Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Pantai Sukabumi Turun

Banyak wisatawan yang membatalkan pemesanan penginapan

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Pantai Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi menurun. Padahal biasanya wisatawan pada momen pergantian tahun membanjiri kawasan pantai.

"Dari pantauan di lapangan jumlah wisatawan minim," ujar Kepala Divisi Operasional, SDM, dan Diklat, Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Asep Edom Saepuloh kepada wartawan Senin (31/12). Hal ini dikarenakan wisatawan yang banyak membatalkan pemesanan penginapan.

Kondisi ini kata Asep, disebabkan keadaan alam seperti sekarang ini yakni cuaca buruk, angin dan ombak besar. Terlebih adanya pemberitaan bencana dimana-mana seperti tsunami di Banten.

Namun ungkap Asep, wisatawan diperkirakan berdatangan pada Senin sore hingga malam hari. Sehingga petugas akan tetap siaga memantau obyek wisata pantai.

Asep menuturkan, Balawista sudah menyiapkan anggota sebanyak 104 orang di 18 pos penjagaan. Belasan pos ini berada di Pos Cibangban, Nambo Cisolok, Karanghawu, Kebon Kelapa, Karanghawu Koramil, Sanset Ina Samudra, Katapang Condong, Istiqomah, Kebon Kelapa Citepus, Muara Citepus, NR depan Bale Desa Citepus, Karangsari Palabuhanratu.

Selain itu Palampang Cileutuh, Pangumbahan, Cibuaya, Ujunggenteng dan Minajaya Surade. Dari 18 pos itu baru tujuh pos yang sudah ada tempat khusus pantaunnya. Sementara 11 pos lainnya anggota penjaga pantai berteduh di warung-warung.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AhOtFl
December 31, 2018 at 05:16PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AhOtFl
via IFTTT

Read More

Menteri Susi Minta Kuota Impor Garam Dikurangi

Susi ingin KKP kembali mengatur jumlah impor garam yang saat ini dilakukan Kemenperin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti akan meminta pengurangan kuota impor garam yang masuk ke Indonesia. Susi melakukan hal tersebut untuk kemakmuran petani garam.

"Makanya saya akan minta ke Menteri Perdagangan mengurangi kuota impornya, saya akan minta secara surat," kata Susi di Gedung KKP, Senin (17/12).

Susi menilai, dengan jumlah produksi garam yang naik maka seharusnya kuota impor juga dharusditurunkan. Dia menegaskan, impor garam tidak boleh membanjiri pasar untuk menurunkan harga garam dari para petani.

Untuk itu, Susi sangat menginginkan jika KKP kembali mengatur jumlah impor garam yang saat ini sudah dilakukan Kementerian Perindustrian. Seperti saat 2016, kata Susi, saat itu KKP masih mengatur impor garam dan memberikan bantuan biomembran dan berdampak positif pada harga garam.

"Harga garam akan bagus untuk petani bisa mencapai Rp 2.000 dan industri garamnya akan terus naik karena mereka senang untuk mengundang pelaku lain menjadi petani garam," jelas Susi.

Hanya saja, saat ini persoalannya, tata niaga impor garam sudah tidak diatur di KKP. Susi mengharapkan dika diperbolehkan aturan impir garam dikembalikan ke KKP seperti pada 2016.

Susi menilai, kala itu petani garam makmur dan produksinya terus meningkat namun berbeda dengan saat ini. "Sekarang produksinya naik tapi harga kadang-kadang turun karena pelaku impor pas panen," tutur Susi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QUD33X
December 17, 2018 at 05:16PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QUD33X
via IFTTT

Read More

PLN Sumbar Jaring 142 Pelanggan Premium

Pelanggan premium mendapat jaminan tak adanya pemadaman listrik.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) menjaring 142 pelanggan besar yang ada di daerah tersebut untuk dijadikan pelanggan premium. Dengan 'naik kelas' sebagai pelanggan premium, pelanggan bisa mendapat berbagai kemudahan terutama jaminan tidak adanya pemadaman listrik.

Hingga November 2018 ini sudah ada 123 konsumen loyal PLN yang menyandang titel 'pelanggan premium'. "Kami sudah probing dekati nyaris 150 pelanggan. Dan kami pastikan akan bisa masuk di awal 2019. Target kami di 2019, sebanyak dua kali lipat 2018 ini," kata GM PLN Sumbar Susiana Mutia, Rabu (5/12).

Mutia menyebutkan, optimismenya soal jaminan ketersediaan pasokan listrik bukan tanpa alasan. PLN mencatat bahwa Sumbar memiliki cadangan nyaris 90 mega Volt Ampere (mVA) di tahun 2018, ditambah 80 mVA di tahun 2019 dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Solok Selatan.

"Kami juga sudah siapkan jaringan 150 kv dan gardu induk. Dari sisi suplai sudah sangat cukup. Maka kami undang investor untuk tidak khawatir menjalankan investasinya di Sumbar," kata Susi.

Susi menyebutkan, segmentasi pasar yang dilakukan PLN bertujuan untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan-pelanggan besar. Sejumlah kemudahan yang bisa didapat antara lain harga yang lebih kompetitif, akses komunikasi yang eksklusif, hingga bebas biaya perawatan generator.

"Harga kompetitif, terendah Rp 150 per kwh bedanya. Kami sangat siap, dan kami sampaikan ke stakeholder bahwa PLN sudah ada kerjasama perizinan. Kalau izin sudah keluar, maka kami paralel lakukan koordinasi dengan investor," kata Susi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PiWYo9
December 05, 2018 at 05:16PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PiWYo9
via IFTTT

Read More

Kiat Agar BUMDes Sukses, Jokowi: Copy Saja

Dana desa yang dikelola BUMDes dapat menurunkan kemiskinan sebanyak 1,82 juta jiwa

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan desa-desa di Indonesia yang telah memiliki BUMdes untuk mencontoh kiat sukses beberapa desa. Sejumlah desa sudah terlebih dahulu berhasil mengoptimalkan pemanfaatan dana desa.

Jokowi dalam sambutannya di acara "Evaluasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan sosialisasi prioritas penggunaan dana desa 2019" di Palembang Sport Convention Center, Ahad (25/11), mengatakan, mencontoh bukan sesuatu yang salah asalkan secara karakteristik dan tujuan yang ingin dicapai juga memiliki kesamaan di antara dua desa.

"Silakan copy saja, kenapa capek-capek. Misal mau jadikan desa agrowisata maka contoh desa yang sudah berhasil, begitu pula jika mau melakukan inovasi misalnya belanja online," kata dia.

Oleh karena itu, Presiden mengharapkan para perangkat desa di Sumatera Selatan dapat terpacu untuk meraih kesuksesan seperti beberapa desa di Jawa dan Bali dalam menjalankan BUMDes. "Ada desa di Gunung Kidul, BUMDes bisa mendapatkan keuntungan Rp 3 miliar setahun. Nah bagaimana di Sumatera Selatan, mulai lah dipikirkan itu untuk bisa sukses juga," kata Presiden.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang juga hadir dalam kesempatan itu, mengatakan terdapat dua desa yang saat ini bisa dijadikan contoh karena sukses dalam mengelola BUMDes.

Desa di Kabupaten Badung, Bali yang awalnya penduduknya sangat miskin  karena hanya mengelola budidaya rumput laut yang lokasinya berada di bawah tebing.

Kemudian, aliran dana desa digunakan untuk memotong tebing sehingga akses jalan menjadi lancar. Lalu puncaknya, lokasi budidaya rumput laut yang melintasi tebing itu dijadikan lokasi wisata.

"Dalam satu tahun ada satu juta turis yang datang. BUMDes bisa meraup omset Rp 34 miliar dengan keuntungan bersih Rp 14 miliar, dan sekaligus memiliki lembagq simpan pinjam dengan aset Rp 127 milar," kata dia.

Lain pula kisah Desa Gronggong di Jawa Tengah. Desa ini yang penduduknya sangat miskin karena hanya diwarisi pemandian kuno zaman Belanda. Desa ini berinovasi dengan BUMDes-nya dengan mengubah kolam-kolam tua menjadi lebih menarik, dengan ditambahkan batu-batu alam, ikan, dan sarana untuk menyelam.

Pada 2015, BUMDes berhasil meraup omset Rp 6,3 miliar dengan keuntungan bersih Rp 3 miliar. Saat ini BUMDes juga berinovasi membangun sarana homestay bernilai Rp 12 miliar. "Setiap rumah kini diwajibkan menguliahkan seorang anak dengan dan kelola BUMDes," kata dia.

Dampaknya sudah sangat terasa. Menurut data Kementerian Desa PTT diketahui, dana desa dapat menurunkan kemiskinan sebanyak 1,82 juta jiwa. Untuk pertama kalinya persentase kemiskinan Indonesia menembus singlenya digit 9,82 persen. Penurunan kemiskinan di desa ini bisa lebih tinggi dua kali lipat dari kota yakni sebanyak 1,2 juta.

Dalam empat tahun terakhir juga terjadi peningkatan pendapatan per kapita dari Rp 572 ribu per orang per bulan pada 2014 menjadi Rp 802 ribu per orang per bulan pada 2018. Menurutnya hal ini berkat kucuran dana desa sebesar Rp187 triliun dalam empat tahun.

Oleh karena itu, awalnya dana desa hanya dialokasikan Rp 20,67 triliun akan ditingkatkan pada 2019 menjadi Rp 70 triliun. Selain itu pemerintah juga akan mulai mengalokasi dana kelurahan pada 2019 senilai Rp 3 triliun untuk membantu infrastruktur kelurahan-kelurahan yang masih tertinggal.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Rc8YK1
November 25, 2018 at 05:16PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Rc8YK1
via IFTTT

Read More

Bekasi Waspadai Ibu Hamil Terjangkit HIV/AIDS

Selain berbahaya pada ibu juga rentan tertular pada janin yang tengah dikandung.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Risiko ibu hamil terjangkit virus HIV-AIDS mulai diwaspadai. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyatakan, ibu hamil merupakan kategori populasi umum yang harus dilindungi dari sebaran virus tersebut.

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Priatna Gamal mengatakan, pemeriksaan ibu hamil terkait pengecekan virus HIV-AIDS dilakukan di 19 puskesmas Kabupaten Bekasi. Skema pemeriksaan dengan cara anjuran kepada mereka yang tengah memeriksakan kandungan. “Sampai saat ini belum ada keharusan, kita anjurkan saja. Tapi jelas ini jadi konsen kita untuk mewaspadai sebaran virus,” kata Gamal kepada Republika.co.id, Sabtu (24/11).

Ia menjelaskan, landasan Dinkes menyoroti para ibu hamil lantaran pada tahun-tahun sebelumnya ditemukan ibu hamil yang positif HIV-AIDS. Hal itu, kata dia, selain berbahaya pada ibu juga rentan tertular pada janin yang tengah dikandung.

Proses pengobatan ibu hamil sementara ini melalui pemberian obat Antiretrovital (ARV) yang diberikan secara gratis dari Puskesmas maupun RSUD Kabupaten Bekasi. ARV, kata dia, berguna untuk menjaga sistem daya tahan tubuh agar tetap bertahan dan meminimalisir penularan kepada calon bayi.

“Dikatakan sembuh tidak mungkin karena sampai sekarang belum ada obatnya. Paling tidak daya tahan terjaga. Makanya yang positif kita dorong agar tidak putus obat sampai waktu yang tidak ditentukan,” katanya.

Menurut Gamal, jumlah ibu hamil yang terjangkit virus HIV-AIDS belum signifikan. Ia menjelaskan, tahun lalu di Kabupaten Bekasi ada satu ibu hamil yang dinyatakan positif. Mengetahui hal tersebut, ibu hamil tersebut langsung dirujuk ke RSUD untuk langsung diberikan perawatan.

Adapun nasib bayi telah dilahirkan, belum dapat dipastikan tertular atau tidak. Sebab, pemeriksaan bisa dilakukan setelah bayi berumur minimal 17 bulan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bekasi, Irfan Maulana menambahkan, dari beberapa kasus yang ditemui sebelumnya, beberapa ibu hamil yang terjangkit HIV-AIDS tertular dari suami. Irfan mengatakan, kasus-kasus semacam itu, lanjut dia, diketahui dari fasilitas pemeriksaan yang selama ini diberikan kepada warga. “Ibaratnya, mungkin dilihat dari permukaan (ibu hamil) yang terjangkit sedikit. Tapi, bisa jadi didalamnya lebih banyak,” tuturnya.

Salah satu warga Cibitung, Kabupaten Bekasi, Dian Riski mengatakan, program pemeriksaan HIV-AIDS bagi ibu hamil berguna bagi masyarakat. Namun, sebaiknya diterapkan di seluruh puskesmas yang ada demi memudahkan jangkauan warga. Sejauh ini, terdapat 44 puskesmas yang ada di Kabupaten bekasi.

Ia menilai, yang jauh lebih penting diantisipasi adalah kewajiban cek kesehatan bagi seluruh calon pasangan muda (pengantin) secara menyeluruh. Hal itu agar semuanya bisa diantisipasi. “Karena, kalau sudah terlanjur ada penyebaran penyakit setelah menikah, justru jadi sulit mengatasinya,” kata dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FHlIH9
November 24, 2018 at 05:16PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FHlIH9
via IFTTT

Read More

Indeks Kepuasaan Jamaah Haji Indonesia Tembus 85 Persen

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pertama kali, Indeks Kepuasaan Jamaah Haji Indonesia Tembus 85 persen JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Kepuasaan Jamaah Haji (IKJHI) 1439H/2018M mencapai 85,23 persen. Ini berarti secara umum layanan pemerintah kepada jamaah haji Indonesia telah memenuhi kriteria sangat memuaskan.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan pergerakan capaian tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dibandingkan indeks kepuasaan delapan tahun lalu, capaian tahun ini pertama kali menyentuh 85 persen.

“85,23 persen ini bagus sekali pertama kali IKJHI menyentuh angka 85 persen. Pergerakan sejak 2015 selalu terjadi peningkatan dari waktu ke waktu, agak berbeda katakanlah 2010 indeks kepuasanya 81,45 persen ada perbaikan pada 2011 sebesar 83 persen kemudian turun, naik lagi 2013, turun lagi jadi berfluktuasi,” ujarnya saat konferensi pers IKJHI di Kantor BPS, Kamis (22/11).

Menurutnya, indeks kepuasaan jamaah haji harus terus dijaga tingkat peningkatannya, sehingga sejalan dengan kualitas pelayanan yang semakin terjaga. “Kenaikan waktu ke waktu terjaga dan bisa dilihat sejak 2015 sampai 2018 selalu ada kenaikan sebesar 1,16 persen, ke 2017 naik lagi 1,02 persen sekarang kenaikannya 0,38 persen artinya sudah tinggi naiknya ke tinggi, luar biasa dan capaian yang bagus sangat memuaskan tetapi menjadi tantangan bagaimana mempertahankan,” ungkapnya.

Bila dirinci menurut jenis pelayanan non Armina, indeks kepuasaan tertinggi terdapat pada pelayanan transportasi bus antarkota sebesar 88,25 persen, pelayanan petugas haji 87,69 persen, pelayanan bus sholawat 87,65 persen, pelayanan ibadah 87,12 persen, pelayanan katering non Armina 86,91 persen, pelayanan akomodasi hotel 86,02 persen dan pelayanan lain-lain 85,61 persen. Kemudian jenis pelayanan Armina, pada katering Armina 84,38 persen, pelayanan transportasi bus Armina 81,09 persen dan pelayanan tenda Armina 77,59 persen.

“Pelayanan jamaah haji pada puncak prosesi ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Armina masuk dalam kriteria memuaskan. Sementara pelayanan non Armina masuk dalam kriteria sangat memuaskan,” jelas Suhariyanto.

Selanjutnya, berdasarkan lokasi penempatan pelayanan, indeks kepuasaan jamaah tertingi terdapat pada pelayanan yang dilakukan selama di bandara yaitu 89,01 persen, pelayanan di Makkah 87,34 persen, pelayanan di Madinah 85,73 persen, dan pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina 82,60 persen.

“Indeks kepuasaan jamaah terhadap pelayanan di Madinah, Makkah, dan Bandara masuk dalam kategori sangat memuaskan. Sementara indeks kepuasaan terhadap pelayanan satuan operasional Armina masuk dalam kriteria memuaskan,” ucapnya.

Berita Terkait

Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan pencapaian ini merupakan bentuk akumulasi aspek dedikasi petugas yang memiliki komitmen memberikan yang terbaik, kepatuhan dan ketaaan jamaah haji. Sehingga memudahkan untuk diorganisir untuk diberikan bimbangan dan arahan aturan jamaah haji.

“Haji itu adalah ibarat punya gawe besar di rumah besar, tidak sederhana. Mengatur 221ribu di rumah orang dengan adat, regulasi, iklim, cuaca, bahasa berbeda dengan kebiasaan kita sehari,” ucapnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r1BX7Q
November 22, 2018 at 05:16PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2r1BX7Q
via IFTTT

Read More