BMKG: Jangan Terpancing dengan Isu Tsunami Hoaks

Tsunami hanya dapat terjadi dengan didahului oleh fenomena alam.

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan, BMKG tidak pernah mengumumkan akan terjadinya tsunami di Perairan Bangka Selatan. Isu tsunami telah membuat resah dan panik masyarakat di daerah itu.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk jangan terpancing pada isu stunami yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Kepala BMKG Pangkalpinang Kurniaji di Pangkalpinang, Senin (31/12).

Ia mengatakan, BMKG sebagai satu-satunya lembaga yg berwenang dalam memberikan peringatan akan terjadinya tsunami saat ini tidak pernah mengumumkan bahwa akan adanya bencana tersebut. Menurut Kurniaji, tsunami  dapat terjadi jika didahului oleh beberapa fenomena alam.  "Di antaranya gempa bawah laut dengan magnitudo berkekuatan 6,8 SR," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pasang purnama, aktivitas vulkanik atau gunung berapi bawah laut, longsoran dasar laut atau fenomena lainnya yang belum dipahami. Semua fenomena alam tanda-tanda tsunami tersebut tidak terjadi di wilayah Bangka Belitung khususnya Toboali.

"Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu resah dengan isu tsunami yang menghantui masyarakat," katanya.

 Ia mengimbau masyatakat untuk mengakses informasi resmi BMKG yaitu www.bmkg.go.id atau melalui whatsapp 08127175692 dan telgram operasional BMKG Pangkalpinang (082280623602) atau juga melalui media facebook dengan menginvite Stasiun Meteorologi Pangkalpinang.

"Kami berharap kepada masyarakat untuk jangan terpancing pada isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan akseslah informasi resmi BMKG," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QcWwIo
December 31, 2018 at 02:27PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2QcWwIo
via IFTTT

Read More

Kemenko PMK Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana di Selat Sunda

Perlu ada perbaikan sistem informasi bencana serta mendorong kesiapsiagaan daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui koordinasi Kemenko PMK terus meningkatkan kesiapsiagaan atas risiko bencana susulan di Selat Sunda. Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau dan dugaan longsoran (flank collapse) di sisi barat daya Anak Krakatau sebagai penyebab Tsunami di Selat Sunda membutuhkan penanganan khusus. 

Sejak Kamis (27/12), status Gunung Anak Krakatau ditingkatkan dari Waspada menjadi Siaga. Dampak Tsunami yang terjadi pada Ahad (22/12) 2018 lalu diharapkan tidak terjadi lagi dan dapat diantisipasi dengan baik. Pascatsunami, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan dari mulai evakuasi korban hingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.

Ikatan Ahli Geologi Indonesia akan segera menyampaikan rekomendasi tentang risiko yang ada sebagai dasar penetapan siaga darurat oleh pemerintah daerah. “Ada sekitar 351 ribu jiwa yang berpotensi terdampak jika terjadi bencana di sekitar Selat Sunda,” kata Dody Ruswandi, Sestama BNPB.

Rapat di Kemenko PMK juga menyimpulkan perlunya perbaikan sistem informasi bencana serta mendorong kesiapsiagaan daerah. Deputi Geofisika BMKG, M. Sadly menjelaskan BMKG secara intensif berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memantau perkembangan di Selat Sunda.

Dalam rapat, setiap kementerian/lembaga sepakat memperkuat kesiapsiagaan di wilayah berisiko terdampak sesuai tugas dan fungsinya. Rakor memutuskan segera dilaksanakan rapat teknis untuk menetapkan implementasi di lapangan termasuk antisipasi khusus di wilayah pantai Cilegon yang menjadi lokasi berbagai industri.

Pemerintah daerah melalui Kemendagri diminta segera menetapkan titik evakuasi dan menyiapkan jalur khusus evakuasi. Hal lain yang disepakati untuk segera ditindaklanjuti ialah mekanisme informasi untuk peringatan dini bahaya bencana.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ETtsod
December 29, 2018 at 02:27PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ETtsod
via IFTTT

Read More