Jabar Libatkan Ulama Tangani Masalah Lingkungan

Pemprov akan mengedukasi masyarakat mengenai pelatihan tanggap bencana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak cendekiawan Muslim maupun ulama untuk terlibat dalam penanganan masalah lingkungan, kerusakan alam dan kebencanaan di Jawa Barat.

"Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun Resillience Culture Blue Print serta menyiapkan edukasi masyarakat mengenai pelatihan tanggap bencana," kata Ridwan Kamil saar membuka Seminar nasional dan silaturahmi kerja wilayah ICMI Orwil Jabar, di Kota Bandung, Sabtu.

Dalam penyusunan blue print tersebut Ridwan Kamil berharap ulama turut menyumbangkan pemikirannya."Saya merasa peran ulama maupun cendekiawan muslim sangat penting dan dibutuhkan dalam masalah lingkungan serta kebencanaan," kata dia.

Menurut Emil, bila berbicara tentang kebencanaan sering kali yang difokuskan adalah tanggap bencana namun kurang memikirkan terkait pencegahannya."Jangan hanya ditempuh secara formal tapi harus ada cara lain yaitu melibatkan peran ulama, sentuh dimensi keadilan dalam lingkungan," ujarnya.

Ia menyebut, sepanjang tahun 2018 terjadi 1.500 bencana alam dimana 60 persennya adalah longsor disusul banjir dan puting beliung. "Karena Jabar ini secara geologis dari tengah ke selatan berbukit-bukit sedangkan tengah ke utara datar yang identik banjir," katanya.

Melihat kenyataan seperti itu, di era kepemimpinannya, Ridwan Kamil akan menyusun dokumen Resillience Culture Blue Print. Program ini merupakan edukasi menghadapi bencana dan peta potensinya. Ditargetkan cetak biru yang bekerja sama dengan JICA Jepang itu selesai tahun 2019 ini.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Ber48c
February 02, 2019 at 10:53PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Ber48c
via IFTTT

Read More

Repnas: Dunia Usaha Maju dengan Kepemimpinan Jokowi-Maruf

Repnas siap mendukung program percepatan tumbuhnya wirausahawan muda

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-KH. Ma'ruf Amin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (26/1). 

Deklarasi ini dihadiri langsung oleh Kiai Ma'ruf dan juga Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Erick Thohir. Hadir juga Ketua Dewan Pembina Repnas Bahlil Lahadalia, Sekretaris Nasional Repnas Yuke Yurike, putri Kiai Ma'ruf Siti Mamduhah, dan seribuan relawan pengusaha muda nasional.

Yuke Yurike mengatakan, Jokowi-Ma'ruf merupakan pasangan yang tepat untuk membangun perekonomian Indonesia. Karena itu, menurut dia, pengusaha muda yakin dunia usaha akan semakin baik di bawah kepemimpinan ulama dan umara tersebut. 

Menurut dia, selama empat tahun ini Jokowi sudah meletakan pondasi pembangunan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, melalui infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Sementara, Kiai Ma'ruf memiliki gagasan yang besar terkait dengan arus baru ekonomi Indonesia

"Sehingga Repnas meyakini lima tahun mendatang, dunia usaha semakin baik ketika Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf terpilih di periode kedua," ujar Yuke dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/1).

Yuke mengatakan, pihaknya siap mendukung satu di antara program ekonomi Jokowi-Ma'ruf jika terpilih pada periode 2019-2024, yakni mempercepat tumbuhnya wirausahawan muda dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan komunitas pendidikan dan sektor ekonomi kreatif. 

"Jika Jokowi-Ma'ruf terpilih, maka perekonomian Indonesia akan lepas landas menuju Indonesia maju," ucap Yuke.

Yuke menambahkan, Repnas sejauh ini telah gencar melakukan sejumlah program untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf, sekaligus untuk menyerap aspirasi dari dunia usaha di seluruh Indonesia. Di antanya, dengan melakukan diskusi dengan para pelaku usaha se-Nusantara.

"Repnas mengerahkan bus jelajah nusantara yang sekarang tur keliling nusantara untuk langsung bertemu pelaku-pelaku usaha, menyerap aspirasi mereka, dari masyarakat Aceh sampai Papua," kata Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta Selatan tersebut.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HzfM44
January 26, 2019 at 10:53PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HzfM44
via IFTTT

Read More

Ekonomi Dunia Melambat, IMF Wanti-Wanti Soal Utang

IMF menyebut kebijakan fiskal yang tepat harus mampu memastikan rasio utang stabil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan negara-negara berkembang untuk menjaga rasio utang tetap berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi dunia yang semakin menantang. Peringatan IMF ini menyusul pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,5 persen di 2019 dan 3,6 persen untuk 2020, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yakni 3,7 persen untuk 2019 dan 2020 berturut-turut.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang 'suram' ini dirilis IMF dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, Senin (21/1) kemarin. IMF menggaris bawahi sejumlah risiko yang menekan pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina yang masih berlangsung hingga rencana keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Dalam paparan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan IMF pada Januari 2019 ini, IMF menyebut bahwa pasar negara berkembang sebetulnya sudah terbukti 'ampuh' mengatasi kondisi eksternal yang sulit. Selama beberapa bulan terakhir, ekonomi dunia memang diramaikan dengan dinamika tensi perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina, naiknya suku bunga bank sentral AS, tumbuhnya nilai tukar dolar AS, hingga volatilitas harga minyak mentah.

"Di beberapa negara, menangani utang swasta yang tinggi, neraca pembayaran, dan ketidakseimbangan aset pada neraca perusahaan, membutuhkan kerangka makroprudensial yang kuat," tulis IMF dalam laporannya.

IMF juga menyebutkan bahwa kebijakan fiskal yang tepat oleh pemerintah negara berkembang harus mampu memastikan rasio utang tetap stabil. Pemerintah, sebut IMF, juga harus sanggup memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan merasionalisasikan belanja rutin agar bisa mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Rilis IMF ini senada dengan konten pidato Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, di di konferensi pers Prospektus Ekonomi Dunia di Davos, Swiss yang menyebutkan bahwa mengurangi utang pemerintah adalah salah satu metode untuk menekan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi. Lagarde berpendapat, pengurangan utang pemerintah bisa memberikan ruang untuk melawan penurunan ekonomi. Namun, hal itu harus dilakukan secara fleksibel dan lebih elastis, agar pengurangannya justru tak semakin menurunkan perekonomian pada negara tersebut. 

"Mengurangi utang pemerintah yang tinggi akan membuka ruang yang dibutuhkan untuk melawan penurunan di masa depan. Tetapi ini harus dilakukan dengan cara yang adil dan ramah pertumbuhan," ujar Lagarde dalam keterangan resmi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AZ5d4o
January 22, 2019 at 10:53PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AZ5d4o
via IFTTT

Read More

Anang Berharap Isu Hak Cipta Masuk Materi Debat Capres

Anang menilai soal hak cipta merupakan isu penting bagi masa depan sektor kreatif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah berharap di putaran debat capres berikutnya isu penegakan hak cipta mendapat perhatian dari kandidat presiden mendatang.

"Masih ada empat kali debat. Saya tetap berharap isu soal hak cipta agar disinggung oleh pasangan calon," kata Anang dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (18/1). Pernyataan Anang itu sebagai catatan terkait debat perdana capres-cawapres pertama, Kamis (17/1) malam.

Selain ada yang memuji, debat perdana pasangan capres-cawapres tersebut juga banyak mendapat kritik dari publik. Salah satunya terkait dengan materi debat yang tidak menyinggung soal penegakan hak cipta.

Karena itu, Anang menyoroti tidak adanya pembahasan soal penegakan hak cipta dalam debat tema hukum. "Ini isu penting bagi masa depan sektor kreatif kita," kata Anang.

Anang Hermansyah mengkritik debat perdana capres-cawapres yang tidak menyinggung persoalan penegakan hukum hak cipta. "Debat perdana capres-cawapres memberi pesan penting bahwa 'intelectual property' tidak mendapat perhatian dari para pasangan calon. Saya benar-benar kaget," ujar Anang.

Padahal, kata Anang, persoalan penegakan cipta menjadi pokok masalah di sektor kreatif di Indonesia. Semestinya, capres-cawapres memberi perhatian serius jika ingin menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia.

"Tapi saya menjadi paham, persoalan penegakan hak cipta tidak dijadikan materi debat," katanya.

Hal itu mengindikasikan bahwa implementasi UU Hak Cipta tidak optimal. Akibatnya pelanggaran hak cipta masih marak. Musisi asal Jember ini juga mengkritik tentang tidak adanya komitmen pasangan calon capres-cawapres di persoalan penegakan hak cipta.

"Saya jadi ragu komitmen calon presiden RI atas masa depan 'intelectual property' di Indonesia. Para capres hanya menjadikan seniman dan pekerja seni hanya sebagai pemanis etalase ruang politik saja, tidak lebih," kata Anang.

Kendati demikian, Anang tetap berharap di sesi debat berikutnya isu penegakan hak cipta dapat mendapat porsi oleh para paslon capres. Hal itu mengingat masih ada empat kali debat.

Dia tetap berharap isu soal hak cipta agar disinggung oleh paslon capres-cawapres. "Ini isu penting bagi masa depan sektor kreatif kita," kata Anang.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Hk7r48
January 18, 2019 at 10:53PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Hk7r48
via IFTTT

Read More