Showing posts with label 2018 at 04:42PM. Show all posts
Showing posts with label 2018 at 04:42PM. Show all posts

Wednesday, December 19, 2018

Inalum Ikut Bayar Denda Lingkungan Pertambangan Freeport

Uang denda wajib dibayarkan paling lambat 24 bulan pascatransaksi divestasi Freeport

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Freeport Indonesia (FI) wajib membayar denda lingkungan yang diakibatkan atas aktivitas pertambangan sebesar Rp 460 miliar. Sedangkan kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kelebihan bayar reklamasi sebesar 1,6 juta dolar AS juga wajib dibayarkan oleh PTFI.

Dikarenakan Pemerintah Indonesia juga memiliki saham di PTFI sebesar 9,36 persen, maka pemerintah Indonesia tetap berkewajiban untuk ikut serta membayar denda dan kekurangan PNBP tersebut. Yang akan membayar bagian tersebut adalah PT Inalum.

Corporate Communication Inalum, Rendy Witoelar menjelaskan Inalum akan ikut serta dalam membayar denda tersebut. Hanya saja kata Rendy porsi pembayaran sesuai dengan kepemilikan saham, yakni sebesar 9,36 persen.

"Kami membayar dengan porsi pemegang saham lama sebesar 9,36 persen. Bukan sebagai mayoritas saat ini," ujar Rendy, Kamis (19/12).

Hal ini penting, sebab PTFI berkewajiban membayar kerugian dan denda ini paling lambat 24 bulan setelah alih kontrak dan transaksi divestasi dilakukan.

Sedangkan untuk kerugian tailing, PTFI bersama Pemerintah Indonesia membuat roadmap untuk penyelesaian ini. Sebab, langkah ini dilakukan sebab penyelesaian soal tailing ini merupakan persoalan besar.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menjelaskan langkah-langkah rencana aksi penanganan limbah tailing secara umum meliputi pembangunan tanggul rendah, multi tanggul dan hydrolik mulai dari hulu, pengurangan sedimen tailing dan non tailing dengan proses isolasi, memperluas penanaman mangrove serta pemanfaatan tailing.

"Jadi roadmap yang disiapkan PTFI difasilitasi pemerintah itu dilakukan dalam bentuk penyusunan kajian. Ini sudah selesai. Kemudian dia akan dilengkapi studi yang rinci," katanya.

Siti memaparkan, rencana aksi penanganan limbah tailing disusun untuk 12 tahun ke depan. Prosesnya bertahap dan sistematis yang dibagi dalam dua periode yakni 2018 sampai 2024 dan 2025 sampai 2030.

"Roadmap pertama. 2018 - 2024. Itu pertama. Lalu roadmap berikutnya 2025-2030. Dalam rangka itu, pemerintah akan terus melakukan monitoring dan pengawasan. Ada indikator yang akan menjadi acuan," ungkapnya.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2BuiAsZ
December 19, 2018 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BuiAsZ
via IFTTT
Share:

Friday, December 14, 2018

Australia Diperkirakan Segera Pindah Kedubes ke Yerusalem

Australia memperingatkan warganya yang akan pergi ke negara mayoritas Muslim.

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Australia pada Jumat (14/12) memperingati warganya yang ingin melakukan perjalanan ke negara berpenduduk mayoritas Muslim. Imbauan ini disampaikan menjelang langkah Australia untuk memindahkan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Dilansir Aljazirah, Jumat (14/12), Perdana Menteri Australia Scott Morrison diperkirakan akan mengumumkan dengan segera langkah pemerintahannya yang akan mengikuti keputusan Presiden AS Donald Trump. Australia akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Kementerian Luar Negeri Australia memperingatkan  warganya yang bersiap untuk melakukan perjalanan ke Bali dan wilayah tropis lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan. Dalam peringatan itu disampaikan, demonstrasi telah dilaksanakan dalam beberapa pekan terakhir di sekitar Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan Konsulat Jenderal Australia di Surabaya.

"Protes dapat dilanjutkan di Kedutaan Besar di Jakarta atau di salah satu Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Bali dan Makassar," kata Kementerian Luar Negeri Australia.

Para pejabat di Canberra mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa mereka berharap pengumuman soal Yerusalem disampaikan  pada  Sabtu atau hari Sabat Yahudi. Mereka juga memperingatkan bahwa peristiwa-peristiwa itu belum dapat mengubah rencana tersebut.

Status Yerusalem adalah salah satu hambatan tersulit dalam kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Israel menganggap semua kota- termasuk sektor timur yang dianeksasi setelah perang Timur Tengah 1967 - sebagai ibu kotanya. Sementara para pemimpin Palestina, dengan dukungan internasional yang luas, ingin Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan  mereka bersama dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Morrison diperkirakan akan meneruskan rencananya untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem, meskipun memperoleh peringatan dari stafnya tentang biaya dan implikasi keamanan.

Dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel maka akan membantu Morrison memperoleh dukungan dari pemilih Kristen Yahudi dan konservatif. Ia juga akan memenangkan dukungan dari Gedung Putih.

"Pemerintah Palestina akan mendesak negara-negara Arab dan Muslim untuk menarik duta besar mereka dan mengambil beberapa langkah-langkah boikot ekonomi jika langkah itu dilakukan," ujar duta besar Palestina untuk Australia Izzat Abdulhadi,  kepada AFP.

Pemerintah Indonesia, telah bereaksi saat Morrison melontarkan gagasan untuk mengakui Yerusalem dan memindahkan kedutaan Australia di sana. Masalah ini telah mengakhiri perjanjian perdagangan bilateral.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2PFg601
December 14, 2018 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PFg601
via IFTTT
Share:

Friday, December 7, 2018

Mencicipi Sensasi Pizza Dua Lapis

Pizza dua lapis (ilustrasi)

Foto: Republika TV/Wahyu Suryana
EMBED
Purple Pizza, menjadi promo andalan yang dihadirkan Grand Mercure Yogyakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Tim Kitchen Grand Mercure Hotel Yogyakarta memang rutin menghadirkan menu-menu kreatif. Jelang akhir tahun, giliran makanan berciri khas Italia, pizza, disajikan berbeda oleh tangan-tangan handal dari dapur mereka.

Purple Pizza, menjadi promo andalan yang dihadirkan Grand Mercure Yogyakarta Desember 2018. Sesuai namanya, pizza disajikan sangat unik karena menggunakan adonan roti berwarna ungu dengan aneka isian yang kaya cita rasa.

Sang kreator, Chef Arma Samariyanto mengaku sejak diluncurkan pada 1 Desember 2018, antusias peminat Purple Pizza cukup bagus. Ia mengaku bersyukur, kreasi pizza yang mereka sajikan disambut cukup antusias masyarakat.

Ada tiga varian isian yang berbeda dari Purple Pizza. Purple Meet Lovers Pizza, Purple Crazy Fries Pizza dan tentu Purple Pizza Doppio. Purple Pizza pun hadir dengan harga Rp 60.000 per loyang. Sajian itu terbilang cukup terjangkau karena dapat dinikmati 3-4 orang.

Berikut video lengkapnya.

  • Videografer:
  • Wahyu Suryana
  • Video Editor:
  • Wisnu Aji Prasetiyo

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2rqUg6E
December 07, 2018 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2rqUg6E
via IFTTT
Share:

Thursday, December 6, 2018

X-Men dan Deadpool akan Masuk Marvel Universe

Belum diketahui kapan waktu pastinya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sutradara Avengers 4, Joe Russo dan Anthony Russo telah mengonfirmasi X-Men dan Deadpool akan masuk dalam Marvel Cinematic Universe setelah terjadi kesepakatan antara Disney dan Fox. "Saya yakin itu. Akuisisi Fox menunjukkan kepada kita di mana masa depan bisnis ini akan pergi," ujar Joe dilansir Deadline, Kamis (6/12).

Joe mengatakan CEO Disney, Bob Iger telah melakukan hal yang bersejarah untuk kemajuan bisnis Marvel Cinematic Universe. "Tapi kami belum membicarakan kapan akan memulainya," ujar Joe.

Pada September lalu, Iger sempat membahas apakah Marvel juga akan mengambil X-Men, itu juga jika Kevin Feige mau mengawasi semuanya. "Saya pikir itu masuk akal. Saya hanya ingin berhati-hati di sini karena apa yang sudah dikomunikasikan dengan orang-orang Fox. Tapi saya rasa mereka tahu. Akan masuk akal bagi Marvel untuk ada satu pintu yang mengawasi. Jadi seharusnya tidak ada dua Marvel," kata Iger.

Iger juga belum bisa memastikan apakah Deadpool suatu hari nanti akan menjadi bagian dari Avenger. "Kevin punya banyak ide. Saya tidak memberikan saran itu. Tapi siapa yang tahu?" kata Iger.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2G3j3Ia
December 06, 2018 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2G3j3Ia
via IFTTT
Share:

LPEI Fasilitasi KBRI Bawa Jurnalis Afsel ke Indonesia

Program yang diinisiasi Eximbank ini bertujuan memberi manfaat antarlembaga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedutaan Besar RI (KBRI) di Pretoria, Afrika Selatan (Afsel), melakukan kegiatan bertema Economic Editorial Trip dalam rangka memperingati 25 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Afsel. Kegiatan tersebut secara khusus mendatangkan jurnalis media cetak dan elektronik dari Afsel untuk melihat secara langsung kesiapan kerja sama ekonomi antara kedua negara.

Jurnalis yang hadir berasal dari South African Broadcasting Corporation, Diplomatic Informa, Pretoria News, Western Cape Town, dan Citypress atau News 24. Dari kunjungan ini, diharapkan para jurnalis dapat memberitakan dan menyampaikan informasi yang utuh tentang kesiapan kerja sama, sehingga volume perdagangan, investasi dan pariwisata antar kedua negara dapat ditingkatkan.

 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank dan Kementerian Luar Negeri dalam kesempatan kali ini menjadi tuan rumah dalam kegiatan Indonesia Exchange Program yang difasilitasi oleh LPEI guna meningkatkan penetrasi ekspor Indonesia ke pasar prospektif.

"Kami menyambut baik kunjungan KBRI Afrika Selatan bersama dengan wartawan yang hadir. Kami berharap, kunjungan ini nantinya dapat semakin mempererat kerja sama kedua negara untuk komoditas yang lebih beragam lagi," ujar Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly di kantor pusat LPEI dalam siaran pers, Kamis (6/12).

Sinthya mengatakan, Indonesia Exchange Program merupakan salah satu bentuk program kerja sama yang diinisiasi oleh Indonesia Eximbank dengan tujuan untuk memberi manfaat antarlembaga maupun negara, melalui pertukaran data, informasi maupun sharing knowledge melalui program capacity building

Dalam kunjungan itu, LPEI juga memfasilitasi pertemuan para jurnalis Afsel dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pariwisata, serta perwakilan BUMN, yaitu PT Wijaya Karya. Selain kementerian, hadir pula Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kementerian Keuangan seperti PT SMI, PT SMF, dan PT PII. 

Semua pihak yang hadir, kata Sinthya, masing-masing mengenalkan tugas pokok instansi, perkembangan ekonomi, serta pencapaian-pencapaian yang selama ini telah diraih. Materi yang dibahas, antara lain Hubungan Kerja Sama serta Transaksi Potensial dalam Perdagangan dan Investasi yang Berkelanjutan antara Indonesia dan Afrika, serta National Interest Account, Kerja Sama dan Diplomasi Indonesia dengan Afrika, Perkembangan dan Strategi Ekonomi, Hasil Pengukuran Dampak Ekonomi, Dukungan untuk LPEI, dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur.

Sebelumnya, LPEI memberikan pembiayaan ekspor pesawat yang dilakukan PT Dirgantara Indonesia ke Senegal dan pembangunan proyek 3.950 unit apartemen di Aljazair yang sedang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2rkGYsg
December 06, 2018 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2rkGYsg
via IFTTT
Share:

Wednesday, December 5, 2018

Angkutan Barang Kembali Dibatasi di Libur Natal Tahun Baru

Pembatasan angkutan barang akan berlaku mulai 21 Desember 2018.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menetapkan pembatasan angkutan barang di empat ruas jalan tol dan tiga jalan nasional selama Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan pembatasan angkutan tersebut akan masuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan  Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019.

Dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Perhubungan tersebut dibahas pembatasan operasional ini diatur untuk mobil barang dengan ketentuan jumlah berat yang diizinkan (JBI) lebih dari 14 ribu kilogram, mobil barang sumbu tiga atau lebih dan mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandeng serta mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian, tambang, dan bahan bangunan.  Budi menuturkan guna memperlancar pergerakan kendaraan maka pembatasan operasional mobil barang pada masa Natal mulai berlaku pada 21-22 Desember dan 25 Desember.

Sedangkan untuk periode Tahun Baru dimulai pada 28-29 Desember 2018 dan 1 Januari 2019.

"Pada 21 Desember berlaku mulai pukul 00.00 WIB sampai 22 Desember pukul 24.00 WIB dan berlaku di dua ruas pada jalan tol Jakarta-Merak, jalan tol Prof Soedyatmo, jalan tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR), jalan tol Bawen-Salatiga, jalan nasional Medan-Brastagi Tanah Karo, jalan nasional Tegal-Purwokerto, dan jalan nasional Mojokerto-Caruban," ujarnya di Jakarta, Rabu (5/12).

Kebijakan pengaturan lalu lintas dan pengaturan operasional kendaraan angkutan barang ini diberlakukan untuk menjaga ketersedian barang dan kelancaran pasokan barang konsumsi dan barang ekspor serta melihat data hasil evaluasi tahun lalu. Dari hasil evaluasi, cenderung tidak ada peningkatan jumlah pergerakan pada tanggal tertentu maka pada tanggal 23, 24, 26, 27, 30, dan 31 Desember tidak di berlakukan pembatasan angkutan barang pada periode Natal dan Tahun Baru ini.

Tak hanya itu, kata dia, pada 21-22 Desember berlaku satu arah pada jalan tol Jakarta-Cikampek, arah ke Cikampek; jalan tol Cikampek-Padalarang-Cileunyi, arah ke Cileunyi; jalan nasional Pandaan-Malang, arah ke Malang; jalan nasional Probolinggo-Lumajang, arah ke Lumajang; dan jalan nasional Gilimanuk-Denpasar, arah ke Denpasar. Selain itu pembatasan operasional pada 25 Desember 2018 berlaku mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, arah ke Jakarta.

Untuk pembatasan operasional angkutan barang pada tanggal 28 Desember 2018 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 pada pukul 24.00 WIB berlaku pada ruas dua arah meliputi jalan tol Jakarta-Merak; jalan tol Prof. Soedyatmo; jalan tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR); jalan tol Bawen-Salatiga; jalan nasional Medan-Brastagi Tanah Karo; jalan nasional Tegal-Purwokerto; dan jalan nasional Mojokerto-Caruban.

Sementara pada ruas satu arah meliputi, jalan tol Jakarta-Cikampek, arah ke Cikampek; jalan tol Cikampek-Padalarang-Cileunyi, arah ke Cileunyi; jalan nasional Pandaan-Malang, arah ke Malang; jalan nasional Probolinggo-Lumajang, arah ke Lumajang; dan jalan nasional Gilimanuk-Denpasar, arah Denpasar.

"Untuk pembatasan operasional angkutan barang juga berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada ruas jalan tol Jakarta-Cikampek, arah Jakarta dan jalan nasional Denpasar-Gilimanuk, arah ke Gilimanuk," kata Dirjen Budi.

Pembatasan kendaraan angkutan barang ini tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut bahan bakar minyak dan gas, barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor, ternak, pupuk, antaran pos dan uang, serta bahan makanan pokok.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2PhGAEw
December 05, 2018 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PhGAEw
via IFTTT
Share:

Tuesday, December 4, 2018

Aboebakar: Pembantaian di Papua Aksi Teroris

Densus 88 diminta ikut turun tangan atasi kelompok bersenjata Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsyi menyoroti kasus pembunuhan 31 pekerja PT Isataka Karya oleh sparatis Papua. 

Aboebakar menilai pembunuhan pekerja yang tengah membangun Jembatan Habema-Mugi, Kabupaten Nduga, Papua sudah termasuk tindakan terorisme karena sudah menebar teror dengan membunuh puluhan pekerja.

"Ini adalah tindakan keji dan biadap, kita mengutuknya," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Selasa (4/12).

Menurut Anggota Komisi III DPR RI ini, aparat keamanan harus punya atensi yang tinggi terhadap persoalan ini. Ia meminta segera Densus 88 dikirim untuk menyelesaikan teror tersebut. Hukum harus ditegakkan, pelaku teror harus diburu dan diadili sesuai dengan prosedur yang ada.

Lebih jauh, pria yang akrab disapa Habib ini mendesak aparat harus mampu menjaga stabilitas keamanan, jangan sampai pelaku teror dibiarkan tanpa penegakan hukum. "Saya rasa ini harus menjadi atensi khusus Ka Densus dan BNPT," tegasnya. 

Baca juga, Polisi: 31 Pekerja Diduga Dibunuh KKB di Papua.

Sebelumnya, sebanyak 31 karyawan PT. Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua dikabarkan meninggal dunia. Para korban diduga ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Mereka menyerang para pekerja di barak yang terletak di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Sabtu (1/12). Dalam penyerangan itu, menewaskan 24 pekerja.

Selanjutnya, KKB dikabarkan mengejar delapan korban yang bersembunyi di rumah salah satu anggota DPRD pada Ahad (2/12). Dalam kejadian ini, tujuh korban dilaporkan tewas ditembak, sedangkan satu korban lainnya berhasil menyelamatkan diri.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2QgGQco
December 04, 2018 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QgGQco
via IFTTT
Share:

Police examines 15 witnesses in Habib Bahar case

Several parties file police report against Habib Bahar over alleged hate speech.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Police has examined 15 witnesses related to case involving Habib Bahar on alleged hate speech and insult to President Joko Widodo (Jokowi). There were 11 people and four expert witnesses in the examination.

“We have questioned criminal expert, forensic laboratory expert, hate speech and language expert,” said National Police spokesman Syahar Diantono on Monday.

According to Syahar, National Police has seized eight evidences related to the case. Based on those evidences, police concluded the viral video of Habib Bahar's lecture originated from an event dated January 8, 2017 at Ba’alawi Builiding in Palembang, South Sumatra.

National Police Criminal Investigation Unit (Bareskrim) has summoned Habib Bahar to be examined on Monday (Dec 3). However, he failed to meet the summon scheduled.

In one of his lectures back in 2017, Habib Bahar allegedly spreaded hate speech against Jokowi. He said Jokowi as a traitor of the country and the people as the president did not respond to the ulemas request to meet during 411 rally on November 4, 2016.

The 411 rally was known as the Second Action to Defend Islam to call for the prosecution of then-Jakarta governor Basuki Tjahaja Purnama or Ahok for blasphemy. Jokowi left the Palace and continued his agenda to review airport train railways project.

“If you meet Jokowi, you can open his pants, maybe he has menstruation because he seems like a sissy,” Habib Bahar said.

As a respond of his lecture, Habib Bahar was reported to National Police by Jokowi Mania Secretary General. In addition, the report also came from Cyber Indonesia Muannas Aladid to Jakarta Police.

“This is not a good criticism or lecture, if he wants to protest, please but don’t harass like that. It’s inappropriate for a person who called as habib or ulema,” said Muannas.

Habib Bahar allegedly violated Article 28 paragraph (2) and Article 45 A paragraph 2 Law No. 11/2008 as amended by Law No.19/2018 on  Information and Electronic Transactions (ITE). In addition, he also allegedly violated Article 4 letter b number 2 and Article 16 Law No. 40/2008 on Elimination of Racial and Ethnic Discrimination and Article 207 Criminal Code (KUHP) with criminal penalties of more than five years in prison.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Rv4hLm
December 04, 2018 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Rv4hLm
via IFTTT
Share:

Thursday, November 29, 2018

Kelompok Parlemen Inggris Tetapkan Definisi Islamofobia

Pemerintah Inggris mengakui dampak negatif islamofobia pada masyarakat Muslim.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Satu kelompok parlemen mengenai warga Muslim Inggris telah mengeluarkan laporan yang menjabarkan definisi sslamofobia. Definisi tersebut telah disahkan oleh anggota parlemen, pegiat masyarakat dan organisasi antarkepercayaan.

Laporan tersebut yang disusun bersama oleh anggota Parlemen Dominis Grieve, Anna Soubry dan West Streeting dan disiarkan pada Selasa dalam acara di parlemen. Laporan itu mengatakan islamofobia berasal dari rasialisme dan adalah satu jenis rasialisme yang membidik pernyataan mengenai Islam.

Kelompok tersebut meluncurkan satu proyek pada April untuk menetapkan islamofobia dengan cara yang bisa diterima baik oleh semua masyarakat Muslim Inggris serta cara yang bisa berlaku pada seluruh lapisan pemerintah, masyarakat dan organisasi sektor swasta. Selama kegiatan pengumpulan data, anggotanya mengumpulkan keterangan dari banyak peristiwa Islamofobia yang dihadapi umat Muslim.

Peristiwa itu meliputi petasan yang dilemparkan ke kotak surat satu keluarga sehingga mereka dipaksa pindah, pelecehan lisan terhadap Muslimah muda karena mereka memakain hijab dan seorang Muslim yang diludahi dan dilempari telur. Laporan tersebut menyoroti tak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensahkan definisi mengenai islamofobia meskipun pemerintah mengakui dampak negatifnya pada masyarakat Muslim Inggris.

Dalam artikel terpisah yang ditulis di Independent, Soubry mengatakan islamofobia adalah satu bentuk rasialisme seperti antisemitisme dan sudah waktunya itu mempunyai definisinya sendiri. Laporan itu juga memberi analisis mendalam mengenai betapa orang Muslim yang tinggal di Inggris dengan kuat mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Inggris, memperlihatkan kesetiaan pada Inggris dan percaya Islam dan cara hidupnya cocok dengan cara hidup dan nilai-nilai Inggris.

Kelompok Parlemen Semua Pihak mengenai Muslim Inggris didirikan pada 2017 dan dipimpin bersama oleh Soubry dan Streeting. Selama beberapa tahun belakangan, telah ada peningkatan tajam dalam kejahatan kebencian anti-Islam di Inggris. Pada tahun 2017 tercatat sejumlah serangan islamofobia. Tell Mama, satu kelompok pemantau banyak-kepercayaan, mencatat lebih dari 1.200 laporan mengenai peristiwa islamofobia, naik 26 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Q4Ludl
November 29, 2018 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Q4Ludl
via IFTTT
Share:

Pemprov Jabar Bangun Akses Ciwidey-Cikadu Cianjur

Jalan baru bisa melancarkan distribusi hasil pertanian maupun peternakan.

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang membangun akses baru di kawasan Ciwidey-Cikadu Cianjur menuju ruas utama jalur Pangandaran-Pelabuhanratu. Menurut Sekda Jabar Iwa Karniwa, jalur baru ini mencapai 120 kilometer.

Perbaikan, dilakukan dengan memantapkan kondisi jalan lewat teknis hotmix dan beton dan diupayakan tuntas akhir 2019. "Ini proyek yang direncanakan sejak 2013-2014 dan dikerjakan bertahap sampai saat ini," ujar Iwa kepada wartawan, Kamis (29/11).

Menurut Iwa, jalan tersebut harus dibangun karena masyarakat di wilayah tersebut tak memiliki akses jalan. "Kasihan nelayan dan petani di sana kalau mau ke Cianjur atau ke Kabupaten Bandung bisa 8 jam," katanya.

Saat ini, kata dia, warga di wilayah Cikadu sudah ada yang mulai memanfaatkan kehadiran akses tersebut."Alhamdulillah dulu waktu tempuh harus 8 jam akhirnya pada 2019 nanti kita bisa ke Cikadu dalam waktu 2,5 jam melalui Soreang," katanya.

Jalan tersebut, kata dia, dibangun untuk menembus isolasi Jabar Selatan juga untuk melancarkan distribusi hasil pertanian maupun peternakan. Serta, hasil laut dari Jabar Selatan yang selama ini terhambat dengan akses dan lamanya perjalana.

"Dengan adanya jalan tersebut, para petani, peternak maupun nelayan bisa langsung menjualnya langsung ke konsumen dengan harga yang lebih mahal," katanya.

Dengan akses baru ini masyarakat bisa langsung menuju ke Pantai Cidaun. Kalau motong jalan, tidak lewat Naringgul.

"Karena Naringgul tidak bisa memuat mobil besar, terlebih jika masih menggunakan Naringgul cost-nya cukup besar karena di sana sering longsor," katanya.

Sebelumnya, Pemprov Jabar menyambut baik rencana pemerintah pusat. Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, pemerintah pusat memiliki rencana untuk melakukan percepatan pembangunan Jabar selatan.

"Jadi Jabar selatan dapat perhatian khusus sesuai dengan yang kita kampanyekan dulu. Jadi ada tim khusus dibentuk pemerintah pusat dari lintas kementrian untuk segera memperbaiki jangka pendek kebutuhan dasar infrastruktur," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan, Selasa (27/11).

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2RhyFIV
November 29, 2018 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2RhyFIV
via IFTTT
Share:

Wednesday, November 28, 2018

Ketua TKN Dorong Generasi Muda Manfaatkan Kemajuan Teknologi

Erick mendoring generasi muda memanfaatkan teknologi menjadi lapangan kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Kampanye (TKN) Erick Thohir mendorong generasi muda untuk bekerja di setiap lapangan pekerjaan yang ada. Ia juga mendorong kalangan muda untuk mengembangkan potensinya dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

"Semua bidang pekerjaan, asal halal, sudah pasti bagus. Termasuk profesi tukang ojek. Apalagi bisa bermanfaat bagi orang sekitarnya yang akhirnya berujung pada pembangunan ekonomi Indonesia. Setiap pekerjaan bisa menjadi pahlawan bagi orang banyak," jelas Erick, dikutip dari siaran resmi yang diterima Republika.co.id, Rabu (28/11).

Apalagi, kata Erick, era digital dan kemajuan teknologi sekarang ini dapat membantu dan dimanfaatkan sebagai bidang pekerjaan yang baru. Karena itu, ia menolak jika ada stigma sebuah pekerjaan dianggap rendahan, padahal profesi tersebut memberikan manfaat bagi orang lain.

"Oleh sebab itu, saya mengajak generasi muda dan kalangan milenial untuk berkiprah di bidang pekerjaan halal apapun. Terlebih tantangan yang akan dihadapi dalam revolusi industri 4,0 butuh kualitas manusia Indonesia yang hebat, inovatif, kreatif, dan tahan banting," katanya.

Lebih lanjut, Erick juga menyampaikan pemerintah akan mempersiapkan banyak hal untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Selain pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan akan terus dikembangkan agar bisa menjawab tantangan dan persaingan di era globalisasi ini.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2r7WpEb
November 28, 2018 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2r7WpEb
via IFTTT
Share:

Friday, November 23, 2018

Lion Air Buka Peluang Pencarian Ulang Korban JT 610

Tim DVI Polri hari ini mengakhiri proses identifikasi jenazah korban Lion Air JT 610.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maskapai penerbangan Lion Air berencana menemui Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) untuk meminta pencarian ulang 64 korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 yang belum ditemukan. Pada hari ini, Tim DVI telah mengakhiri identifikasi jenazah korban yang berhasil ditemukan.

"Kami akan koordinasi dengan Basarnas terkait dengan kemungkinan diadakannya pencarian karena ada indikasi-indikasi untuk pencarian ulang. Kami akan rapat siang ini untuk pelaksanaannya," ujar Direktur Operasional Grup Lion Air, Daniel Putut Kuncoro di Rumah Sakit Polri Raden Said Sukanto Jakarta, Jumat (23/11).

Proses identifikasi oleh Tim Disaster Victim Investigation (DVI) sudah resmi ditutup mulai Jumat, dengan hasil 125 dari total 189 penumpang pesawat nahas tersebut berhasil teridentifikasi. Atas kemungkinan pencarian ulang, Daniel berjanji Lion Air akan mengusahakan seluruh korban teridentifikasi.

"Perasaan kami sama dengan keluarga korban. Karena itu akan kami usahakan yang terbaik," tutur dia.

Di lokasi yang sama, Karopenmas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan membantu segala upaya yang dilakukan terkait penanganan korban Lion Air JT-610. Yaitu, RS Polri akan tetap menerima dan mengidentifikasi bila ada bagian tubuh yang kembali ditemukan di kemudian hari.

"Kami tetap menerima body part yang mungkin diketemukan kemudian hari, akan kita publikasi juga ke rekan-rekan," ujar Dedi.

Diketahui, pesawat Lion Air JT 610 tipe Boeing 737 Max 8 bernomor registrasi PK-LQP jatuh di perairan Tanjung Pakis, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada 29 Oktober setelah dilaporkan hilang kontak. Pesawat yang terbang dari Bandara Soekarno-Hatta (Banten) menuju Bandara Depati Amir Pangkalpinang (Bangka Belitung) itu sedianya mendarat di Pangkalpinang pukul 07:20 WIB. Pesawat yang diketahui baru beroperasi pada 15 Agustus 2018 itu, membawa 189 orang, yang terdiri atas 181 penumpang serta satu pilot dan tujuh awak pesawat.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2DI34w2
November 23, 2018 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DI34w2
via IFTTT
Share:

Wednesday, November 21, 2018

Pengamat: Politik Olok-Olok Mencuat Selama Kampanye

Gejalan politik olok-olok mengindikasikan tumpulnya politisi dalam mencari gagasan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Exposit Strategic Arif Susanto menganggap mencuatnya gejala politik olok-olok sepanjang masa kampanye Pemilu 2019. Menurutnya, gejala politik semacam ini mesti dihilangkan karena tak mengedukasi masyarakat soal visi misi peserta Pemilu.

Arif menyebut gejala politik olok-olok terpantau dari politisi yang memilih perang kata menyasar sisi emosional. Gejala ini, kata dia mengindikasikan tumpulnya politisi dalam mencari gagasan.

"Kita mendapati suatu gejala politik olok-olok yaitu ketika elit politik lebih sering mengeksploitasi emosi massa lewat pernyataan menohok ketimbang mengeksplorasi keunggulan lewat tawaran program kerja yang jelas," katanya dalam diskusi di Jakarta Pusat, Rabu (21/11).

Ia menjelaskan ada beberapa gejala politik olok-olok seperti politisi menyampaikan pesan dangkal dan tidak mengenai pokok masalah. Misalnya, pernyataan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga tentang tempe setipis ATM.

Kemudian, politisi memberikan kritik tanpa didasari fakta akurat. Misalnya, ia menyebutkan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ada 100 juta orang miskin di Indonesia. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan di bawah 10 persen.

Ketiga, ia menyebutkan, penyampaian pesan emosional mengarah pada kegeraman dan cenderung mengarah agitasi. Contoh gejala ketiga, yaitu pernyataan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin yang menyebut pihak yang masih mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo termasuk buta dan budek.

Arif memandang meluasnya gaya politik olok-olok disebabkan sejumlah faktor. Pertama, pasangan calon malah reaksioner dan kurang antisipatif terhadap masalah. 

Kedua, tim kampanye sulit menerjemahkan visi misi menjadi program kerja konkret. Ketiga, belum ada terobosan kampanye cerdas dan inovatif.

"Keempat, politisasi SARA terus menjebak politik nasional dalam kubangan kebencian yang mana ini sudah terjadi sejak dulu," jelasnya.

Di sisi lain, Arif merasa gaya politik olok-olok sulit menuai hasil positif karena masyarakat makin rasional. Buktinya, isu SARA pada Pilkada tak berdampak signifikan walau masih ada.

"Mau menggunakan politik olok-olok untuk pemilih rasional sulit. Begitu pun untuk pemilih emosional yang sudah loyal dengan pilihannya. Saya kira politik olok-olok ini untuk memenuhi hasrat elit politik yang sedang berkompetisi," ungkapnya. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Bpm5lx
November 21, 2018 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Bpm5lx
via IFTTT
Share: