Rambu Selfie dalam Fikih

Selfie atau swafoto kerap menjadi kegiatan yang dilakukan dalam beragama kegiatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selfie atau swafoto kerap menjadi kegiatan yang dilakukan dalam beragama kegiatan.

Sebenarnya, selfie diperbolehkan akan tetapi ada rambu-rambu yang harus diperhatikan.

Berikut penjelasan lengkapnya bersama Ustaz Oni sahroni.

Videografer | Republika TV     Video Editor | Fian Firatmaja

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VE917x
May 14, 2019 at 01:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VE917x
via IFTTT

Read More

Stres Menantikan Hasil Pemilu, Begini Cara Mengatasinya

Stres bisa berdampak negatif apabila terjadi dalam porsi besar dan waktu yang lama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menantikan hasil Pemilu 2019 bisa menyebabkan timbulnya stres, terutama bagi mereka yang merasa tidak mendapat apa yang diharapkan. Psikiater Lahargo Kembaren menyarankan sejumlah cara untuk mengatasinya.

"Manajemen stres adalah cara kita menghadapi dan mengelola stresor (pengalaman atau situasi yang penuh dengan tekanan) yang sedang kita hadapi," kata Lahargo, Kamis (18/4).

Pria yang bertugas di RS Marzoeki Mahdi Bogor itu menjelaskan bahwa stres memiliki dua bentuk, yang positif (eustress) dan negatif (distress). Stres positif akan membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, namun stres negatif menyebabkan munculnya berbagai masalah psikologis.  

Saat mengalami stres, tubuh mengeluarkan berbagai hormon seperti kortisol dan adrenalin. Kombinasinya membuat jantung berdetak lebih cepat dan kuat, meningkatkan aliran darah, mengencangkan otot-otot, dan menyiagakan seluruh panca indera.   

Setiap orang cenderung memberikan respons stres yang berbeda dalam menghadapi stresor yang terjadi dalam hidupnya. Respons stres itu sebenarnya bertujuan menyelamatkan serta memberikan kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu tantangan. 

Stres bisa berdampak negatif apabila terjadi dalam porsi besar dan waktu yang lebih lama. Manajemen stres yang kurang baik juga sangat berimbas. Tidak jarang stres yang berdampak negatif berujung pada masalah atau gangguan kejiwaan.

Terkait stres menantikan hasil pemilu, Lahargo menganjurkan sejumlah cara yang diringkas dengan istilah 4A, yaitu avoid (menghindari), alter (mengubah), adapt (beradaptasi), dan accept (menerima). Sebisa mungkin, hindari sumber stresor yang menyebabkan stres, seperti menyimak berita-berita mengenai Pemilu. Apabila tidak bisa, maka cobalah untuk mengubah cara pandang dengan tidak usah merasa terlalu bertanggung jawab terhadap hasil Pemilu.

Cara lain adalah beradaptasi, mengatur respons terhadap stresor ke arah yang lebih positif. Fokuslah pada hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan. Coba bersantai, berolahraga, atau bercengkrama dengan keluarga.

Terakhir adalah belajar untuk menerima suatu keadaan dalam hidup walaupun terasa menyakitkan dan menyedihkan. Lahargo mengatakan, hal itu merupakan bagian dari realita kehidupan dengan hikmah yang bisa dipetik.

"Hidup tidak selalu menang, berhasil, dan bahagia. Kalah, gagal, dan sedih adalah juga bagian dari warna-warni kehidupan," ucap Lahargo lewat pernyataan resminya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VV9lLi
April 18, 2019 at 01:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VV9lLi
via IFTTT

Read More

Prediksi Analis Dukung The Fed

Pertumbuhan ekonomi turun dibandingkan perkiraan sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Federal Reserve memberi sinyal tidak akan menaikkan suku bunga tanpa perubahan kondisi yang jelas. Presiden AS Donald Trump secara terbuka telah mendorong Powell untuk berhenti menaikkan suku bunga.nTetapi jika Fed benar dan pertumbuhan turun jauh di bawah 3 persen tahun ini, tanpa kenaikan suku bunga tunggal, akan sulit bagi Trump untuk menyalahkan Powell.

Pertumbuhan 1,9 persen yang sekarang diperkirakan oleh The Fed pada 2020 turun dari perkiraan 2 persen pada bulan Desember. Tetapi proyeksi mencakup kemungkinan yang bahkan lebih buruk: setidaknya satu anggota komite memperkirakan pertumbuhan hanya 1,6 persen untuk 2019. Pada bulan Desember, perkiraan terendah adalah 2 persen untuk tahun ini.

Pejabat Gedung Putih melihat pertumbuhan tetap di atas 3 persen untuk beberapa tahun ke depan, asalkan Trump dapat terus menerapkan agenda ekonominya. Hal ini termasuk putaran pemotongan pajak, rencana infrastruktur 1 triliun dolar AS dan deregulasi tambahan.

Sebagian besar prediksi pertumbuhan analis untuk tahun ini lebih dekat ke The Fed daripada Gedung Putih. Itu termasuk kepala eksekutif Business Roundtable, yang mengatakan dalam survei triwulanan yang dirilis Rabu (20/3) bahwa ekspektasi mereka untuk penjualan, perekrutan dan investasi turun pada awal tahun. Mereka memperkirakan ekonomi akan tumbuh 2,5 persen pada 2019.

Kesenjangan antara perkiraan Gedung Putih dan The Fed tidak pernah lebih luas di tahun-tahun sejak resesi hebat berakhir pada 2009. Kedua pandangan tersebut telah berselisih di masa lalu selama masa Presiden George Bush dan George W Bush karena alasan mendasar, kata Diane Swonk, kepala ekonom di Grant Thornton.

"Salah satunya adalah ramalan yang dimaksudkan untuk seakurat mungkin dan menghasilkan hasil kebijakan moneter terbaik. Yang lain adalah ramalan yang tidak bisa lepas dari keinginan politik dan ideologis." kata Swonk dilansir di New York Times.

Perkiraan yang berbeda menggarisbawahi perbedaan dalam cara pemerintah dan Fed menilai risiko terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini dan bukti bahwa pemotongan pajak Trump telah secara fundamental memperkuat perekonomian. Pejabat administrasi bersikeras bahwa pemotongan pajak 1,5 triliun dolar AS akan terus mempercepat investasi bisnis dan menarik semakin banyak pekerja ke dalam angkatan kerja, mempercepat pertumbuhan. Trump mempromosikan rencana ekonominya di Lima, Ohio, pada Rabu, dengan mengatakan itu akan menghasilkan rekor pekerjaan dan pertumbuhan upah.

Sementara The Fed menyatakan keprihatinannya bahwa kebijakan perdagangan Trump dapat menurunkan pertumbuhan, presiden mengatakan tarifnya untuk logam impor dan barang-barang Cina membawa pekerjaan kembali ke Amerika. "Semua orang mengatakan kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak bisa mengembalikan pekerjaan manufaktur. Kamu akan membutuhkan tongkat sihir. Kami membawa mereka kembali melampaui harapan siapa pun." katanya.

Powell mengatakan pada hari Rabu bahwa sulit untuk melihat efek permanen dari undang-undang pada pasokan pekerja dan produktivitas. "Kami berharap mereka sangat besar," katanya.

Ditanya tentang penyimpangan The Fed dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Gedung Putih yang dirilis pada Selasa, Mr Powell mengatakan dia belum melihat angka-angka itu. "The Fed menggarisbawahi kesabaran dan keinginan yang kuat untuk memungkinkan inflasi berjalan di atas target," kata para peneliti di Bank of America Merrill Lynch dalam sebuah catatan penelitian. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2YdHuYu
March 21, 2019 at 01:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2YdHuYu
via IFTTT

Read More

Cina Perbesar Anggaran Pertahanan Militer

Cina menaikkan anggaran pertahanan pada 2019 sebesar 7,5 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Anggaran belanja pertahanan Cina pada tahun ini naik menjadi 7,5 persen. Sedikit lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 7,0 persen. Kenaikan belanja militer ini diumumkan dalam pembukaan sidang tahunan Parlemen Cina (NPC), Selasa (5/3).

Pada tahun ini, Cina menetapkan belanja militernya sebesar 1,19 triliun yuan atau 177,49 miliar dolar AS. Seluruh dunia mengawasi dengan ketat anggaran pertahanan Cina untuk mencari petunjuk langkah strategis mereka dalam membangun kekuatan militer termasuk pesawat jet siluman, pesawat pengangkut, dan misil anti-satelit.

Pada 2018, anggaran pertahanan Cina mencapai 8 persen, jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,6 persen. Namun, anggaran itu kemudian diturunkan menjadi 7 persen.

"Cina akan mempercepat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan pertahanan dan mempertahankan kekuasaan absolut Partai Komunis di angkatan bersenjata," kata Perdana Menteri Cina Li Keqiang dalam sidang tahunan NPC.

Pembangunan kekuatan militer Cina membuat negara-negara tetangganya ciut. Hal itu terutama karena meningkatnya ketegangan di wilayah Timur, Laut Cina Selatan dan Taiwan yang masih berusaha merdeka dari Cina.

Pada Senin kemarin juru bicara pemerintah Cina mengatakan kenaikan anggaran militer mereka masih 'masuk akal dan pantas'. Sebab, kenaikan anggaran pertahanan ini untuk memenuhi reformasi militer dan keamanan nasional mereka.

Dalam situsnya media angkatan bersenjata Cina, Harian Tentara Pembebasan Rakyat menyebutkan anggaran pertahanan untuk angkatan bersenjata Cina ini fokus membantu pertahanan nasional dan reformasi militer. Selain itu, untuk mempromosikan moderenisasi pertahanan nasional dan militer secara komprehensif. 

Cina tidak menjelaskan dengan rinci anggaran pertahanan mereka. Hal itu membuat negara-negara tetangga dan kekuatan militer lainnya menilai buruknya transparansi Cina menyebabkan ketegangan di kawasan.

"Cina meningkatkan pengeluaran pertahanan di angka yang tinggi dari waktu ke waktu dan Jepang ingin melihat transparansi dalam kebijakan pertahanan dan militerisasi mereka," kata Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Saga.

Saga menegaskan negaranya akan mengawasi dengan ketat anggaran belanja militer Cina. Di saat yang sama akan terus berusaha membangun dialog dengan Cina untuk mendapatkan klarifikasi tentang hal itu.

Pengeluaran pertahanan militer Cina terbesar nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat (AS). Sebagai perbandingan Presiden AS Donald Trump mendukung rencana pengeluaran militer sebesar 750 miliar dolar AS pada 2019.

Namun banyak diplomat dan pakar militer yang mengatakan angka yang diberikan Cina mungkin mengabaikan pengeluaran untuk Tentara Pembebasan Rakyat, sebagai angkatan bersenjata terbesar di dunia. Tentara Pembebasan Rakyat juga tengah memoderinisasi persenjataan mereka.

Pakar militer dari Strategic and Defense Studies Center di Australian National University Sam Roggeveen mengatakan angka anggaran pertahanan Cina ini menandakan adanya 'peningkatan subtansial' dalam ukuran militer mereka. Roggeveen menambahkan sudah lama Cina memperkuat militer untuk menjaga perbatasannya tapi definisi pertahanan mereka semakin meluas.

"Negara-negara Barat sangat tertarik mengetahui untuk apa saja anggaran itu digunakan,  terutama jika digunakan pada aset yang dapat memproyeksikan kekuatan jarak jauh," kata Roggeveen.

Akhir-akhir ini militer Cina fokus pada daerah otonom Taiwan yang demokratis. Mereka khawatir presiden Tsai Ing-Wen akan mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan dan melepaskan diri dari Cina, sesuatu yang bagi Cina sudah melanggar batas.

"Cina dengan tegas akan menentang dan menghalangi berbagai skema atau aktivitas separatis yang mengincar kemerdekaan Taiwan, dan melindungi kedaulatan, dan integritas wilayah Cina," kata Li.

Tsai yang berulang kali mendapat ancaman dari Cina mengatakan ia ingin mempertahankan status quo dengan Cina. Tapi, ia ingin tetap mempertahankan keamanan dan demokrasi negaranya.

"Cina berulang kali mengklaim mereka tidak akan menyerah mencaplok Taiwan dengan paksa, jadi kami selalu sangat berhati-hati, kata tidak takut bertempur, dan kami tidak akan menantang (Cina), tapi kami siap pertempur kapan pun," kata Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang.  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2C7auHE
March 05, 2019 at 01:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2C7auHE
via IFTTT

Read More

Yusril Jelaskan Mengapa Jokowi Turun Tangan Soal Baasyir

Yusril menanggapi santai tudingan pembebasan Baasyir terkait Pilpres 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penasihat hukum Presiden Joko Widodo (Jokowi) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan potensi munculnya pertanyaan mengapa harus sampai presiden turun tangan terhadap persoalan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Menurut Yusril, di benak sebagian orang mungkin mempertanyakan juga bukankah cukup kepala lembaga pemasyarakatan atau direktur jenderal pemasyarakatan (PAS) yang menangani itu.

"Kalau tindak pidana khusus tertentu itu sampai ke dirjen. Tetapi dirjen pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena terbentur pada peraturan menteri dengan syarat-syarat pembebasan," kata Yusril saat dihubungi Republika.co.id, Sabtu (19/1).

Yusril menjelaskan, ketentuan tentang syarat-syarat pembebasan bersyarat itu diatur dalam peraturan menteri, bukan peraturan pemerintah maupun undang-undang. Peraturan menteri adalah aturan kebijakan yang dibuat oleh menteri.

"Nah, aturan kebijakan itu di bidang eksekutif. Eksekutif tertinggi itu ada di tangan Presiden. Presiden bisa mengambil kebijakan sendiri, mengenyampingkan aturan kebijakan yang dibuat oleh menteri," kata dia.

Yusril menerangkan, pembebasan bersyarat dalam perbuatan pidana umum, cukup dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan. Berbeda dengan pembebasan bersyarat dalam konteks pidana khusus, seperti terorisme, yang harus dilakukan oleh direktur jenderal pemasyarakatan (dirjen pas) Kementerian Hukum dan HAM.

"Tapi dirjen PAS itu sebenarnya tidak dapat memberikan bebas bersyarat dalam kasus terorisme kalau yang bersangkutan tidak menandatangnai syarat kesetiaan kepada Pancasila. Karena itu, masalah ini diambil-alih oleh Presiden, hanya Presiden yang berwenang memutuskan itu dan mengambil sebuah kebijakan," katanya.

Karena itu, Yusril menanggapi santai soal pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir yang dianggap berkaitan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Baginya, kalau pun Ba'asyir dibebaskan bersyarat dengan tepat waktu, 23 Desember 2018, tetap akan ada anggapan seperti itu.

"Misalnya tepat waktu, diberikan kebebasan itu pada 23 Desember 2018, bukankah tanggal itu juga sudah masa kampanye pemilu? Kalau di tanggal itu dibebaskan, orang bilang ini kaitannya dengan kampanye pemilu. Hari ini pun dibebaskan ya akan dibilang yang sama juga," kata dia.

Lagi pula menurut Yusril, kebijakan yang dikeluarkan Presiden tentu merupakan kebijakan politik. Sebagai kebijakan politik, tiap orang punya sudut pandangnya masing-masing. "Tidak bisa disalahkan kalau orang mengatakan wah ini tahun politik (maka) diambil kebijakan seperti itu, ya orang lain bebas saja menafsirkan," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QXtBJ2
January 19, 2019 at 01:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2QXtBJ2
via IFTTT

Read More