dengan rasa takut, keinginan untuk melawan perintah Allah SWT tersebut bisa ditahan. Takut membuat seseorang yang hendak berbuat maksiat berpikir ulang. Apakah ia akan meneruskan perbuatan hawa nafsunya ataukah hendak menuruti kata nuraninya?

Takut berbuat maksiat ternyata memiliki fadilah yang amat besar. Di Hari Akhir kelak, saat manusia sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, rasa takut kepada Allah akan datang sebagai penolong. Allah SWT akan memberikan naungan kepada tujuh golongan saat Hari Kiamat kelak. Saat itu tak ada satu pun naungan selain naungan yang diberikan Allah SWT. Salah satu dari tujuh golongan itu adalah seorang pemuda yang diajak berzina seorang wanita kemudian ia menolaknya seraya berkata, "Aku takut kepada Allah SWT."

Lihatlah takut bukan soal cengeng dan kelemahan. Takut menjelma menjadi kekuatan dan keutamaan. Tak disebut orang beriman hingga ia menyatakan ketakutannya hanya kepada Allah SWT. Ia meyakini benar jika Allah SWT penggenggam segalanya. Ia tak lagi takut mati bersebab ia paham ajal sudah digariskan kapan dan tempatnya oleh Allah SWT.

Takut harus dipelihara. Tentu saja takut yang benar. Takut yang membuat seseorang berhati-hati melangkah. Ia takut amalnya tak diterima hingga ia memperbanyak dan melatih ikhlas. Ia takut azab Allah yang amat pedih hingga ia melarutkan diri dalam istighfar. Ia takut tak berkumpul dengan Rasulullah di surga kelak maka ia melantunkan shalawat secara istiqamah. Takut adalah salah satu sayap orang beriman

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2thVQZC
February 11, 2019 at 11:23PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2thVQZC
via IFTTT
Share:

Badan Bidik 30 Persen Transaksi Digital untuk Himpun ZIS

Pengguna ponsel yang mendukung fintech di Indonesia sangat banyak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Badan Amil Zakat Nasional menyasar 30 persen dari total pengumpulan zakat pada 2020 berasal dari saluran digital. Target ini  seiring tren perkembangan teknologi finansial (fintech) yang semakin mudah diakses masyarakat.

"Kami serius melalui fintech sejak 2017. Saat itu pengumpulan zakat dari jalur digital sebesar dua persen, 2018 sudah enam persen, tahun ini target 15 persen dan 2020 bisa 30 persen," kata Direktur Utama Baznas Arifin Purwakananta saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Senin (11/2). 

Menurut dia, pertumbuhan teknologi finansial saat ini sangat pesat sehingga Baznas dalam beberapa bulan terakhir menjalin kerja sama dengan sejumlah platform fintech.

Kemitraan dengan penyedia fintech, kata dia, menjadi sebuah keharusan di masa kini saat ponsel cerdas semakin menjamur dan banyak dimiliki masyarakat Indonesia, baik di kota besar dan pelosok.

Dalam pengamatan Arifin di Jepang sebagai negara maju, tidak banyak masyarakat di pelosok yang memiliki ponsel cerdas secara sporadis seperti di Indonesia. 

Di Indonesia, ponsel yang mendukung fintech sangat beragam dari harga murah sampai mahal. 

Belum lagi, menara pemancar sinyal juga terus dibangun sehingga jangakauannya semakin luas.

“Ada tren soal ponsel cerdas kita lebih keren dibanding Jepang. Masyarakat di Jepang utara dan selatan ponselnya lebih jadul. Ponsel kita terlalu canggih, banyak hal yang mendukung itu. Kelebihannya, fintech dikampanyekan pakai diskon-diskon. Ada dorongan tertentu sehingga pencapaian fintech ini lebih besar," kata dia. 

Dirut Baznas juga optimistis pada 2020 nanti pencapaian pengumpulan zakat 30 persen dari jalur digital dapat tercapai seiring banyaknya anak muda yang akan masuk angkatan kerja dan menjadi pemberi zakat (muzaki).

"Maka kami masuk ke dunia digital sehingga bisa masuk untuk anak muda. Mereka gaul dengan gadget. Beli martabak pakai gadget, naik ojek juga dan sebagainya. Bayar zakat juga begitu," katanya.

Dia mengatakan pemerintah saat ini juga terus menggencarkan promosi transaksi nontunai sehingga pertumbuhan fintech juga akan positif. Beberapa yang sudah tampak adalah saat ini di jalur jalan tol tidak lagi menggunakan uang tunai tetapi menggunakan "e-money

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2I5mIGn
February 11, 2019 at 11:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2I5mIGn
via IFTTT
Share:

Samawi Targetkan 12 Juta Suara untuk Jokowi-Maruf

Samawi memiliki 5.520 relawan se-Jawa Barat akan bergerilya untuk Jokowi-Ma'ruf.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) menargetkan 12 juta suara untuk pasangan nomor 01 Joko Widodo- Ma'ruf Amin di Jawa Barat pada perhelatan Pemilihan Presiden (Pilres) 2019. "Kami memiliki 5.520 relawan se-Jawa Barat akan bergerilya door to door guna mendapatkan 12 juta suara buat Jokowi-Ma'ruf," kata Sekretaris Jenderal Samawi, Aminuddin Maruf, di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (11/2).

Ia mengatakan, suara Jokowi tergerus dalam Pilpres 2014, kalah tipis dari Prabowo khsusunya di Jawa Barat. Karena itu, dalam sepekan ke depan, Samawi akan melakukan pembekalan kepada koordinator-koordinator di tingkat desa dan kelurahan.

"Dalam pembekalan relawan akan diberikan pemahaman bagaimana menangkal isu, fitnah, dan hoax yang ditujukan kepada pasangan nomor urut 01," ujarnya.

Menurutnya jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Jawa Barat berjumlah 33 juta pemilih, dan Kota serta Kabupaten Bogor merupakan salah satu parameter pemenangan suara di Jawa Barat dengan 4 juta suara. "Samawi se-Bogor berjumlah 511 relawan. Kita ingin, kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf 80 persen di Bogor," katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2tf72pE
February 11, 2019 at 11:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2tf72pE
via IFTTT
Share:

Ini Risiko Jika Motor Boleh Masuk Jalan Tol

Jika motor bisa masuk jalan tol maka jalur kendaraan roda dua harus dipisahkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengungkapkan sejumlah risiko jika motor atau kendaraan roda dua diperbolehkan masuk ke jalan tol. "Jangan tiru negara lain, misalkan di Malaysia dimana motor boleh masuk tol menimbulkan banyak kecelakaan, hanya karena menuruti desakan beberapa pihak agar motor bisa masuk tol. Padahal populasi motor di sana sangatlah kecil," ujar anggota BPJT Koentjahjo Pamboedi di Jakarta, Senin (11/2).

Anggota BPJT tersebut menjelaskan motor bisa masuk jalan tol jika jalur kendaraan roda dua tersebut perlu dipisahkan dengan kendaraan lainnya. Namun perlu ada penambahan biaya investasi untuk pembuatannya. "Dibangun terpisah (jalurnya), konstruksinya sendiri. Otomatis hal tersebut menambah biaya investasi," tuturnya usai menghadiri konferensi pers yang digelar Jasa Marga.

Koentjahjo Pamboedi juga mengatakan bahwa pemerintah mengubah peraturan motor boleh masuk tol ketika membangun Tol Jembatan Suramadu dan Tol Bali, karena kedua ruas tol tersebut sifatnya menghubungkan antar pulau atau membantu masyarakat menyeberang dan tidak terdapat alternatif jalan lain. 

Sebelumnya Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan kepada pemerintah untuk menyediakan jalur khusus sepeda motor di jalan tol.

Bambang beralasan penyediaan jalur tol untuk motor agar seluruh masyarakat merasakan hasil pembangunan infrastruktur secara merata.

Namun, pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Semarang Djoko Setijawarno menyarankan lebih baik pemerintah membangun jalur khusus bus di jalan tol ketimbang membuat lajur khusus sepeda motor.

Djoko beralasan pemberian fasilitas khusus bagi angkutan umum massal lebih bisa membangun budaya naik kendaraan umum. Selain itu dirinya tidak sependapat dengan ide tentang pembuatan jalur khusus sepeda motor di jalan tol karena faktor keselamatan.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2SNyYzc
February 11, 2019 at 11:16PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SNyYzc
via IFTTT
Share:

Kejaksaan Tahan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kendal

Muryono ditahan dalam kapasitasnya sebagai mantan kepala dinas pendidikan.

REPUBLIKA.CO.ID,  SEMARANG -- Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kendal Muryono. Dia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan majalah dinding elektronik di kabupaten ini.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Kusni, di Semarang, Senin (11/2), mengatakan Muryono ditahan dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal. Muryono merupakan pejabat Dinas Pendidikan saat proyek dilaksanakan pada 2016.

Ia menyebut penahanan tersebut bersamaan dengan pelimpahan perkara ke penuntutan. "Ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kedungpane Semarang," kata Kusni.

Usai penyusunan berkas penuntutan, kata dia, perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Pengadaan majalah dinding elektronik di Kabupaten Kendal pada 2016 diduga bermasalah. Dari pengadaan 30 paket mading, 29 paket di antaranya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut mencapai Rp 4,4 miliar.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2MXXDvC
February 11, 2019 at 11:15PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2MXXDvC
via IFTTT
Share:

Grace Natalie: Ada Fenomena Normalisasi Intoleransi

Normalisasi intoleransi, yaitu pembiaran penyerangan atas kelompok yang berbeda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengingatkan sebuah fenomena yang dianggap dapat membahayakan persatuan masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut, yakni normalisasi intoleransi.

"Pembiaran penyerangan atas kelompok yang berbeda keyakinan, penutupan tempat ibadah, meluasnya ceramah kebencian, lama-lama menjadi sesuatu yang kita anggap biasa. Inilah fenomena berbahaya yang disebut aktivis peneliti perempuan Sandra Hamid sebagai 'normalisasi intoleransi'," kata Grace dalam pidato politiknya di Festival 11 Yogyakarta di Grha Pradipta Jogja Expo Center, Senin (11/2), seperti dikutip dalam siaran persnya. 

Dalam pidato politiknya yang berjudul "Musuh Utama Persatuan Indonesia" itu, Grace sangat menyayangkan fenomena ini karena dapat menimbulkan konflik yang akan menghancurkan toleransi di masyarakat. Grace di hadapan 2.000 peserta yang hadir dari pengurus, kader, dan simpatisan PSI, menjelaskan bahwa gejala normalisasi intoleransi adalah ketika masyarakat semakin menganggap intoleransi sebagai sesuatu yang normal.

"Gejala normalisasi intoleransi adalah ketika masyarakat semakin menganggap intoleransi sebagai sesuatu yang normal akibat meluasnya kampanye kultural yang mengajak orang hanya berpikir secara biner: hitam-putih. Kaum kita, musuh kita," kata Grace.

Di tengah gelombang normalisasi intoleransi yang semakin besar ini, Grace menegaskan, PSI tidak akan diam. PSI akan melawan segala bentuk ancaman bagi persatuan masyarakat Indonesia karena sesuai dengan perjuangan pokok PSI yaitu melawan intoleransi.

Ia menegaskan bahwa fenomena normalisasi intoleransi yang membahayakan inilah yang akan menjadi prioritas pertama yang harus PSI selesaikan, yaitu melawan segala bentuk ancaman bagi persatuan masyarakat.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2SLtcy0
February 11, 2019 at 11:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SLtcy0
via IFTTT
Share:

Haedar: Masyarakat Jangan Mudah Disulut Kemarahannya

Haedar mengatakan masyarakat jangan mudah disulut untuk kepentingan kelompok tertentu

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau masyarakat Indonesia tidak mudah disulut kebencian dan kemarahannya untuk kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya kondisi seperti itu kerap menimbulkan ketegangan hingga konflik.

"Belakangan ini perhatian masyarakat Indonesia disibukkan oleh beragam isu politik. Banyak dari mereka yang terkotak-kotak berdasarkan kelompok yang mereka dukung, yang kemudian menimbulkan ketegangan yang tidak jarang menjadi konflik," katanya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Yogyakarta, Senin (11/2).

Pada seminar Pra-Tanwir Muhammadiyah bertema "Beragama yang Mencerahkan Dalam Perspektif Politik Kebangsaan", Haedar mengatakan keadaan itu menjadi tanda bahwa masyarakat memerlukan pencerahan agar meraka dapat "melihat" dengan lebih baik.

"Sebagai sebuah agama, Islam hadir sebagai pencerahan yang dicerminkan melalui ayat pertama yang diturunkan dalam wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yakni iqra. Ayat itu turun ketika Nabi Muhammad SAW sedang risau terhadap kondisi masyarakat Arab saat itu," katanya.

Keadaan masyarakat Arab saat itu, menurutnya, dapat dideskripsikan dengan kata dzulumat yang diartikan sebagai kegelapan baik dalam kultural maupun struktural. Ia menjelaskan, ayat iqra itu kemudian muncul sebagai tanwir, pencerah, yang memberikan cara untuk keluar dari kegelapan tersebut. Ayat itu memiliki inti untuk menegakkan ilmu dan akal pikiran.

"Dari pemaknaan itu kemudian memunculkan berbagai konsep seperti tafakkur dan tadabbur. Pemaknaan dan penerapan dari iqra tersebut yang kemudian saya rasa sangat berkurang di masyarakat kita saat ini," kata Haedar.

Ia mengatakan, sekarang ayat-ayat seringkali hanya dikutip untuk kepentingan tertentu atau bahkan digunakan untuk menyulut kemarahan, kebencian, dan pertikaian. Bukan hanya pada isu sosial politik, tetapi juga pada aspek kehidupan sebagai orang beragama.

"Kondisi itu menyebabkan kita menjadi intoleran terhadap perbedaan. Padahal, ketika Islam dimaknai secara kontemplatif, agama ini menuntun kita untuk menjadi pribadi yang berpikir, dan ini yang ingin kita lakukan, mengembalikan Islam pada nilainya yang luhur dan fundamental," katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2GCQn7i
February 11, 2019 at 11:00PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GCQn7i
via IFTTT
Share:

Nota Kesepahaman Sembilan K/L tak akan Efektif

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Nota kesepahaman yang ditandatangai Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama sembilan kementerian lembaga (K/L) dinilai tidak akan efektif. Khususnya, dalam melakukan pecegahan, pengawasan, dan penanganan permasalah penyelenggaraan ibadah umrah. 

Sebelumnya Kementeria Agama (Kemenag) telah melakukan nota kesapahaman dengan Mabes Porli terkait hal yang sama tetapi tidak berjalan. “Dulukan Kemenag sudah sudah punya fakta intgritas atau sudah ada MoU juga denga Mabes Polri dan itu tidak jalan. Sekarang dibuat lagi dengan banyak kementerian lembaga di situpun ada Mabes Polri lagi. Dan pertanyaannya akan efektif tidak,” kata Ketua Harian Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) Artha  Hanif kepada Republika.co.id, Sabtu (9/2).

Selain tidak efektif, Artah mengatakan, nota kesepahaman Kemenag dengan sembilan K/L ini akan menguras anggaran yang tidak sedikit. Artha tidak yakin dari masing-masing lembaga akan mengeluarkan anggaran yang diterimanya tiap tahun dari APBN untuk kegiatan dari nota kesepahaman ini dari.

“Karena ini hal besar menyiapkan satuan tugas (satgas) dengan ruang lingkup yang besar kemudian satu rencana besar dan itu tentu perlu dana besar juga,” katanya.

Sebagai bukti berjalannya sebuat kesepakatan, seharusnya dalam nota kesepahaman yang dilakukan pada Jumat (8/2) kemari, Menag menyampaikan evalusi terkait fakta integritas yang pernah ditandatangani Kemenag dengan Mabes Polri beberapa tahun yang lalu.

“Dan evaluasi itu tidak kami dengar dalam kata sambutan Menag kemari saat menandatangi nota kesepahaman dengan K/L,” katanya.

Artha mengatakan, sebenarnya, jika Kemenag ingin serius mengatasi permasalah penyelenggaraan ibadah umrah adalah menginvetarisir, mengontrol dan memonitor travel-travel yang belum berizinin, namun bisa memberangkatkan jamaah umrah.

Menurut Artha, hampir 45 persen, jamaah umrah itu sebenarnya berasal dari travel yang tak berizin. Caranya, travel bodong itu melakukan konsorsium atau bekerja sama dengan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atau travel yang berizin. Dan bahkan, travel bodong itu bekerja sama juga dengan provider visa yang berizin. 

Berita Terkait

Dan hal itu sebagai pangkal masalah umrahnya, menurut Artha, sudah diketahui oleh Kemenag sendiri. “Ini sebenarnya yang seharusnya menjadi konsen daripada Kemenag. Sebenarnya kita semua sudah tahu kuncinya ada di mana. Kuncinya ada di provider visa, tapi ini yang rasanya kurang menjadi perhatian,” katanya.

Dan program Sitem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji (Sipatuh) itu, kata Artha, memberi angin segar kepada travel bodong dapat memberangkatkan jamaah umrah ke Tanah Suci. Ketika travel bodong itu berkonsorsium dengan travel yang sudah mendapatkan izin sebagai PPIU. 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2E3GIFk
February 11, 2019 at 11:00PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2E3GIFk
via IFTTT
Share:

Busana yang Baik dan Benar, Seperti Apa?

Islam memberikan tuntunannya soal ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bagi Muslimah di Indonesia, mukena adalah busana yang paling lazim dikenakan ketika shalat. Namun, di beberapa tempat dan negara lain, Muslimah melaksanakan shalat cukup dengan busana gamis longgar, kerudung (jilbab), dan kaus kaki. Lantas, bagaimana sebenarnya tuntunan Islam dalam hal ini? 

Imam Syafi'i berpendapat, Muslimah harus menutupi auratnya secara baik dan benar saat shalat. Pakaian yang dikenakannya saat rukuk atau sujud tidak memperlihatkan bentuk tubuh dan pinggulnya serta bagian-bagian aurat yang sensitif. Ada pula sebuah riwayat dari Aisyah ra bahwa ia pernah mengerjakan shalat dengan mengenakan empat lapis pakaian. Yang demikian itu merupakan amalan yang disunahkan, dan jika di luar kemampuannya ada bagian yang terbuka diberikan maaf baginya

Imam Ahmad mengatakan, "Secara umum para ulama bersepakat tentang baju kurung dan kerudung ini. Sedang yang memakai lebih dari keduanya adalah lebih baik dan lebih menutupi." Hal ini diperkuat oleh hadis dari Ummu Salamah, ketika ia bertanya kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, apakah Muslimah boleh mengerjakan shalat dengan baju kurung dan kerudung? Nabi menjawab: "Boleh, asal baju kurung itu sempurna, menutupi bagian punggung dan kedua kaki." (HR Abu Dawud). 

Mengenai wajah, seperti dinyatakan Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah dalam buku Fiqih Wanita, Muslimah boleh membukanya saat shalat. Tak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Tentang kedua telapak tangan, ada dua pendapat. Pertama, diperbolehkan membukanya. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang didasarkan pada riwayat dari Ibnu Abbas dan Aisyah mengenai maksud dari firman Allah SWT, yang artinya: "Hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang boleh tampak darinya (wajah dan kedua telapak tangan)."

Kedua, mengenai telapak tangan dan wajah, di mana keduanya dianggap sebagai aurat berdasarkan sabda Nabi SAW: "Wanita itu adalah aurat." (HR Tirmidzi). Lebih lanjut, Tirmidzi mengatakan, hadis ini berstatus hasan shahih. Adapun yang dimaksud oleh hadis ini mencakup seluruh anggota tubuh wanita kecuali wajah. Sementara menurut kesepakatan, selain wajah, kedua telapak tangan dan kaki wanita dikategorikan sebagai aurat. 

"Mengenai hal ini, kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat," ujar Syeikh 'Uwaidah. Dalam hal ini, ia merujuk pada sabda Rasulullah: "Allah tidak menerima shalat wanita yang telah mengalami masa haid kecuali dengan mengenakan penutup aurat." (HR Abu Dawud, dan dinyatakan sebagai hadis shahih). 

Bercadar 

Bagaimana dengan wanita yang shalat dengan mengenakan cadar? Syeikh 'Uwaidah menegaskan, dimakruhkan Muslimah mengenakan cadar saat menunaikan shalat. Para ulama telah sepakat, Muslimah harus membuka penutup wajahnya saat shalat dan berihram. 

Sebab, menutup wajah akan menghalangi persentuhan dahi dan hidung dengan tempat sujud secara langsung. Selain itu juga akan menutupi mulut. Sebaliknya, bila Muslimah mengerjakan shalat dengan kepala terbuka, shalatnya batal dan ia harus mengulanginya. Sebab, hukum pokoknya kepala adalah aurat yang harus ditutup.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2GAaYJv
February 11, 2019 at 11:00PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GAaYJv
via IFTTT
Share:

Sikapi Hoaks, Gus Yasin: Semua akan Dipertangungjawabkan

Produksi dan penyebaran hoaks merupakan tindakan tak terpuji menurut agama.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG— Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, atau yang akrab disapa Gus Yasin mengajak semua lapisan masyarakat bertabayun guna mencegah penyebaran hoaks menjelang Pemilu 2019.

"Pada tahun politik seperti sekarang, hoaks marak dan ini harus kita sikapi. Ingat, bahwa kita diperintahkan oleh agama dan kalau kita mengaku orang yang beriman, ketika muncul berita-berita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan harus bertabayun," katanya di Semarang, Senin.

Menurut Gus Yasin, selain bertabayun untuk mencari kejelasan tentang sesuatu hingga benar adanya, masyarakat juga harus ingat jika setiap perbuatan akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan.  

Bagi umat Muslim, kata dia, semua akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT, baik itu yang dilihat, didengar, dipikirkan, maupun yang dilakukan. 

"Demikian pula bagi umat agama lain, pasti ada pertanggungjawaban terhadap Tuhan atas semua yang dilakukan," ujarnya.

Putra ulama karismatik KH Maimoen Zubaer itu mengimbau semua informasi yang diterima masyarakat harus disaring sebelum dibagikan ke pihak lain agar tidak ikut menyebarkan hoaks.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019, Gus Yasin juga mengajak semua komponen masyarakat untuk menciptakan kondusivitas di semua penjuru Indonesia, termasuk di Jateng.

"Tidak kalah penting adalah menunjukkan bahwa Jateng peduli dengan pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, selalu menjaga keberagaman dan persatuan bangsa," katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2UTMq28
February 11, 2019 at 10:46PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UTMq28
via IFTTT
Share:

Muslim Eriteria Dihantui Penindasan dan Konflik

Warga Eritrea yang melarikan diri ke Sudan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Eritrea jatuh ke dalam cengkeraman kolonialisme Italia sejak 1889. Selanjutnya, keputusan PBB 1952 menetapkan Eritrea sebagai negara bagian Etiopia. Akan tetapi, masyarakat Eritrea menolak keputusan tersebut sehingga memicu sejumlah pemberontakan di penjuru negeri itu.

Semasa pemerintahan Haile Selassie (Kaisar Ethiopia yang memerintah hingga 1974), umat Islam Eritrea mengalami berbagai macam penindasan dan penyiksaan. Banyak Muslim yang tewas karena menentang rezim tirani tersebut.

Antara 1967 hingga awal dekade 1970-an, ratusan ribu warga Eritrea terpaksa mengungsi meninggalkan kampung halaman mereka lantaran sudah tidak tahan lagi dengan berbagai teror dan kekerasan yang dilakukan penguasa Ethiopia. Tidak sedikit perempuan, anak-anak, dan lansia yang meninggal dalam pengungsian mereka.

“Tidak sampai di situ saja, ada sekitar 200 ribu warga Eritrea yang mati kelaparan karena kebijakan pertanian yang salah arah dari pemerintah,” ungkap Harun Yahya dalam artikelnya, “The Struggle of Eritrean Muslims”.

Kaisar Haile Selassie digulingkan melalui sebuah kudeta pada 1974. Pemerintahan Ethiopia selanjutnya diambil alih oleh junta militer yang berhaluan marxisme. Namun, situasi tersebut tidak mengubah keadaan umat Islam Eritrea. Kaum Muslimin terus saja menghadapi penindasan, penyiksaan, dan penangkapan di bawah rezim komunis itu.

Pemimpin marxis Ethiopia, Mengistu Haile Mariam, tidak segan-segan membunuh orang-orang yang memiliki pandangan berbeda dengan dirinya. Selama 17 tahun kekuasaannya, 10 ribu masjid di Ethiopia dan Eritrea dihancurkan. Sekitar satu juta warga Muslim terpaksa mengungsi atau mencari suaka ke negara tetangga Sudan dan Somalia.

Rezim komunis Mengistu di Ethiopia berakhir menyusul runtuhnya Blok Timur pada 1991. Kelompok oposisi yang dipimpin oleh Isaias Afeworki kemudian menyerukan dibentuknya negara Eritrea merdeka. Hasil referendum yang dilakukan pada 25 April 1993 pun akhirnya memutuskan, Eritrea tidak lagi menjadi bagian dari Ethiopia.

Afeworki menjabat sebagai presiden Eritrea pertama pascakemerdekaan. Namun, di bawah pemerintahan sang presiden, umat Islam Eritrea masih saja mengalami berbagai macam penindasan. Banyak sekolah Islam yang ditutup dan tidak sedikit pula masjid yang dihancurkan selama periode Afeworki. Bahasa Arab tidak lagi menjadi bahasa resmi di Eritrea. Ratusan ribu warga Eritrea meninggalkan rumah mereka dan berlindung di Sudan.

Afeworki—yang sampai hari ini masih menjadi presiden—juga membawa Eritrea ke ambang perang dengan negara-negara tetangga, seperti Yaman dan Djibouti. Tidak hanya itu, dia juga memusuhi Sudan karena menampung pelarian politik dari negaranya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2N4ulMc
February 11, 2019 at 10:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2N4ulMc
via IFTTT
Share:

DLHK Depok Rencanakan Revitalisasi TPA Cipayung

Untuk kajian revitalisasi ini dianggarkan Pemerintah Kota Depok sebesar Rp 450 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Jawa Barat merencanakan melakukan revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung. Kepala UPT TPA Cipayung, Ardan di Depok, Senin (11/2) mengatakan rencana revitalisasi TPA Cipayung baru tahapan pembahasan kajian di tahun ini dan menata ulang TPA sekaligus mengolah sampah eksisting dengan metode landfill mining.

Tentunya kajian rencana revitalisasi dilihat dari sisi budaya, ekonomi, dan lingkungan sekitar TPA Cipayung. Setelah selesai dikaji mulai dilakukan pembangunan fisik sesuai hasil kajian revitalisasi yang direncanakan mengunakan metode landfill mining.

"Untuk kajian revitalisasi ini dianggarkan Pemerintah Kota Depok sebesar Rp 450 juta, pelaksanaan kajian dengan cara lelang," jelas Ardan.

Rencana revitalisasi merupakan program Depok Zero Waste. Alasan dilakukan revitalisasi, Ardan mengatakan, karena TPA Cipayung sudah over muatan atau daya tampungnya sudah berlebih. Sehingga Pemerintah Kota Depok melakukan langkah tersebut.

"Caranya dengan pengolahan sampah menerapkan teknologi yang ramah lingkungan. Ini juga dilakukan untuk mengurangi sampah di TPA Cipayung yang sudah overload," kata Ardan.

Landfill mining atau menambangan sampah, tambah Ardan bertujuan untuk mengurangi sampah yang sudah tertimbun pada zona landfill. Landfill mining dapat mereduksi sampah yang sudah ditimbun yang dapat meningkatkan kapasitas penimbunan sampah di zona, memulihkan atau recovery material agar dapat dimanfaatkan kembali, hingga memperoleh lahan baru.

Sejumlah kajian dan pertimbangan masih dilakukan pihak DKLH Depok untuk menerapkan teknologi tersebut. "Kami masih dalam proses pengkajian dengan pihak-pihak yang berkaitan. Kita masih kaji dan melihat bagaimana dampak sosialnya, ekonomi dan lain-lain apabila diterapkan landfill mining ini," kata dia lagi.

Ardan menuturkan, mengatasi sampah maka di Depok diperlukan kerja sama banyak pihak. Dia pun akan menggandeng sejumlah perusahaan swasta untuk membantu merevitalisasi TPA Cipayung. "Pasti banyak perusahan swasta yang akan kita gandeng, sekarang lagi kajian. Kita akan kerja sama seperti apa dan bagaimana nanti pelaksanaannya," ucapnya.

Ardan melanjutkan, pembahasan rencana ini masih dalam pembahasan dan akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Untuk program revitalisasi ini yang berkaitan dengan anggaran kami berharap dapat dibiayai dengan APBN dan Pemerintah Kota Depok akan berkoordinasi dengan pihak Kementrian PUPR untuk membahas segala sesuatunya baik yang bersifat teknis, penganggaran dan lain sebagainya.

Menurut dia, kondisi TPA Cipayung sudah mengkhawatirkan dengan ketinggian sampah sudah mencapai kurang lebih 26 meter dan sudah over kapasitas dan harus ditangani saat ini.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2SD0xvh
February 11, 2019 at 10:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SD0xvh
via IFTTT
Share:

Satgas Usut Pemberi Instruksi Perusakan Dokumen PSSI

Satgas telah menetapkan tersangka perusakan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Satgas Antimafia Bola masih menyelidiki siapa pemberi instruksi tiga tersangka pencurian dan perusakan barang bukti di kantor Komisi Displin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Satgas berencana untuk melakukan pemanggilan terhadap mereka.

"Nanti kita cek apakah ada yang nyuruh atau tidak. Sampai sekarang belum ada. Kita tunggu saja perkembangannya," kata Ketua tim media satgas mafia bola, Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (11/2).

Ketika ditanya apakah penghancuran dokumen tersebut terkait dengan pemeriksaan Komite Wasit Nasrul Koto beberapa waktu lalu, Argo menyebut untuk saat ini pihaknya belum melihat kemungkinan tersebut.

Sebelumnya, satgas anti mafia bola telah menetapkan tiga tersangka pencurian dan perusakan barang bukti di kantor Komisi Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Ketiga tersangka itu adalah Muhammad Mardani alias Dani, sopir Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono, Musmuliadi alias Mus, seorang pesuruh di PT Persija dan Abdul Gofar, pesuruh di PSSI.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menuturkan para tersangka mencuri, memasuki tempat dengan cara membongkar, merusak atau menghancurkan barang bukti. Lokasi terjadinya perkara sudah dipasangi garis polisi.

"Tapi dirusak dan dicuri oleh para tersangka," ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/2) malam.

Kendati ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya tidak ditahan oleh pihak kepolisian dengan alasan kooperatif selama pemeriksaan dan menjelaskan detil perkaranya.

"Kami tidak bisa menjelaskan kooperatif seperti apa tapi mereka mau menjelaskan detilnya seperti apa," ujar Argo menambahkan.

Satgas Antimafia Bola sempat mencurigai pelaku yang mencoba menghilangkan barang bukti di kantor PT Liga Indonesia di Rasuna Office Park DO-07 adalah pihak internal PSSI karena ada ketiga tersangka di dalam ruangan yang digeledah.

Selain itu, polisi juga tengah menelusuri adanya dugaan penghilangan barang bukti lainnya, yakni kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di lokasi penggeledahan.

Dugaan penghilangan barang bukti ini dicurigai saat Satgas Anti Mafia Bola menggeledah kantor PT Liga Indonesia di Rasuna Office Park DO-07, Jalan HR Rasuna Said, Menteng Atas, pada 31 Januari 2019. Sejumlah dokumen keuangan Persija Jakarta juga diduga sengaja dirusak.

Dugaan itu didapat setelah satgas anti mafia bola mengkonfirmasinya kepada saksi internal PT Liga Indonesia yang mengaku berupaya menghilangkan barang bukti.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2MZ9vO2
February 11, 2019 at 10:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2MZ9vO2
via IFTTT
Share:

Jokowi Hadirin Lelang Lukisan untuk TKN

Jokowi mengaku tidak tahu berapa dana yang dihimpun hasil lelang lukisan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Presiden no 01 Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pameran lukisan lintas generasi di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (11/2) petang. Menurut Jokowi, pameran lukisan ini diselenggarakan untuk pengumpulan dana bagi Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Saya ngomong apa adanya ya, ini fundraising," jelas Jokowi usai menghadiri pameran lukisan.

Dalam acara itu, ia juga mengaku menjelaskan berbagai capaian yang telah dilakukan pemerintah serta rencana program yang akan dikerjakan nanti. "Kita menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan. Saya kira itu saja," ujarnya.

Kendati demikian, ia mengaku tak mengetahui berapa hasil dana yang terkumpul dari lelang lukisan tersebut. Dalam acara ini, Jokowi juga mengaku sempat ikut melukis. "Lukisannya kan dilelang, kok saya beli gimana? Tanya ke Pak Erick, tadi baru dimulai satu lalu saya tinggal," ucapnya.

Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan kegiatan ini adalah bentuk gotong royong untuk memenuhi dana kampanye. Hasto mengatakan, hasil pelelangan lukisan itu akan masuk ke dalam rekening kampanye TKN pasangan calon (paslon) nomor urut 01. Dia mengatakan, seluruh dana nantinya akan dilaporkan dalam rekening dana kampanye dan akan dipakai.

Hasto mengungkapkan, ada sekitar 73 lukisan yang ditampilkan dalam pameran tersebut. Dia mengatakan, karya seni yang ditampilkan ini merupakan bentuk dukungan dan gotong royong para seniman kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Ini sebagai bentuk gotong royong sebagai gerak bersama dari para seniman untuk kemajuan Indonesia Raya dan akan ditampilkan 32 karya seniman sebanyak 73 karya," katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2UPZci3
February 11, 2019 at 10:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UPZci3
via IFTTT
Share:

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Mesuji

Bupati Mesuji diduga menerima suap Rp 1,28 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan penahanan terhadap lima tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur yang menjerat Bupati Mesuji, Khamami. Dalam kasus ini, Khamami diduga menerima suap dari perusahaan yang menggarap proyek di Mesuji.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 13 Februari 2019  sampai dengan 24 Maret 2019 untuk 5 tersangka ," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Senin (11/2).

Selain Khamami, KPK menetapkan empat tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka yakni, adik Khamami Taufik Hidayat, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Wawan Suhendra; Pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri, Sibron Azis dan pihak swasta Kardinal.

Khamami diduga menerima Rp 1,28 miliar dari Sibron melalui sejumlah perantara. Uang itu diduga merupakan fee pembangunan proyek infrastruktur di Mesuji. Diduga fee tersebut merupakan pembayaran fee atas empat proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh dua perusahaan milik Sibron Azis.

KPK juga mendeteksi telah terjadi pemberian sebelumnya sebesar Rp 200 juta dan Rp 100 juta kepada Khamami. Atas perbuatannya, selaku penerima Khamami, Taufik dan Wawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan, selaku penyuap Sibron dan Kardinal disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2tf24tb
February 11, 2019 at 10:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2tf24tb
via IFTTT
Share:

Kementan: Ekspor Salak Naik 28 Persen

Ekspor salak pada 2018 sebesar 1.233 ton naik dari 965 ton pada 2017.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) sedang gencar mendorong ekspor berbagai komoditas unggulan, seperti salak atau snack fruit yang tumbuh 28 persen menjadi 1.233 ton pada 2018. Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi saat berkunjung ke salah satu sentra produksi salak yakni Kecamatan Tempel, Sleman, Senin, mengatakan salak menjadi buah yang tumbuh subur di Indonesia dan tidak dimiliki di negara lain.

Di Indonesia tumbuh berbagai varietas salak yakni salak pondoh, nglumut, gula pasir, padang sidempuan dan sari intan 48. "Ekspor salak untuk mengisi pasar di Asia dan beberapa negara lainnya. Dari data BPS, ekspor salak 2018 sebesar 1.233 ton naik 28 persen dibandingkan 2017 sebesar 965 ton," kata Suwandi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (11/2).

Suwandi menyebutkan negara tujuan ekspor salak yakni Cina, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Timor Leste, Belanda, Qatar, Hongkong, Jerman dan Inggris. Luas lahan salak pada 2018 mencapai 23.204 hektare dengan produksi 983 ribu ton tersebar di beberapa sentra, seperti Kabupaten Sleman, Magelang, Banjarnegara, Tapanuli Selatan dan Karangasem.

Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Edy Sri Harnanto, mengatakan terdapat 2.300 hektare salak di Sleman melibatkan 11.500 rumah tangga petani. Produksinya mencapai 10 kilogram per pohon per tahun yang jenisnya yakni terdapat salak pondoh super kualitas ekspor dan pondoh menggala untuk pasar domestik.

"Diharapkan ekspor salak Sleman tahun depan meningkat lagi seiring perawatan kebun dan sudah ada 'packaging house'," kata Edy.

Haryanto, anggota Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Mardikorejo, Kecamatan Tempel Sleman mengatakan satu kelompok tani di daerahnya mengelola 10 hektare salak dan pasar mengalami kendala. Bahkan, kelompok taninya bersama asosiasi sudah bermitra dengan eksportir yang ekspornya ke Cina dan Kamboja mencapai 200 hingga 400 ton per tahun.

"Harga di petani Rp 7.500 sampai Rp 8.000 per kilogram untuk grade-B, isi 14 sampai 16 butir per kilogram ini sudah kelas ekspor. Untuk grade-A isi 12 butir per kilogram lebih mahal lagi," kata Haryanto.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2SvVj5m
February 11, 2019 at 10:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SvVj5m
via IFTTT
Share: