Krematorium Milik Pemkot Surabaya Segera Dioperasikan

Tempat pengabuan jenazah itu akan diresmikan pada awal Mei 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera mengoperasikan tempat pengabuan jenazah (krematorium) yang terletak di Keputih, Sukolilo. Rencananya, tempat pengabuan jenazah itu akan diresmikan pada awal Mei 2019.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya Mohamad Iman Rahmadi mengatakan, untuk mendukung pengoperasionalan krematorium, pihaknya sedang menyelesaikan akses keluar masuk jalan ke area pengabuan. Saat ini, pihaknya masih melakukan pembenahan akses pemavingan jalan.

"Insya Allah akhir April kalau ndak awal Mei kita segera resmikan. Kemarin pembenahan akses untuk jalan (paving)," kata Iman di Surabaya, Jumat (12/4).

Sebelum dioperasikan, kata dia, Pemkot Surabaya melalui DKRTH akan melakukan sosialisasi terlebih dulu ke masyarakat, melalui kelurahan dan kecamatan, serta menggandeng para pengusaha jasa pemakaman. Sementara untuk besaran tarif, Iman menjelaskan, nantinya tarif masih akan menggunakan Perda 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Kepala UPTD Pemakaman DKRTH Surabaya Aswin Agung menyampaikan, di Krematorium Keputih saat ini terdapat tiga tungku untuk pembakaran. Selain itu, juga ada tempat pembakaran tradisional yang lokasinya berada di luar.

“Saat ini juga tersedia dua fasilitas toilet, kantor untuk pegawai dan ada pula aula untuk menunggu para tamu,” kata Aswin.

Ia menjelaskan, untuk bahan bakar yang digunakan nantinya adalah solar. Namun, tidak menutup kemungkinan ke depan bisa menggunakan bahan bakar gas. Sementara untuk biaya administrasi, Aswin menyebut, paling murah sekitar Rp 800 ribu.

"Besaran tarif tersebut tergantung dari tebal peti jenazah. Kalau kita study banding di Juanda Jalan Raya itu biaya paling murah sekitar Rp 3 juta,” kata dia.

Krematorium yang memiliki luas sekitar 1 hektar itu, rencananya juga bakal ditambah dengan fasilitas tempat persemayaman atau penyimpanan untuk jenazah. Namun, saat ini Pemkot Surabaya masih fokus menyelesaikan tahap pemavingan untuk kebutuhan fasilitas jalan menuju krematorium.

Sebelum memanfaatkan layanan fasilitas krematorium, ia mengimbau masyarakat agar menyiapkan beberapa syarat keperluan. Diantaranya, KK dan KTP orang yang meninggal, KK serta KTP ahli waris selaku pemohon, serta surat kematian dari Rumah Sakit, dokter atau Puskesmas.

“Terus surat pengantar dari RT dan RW. Sementara untuk warga yang menggunakan SKTM, menurut Perwali akan digratiskan,” ujar Aswin.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IhGYDL
April 12, 2019 at 11:07PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IhGYDL
via IFTTT

Read More

Anggota DPRD Berharap Pergub Rusun Ditunda

Anggota DPRD berharap pergub rusun ditunda untuk meredam kisruh pengelolaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Ellyzabeth CH Mailoa meminta  Gubernur Anies Baswedan segera meredam kisruh yang terjadi di industri rumah susun (rusun) atau apartemen di DKI Jakarta. Sebab terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik, justru berdampak pada masuknya berbagai kepentingan untuk menguasai pengelolaan apartemen sehingga memunculkan konflik.

Ia pun berharap Gubernur Anies menunda pemberlakuan Pergub Nomor 132 agar tidak menimbulkan konflik berkelanjutan. Selain itu, Pergub tersebut juga terbit tanpa ada Peraturan Pemerintah (PP), sehingga akan menjadi preseden buruk bagi sistem perundangan di Indonesia. 

“Lebih baik ditunda dulu, secara hukum lemah, belum lagi implentasinya dilapangan malah bikin gaduh,” kata dia berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (6/4)

Menurutnya, keberadaan peraturan pemerintah (PP) merupakan mandat dari undang-undang. Sehingga jika memang harus diterbitkan PP terlebih dulu, sudah seharusnya mengikuti aturan main tersebut. “Kalau aturannya seperti itu, harusnya PP dikeluarkan dulu sebelum aturan lainnya seperti permen dan pergub,” katanya.

Ia khawatir pergub tersebut diluncurkan tanpa mengkaji lebih dalam dan melibatkan stakeholder terkait dalam menyusun peraturan. Sebab sejak UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun diterbitkan, hingga saat ini belum ada aturan turunan berupa PP yang merupakan mandat dari UU. Itu artinya, masih ada kendala yang belum bisa diselesaikan sehingga PP tersebut belum diterbitkan. 

“Oleh karena itu kami berharap Pergub ini bisa ditinjau ulang agar kepentingan semua pihak terakomodir dan tidak menimbulkan konflik seperti saat ini,” ujar Ellyzabeth.

Dengan adanya konflik di lingkungan apartemen, juga akan berdampak pada kegiatan pekerja di apartemen, seperti security, petugas kebersihan, operator lift, dan lainnya. Hadirnya Pergub 132 juga mengharuskan Rapat Umum Anggota Luar Biasa dilakukan dengan segera, untuk memilih P3SRS yang baru di seluruh apartemen di Jakarta. Hal itupun memunculkan keresahan dikalangan penghuni. 

Selain itu, juga tidak ada jaminan pengurus P3SRS baru yang terpilih nanti dapat menjalankan fungsinya dan mengelola apartemen dengan lebih baik. Yang menjadi kekhawatiran mayoritas penghuni justru adalah penurunan layanan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WOEiRq
April 06, 2019 at 11:07PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WOEiRq
via IFTTT

Read More

Hotel dan Apertemen di Margonda Depok Masih Pakai Air Tanah

Penggunaan air tanah dikhawatirkan menyebabkan tanah ambles.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK— Gedung perkantoran, mal, ruko, apartemen dan hotel di Jalan Margonda, Depok masih banyak menggunakan air tanah.  Hal itu menyebabkan terancam amblesnya tanah di sepanjang Jalan Margonda, Depok.

Dugaan banyaknya penggunaan air tanah tersebut sesuai dengan hasil pembayaran pihak pelanggan PDAM Tirta Asasta Kota Depok di sepanjang Jalan Margonda.  

"Pelanggan sepanjang jalan Margonda tak mengunakan PDAM, ada tapi sedikit, tentu aktivitas kegiatan di sana cukup banyak, diduga masih mengunakan air tanah," kata Manajer Pemasaran PDAM Tirta Asasta Kota Depok, Imas Dyah Pitaloka, Sabtu (16/3).  

Imas mengatakan, untuk sepanjang Jalan Margonda sudah masuk zona merah yakni artinya tidak boleh menggunakan air tanah. 

Sebab, dari hasil penelitian yang dilakukan konsultan PDAM Depok dari Universitas Indonesia (UI) bahwa penggunaan air tanah secara terus menerus bisa memicu pergeseran tanah dan kemiringan pada gedung.  

"Khusus jalan Margonda ini kan banyak bangunan gedung bertingkat dan pusat belanja masih menggunakan air tanah, jika dibiarkan khawatir amblas dan pergeseran tanah. Maka kami imbau menggunakan air PDAM untuk menjaga kelestarian lingkungan," terangnya.  

Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH), Heri Blangkon, mengatakan  pembangunan di Kota Depok harus diimbangi dengan distribusi air yang berasal dari perusahaan air minum daerah. Karena jika tidak, setiap bangunan yang ada di Kota Depok akan memanfaatkan air tanah, untuk memenuhi kebutuhan penghuninya.

Pemanfaatan air tanah yang terus menerus dan didiamkan maka dikhawatirkan Jalan Margonda akan ambles. Ada 2,5 juta jiwa lebih yang menggunakan sumber daya air di kota dengan luas 200,29 kilometer. "Pemanfaatan air tanah di Kota Depok perlu dibatasi," ucap Heri.  

Jika tidak segera dibatasi, lanjut Heri, air tanah yang ada di Kota Depok akan semakin habis. Sehingga dikhawatirkan tanah yang ada Kota Depok akan ambles. 

"Jadi sebaiknya segera dibuat peraturan pelarangan pemggunaan air tanah di sepanjang Jalan Margonda," pungkas Heri.  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TOZyst
March 16, 2019 at 11:07PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TOZyst
via IFTTT

Read More

Falsafah Makassar Warnai Diplomasi RI

Ini mencakup diplomasi maritim, ekonomi dan kemanusiaan.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR  –-   Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi menyampaikan kuliah umum di hadapan lebih dari 3.000 mahasiswa di Auditorium Baruga AP Pettarani, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (23/2). 

Kuliah umum ini merupakan bagian dari rangkaian perhelatan Diplomacy Festival (DiploFest) yang telah berlangsung di lima kota,  yakni Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Padang, dan Makassar. Selanjutnya DiploFest akan digelar di Jakarta, Maret mendatang.  

Dalam kuliah umum tersebut, Menlu menjelaskan tentang pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berkaitan dengan jiwa masyarakat Makassar, yaitu diplomasi maritim, diplomasi ekonomi, dan diplomasi kemanusiaan.

Menlu menegaskan, diplomasi maritim menjadi prioritas Indonesia. Selain karena Indonesia merupakan bangsa bahari dengan 70 persen luas wilayahnya adalah lautan, empat tahun lalu dalam East Asia Summit (EAS) Presiden Joko Widodo memperkenalkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

Dalam hal diplomasi ekonomi, Menlu menerangkan, diplomasi negara manapun akan diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonominya. “Karena itu, Indonesia selalu berupaya meningkatkan diplomasi ekonominya antara lain dengan terus secara aktif meningkatkan pasar non-tradisional bagi produk-produk Indonesia antara lain ke kawasan Afrika, Eropa Timur, Asia Selatan dan Tengah serta Amerika Latin,” ujar menlu melalui keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Ahad (24/2). 

Retno juga menerangkan tentang diplomasi kemanusiaan yang sejalan dengan falsafah hidup orang Makassar, Sipakatau yang berarti memanusiakan manusia. ‘’Diplomasi Indonesia diarahkan untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan membantu kemanusiaan,’’ tuturnya.

Di penghujung kuliah umum itu, Menlu berpesan kepada kaum muda untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan kemerdekaan Indonesia.

“Jangan sampai Indonesia menjadi negara yang mengalami konflik dan perang. Pesan saya untuk para mahasiswa, jagalah Indonesia merdeka. Tetap jaga persatuan Indonesia. Insya Allah, kita akan menjadi bangsa yang besar,” pungkasnya.

DiploFest kelima di Makassar digelar selama dua hari, 22-23 Februari 2019. DiploFest merupakan suatu terobosan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memperkenalkan diplomasi Indonesia lebih dekat kepada masyarakat, khususnya milenial, sebagai generasi penerus pelaku diplomasi di masa depan.

Pada hari pertama DiploFest di Makassar, Jumat (22/2), digelar kuliah umum di lima perguruan tinggi. Sementara puncak acara DiploFest Makassar dimulai pada pukul 12.00 WITA, Sabtu (23/2), yang dihadiri tak kurang dari 10 ribu pengunjung. Saat itu, para pengunjung berkesempatan mendalami berbagai praktik diplomasi di area stan DiploFest. Area itu dibagi menjadi beberapa kegiatan di antaranya Protocol 101, Friends of Indonesia, Edufair, serta Talking Points. 

Pada Talking Points misalnya, pengunjung berkesempatan belajar berbicara di depan umum (public speaking) yang baik dan efektif. Penyampai materi dalam sesi ini yakni Ibnu Sulhan dari Direktorat Diplomasi Pubik Kemenlu berharap, pelatihan public speaking ini dapat mengasah kemampuan berbicara para generasi muda sebagai bekal mereka untuk menjadi pelaku diplomasi di masa depan. 

Malam harinya, ajang DiploFest Makassar disemarakkan oleh penampilan seni tradisional, juga musik modern dari Endah n Rhesa, Vidi Aldiano, dan Gamaliel Audrey Cantika (GAC).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2tyQZmV
February 24, 2019 at 11:07PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2tyQZmV
via IFTTT

Read More

200 Personel Amankan Debat Capres

Jumlah personel yang diturunkan cukup untuk memastikan keamanan acara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 200 personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tiba di lokasi debat capres putaran kedua yang akan digelar di Golden Ballroom Hotel Sultan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2). Berdasarkan pantauan Antara, personel Paspampres tiba dengan lima bus pada sekitar pukul 14.30 WIB. 

Setibanya di lokasi  mereka menggelar rapat singkat sebelum mulai bertugas. "Tadi briefing berkaitan tentang posisi yang harus diamankan di dalam gedung ini, sektor kanan kiri depan dan belakang. Kemudian bagaimana keamanan di dalam, di depan panggung dan di belakang panggung," kata Asisten Operasi Paspampres Presiden Prabowo.

Dia mengatakan, jumlah personel yang diturunkan cukup untuk memastikan keamanan acara. "Mencukupi, Paspamres kurang lebih 200 orang," ujarnya.

Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, akan menjadi lokasi digelarnya debat calon presiden putaran kedua yang akan menjadi ajang adu gagasan serta visi-misi capres-cawapres dengan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan capres-cawapres dengan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Debat kedua ini akan berlangsung pada Minggu 17 Februari 2019 pukul 20.00 WIB dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tugas sebagai moderator debat putaran kedua ini dipercayakan kepada Anisha Dasuki dan Tommy Tjokro.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2BCCTVK
February 16, 2019 at 11:07PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2BCCTVK
via IFTTT

Read More