Menteri PUPR Terkejut Anak Buahnya Terjaring OTT KPK

KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kementerian PUPR pada Jumat (28/12) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan terkejut mendengar ada pegawai kementerian yang dipimpinnya terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OTT digelar KPK pada Jumat (28/12) malam.

"Saya sangat menyesalkan dan terkejut mengetahui peristiwa tersebut di tengah upaya kami menjalankan amanah pembangunan infrastruktur dengan sebaik-baiknya," kata Basuki Hadimuljono dalam siaran pers Kementerian PUPR di Jakarta, Sabtu (29/12).

Menurut dia, berdasarkan informasi awal yang diterima melalui media daring, ada pegawai Kementerian PUPR di bidang air minum yang berkantor di Pejompongan yang terkena OTT. Menteri PUPR mengemukakan, dirinya telah menugaskan Inspektur Jenderal untuk mencari tahu ke KPK guna memperoleh informasi lebih lanjut mengenai siapa, berapa, dan terkait apa sehingga terkena OTT oleh komisi antirasuah.

Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR diserahi amanah dan tanggung jawab untuk membangun infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air yang bersumber dari dana APBN. Besaran anggaran belanja infrastruktur di Kementerian PUPR tahun 2014-2018 berkisar antara 80 hingga lebih dari 100 triliun rupiah.

Setiap tahunnya, jumlah paket pekerjaan yang dilelang oleh Kementerian PUPR berkisar antara 10.000 hingga 11.000 paket yang diikuti oleh kontraktor dan konsultan selaku penyedia jasa. Pada 2018, hal itu adalah 78 persen atau senilai Rp 88,4 triliun dari total anggaran Kementerian PUPR.

Sedangkan sebesar Rp 113,7 triliun, yang merupakan kegiatan kontraktual yang termasuk dalam belanja modal yang terbagi ke dalam 10.715 paket kegiatan konstruksi maupun konsultansi. Terhadap paket kontraktual tersebut dilakukan pengadaan barang dan jasa oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang berjumlah 888 Pokja dengan jumlah anggota 2.483 orang.

Belanja anggaran dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penanggungjawab kegiatan yang berada di Kantor Pusat dan Kantor Balai dengan jumlah sebanyak 1.165 Satker dan 2.904 PPK yang tersebar di seluruh wilayah RI. Mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Peraturan LKPP No 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen PU No 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa hingga pelaksanaannya, Kementerian PUPR senantiasa didampingi dan diawasi secara internal oleh Inspektorat Jenderal, serta secara eksternal oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan di Pusat dan Daerah (TP4P/D) Kejaksaan Agung/Tinggi/Negeri.

Selain itu, Basuki Hadimuljono juga menyampaikan bahwa Kementerian PUPR juga terus bekerja sama dengan asosiasi yang menjadi wadah organisasi kontraktor dan konsultan untuk penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, dan tertib. Dalam berbagai Rakor/Raker yang bersifat khusus, atau dalam kesempatan lainnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menyampaikan telah menekankan pentingnya untuk menghindari perilaku koruptif dalam rangka menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian PUPR.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ETnCCz
December 29, 2018 at 07:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ETnCCz
via IFTTT

Read More

Jerman akan Kontrol Sumbangan Asing untuk Masjid

Kontrol ini dilakukan untuk mencegah penyebaran ideologi radikal.

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN –  Jerman akan mengatur sumbangan asing ke masjid-masjid di kota-kota Jerman. Langkah ini ditempuh untuk mencegah penyebaran ideologi fundamentalis dari negara-negara yang sering memeberikan sumbangan.

Media lokal, Suddeutsche Zeitung melaporkan pemerintah federal Jerman telah meminta Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya untuk memberi tahu terlebih dahulu ke Kantor Luar Negeri sebelum memberikan sumbangan atau hibah pemerintah. 

Surat kabar tersebut mengatakan, badan-badan intelijen Jerman akan meneliti pengirim dan penerima dana dari negara-negara lain yang memberi sumbangan.

Jerman diketahui juga prihatin dengan radikalisasi pengungsi yang menerima bantuan keuangan dari Arab Saudi, khususnya. Jerman mengutip laporan rahasia oleh kelompok kerja di Pusat Pertahanan Terorisme di Berlin untuk tindakan tersebut. 

Pada 2015, kelompok tersebut memutuskan untuk lebih memonitor kegiatan misionaris oleh negara-negara Teluk dalam menanggapi krisis pengungsi. 

I

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Q7Hfsu
December 28, 2018 at 07:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Q7Hfsu
via IFTTT

Read More

Ratusan Nelayan di Cianjur Berhenti Melaut

Tangkapan ikan di akhir tahun menurun drastis.

REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Ratusan nelayan di pantai selatan Cianjur, Jawa Barat, terpaksa berhenti melaut. Hal tersebut karena cuaca ekstrem ditambah sulitnya mendapatkan ikan di tengah lautan yang kerap terjadi badai.

Hanya sebagian kecil yang memaksakan diri tetap melaut meskipun tidak sampai ke tengah lautan lepas karena cuaca yang tidak bersahabat.      

"Di penghujung tahun hasil tangkapan sekali melaut mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Saat ini hanya dua jenis ikan saja yang bisa didapat," kata Uu (45) seorang nelayan di Jayanti, Cianjur, Selasa (25/12).

Ia menjelaskan, tangkapan nelayan hanya ikan jenis layur yang dihargai sebesar Rp 30.000 perkilogram dan ikan Tongkol yang dihargai Rp 35.000 sampai Rp 40.000 perkilogram.

"Saat ini nelayan di Jayanti hanya mampu mendapat ikan 15 sampai 20 kilogram satu kali melaut, meskipun hasil tangkapan per satu kilogram ikan hanya dihargai Rp 15.000 perkilogram," kata Uu.

Harga dan hasil tangkapan yang tidak maksimal tidak sebanding dengan biaya operasional melaut karena harga bahan bakar mencapai Rp 10.000 per liter, ditambah biaya sewa kapal yang harus dibayar pada pemilik kapal.

"Per sekali melaut tidak cukup 10 liter bahan bakar tergantung jarak yang akan di tempuh ke tempat biasa menangkap ikan. Kadang hasil tangkapan hanya cukup untuk menganti operasional, mahal sering tekor," kata Uu.

Setiap akhir tahun tambah dia, hasil tangkapan ikan di Pantai selatan selalu menurun karena berbagai faktor termasuk cuaca dan paceklik. Menjelang  akhir tahun angin di tengah laut selalu kencang dengan gelombang tinggi, meskipun hal tersebut sudah biasa untuk nelayan.

"Meskipun angin di tengah laut sangat kencang, mau hasilnya maksimal ataupun minim, saya harus melaut untuk menafkahi anak dan istri karena tidak memiliki keahlian lain," katanya.

Dia dan ratusan nelayan lainnya hanya bisa berharap, badai yang sering datang segera menghilang karena baru beberapa bulan nelayan menikmati hasil tangkap yang melimpah setelah paceklik panjang kembali berhenti melaut karena cuaca ekstrem.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2EJHt77
December 25, 2018 at 07:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2EJHt77
via IFTTT

Read More

Bantai Tim Liga 3, Bhayangkara ke 32 Besar Piala Indonesia

Bhayangkara FC menyusul Persija dan Persib yang sudah lebih dulu melaju.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bhayangkara FC menyusul tim kasta utama lainnya ke babak 32 besar Piala Indonesia 2018. Ini setelah Bhayangkara pesta gol 5-1 ke gawang klub Liga 3, PS Benteng, pada babak 64 besar di Lapangan PTIK Jakarta Selatan, Sabtu (15/12).

Laga kedua kesebelasan sejak awal memang tak imbang. Meski sejumlah pemain utama Bhayangkara absen di laga kali ini, namun tim asuhan pelatih Simon McMenemy tersebut tampil trengginas. Di babak pertama saja, para pemain korps kepolisian sudah unggul 4-0.

Gol pembuka kemenangan dibikin oleh Alsan Sanda pada menit ke-13. Herman Dzumafo menggandakan kedudukan pada menit ke-23 dan membuat skor menjadi 2-0. Setengah jam lewat pertandingan, PS Benteng tak mampu melawan. Di menit ke-38, Alsan Sanda menegaskan dominasi Bhayangkara setelah mencetak gol yang ketiga.

Skor 3-0 pun sepertinya belum membuat para pemain Bhayangkara merasa puas. Sebelum turun minum, Herman Dzumafo kembali mencatatkan namanya di papan skor. Persisnya pada menit ke-45, Bhayangkara digdaya dengan skor 4-0.

Di babak kedua, PS Benteng mencoba melawan. Namun upaya mengejar selisih gol sepertinya tak berarti. Para pemain Bhayangkara yang sudah unggul empat gol tampak tak ada beban dalam bermain. Alih-alih memperkecil ketertinggalan, PS Benteng malah kembali kebobolan. Persisnya pada menit ke-81, gol Friedo Agustinus membuat skor menjadi 5-0.

Skor telak lima gol tanpa balas bertahan sampai menit ke-90. Namun wasit memberikan tambahan waktu. Di masa injury times, satu gol kembali terjadi. Namun untuk para pemain PS Benteng lewat peran Abdul Hamid. Pertandingan berakhir dengan skor 5-1.

Kemenangan atas PS Benteng ini memastikan Bhayangkara melaju ke babak 32 besar Piala Indonesia. Sepanjang babak 64 besar, sejumlah tim kasta utama di Liga 1, seperti Persija Jakarta dan Persib Bandung, sebelumnya sudah memastikan melaju ke babak 32 besar.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QuY1XH
December 15, 2018 at 07:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QuY1XH
via IFTTT

Read More

Budget remains under control without revision: Ministry

The budget deficit is smaller than target set in the state budget, Ministry says.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revenue and spending in the 2018 state budget remained under control despite the government not having submitted a revision, a senior official stated. Budgetary Director General of the Ministry of Finance Askolani said that good state budget management was able to increase tax receipts that recorded a double-digit increase.

"Implementation of the state budget this year is far better than that in the previous years," Askolani informed the media here on Wednesday.

Non-tax revenues also performed better owing to a hike in the global oil prices, while budget absorption is better this year as compared to that during the 2015-2017 period.

"The budget deficit is also smaller than the target set in the state budget (APBN). This is the first achievement where we can control the deficit, much smaller than 2.19 percent," he noted.

This achievement is also apparent from the optimization of tax revenues and the effectiveness of state expenditures since the start of the year until the first semester of 2018. Thus, the government no longer needs to submit a revised APBN.

He noted that the government's performance could slow down if there is a proposal for a revised State Budget in the middle of the year. This is because ministries and state institutions must re-do the document revision and draft the expenditure budget.

"The benefit derived from the absence of the revised budget is that government ministries and institutions can focus on carrying out the tasks. If we submit a budget revision, we must make changes to documents and designs," Askolani stated.

Askolani expressed hope that performance of the Ministry of Institutions would continue to be maintained for the 2019 budget year to ensure more effective and efficient budget management to support the established development targets.

The Ministry of Finance had earlier noted that until mid-October 2018, the realization of budget deficit had reached 1.6 percent of the gross domestic product, or Rp237 trillion, due to the growth in tax revenues and state expenditure.

Realization of the budget deficit came from state revenues amounting to Rp1,483.9 trillion, or 78.3 percent of the target, and state expenditure that had reached Rp1,720.8 trillion, or 77.5 percent of the ceiling.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EetFCi
December 05, 2018 at 07:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EetFCi
via IFTTT

Read More

Pendaftar Sedikit, Kuota Formasi Disabilitas tak Terpenuhi

Yang mendaftar hanya dua orang dan yang lolos seleksi administrasi hanya satu orang.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengaku kuota yang disiapkan untuk penyandang disabilitas dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak terpenuhi. Sebab, yang mendaftar hanya dua orang. 

Kepala Bidang Pengembangan Arparatur Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta,  Ary Irawan mengungkapkan, Pemkot menyiapkan tiga orang untuk mengisi kuota dalam formasi disabilitas. Sementara, yang mendaftar hanya dua orang dan yang lolos seleksi administrasi hanya satu orang. 

"Kemarin itu ada dua yang melamar, yang satu ikut ujian (Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD) dan saya belum tahu hasilnya bagaimana. Yang satunya itu ada yang mendaftar, tapi kualifikasi pendidikannya gak sesuai dengan bidang yang didaftarkan," kata Ary saat dihubungi Republika, Senin (03/12). 

Ary menuturkan, karena yang mendaftar hanya sedikit, kuota untuk formasi disabilitas tidak terpenuhi. Namun, untuk memenuhi kebutuhan tenaga ASN, nantinya dapat diisi dari peserta yang lolos di formasi umum. 

"Secara umum nanti bisa diambilkan dari umum. Misalnya kalau guru SD kan banyak, kemungkinan kalau sampai enggak ada yang mengisi dari disabilitas, maka akan diisi dari yang umum," tambahnya. 

Ary menjelaskan, untuk hasil tes SKD sendiri, pihaknya belum mengetahui kapan akan diumumkan. Pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY terkait hal tersebut. 

Selain itu, pihkanya juga menunggu keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait kapan pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sebab, peserta yang lolos proses administrasi, telah melakukan tes SKD. Sementara, untuk pelaksanaan tes SKB sendiri belum diketahui kapan akan dilaksanakan. 

"Belum bisa dipastikan (kapan hasil tes SKD diumumkan), karena nanti pengumumannya itu sekaligus mengumumkan penjadwalan (tes SKB) sekalian. Sementara ini kita baru diundang BKD DIY untuk rapat koordinasi terkait pengumuman dan nanti pelaksanaannya bagaimana," ujar Ary. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2G8LlB9
December 03, 2018 at 07:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2G8LlB9
via IFTTT

Read More

NSH Atasi Perlawanan Pacific

NSH memetik kemenangan 95-81.

REPUBLIKA.CO.ID,  SEMARANG -- NSH Jakarta mampu mengatasi perlawanan Pacific Caesar Surabaya pada seri pertama IBL Pertamax 2018-19 di GOR Sahabat Semarang, Ahad (2/12). NSH memetik kemenangan 95-81. 

NSH memimpin tipis usai kuarter pertama 23-20 berlanjut pada kuarter kedua 48-40. Keunggulan NSH juga terjadi usai kuarter ketiga. Pasukan asuhan pelatih Wahyu Widayat Jati unggul 70-64.

Pada kuarter keempat Pacific sebenarnya mendapatkan momentum ketika tembakan tiga angka Indra Muhammad memperkecil ketinggalan 75-76, tapi NSH mampu menemukan cara lepas dari tekanan dan kembali memimpin hingga laga berakhir dengan angka 95-81.

"Game plan kami berjalan lancar di awal. Kami gilir pemain menjaga point guard Pacific Matthew Van Pelt," kata asisten pelatih NSH Agus Pamungkas Batbual.

NSH membuat Van Pelt kelelahan hingga membuat enam kali turn over. Total Pacific membuat 34 kali turn over.

"Kami tak bisa lepas dari pressure lawan. Koordinasi defense kurang bagus dan terburu buru dalam ofense," ungkap pelatih Pacific Kencana Wukir.

Deshaun Wiggins mencetak 26 angka bagi NSH, Anthony Simpson menyumbang 24 angka. "Pertandingan yang sangat intens.  Kami bisa mengkapitalisasi turn over lawan menjadi angka," kata Wiggins.

Di kubu Pacific, dua pemain asing Qa'raan Aleem Calhoun dan Van Pelt, masing masing mencetak 18 angka. Angka sama disumbangkan oleh Okky Arista sementara Indra mencetak 11 poin.

"Defense kami kurang safe," aku Indra. Indra mengaku suka bermain dengan Van Pelt yang jago dalam memberikan assist, termasuk 10 assist saat melawan NSH.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FVhOuj
December 02, 2018 at 07:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FVhOuj
via IFTTT

Read More

Busyro Muqoddas: Hukum tak Lagi Memihak Rakyat

Rakyat mengalami kemiskinan hukum, yatim secara hukum

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menilai, hukum saat ini telah menjadi bagian dari politik. Meski tidak semua, politik acap dilatarbelakangi kekuatan bisnis sehingga rentan dengan permainan suap.

"Oleh karena itu, rakyat mengalami kemiskinan hukum, yatim secara hukum," kata Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini saat ditemui wartawan di Aula BAU Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (30/11).

Selain itu, ia juga berpendapat, negara abai dari memahami kepentingan yang lebih benar. Hal ini termasuk bagaimana mengimplementasikan perundang-undangan di masyarakat. Dari situasi tersebut, hukum pun nampak tidak memihak pada rakyat lagi.

Melihat situasi tersebut, PP Muhammadiyah mencoba mencari solusi dengan membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Lembaga ini akan tersebar di seluruh provinsi se-Indonesia untuk memenuhi layanan hukum masyarakat.

"LBH ini sesungguhnya hadir dengan kekuatan sendiri dan dengan dana sendiri. Itu membantu negara ini juga, itulah tujuannya (pembentukan LBH)," kata Busyro seusai kegaiatan Sarasehan Nasional Pembentukan LBH Muhammadiyah.

Secara teknis, Busyro mencontohkan, bagaimana KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah-daerah dengan target wakil rakyat. Meski sudah banyak yang tertangkap, fenomena ini nampaknya tak pernah usai. Para wakil rakyat seakan tidak jera dengan situasi tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, pihaknya kelak ingin memberikan kontribusi pada aspek pencegahan. Sisi ini tidak hanya pencegahan pada sistem tapi juga spiritual dan moral yang dibungkus dengan hukum. Dengan demikian, akar masalah tindakan korupsi dapat dicegah nantinya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zzSc0J
November 30, 2018 at 07:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zzSc0J
via IFTTT

Read More

Fitra Kritisi Kebijakan Insentif untuk Aparatur Desa

Pemberian insentif untuk aparatur desa dinilai akan mempengaruhi alokasi dana desa.

REPUBLIKA.CO.ID, MEULABOHN-- Seketariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) tidak sepakat dengan rencana pemerintah memberikan insentif berupa dana operasional kepada aparatur desa di Indonesia. Fitra meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan itu.

"Harus dikaji ulang lebih dalam kebijakan itu, jangan sampai terdampak pada APBN karena itu pasti akan berpengaruh terhadap ADD," kata Research and Advocacy Manager Seknas Fitra, Badiul Hadi, saat di temui di Meulaboh, Aceh Barat, Sabtu (24/11).

Alokasi Dana Desa (ADD) rencananya akan dikucurkan sebesar Rp 73 triliun pada 2019. Dengan lahirnya kebijakan itu, maka Rp 3 triliun akan digunakan untuk pembiayaan operasional aparat desa.

Badiul sadar, bahwa rencana pemberian dana operasional kepala desa dan perangkatnya dengan dana dari pemerintah pusat tersebut untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi penggelolaan dana desa pada 75 ribu desa di Indonesia. Menurut Seknas Fitra, kebijakan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut kurang efektif karena hanya muncul tiba-tiba pascaevaluasi empat tahun penyaluran dana desa, sebab banyak ditemukan kasus korupsi di level desa.

"Insentif itu itikat baik pemerintah agar perangkat desa tidak korupsi, itu sebenarnya untuk pencegahan korupsi saja. Harusnya ada solusi lain, jangan sampai terbeban pada APBN untuk alokasi dana desa yang sudah jelas," ungkapnya lagi.

Badiul Hadi berkata untuk mengukur kesejahteraan aparatur desa itu relatif. Sebab ADD yang juga ditambah dengan APBD di setiap daerah sudah jelas penggunaannya untuk tunjangan dan operasional aparatur desa dan itu sudah klir.

Seknas Fitra melihat proses pengelolaan dana desa yang sebenarnya menjadi masalah, perencanaan penganggaran dilevel desa belum maksimal dilakukan, masih setengah hati, partisipasi masyarakat tidak maksimal. Kebijakan penganggaran untuk kegiatan dilevel desa basisnya kepentingan politik elit desa, bukan basis kebutuhan masyarakat, ketika kebutuhan elit desa yang dibangun maka potensi korupsi untu akan lebih tinggi.

"Tinggal bagaimana memaksimalkan proses penganggaran itu sendiri. Beberapa desa kami lihat harus lebih aktif dalam pengolaan APBDesnya, sehingga inovasi yang baik itu akan berdampak pada efektifnya program," imbuhnya.

Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai, jumlah kasus korupsi tersebut terbilang sangat kecil. Sebab, jumlah yang mendapatkan dana desa yakni sebanyak 75 ribu desa sehingga tidak sebanding dengan angka korupsi tersebut.

"Jumlah 181 itu sangat kecil, bagus itu, berapa desa yang dikasi dana? 75 ribu, artinya yang menyeleweng atau korup hanya dua per mil," ujar Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jumat (23/11).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FHrVmr
November 24, 2018 at 07:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FHrVmr
via IFTTT

Read More