Geliat Pemudik Mulai Tampak di Terminal Rajabasa

Pemudik yang tiba dari Pelabuhan Bakauheni menggunakan bus umum terpantau meningkat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Pemudik yang menggunakan bus angkutan umum mulai tampak meningkat dari hari sebelumnya pada H-6 Kamis (30/5) petang di Terminal Rajabasa, Lampung. Peningkatan jumlah penumpang terpantau dari ramainya pemudik yang turun dan naik bus penumpang ke berbagai tujuan di dalam Provinsi Lampung.

Pemudik yang tiba dari Pelabuhan Bakauheni menggunakan bus umum terpantau meningkat dibandingkan penumpang dari bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Sedangkan penumpang bus Angkutan Kota Antar-Provinsi (AKAP) masih tampak lengang di terminal terbesar di Lampung tersebut.

Menurut Olan, petugas bus jurusan Rajabasa – Bakauheni, pemudik dari Bakauheni mendominasi tiba di Terminal Rajabasa malam dan siang hari. Pemudik tersebut akan melanjutkan perjalanan mudik dari Terminal Rajabasa menuju daerah-daerah di Lampung. “Kalau pemudik yang ke Bakauheni masih normal saja,” katanya.

Sedangkan penumpang yang menggunakan bus AKAP yang berada di terminal, menurut dia, masih lengang karena penumpang bus jurusan antarprovinsi tersebut lebih banyak menggunakan PO bus di luar terminal. “Biasanya mereka sudah membeli tiket di PO bus luar,” ujarnya.

Kepala Terminal Induk Rajabasa Denny Wijdan menyatakan, jumlah pemudik akan mengalami peningkatan pada Kamis malam atau Jumat petang hari. Hal tersebut seiring dengan mulai libur sekolah dan kantor.

Terminal Rajabasa sudah berdiri posko keamanan dan posko kesehatan. Denny berharap pemudik tidak terpengaruh dengan orang yang tidak dikenal di terminal menawarkan jasa baik membeli tiket. Pemudik juga diharapkan dapat membeli tiket bus pada loket yang telah disediakan, tidak membeli tiket dengan calo.

Bagi pemudik yang kelelahan atau perlu istirahat sebelum melanjutkan perjalanan mudik, ia berharap dapat menyinggahi pos-pos siaga yang telah disediakan untuk bersitirahat sejenak. Bila mendapatkan kesulitan dan masalah selama perjalanan mudik, dapat menemui petugas keamanan di pos jaga untuk menghindari kemungkinan yang terburuk.

Petugas Dishub Provinsi Lampung telah melakukan uji kelayakan bus penumpang untuk angkutan mudik Lebaran. Dari 500 unit bus yang telah diperiksa ramp check hasilnya hanya 52 persen laik jalan. Sedangkan sisanya 29 persen masih harus dilengkapi persyaratan, dan 13 persen bus sebagian ditilang. Sebanyak enam persen bus lainnya dikandangkan alias tidak boleh beroperasi. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2JLLwD9
May 30, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JLLwD9
via IFTTT

Read More

BPN tak akan Mengerahkan Massa Kawal Persidangan di MK

BPN tak bisa melarang jika ada pendukung Prabowo yang ingin aksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menegaskan saat ini pihaknya fokus menjaga proses persidangan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh karena itu, ia meminta para pendukung Prabowo-Sandiaga yang memiliki tambahan bukti untuk dikirimkan ke BPN maupun ke kantor Lawyer.

"Kita  doakan agar hakim MK berani membuat keputusan melawan indikasi kecurangan yang luar biasa dalam Pilpres 2019 ini," tegas Politikus Partai Gerindra, dalam pesan singkatnya, Senin (27/5).

Disamping itu, Prabowo-Sandiaga juga menyatakan tidak akan mengerahkan massa ke MK untuk mengawal jalannya sidang. Namun pihaknya juga tidak bisa melarang jika ada pendukung Prabowo-Sandi yang mendatangi MK untuk mengawal proses sidang gugatan di lembaga penguji undang-undang ini. Hanya saja di minta agar mereka tidak berbuat anarkis.

"Tetap bisa menjaga kedamaian. Tidak seperti pada aksi 21-22 Mei yang berakhir rusuh. Tidak boleh lagi ada tindakan anarkistis. Tolong damai dan konsitusional,” harap Andre.

Dengan diajukannya dugaan kecurangan Pilpres 2019 ke MK, kata Andre, membuktikan jika kubu Prabowo-Sandiaga taat kepada konstitusi.

Sehingga seluruh pendukung Prabowo-Sandiaga juga partai koalisi berharap agar MK tidak menjadi Mahkamah Kalkulator. Ia juga meminta MK tidak memutus perkara di luar pertimbangan hukum.

"MK jangan menjadi Mahkamah Kalkulator. Bahwa kecurangan itu yang harus kita lawan. MK harus berani untuk memutuskan dalam sengketa kecurangan yang kami duga ini," pintanya.

Sebelumnya, tim hukum Prabowo-Sandiaga mengajukan guagatan hasil Pilpres 2019 ke MK, pada Jumat (24/5). Dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) menjadi salah satu materi yang akan diuji dalam persidangan nanti. Bawaslu sebelumnya tidak menerima aduan TSM ini dengan argumen prosedural.

"Jadi kami ingin menjelaskan kembali. Karena di Bawaslu belum diperiksa materi yang diadukan, itu yang menyebabkan kerugian kami," kata Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Wijojanto, beberapa waktu lalu.

Bambang menduga Bawaslu tak mampu menangkap spirit dalam laporan dugaan kecurangan TSM yang diadukan BPN saat itu. Bambang juga menduga Bawaslu tak mampu mengungkap dugaan kecurangan itu karena memerlukan serangkaian pengujian. "Contohnya sistem IT dari KPU yang bermasalah, kalau Bawaslu tidak mempunyai ahli IT, Bawaslu akan kesulitan," kata BW.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2K7uuPa
May 27, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2K7uuPa
via IFTTT

Read More

Pemkab Bangka Luncurkan Aplikasi SMART-IN PIRT

Dinas Kesehatan Pemkab Bangka luncurkan aplikasi online untuk perizinan PIRT

REPUBLIKA.CO.ID, SUNGAILIAT- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka melalui Dinas Kesehatan meluncurkan aplikasi online dengan nama sistem, modern, akuntabel, responsif, terpadu (SMART) perizinan pangan industri rumah tangga (IN PIRT). Aplikasi tersebut merupakan bentuk pelayanan Pemkab Bangka kepada para pelaku usaha/usaha kecil mikro menengah (UMKM)/ industri rumah tangga pangan mempercepat proses perizinan/sertifikasi yang panjang tidak lagi menjadi hambatan.

“SMART-IN PIRT di Kabupaten Bangka merupakan inovasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Inovasi ini dibuat sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan/sertifikasi pangan industri rumah tangga di lingkungan Kabupaten Bangka. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi PIRT sehingga pelaku usaha/UMKM/industri rumah tangga tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk memproses sertifikasi PIRT, aplikasi online ini, pertama di Indonesia,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Then Suyanti.

Ia menjelaskan terkait pengurusan proses sertifikasi PIRT bagi pelaku usaha/UMKM/industri rumah tangga pada waktu sebelumnya membutuhkan waktu selama enam (6) bulan. Dengan adanya aplikasi online SMART-IN PIRT ini hanya membutuhkan waktu duabelas (12) hari saja.

"Undangan dalam kegiatan ini adalah para pejabat di lingkungan Pemkab Bangka, Kabid/Kasi di Dinas Kesehatanh Kabupaten Bangka, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bangka, Camat se-Kabupaten Bangka serta para pengusaha industri rumah tangga pangan di Kabupaten Bangka," katanya

Sementara itu, Bupati Bangka yang diwakili Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka Akhmad Mukhsin dikesempatan ini membuka secara resmi kegiatan  launching aplikasi online SMART-IN PIRT di Kabupaten Bangka. Dalam sambutannya ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Bangka sangat memperhatikan perkembangan ekonomi pangan di masyarakat, antara lain dengan mempermudah pelaku usaha/UMKM/industri rumah tangga dalam mengurus perizinan/sertifikasi terkait pangan olahan yang diproduksi masyarakat.

“Adanya aplikasi online SMART-IN PIRT ini dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan terkait produksi dan peredaran pangan oleh industri rumah tangga. Pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib  memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP_IRT) yang diterbitkan oleh Bupati Bangka atau instansi yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SPP-IRT ini,” ujarnya.

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2JXxNsa
May 24, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JXxNsa
via IFTTT

Read More

Bali Terapkan Pemungutan Pajak Online Mulai Juli

Pungutan pajak hotel online untuk membantu pemerintah agar tak sampai terkait korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali berencana menerapkan sistem pemantauan dan pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) secara elektronik. Pelaksanaannya dimulai serentak pada Juli 2019.

"Paling lambat 25 Juni, Bupati/Wali Kota sudah menandatangani peraturan bupati tentang PHR online ini, " kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat memimpin rapat finalisasi Rancangan Perbup/Perwali tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi PHR secara Elektronik, di Denpasar, Kamis (23/5).

Kemudian pada Juli, Bupati/Wali Kota bersama Gubernur dan Tim Korsupgah KPK akan melakukan penandatanganan MoU menyepakati hari mulainya. "Dengan demikian, pelaksanaan sistem ini di Bali serentak, basis regulasinya sama, titik start-nya juga sama," kata dia.

Menurut dia, dengan sistem pemantauan data transaksi PHR secara elektronik tersebut, maka pendapatan PHR akan lebih optimal. Selain itu, upaya ini akan mencegah terjadinya penyimpangan atau kehilangan potensi PHR.

"Selama ini bisa saja potensi PHR itu banyak, tetapi kalau sistemnya memungkinkan terjadinya penyimpangan, maka akan banyak potensi PHR yang hilang," ucapnya.

Oleh karena itu, dengan terbentuknya sistem dan regulasi yang difasilitasi Pemprov Bali dan disepakati Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali tersebut akan banyak hal yang dapat dilakukan. "Dengan ini, kita membangun sistem yang dapat mengidentifikasi, merekam, mencatat, memonitor semua potensi (PHR) itu dan juga dinamika hari ke hari, menit ke menit dan realisasi penerimaan. Itu bisa dipantau siapa saja, baik oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Tim Korsupgah KPK," ujar Dewa Indra.

Dengan sistem yang disiapkan sangat transparan tersebut, Dewa Indra meyakini peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan bisa dicegah. "Dalam konteks Pembangunan Semesta Berencana yang terarah, terpola dan terpadu, maka Pemprov Bali mengajak semua kabupaten/kota di Bali untuk bergerak bersama. Meskipun pemprov tidak memiliki kewenangan dalam PHR, karena itu kewenangan kabupaten/kota," ucapnya.

Dewa Indra menegaskan bahwa Pemprov Bali tidak bermaksud mengintervensi, apalagi mengurangi kewenangan kabupaten/kota dalam PHR. Namun, pada prinsipnya memfasilitasi untuk membangun sebuah sistem secara bersama dalam format regulasi yang sama.

Bagi kabupaten/kota yang sebelumnya sudah memiliki regulasi mengenai PHR online, akan diubah atau dicabut, sesuai dengan format baru yang difasilitasi Pemprov Bali. "Format rancangan Perbup/Perwali ini lebih sempurna karena mengakomodasi berbagai kepentingan dalam pencegahan kehilangan potens PHR. Draf Rancangan Perbup/Perwali sudah disepakati, selambat-lambatnya pada 14 Juni mendatang sudah disampaikan ke Gubernur. Kemudian diberikan waktu kepada Biro Hukum dan tim fasilitasi selama tiga hari," kata Dewa Indra.

Sementara itu, Arief Nurcahyo, mewakili Deputi Bidang Pencegahan KPK mengapresiasi dan berterima kasih atas komitmen Pemprov Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali terkait sistem pemantauan PHR secara elektronik tersebut. "Kami berharap komitmen ini tidak sia-sia dan dilanjutkan optimalisasi pendapatan daerah," ucapnya.

Arief berharap semua pemerintah kabupaten/kota dapat berjalan bersama dan jangan sampai ada gap. "Kalau memang ada yang tidak sepakat, maka tidak akan kami supervisi dan kami hilangkan dari daftar pencegahan," ujarnya.

Dengan sistem pemantauan PHR tersebut, kata dia, sesungguhnya juga merupakan upaya untuk membantu pemerintah daerah agar tidak sampai tersangkut kasus korupsi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HxHUSR
May 24, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HxHUSR
via IFTTT

Read More

FPI Merasa Disudutkan dengan Aksi 22 Mei

FPI meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta independen aksi 22 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Front Pembela Islam (FPI) merasa disudutkan oleh terjadinya insiden kerusuhan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (21/5) malam hingga Rabu (22/5) dini hari. FPI mengecam insiden yang sudah mengakibatkan korban meninggal.

"Kenapa peristiwa semalam lama-lama dikerucutkan kepada FPI. Ini merupakan skenario untuk menghabisi FPI," kata Dewan Pembina Pimpinan Pusat FPI, Habib Muhsin Alatas dalam konferensi pers di Rumah Perjuangan Rakyat, Jakarta Pusat, Rabu siang.

Pihaknya justru merasa sangat prihatin dan mengecam kejadian yang dia klaim sebagai aksi super damai tanpa anarkis. Dikatakan Muhsin, massa dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk FPI dari berbagai daerah berkumpul sejak siang hingga sore hari di Jakarta.

Mereka hadir dalam aksi 21 Mei di bawah komando sejumlah tokoh nasional dan alim ulama. "Sejak siang kita datang baik-baik dan beradab, sampai sore masih berjalan baik, bahkan sampai buka puasa massa aksi lancar," katanya.

Namun saat pihaknya berpamitan dengan aparatur kepolisian pada pukul 22.30 WIB, terjadi penyerangan oleh oknum kepada Brimob hingga kericuhan pun pecah. "Sayangnya peristiwa itu diwarnai aksi brutal penegak hukum. Ini adalah tindakan yang tidak kita terima karena serangan menimpa teman kami yang sedang istirahat," ujarnya.

Atas kejadian itu, Muhsin bersama jajaran presidium Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) mendeklarasikan empat tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mengutuk serta mengecam tindakan kekerasan terhadap para peserta aksi damai 21 Mei 2019.

Kedua, meminta kepolisian bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan dan pelanggaran hak azasi manusia di kantor Bawaslu RI serta mendesak pemerintah membentuk tim pencari fakta independen. Ketiga, GNKR telah memutuskan untuk meneruskan aksi super damai tanpa kekerasan bersama rakyat di Indonesia khususnya Jakarta sebagai bentuk perjuangan penegakan keadilan.

Keempat, mendesak pemerintah menindak tegas aparat yang berlaku represif pada rakyat yang akan memperjuangkan hak konstitusionalnya. Serta tidak menghalangi masyarakat dari luar kota untuk memperjuangkan aspirasinya di Jakarta.

Kelima, mendesak pemerintah membentuk tim pencari fakta yang independen untuk mengusut tuntas tragedi kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas pemilu yang mengalami sakit dengan mengeluarkan izin autopsi.

Deklarasi itu dibacakan oleh Koordinator Pelaksana GNKR saat melepas seribu peserta aksi 22 Mei di Rumah Perjuangan Rakyat, Jalan Proklamasi Nomor 36, Jakarta Pusat menuju Bawaslu RI.

Agenda pelepasan itu juga dihadiri tokoh nasional mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HJ2GxT
May 22, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HJ2GxT
via IFTTT

Read More

MUI: Permukiman Ilegal Israel Ancam Perdamaian di Kawasan

MUI mendukung DK PBB hentikan pembangunan permukiman Israel tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung Dewan Keamanan PBB yang berjuang menghentikan pembangunan ilegal oleh Israel di daerah pendudukannya di Palestina. 

MUI menilai tindakan Israel sangat menyakiti hati rakyat Palestina dan akan sangat menghambat terciptanya perdamaian di kawasan tersebut dan Timur Tengah secara umum. 

Sekjen MUI, Anwar Abbas, memandang Israel amat ngotot meneruskan pembangunan ilegal tersebut. Menurutnya hal ini berkaitan dengan usaha Israel untuk memperkuat cengkramannya terhadap daerah Palestina yang dijajahnya tersebut.

Anwar mengatakan, karena dengan semakin bertambahnya jumlah pemukiman baru maka berarti jumlah orang Israel di daerah pendudukan akan semakin bertambah. Dan kalau pun dunia internasional mendesakkan penegakkan demokrasi di daerah tersebut sudah bisa dipastikan mereka akan tetap menang. 

“Jumlah warga Israel di daerah itu akan jauh lebih banyak dari warga Palestina yang masih tinggal di sana," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Sabtu (11/5).

Dia menekankan pembangunan ilegal oleh Israel harus dihentikan. Dia meminta Dewan keamanan PBB berjuang agar yang tinggal di bangunan-bangunan yang sudah ada  itu hanya orang rakyat palestina.

"Tanpa itu semua maka yang namanya perdamaian dengan Israel tidak akan pernah ada karena yang dilakukan oleh Israel di Palestina tersebut adalah hal yang tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan," kata dia menegaskan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WAQp4L
May 11, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WAQp4L
via IFTTT

Read More

Sinar Mas Land Gandeng Grab Luncurkan Layanan GrabWheels

Kawasan BSD City akan dikembangkan menjadi integrated smart digital city.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai upaya pengembangan smart digital city, BSD City mengembangkan layanan transportasi hemat energi GrabWheels. Layanan berupa sekuter listrik ramah lingkungan bersama Grab Indonesia, perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi.

Layanan yang masih dalam uji coba pengembangan ini merupakan riset bersama yang dilakukan Sinar Mas Land dengan Grab untuk mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik. Solusi transportasi berbasis multimoda sudah dilakukan di BSD City, mulai dari transportasi jarak jauh dengan bis dan kereta listrik Commuter Line hingga transportasi jarak dekat dengan shuttle bus BSD Link dan kini dilengkapi dengan skuter listrik GrabWheels.

''Sebagai pionir integrated smart digital city, BSD City berkomitmen untuk terus mengembangkan infrastruktur dan fasilitas digital guna mendukung kehidupan dan bisnis di kota mandiri ini," kata Project Leader Digital Hub Sinar Mas, Irawan Harahap, Kamis (9/5).

Hal ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan BSD City menjadi integrated smart digital city. Pengembangan ini khususnya diwujudkan melalui pembangunan Digital Hub sebagai wadah berkumpulnya komunitas perusahaan digital.

Digital Hub memiliki area seluas 25,86 Ha terletak di bagian selatan Green Office Park BSD City. Saat ini sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang informasi teknologi, sudah beroperasi di kawasan tersebut sehingga mendukung ekosistem terbentuknya integrated smart digital city.

Layanan GrabWheels

Sedangkan layanan GrabWheels ini bisa digunakan di beberapa lokasi di BSD City selama masa uji coba yang berlangsung hingga pertengahan tahun 2019. Executive Director Grab Indonesia, Ongki Kurniawan mengungkapkan, pihaknya memiliki tujuh lokasi riset pengembangan usaha di seluruh dunia dan Indonesia menjadi salah satunya.

''Mobilitas masyarakat Indonesia sangat tinggi, termasuk dalam kebutuhan transportasi first-mile last-mile yang berkelanjutan dan mudah diakses Layanan GrabWheels. Ini merupakan yang pertama di Indonesia,'' katanya.

Layanan ini masih gratis selama masa uji coba yang berlangsung hingga pertengahan tahun ini. Bagi yang berminat dapat melakukan download aplikasi IOS dan Android yang tersedia. 

Setelah pengguna mencapai destinasi yang dituju, aplikasi GrabWheels akan mengarahkan pengguna untuk mengembalikan skuter listrik ke tempat parkir terdekat.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2JwEKAy
May 10, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JwEKAy
via IFTTT

Read More

Eks Komisioner: Pengangkatan 21 Penyidik buat KPK tak Sehat

UU KPK mengakui eksistensi penyidik Polri maupun Kejaksaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menilai pengangkatan 21 penyidik baru telah memicu persoalan baru di internal KPK. Menurutnya, proses pengangkatan puluhan penyelidik menjadi penyidik KPK itu tidak sesuai prosedur. Seharusnya, pengangkatan penyidik berbasis regulasi perundangan KPK dan melalui seleksi ketat.

“Penciptaan kondisi ini menjadi tidak sehat bagi suasana kerja di internal penindakan. Agar polemik ini tidak berlarut panjang, pimpinan KPK harus cepat bersikap untuk menyelesaikan masalah ini,” kata dia dalam keterangan persnya, Kamis (9/5).

Indriyanto mengaku khawatir dengan pengangkatan  penyidik tanpa proses dan mekanisme formal akan menciptakan stigmanisasi penegakan hukum korupsi oleh KPK. Khususnya, kapabilitas penyidik dan dampaknya menimbulkan dikotomi,  stigma disharmonisasi dan diskriminasi diantara internal kedeputian penindakan.

Indriyanto menambahkan, pimpinan KPK juga sebenarnya telah memiliki jalur dan basis regulasi Peraturan Komisioner yang sudah jelas tentang tatacara prosedur pengangkatan penyidik, dan itu seharusnya tidak boleh dilanggar.

Bahkan, secara historis dan filosofi UU KPK mengakui eksistensi penyidik Polri maupun Kejaksaan dalam berpartisipasi membangun manajemen penegak hukum di kelembagaan KPK.

“Bahwa kemudian ada polemik penyidik Internal dari pegawai tetap KPK adalah suatu dinamika . Jangan dianggap sepele, karena dinamika yang ada ini seharusnya tidak boleh menimbulkan disharmonisasi,” katanya

Karena, bila terjadi disharmonisasi di antara penyidik dalam bentuk apapun, kata Indriyanto, nantinya akan berdampak pada penegakan hukum pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, sambung dia, untuk mengatasi polemik pengangkatan penyidik, pimpinan KPK harus patuh pada regulasi UU KPK dan perangkatnya.

“Juga bagaimana kebijakan tegas Pimpinan KPK menyikapi polemik ini, sepanjang kebijakan ini tidak dilakukan penyimpangan dan pengabaian garis-garis regulasi KPK yang ada,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, program mereformasi birokrasi di internal KPK sangatlah luas dan sudah berjalan cukup lama. "Pada waktu kami masuk dari 1.400 pegawai itu penindakan hanya 300 sekian, yang lainnya sisanya hanya supporting system dan pencegahan. Itu tidak ideal, sehingga saya menjanjikan 80 persen itu harus di penindakan. Kemudian kami juga yang sudah terlanjur di supporting system, yang sudah terlanjur di pencegahan itu juga harus bisa alih tugas," terang Agus.

Alih tugas ini, sambung Agus, kemudian dibuat peraturan pimpinan bahwa misalkan pegawai yang berada dalam naungan satu fungsi ditiadakam tes. Namun, harus ditingkatkan detail di identifikasi.

"Nah, kalau alih fungsi dia memang diperlukan tes. Jadi kalau dari penyelidikan ke penyidikan itu memang kalau menurut aturan itu tidak diperlukan tes karena satu fungsi,"  terangnya.

"Jadi, tidak sama sekali kalau kami mau membawa 21 penyelidik jadi penyidik itu bukan kami menari di atas gendangnya faksi yang tertentu, bukan. Ini lama, program lama," tambah Agus.

KPK sebelumnya menyatakan segera melantik 21 penyidik terpilih. Para penyidik itu dilantik usai dinyatakan lolos dari proses seleksi yang telah dilakukan KPK sejak 11 Maret lalu. KPK menyatakan para penyidik itu telah lolos seleksi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Edukasi Antikorupsi selama sekitar sebulan itu, para calon penyidik dibekali sejumlah materi.

Pembekalan materi yang disampaikan oleh sejumlah sumber baik dari internal KPK ataupun eksternal seperti Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK). Materi pelatihan yang diajarkan diantaranya Hukum dan tindak pidana korupsi, Audit investigasi forensik, kemampuan investigasi, pelatihan di lapangan, e-learning, simulasi dan praktik, serta pelacakan aset.

Dian Fath Risalah

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VR7WJ2
May 09, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VR7WJ2
via IFTTT

Read More

Jelang Mudik, Rest Area 207 A Palikanci Optimalkan Layanan

Fasilitas umum yang tersedia seperti toilet dan masjid umum cukup nyaman dan bersih.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Rest area KM 207 ruas A Palikanci (Palimanan-Kanci) menjadi salah satu tempat istirahat favorit bagi para pemudik setiap tahunnya. Untuk memberi layanan optimal saat mudik nanti, PT Jasa Marga telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk pemudik.

Antara lain area pijat yang luas, toilet, mushola dan parkir gratis serta tempat makan dengan harga terjangkau. Untuk fasilitas pijat, Manager Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) 207A Dede Ahmad Nurhadi menjelaskan pihaknya selalu memberdayakan masyarakat setempat yang memang ahli memijat.

"Semua fasilitas dan layanan sudah kami optimalkan. Kami pastikan juga tidak ada pungutan liar di sini. Tapi kalau untuk pijat itu tetap bayar ya kepada pemijatnya," kata Dede kepada Republika.co.id, Selasa (7/5).

Sementara untuk mengurai kepadatan antrian di dalam rest area, nantinya manajemen juga akan melakukan rekayasa lalu lintas. Salah satu caranya dengan menambah rambu-rambu atau penunjuk arah di sekitar rest area.

"Misalnya bagi pemudik yang hanya ingin ke toilet, kami arahkan ke arah tertentu. Begitupun bagi pemudik yang ingin parkir dan istirahat, atau isi bensin kami arahkan juga. Kami harap ini bisa mengurangi antrean mobil seperti tahun lalu," kata Dede.

Selain itu, menurut Dede, pihaknya juga akan menambah stok BBM pada H-10 hingga H+10 Hari Raya Idul Fitri, sebanyak 18 persen dari realisasi tahun 2018 . Diketahui, realisasi pada H-10 dan H+10 di rest area 207 A tahun lalu mencapai 1.751.644 liter.

Untuk daya tampung, rest area 207A Palikanci dapat menampung sekitar 900 mobil dengan rincian 600 mobil berukuran kecil dan 200 mobil berukuran besar seperti truk, bus dan lainnya. "Jadi semisal posisi di dalam (rest area) sudah penuh, pasti kami tutup. Perihal ini kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian," ungkap Dede.

Saat Republika.co.id berkeliling, fasilitas umum yang tersedia seperti toilet dan masjid umum cukup nyaman dan bersih. Begitupun dengan area pijat yang cukup luas, cukup untuk puluhan pemudik.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2YbDJBH
May 07, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2YbDJBH
via IFTTT

Read More

Siapa Setan Gundul yang Dimaksud Andi Arief di Kubu Prabowo?

Andi Arief menyebut setan gundul itu memberi info sesat Prabowo menang 62 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief kembali melontarkan cicitan di akun Twitternya @Andiarief__ . Dalam cicitannya tersebut ia  mengungkapan seiring perjalanan waktu muncul elemen lain di dalam koalisi Prabowo-Sandiaga yang ia namakan 'setan gundul'.

"Dalam koalisi adil makmur ada Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Berkarya, dan rakyat. Dalam perjalanannya muncul elemen setan gundul yang tidak rasional, mendominasi dan cilakanya Pak Prabowo mensubordinasikan dirinya. Setan Gundul ini yang memasok kesesatan menang 62 persen," kata Andi Arief dalam cicitannya, Senin (6/5).

Menurutnya, Partai Demokrat hanya ingin melanjutkan koalisi dengan Gerindra, PAN, PKS, Berkarya dan Rakyat. Namun jika calon presiden (capres) Prabowo Subianto lebih memilih mensubordinasikan koalisi dengan kelompok 'setan gundul' tersebut maka partai berlambang mercy itu akan memilih jalan politiknya sendiri.

"Gerakan rakyat itu hancur lebur karena setan gundul memberi info sesat 02 menang 62 persen. Tidak ada people power berbasis hoaks," ujarnya.

Dalam cicitannya ia juga sempat menyinggung soal People Power. Menurutnya hoaks hanya bisa menghasilkan kemarahan, namun tidak mungkin menimbulkan people power. Pria yang pernah tersangkut kasus sabu tersebut tidak menjelaskan secara gamblang siapa setan gundul yang ia maksud.

Cicitan Andi tersebut juga direspons oleh politikus Partai Demokrat lainnya. Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai sebutan 'monster demokrasi' lebih tepat ketimbang 'setan gundul'.

"Bukan setan gundul tapi monster demokrasi atau genderuwo, tangan-tangan kotor yang tidak kelihatan yang menjadi benalu demokrasi. Namanya benalu yah lama-lama makan tuannya sendiri!," tulis Benny dalam akun resminya. 

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menanggapi cuitan politikus Andi Arief soal adanya elemen 'Setan Gundul' dalam tubuh koalisi 02 yang membawa kabar Prabowo Subianto menang 62 persen. Hidayat menuding balik data Partai Demokrat soal data klaim kemenangan ini.

"Tentang 62 persen itu juga publik sudah membaca, bahwa di internal Demokrat survei mereka menyebutkan bahwa Prabowo menang dengan 62 persen. Nah bagaimana itu?" kata Hidayat di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (6/5).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan istilah Setan Gundul itu melalui akun Twitternya @Andiarief__. Hidayat menjelaskan, ia tidak tahu soal sosok setan gundul yang dimaksud Andi Arief.

"Saya bukan jubirnya pak di Andi Arief sehingga tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kubu setan gundul itu siapa, apakah itu sama dengan genderuwo atau sontoloyo saya tidak tahu, beliau yang harus menjelaskan," kata Hidayat.

Hidayat pun kembali menegaskan, Andi Arief yang harus menjelaskan makna setan gundul yang ia sebutkan. "Yang jadi masalah koalisi setan gundul itu koalisi yang mana, kita tidak tau, beliau yang harusnya menjelaskan karena bagian dari pada yang disampaikan ke publik adalah justru Demokrat yang menyebutkan survei internal demokrat menyebutkan 62 persen Prabowo menang," kata Hidayat menegaskan.

Hidayat pun menegaskan, saat ini koalisi 02 tetap fokus menjaga penghitungan suara yang seat ini berada di tahap kecamatan menuju ke Kabupaten/kota. Koalisi tidak menginginkan konsentrasinya terbelah dengan isu manuver di lapangan yang tidak emmbawa solusi dan peningkatan kualitas berkoalisi maupun berdemokrasi.

Hidayat juga masih mempercayai bahwa Demokrat tetap ada di Kubu 02. "Sampai hari ini yang kita dengar dari beberapa individu dari demokrat juga mengatakan 'bukan adat kami meninggalkan teman perjuangan' itu juga dinyatakan dari tokoh Demokrat" ujar Hidayat.

Tanggapan TKN

Tim Kampanye Nasional (TKN) menanggapi cicitan Andi Arief yang menyebut ada 'setan gundul' di kubu Prabowo Subianto. TKN mengatakan, pernyataan Wakil Sekretaris Jendral partai Demokrat itu menjadi bukti jika klaim kemenangan 62 persen yang disebut-sebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) tidak memiki bukti yang kuat.

"Kalau benar ini pernyataannya Andi Arief, ini membuktikan bahwa angka 62 persen yang selama ini memang hanya angka entah dari mana," kata Juru Bicara TKN Arya Sinulingga di Jakarta, Senin (6/5).

Arya mengatakan, Demokrat merupakan koalisi yang masuk dalam Indonesia Adil dan Makmur. Artinya, dia melanjutkan, angka 62 persen pun tidak mendapat kepercayaan oleh partai koalisi mereka sendiri.

Menurut Arya, sesama koalisi harusnya memiliki rasa saling percaya dan mempunyai data yang sama bahkan hingga data C1. Dia mengatakan, ketidaksesuaian data antar partai koalisi akan semakin menguatkan jika klaim kemenangan 62 persen merupakan angka hoaks.

"Ini kan bahaya sekali mengamuflase rakyat gitu ya. Masa para pemimpin di 02 itu membuat angka hoaks dan membuat masyarakat makin tak percaya. Dan mereka sengaja mendeligitimasi pemilu kita ini," katanya.

Arya mengatakan, kebohongan-kebohongan sangat berbahaya bagi demokrasi nasional. Politisi partai Perindo ini berharap teman-teman di 02 mau menerima kenyataan dan hentikan hoaks yang dilakukan. "Jangan membuat demokrasi hancur. Ini bahaya bagi masyarakat dan demokrasi kita," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PWOJQR
May 06, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PWOJQR
via IFTTT

Read More

Merasa Tarif Ojek Daring Mulai Mahal? Ini Alasannya

Penyedia jasa melakukan penyesuaian sistem menjelang aturan tarif baru berlaku.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebagian besar pengguna jasa ojek daring merasa dalam beberapa waktu terakhir ini merasa tarif untuk jarak pendek menjadi lebih mahal dari biasanya. Padahal, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru memberlakukan aturan kenaikkan tarif ojek daring yang baru mulai besok (1/5).

Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Cucu Mulyana mengatakan jika penyedia jasa ojek daring sudah mulai menaikkan tarifnya, ada kemungkinan karena penyesuaian sistem menjelang aturan tarif baru diberlakukan. “Begini, kalau misalkan sebelum Mei 2019 mereka sudah memberlakukan sistem itu mereka perlu uji coba,” kata Cucu di Gedung Kemenhub, Senin (29/4) malam.

Cucu menjelaskan, ada kemungkinan penyedia jasa ojek daring melakukan penyesuaian algoritma pada sistemnya. Dia menilai hal tersebut bisa saja merupakan proses terkait perencanaan dari penyedia jasa ojek daring untuk mematuhi aturan tarif yang baru.

Salah satu pengguna ojek daring, Wulan Setiyani (26 tahun) mengaku selama sebulan ini tarif ojek daring yang dia terima lebih mahal, terutama untuk jarak pendek. “Saya itu cuma gunakan ojek online dari rumah ke halte Transjakarta atau dari halte ke rumah. Itu tidak ada dua kilometer, jadi mahal sekali tidak seperti biasanya,” kata Wulan kepada Republika.co.id, Selasa (30/4).

Wulan menjelaskan, sebelumnya tarif dari rumah menuju halte atau sebaliknya hanya dikenaikan sekitar Rp 7.000. Hanya saja hingga saat ini, dia dikenakan tarif hingga Rp 9.000 untuk jarak yang sama. Meskipun begitu, Wulan mengakui penyedia jasa ojek daringnya masih memberikan banyak diskon sehingga meski harganya naik masih terbilang murah sehingga hanya membayar Rp 4.000.

Hanya saja, Wulan khawatir jika nantinya diskon sudah tidak lagi diberikan penyedia jasa ojek daring. “Ini sekarang masih ada diskon, tapi kan diskon ini tidak selalu ada. Lumayan juga kalau Rp 9.000 untuk jarak dekat dikalikan 28 hari kerja,” ungkap Wulan.

Dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019, tarif ojek daring dibagi dalam tiga zona. Tidak hanya itu, setiap zona memiliki tarif minimal flat untuk jarak pendek di bawah empat kilometer hingga empat kilometer yang penentuannya ditentukan penyedia jasa ojek daring dan kisarannya ditentukan pemerintah.

Untuk zona satu yaitu biaya jasa batas bawahnya yaitu Rp 1.850 perkilometer dan batas atasnya Rp 2.300 perkilometer. Sementara untuk biaya jasa minimal zona satu yakni Rp 7.000 sampai Rp 10 ribu.

Sementara itu, zona dua biaya jasa batas bawahnya yakni Rp 2.000 perkilometer dan batas atasnya Rp 2.500 perkilometer. Lalu biaya jasa minimalnya dari Rp 8.000 sampai Rp 10 ribu.

Untuk zona tiga, biaya jasa batas bawahnya yaitu Rp 2.100 perkilometer dan batas atasnya Rp 2.600 perkilometer. Sementara untuk biaya jasa minimal zona tiga yakni Rp 7.000 sampai Rp 10 ribu.

Semua pengaturan biaya jasa tersebut merupakan jumlah bersih atau nett yang diterima pengemudi ojek daring. Sehingga penumpang masih dikenakan 20 persen untuk potongan yang diberikan kepada aplikator.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2V4xXFb
April 30, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2V4xXFb
via IFTTT

Read More

BI Solo Siapkan Uang Tunai Rp 5,4 Triliun

Uang tunai tersebut untu memenuhi kebutuhan selama Ramadhan dan Lebaran

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Solo menyiapkan uang tunai sebesar Rp 5,4 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Solo Raya saat Ramadhan dan Idul Fitri 1440H/2019. Estimasi kebutuhan uang (EKU) tersebut meningkat 3,35 persen dibandingkan realisasi kebutuhan uang pada Ramadhan dan Idul Fitri 2018 yang senilai Rp 5,23 triliun.

Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengeluaran Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi,

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, Bakti Artanta, mengatakan, estimasi kebutuhan uang untuk Ramadhan dan Lebaran selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2017, EKU sebesar Rp 4,6 triliun kemudian realisasinya Rp 4,61 triliun.

Pada 2018, EKU sebesar Rp 5,0 triliun dan realisasinya Rp 5,23 triliun. Kemudian, estimasi pada 2019 senilai Rp 5,4 triliun. Nominal tersebut terdiri dari uang pecahan besar hampir 80 persen dan sisanya uang pecahan kecil.

"Tahun 2019 ini prediksi atau estimasi kebutuhan uang untuk Ramadhan dan Lebaran sebesar Rp 5,408 triliun baik uang kertas maupun uang logam. Di Solo Raya ini adalah angka yang akan kami upayakan supaya deviasinya tidak terlalu tajam," jelas Bakti saat jumpa pers di Gedung KPw BI Solo, Senin (29/4).

Bakti memaparkan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan uang. Di antaranya, tren pertumbuhan uang kartal, keikutsertaan BPR/BPRS, pegadaian dan kantor pos dalam layanan penukaran uang, serta kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal pada momen-momen tertentu seperti hari raya.

Tahun ini, BI Solo juga melakukan perluasan titik penukaran uang. Pada 2018, terdapat 111 titik penukaran uang, jumlahnya bertambah menjadi 150 titik pada 2019. Jumlah 150 titik tersebut secara rinci, 98 bank umum, 30 BPR, delapan BPRS, 10 pegadaian, dan 4 kantor pos.

Jumlah BPR yang berpartisipasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya delapan BPR menjadi 30 BPR pada tahun ini. Jumlah pegadaian yang berpartisipasi juga meningkat dari dua pegadaian menjadi 10 pegadaian. Selain itu, tahun lalu PT Pos belum berpatisipasi.

Jumlah 150 titik tersebut tersebar di tujuh kota/kabupaten, yakni di Solo 74 titik, Boyolali 14 titik, Klaten 16 titik, Sukoharjo 15 titik, Karanganyar 11 titik, Wonogiri 10 titik, dan Sragen 10 titik. Penukaran uang dilayani pada 13 Mei sampai 1 Juni 2019 sesuai dengan jadwal masing-masing titik.

"Kami menargetkan dalam satu hari terdapat 1.100 penukar. Kalau tahun lalu 1.000 penukar per hari," ungkapnya.

Dia menjelaskan, BI menerapkan beberapa metode penukaran uang agar memberikan kesempatan yang sama kepada maayarakat untuk menukarkan uang. Metode tersebut antara lain, screening KTP agar masyarakar hanya bisa menukar satu kali dalam sepekan.

Kemudian, mencelupkan jari ke dalam tinta agar masyarakat hanya bisa menukar di satu tempat pada hari yang sama. Selain iti, ada ketentuan batas limit penukaran uang yakni Rp 4,4 juta per orang agar masyarakat punya kesempatan sama untuk melakukan penukaran.

"Kami pada prinsipnya tidak membatasi jumlah penukaran. Namun untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat makanya kami tentukan limit batas penukaran," imbuh Bakti.

Perbedaan lainnya, tahun ini BI membuka layanan penukaran uang di Rest Area jalan tol Solo-Kertosono. Sebab, BI memperkiraan jalur mudik melalui tol Solo-Kertosono akan naik signifikan. Layanan tersebut dibuka pada 30 Mei-1 Juni di Rest Area KM 519 A dan B di Masaran Sragen.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2L61MAq
April 29, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2L61MAq
via IFTTT

Read More

LRT Jakarta Menunggu Keputusan Pemprov DKI Jakarta

PT LRT Jakarta secara keseluruhan sudah siap melakukan operasional untuk komersil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Light Rail Transit (LRT) Jakarta atau Lintas Rel Terpadu selama dua pekan lalu sudah melakukan uji coba LRT Jakarta secara internal. Namun, untuk beroperasi secara komersial, PT LRT masih menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Dari kami, dari segi kesiapan beroperasi sudah siap 100 persen,” kata Corporate Communication PT LRT Jakarta Santy Pradayini kepada Republika.co.id, Ahad (28/4).

Santy mengatakan, PT LRT Jakarta sudah melakukan pengecekan terhadap semua sistem LRT Jakarta saat uji coba yang dilakukan secara internal. Seperti, sistem operasi pusat kereta, tim pelayanan, dan tim keseluruhan kereta LRT Jakarta.

Ia mengatakan uji coba internal ini untuk memastikan saat LRT Jakarta beroperasi secara komersial tidak ada masalah yang menghambat operasional. Ia menambahkan, uji coba LRT untuk umum juga sudah dilakukan selama dua pekan pada Maret lalu. Selama uji coba tersebut, tiket untuk naik LRT Jakarta digratiskan. 

Santy menambahkan sudah mengundang Jakarta Barrier Free Tourism (JBFT) untuk menjajal LRT Jakarta. JBFT merupakan kegiatan wisata bersama yang diadakan oleh penyandang disabilitas sebagai salah satu wujud edukasi terhadap semua kalangan tentang disabilitas.  

"Dari kegiatan wisata ini, kami bisa mengetahui bagaimana jika LRT ini digunakan di kalangan disabilitas,” ucapnya.

Sebanyak 72 peserta terlibat dalam kegiatan JBFT, yakni naik LRT Jakarta dan berkeliling di dalam stasiun. Ia menerangkan peserta yang mengikuti kegiatan JBFT terdiri dari 12 orang pengguna kursi roda, tiga orang tuna rungu, empat orang peserta tuna netra, serta peserta celebral palsy (CP), autis, dan tuna daksa sebanyak 10 orang.

Kemudian, ia menambahkan, ada pendamping yang terdiri dari keluarga, mahasiswa, volunteer sebanyak 35 orang. Ada pula juru bahasa isyarat sebanyak dua orang serta peserta dari Bina Marga, Kesejahteraan Sosial, Pariwisata, Komnas Perempuan, dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP).

“Hasil dari kunjungan kemarin adalah mendengar masukan dari peserta JBFT. Sehingga PT LRT Jakarta selaku badan usaha penyelenggara operasi sarana dan prasarana dapat memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh warga Jakarta, termasuk melayani pelanggan disabilitas dengan baik,” kata dia.

Santy berharap LRT Jakarta segera dioperasikan secara komersial. Ia mengatakan, PT LRT Jakarta secara keseluruhan sudah siap melakukan operasional.

Santy juga menjamin sstasiun aman serta nyaman untuk para penumpang. “Nanti akan dikabarkan lagi, untuk pengoperasian secara komersial karena kami pun menunggu Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UKuxSM
April 28, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UKuxSM
via IFTTT

Read More

Madrid Tawari Hazard dengan Gaji Lebih Mahal dari Ronaldo

Jika bergabung, Hazard akan menjadi pemain bergaji termahal sepanjang sejarah Madrid.

REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Real Madrid tampaknya belum menyerah mengejar gelandang Chelsea Eden Hazard. Bahkan tidak tanggung-tanggung, El Real menawarkan gaji fantastis untuk pemain internasional Belgia tersebut.

Dikutip dari AS, akhir pekan ini, Hazard digoda gaji 24 juta euro atau setara dengan Rp 380 miliar per tahun. Gaji tersebut sudah bersih, di luar pajak yang total 45 juta euro.

Upah Hazard tersebut bahkan melebih gaji Cristiano Ronaldo yang merupakan pemain termahal Madrid dengan gaji 22 juta euro saat ia memutuskan pindah ke Juventus. Bahkan jauh dari gaji Gareth Bale yaitu 15 juta euro setahun dan kapten El Real Sergio Ramos 11 juta euro.

Sehingga, jika jadi bergabung dengan skuat asuhan Zinedine Zidane tersebut, maka pemain berusia 28 tahun itu akan menjadi pemain bergaji termahal sepanjang sejarah Los Blancos. Namun Madrid kemungkinan besar melepas Bale untuk bisa memberikan ruang fiskal yang lebih baik untuk klub dengan gaji sebesar itu.

Bukan rahasia lagi jika Hazard memang tertarik untuk berlabuh ke stadion Bernabeu. Namun Chelsea membanderol Hazard dengan harga 116 juta euro.

Penawaran Real Madrid lebih rendah, yaitu 80 juta sampai 90 juta euro. Kedua klub sampai saat ini dikabarkan sudah setengah jalan untuk menyelesaikan proses transfer Hazard. Zidane juga sudah memberikan persetujuan kepada bos Real Madrid Florentino Perez untuk menuntaskan transfer Hazard.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DDR8e0
April 28, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DDR8e0
via IFTTT

Read More

White Cetak 36 Angka untuk Bantu Spurs Kalahkan Nuggets

Laga keempat play-off NBA masih akan digelar di kandang Spurs.

REPUBLIKA.CO.ID, SAN ANTONIO -- Point guard San Antonio Spurs, Derrick White, tampil gemilang dalam babak playoff ketiga NBA. Menjamu Denver Nuggets Jumat (19/4) di AT&T Center, San Antonio, White menyumbang 36 angka saat Spurs mengalahkan tamunya 118-110.

Hasil ini membuat Spurs sementara memimpin 2-1. Usai laga, White yang membukukan rekor angka tertinggi selama membela Spurs menyatakan, ini adalah cara dia bermain sejak masih muda.

"Hanya mencoba untuk pergi ke sana, bersaing, dan bersenang-senang." ujar White seperti dikutip dari laman tsn.ca, Jumat (19/4).

Pelatih San Antonio Spurs Gregg Popovich menyatakan White telah tampil fantastis. "Saya tidak tahu harus berkata apa lagi."

Pelatih Nuggets Michael Malone mengatakan, White tampil seperti belum makan dalam dua hari. "Dia lapar, keluar (berdetak), dan ia mengirim pesan yang sangat keras dan jelas. "

Selain White, DeMar DeRozan juga gemilang. Ia mencetak 25 angka untuk membantu timnya memenangkan pertandingan. LaMarcus Aldridge meraih double-double 18 angka dan 11 rebound. Jakob Poetl dan Bryn Forbes masing-masing 10 angka. Serta Rudy Gay menambah 11 angka dari bangku cadangan.

Nikola Jokic, di sisi lain, membantu Nuggets mencetak 22 angka, 8 rebound, dan 7 assist. Malik Beasley yang bermain dari bangku cadangan mendulang 20 angka dan 9 rebound. Paul Millsap menambah 14 angka. Gary Harris dan Torey Craig sama-sama mencetak 12 angka. Monte Morris 10 angka.

Dengan kemenangan ini, Spurs kini unggul 2-1. Laga keempat masih akan digelar di kandang Spurs. Kini, Spurs membutuhkan dua kemenangan lagi untuk melaju ke putaran berikutnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Vc81qj
April 19, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Vc81qj
via IFTTT

Read More

SMRC: Enam Persen Responden Percaya Hoaks Jokowi PKI

Sebanyak 13 persen rerponden percaya hoaks Jokowi kaki tangan Cina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dua pekan jelang pencoblosan.

Dalam paparannya, Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan 13 persen masyarakat masih percaya hoaks bahwa Presiden Joko Widodo kaki tangan Cina. Sementara itu yang percaya Jokowi PKI sebanyak enam persen. "Karena cuma sedikit ya efeknya nggak banyak," kata Deni di Jakarta, Jumat (14/4).

Kendati demikian, Deni menjelaskan hoaks tersebut sempat membuat tren elektabilitas Jokowi turun ketimbang tahun lalu. Selain itu, sebanyak enam persen masyarakat juga mempercayai Jokowi anti-Islam, sisanya tidak percaya. "Apalagi faktanya Pak Jokowi menggandeng Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakinya," tegasnya.

Deni menambahkan, ada sejumlah faktor lain untuk melihat kebenaran angka elektabilitas Jokowi-Ma'ruf saat ini yang mencapai 56,8 persen. Di antaranya adalah tingkat kesukaan (Likeability). "Ternyata likeability Jokowi lebih tinggi dibanding Prabowo. Yang suka sama Jokowi 86 persen dari yang tahu, yang suka sama Prabowo dari yang tahu 75 persen, selisih 11 persen," jelasnya.

Begitu juga dengan kesukaan masyarakat terhadap Ma'ruf Amin yang unggul tipis di angka 83 persen dibanding tingkat kesukaan terhadap Sandiaga yang hanya mencapai 80 persen.

Sebelumnya SMRC merilis hasil survei terakhir yang dilakukan dua pekan sebelum hari pencoblosan. Hingga awal April 2019, capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf masih unggul dengan angka 56,8 persen atas capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga yang hanya memperoleh angka 37 persen, dan yang tidak tahu/rahasia mencapai 6,3 persen.

Survei dilakukan 5-8 April 2019. Metode yang dipakai adalah multistage random sampling dengan melibatkan 2.568 responden dengan margin of error rata-rata 2,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2P4DeWQ
April 12, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2P4DeWQ
via IFTTT

Read More

Pejabat yang Kena OTT KPK Bikin Miris

Belakangan, ketua umum parpol Islam kena OTT bersama pejabat Kemenag.

CIAMIS -- Miris rasanya saat mendengar para elite politik terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi dan suap. Mulai dari bupati, gubernur, anggota DPRD, dan baru-baru ini ada yang terjaring lagi, tak tanggung-tanggung pelakunya pemimpin parpol Islam dan Kemenag.

Lemahnya iman dan hukuman yang ringan membuat tak ada efek jera, ditambah biaya politik dalam sistem demokrasi yang mahal, menjadi salah satu penyebab maraknya tindak pidana korupsi dan suap-menyuap.

Untuk menjadi bupati saja, seseorang harus mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah, menjadi gubernur ratusan miliar, apalagi posisi yang lebih tinggi dari itu. Dengan kondisi seperti itu, tak heran rakyat pun dikhianati para pejabat dengan tindakan korupsi.

Harusnya mereka sadar bahwa jabatan yang mereka duduki adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Korupsi dan suap akan lenyap jika aturan dan solusi diambil dari Islam. Islam menuntaskan masalah dan membawa berkah.

Pengirim: Thama Rostika, Ciamis, Jawa Barat

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2G5kdPT
April 10, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2G5kdPT
via IFTTT

Read More

Kemenaker Prioritaskan Pelatihan Vokasi

Menaker menilai harus ada intervensi dalam pembangunan SDM.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) fokus  menggenjot pelatihan vokasi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan hal ini sebagai tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo yang akan prioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2019.

“Sebelumnya, Kemnaker sudah menjadikan masifikasi pelatihan vokasi sebagai program prioritas. Setelah ada arahan Presiden Jokowi 2019 sebagai prioritas pembangunan SDM, masifikasi pelatihan vokasi, lebih digenjot lagi,” kata dia, dalam acara Fun Walk Skill For Future di BBPLK Bekasi pada Ahad (7/4).

Seiring dengan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital, menurut Menaker Hanif persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, bergeser ke persaingan pada penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja yang membutuhkan SDM berkualitas.

"Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skil, dan kompetensi angkatan kerja Indonesia  mampu bersaing. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi,” ujar Hanif.

Terkait dengan pelatihan vokasi Kemnaker telah melakukan beberapa terobosan, yakni masifikasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur, dan sertifikasi uji kompetensi. Masifikasi pelatihan di BLK melalui program triple skilling, yaitu skilling, up-skilling, dan re-skilling.

Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skil. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skil, re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru. 

Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Tahun 2017 dengan 50 BLK Komunitas, 2018 75 BLK Komunitas. Tahun 2019 naik menjadi 1.000 BLK Komunitas berbasis pesantren.

Khusus merespon perkembangan industri berbasis digital, Menaker Hanif menginisiasi pembangunan Innovation Room di Kantor Kemnaker pada Juni 2018. Ini adalah sebuah Talent Hub  untuk merespons era baru industri digital dan Industri 4.0. “Nantinya, Innovation Room akan direplikasi di BLK-BLK milik Kemnaker,” ujar Hanif.

Prioritas pembangunan SDM juga dalam rangka menyelamatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia, yang puncaknya terjadi 2025-2030. Dimana, 70 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif.

Berdasarkan riset McKinsey Global Institute yang menyebutkan, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Namun capaian itu mensyaratkan penduduk usia produktif memiliki skill dan kompetensi.

"Masifikasi pelatihan vokasi kita lakukan untuk pekerja saat ini, serta anak-anak pekerja yang kelak menjadi angkatan kerja saat puncak bonus demografi terjadi,” kata Hanif.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2U2Zxgz
April 08, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2U2Zxgz
via IFTTT

Read More

Museum Timah Siapkan Atraksi Studio Mapping

Studio mapping akan menuturkan sejarah penambangan timah.

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Museum Timah Indonesia mempersiapkan studio mapping sejarah penambangan bijih timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Studio mapping diharapkan tingkatkan kunjungan wisatawan di museum bersejarah tersebut.

"Mudah-mudahan tahun ini studio mapping diluncurkan, sehingga pengunjung bisa menyaksikan sejarah penambangan bijih timah di darat dan laut," kata Kepala Museum Timah Indonesia Muhammad Taufik di Pangkalpinang, Senin (8/4).

Ia mengatakan studio mapping sejarah penambangan bijih timah ini yang sedang disiapkan di dalam museum, sehingga pengunjung dengan nyaman, aman dan tertib menyaksikan flim dokumenter penambangan timah di Provinsi Kepulauan Babel. "Mudah-mudahan dengan adanya studio mini ini menjadi daya tarik tersendiri dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara," katanya.

Ia mengatakan jumlah kunjungan wisatawan selama Januari hingga Februari 2019 sebanyak 4.069 orang. Rinciannya, wisatawan Nusantara 4.040 orang dan mancanegara hanya 29 orang.

Jumlah wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Museum Timah Indonesia pada Januari 2019 sebanyak 721 orang dan Februari meningkat mencapai 3.319 orang. Sementara itu, jumlah wisatawan manca negara selama Januari 2019 sebanyak 13 orang dan Februari 16 orang.

Jumlah pelajar Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SLTA dan Perguruan Tinggi selama Januari dan Februari 2019 sebanyak 9.525 orang dengan rincian Januari 2019 sebanyak 3.565 orang dan meningkat pada Februari 2019 menjadi 5.960 orang.

"Kita optimistis dengan adanya kerja sama ini kunjungan wisatawan berkunjung ke museum ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 28.136 orang," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2YVvTNY
April 08, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2YVvTNY
via IFTTT

Read More

Warga Palestina di Israel tak Antusias Ikut Pemilu

Warga Jisr al-Zarqa merasa pemerintah Israel terlalu memeras mereka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang pemilihan umum yang akan diselenggarakan Selasa (9/4) besok, sejumlah anggota parlemen Israel (Knesset) dan beberapa pimpinan partai berkunjung ke Jisr al-Zarqa, wilayah perbatasan yang didominasi warga Palestina untuk berkampanye. Kepala dewan lokal Jisr al-Zarqa, Murad Amash meragukan siapa kandidat yang akan dia pilih di pemilihan nanti.

"Saya ragu partai mana yang akan saya pilih, karena kegagalan mereka mengatasi masalah kota yang parah," kata Amash yang dikutip dari Al-Jazeera.

Menurut keterangan yang disampaikan Amash kepada Al-Jazeera, pada November 2017 lalu, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu pernah mengunjungi Jisr al-Zarqa untuk menghadiri pembukaan kantor polisi disana. Saat kunjungan tersebut, Netanyahu sempat menyinggung persoalan kekerasan yang banyak terjadi saat itu.

Namun dalam pidatonya, ketua partai Likud itu mengatakan bahwa pembangunan kantor polisi hanya dapat mengurangi kasus kekerasan, namun tidak dengan persoalan ekonomi dan sosial di kota yang menurutnya bobrok itu.

Dalam pidatonya pada saat itu, Netanyahu juga mengakui bahwa pemerintah Israel telah lama mengabaikan Jisr al-Zarqa dan berjanji lebih sering berkunjung. Selain itu, Netanyahu juga berjanji untuk memperbaiki kondisi di kota perbatasan Palestina-Israel itu.

"Dan itu adalah terakhir kali kami melihatnya berkunjung," kata Amash.

Jafar Farah, Direktur Mossawa Center yang berbasis di Haifa (Pusat Advokasi Warga Arab di Israel) memperkirakan warga Jisr al-Zarqa tidak meraskan animo apapun dalam menyambut pesta rakyat yang akan diadakan 9 April 2019 nanti. Dia bahkan meyakini hanya segelintir warga saja yang akan menyalurkan suara.

"Warga negara Palestina-Israel (Jisr-al-Zarqa) tidak merasa bahwa pemungutan suara akan mengubah pengalaman 70 tahun dipinggirkan, dianggap warga negara kelas dua, dan menjadi sasaran rasisme dan diskriminasi yang dilembagakan, termasuk melalui hukum negara-bangsa Yahudi dan undang-undang lainnya dan kebijakan," kata Farah.

Di tengah kondisi suram, warga Palestina yang tinggal di Israel telah mengandalkan upaya untuk membentuk komunitas yang kuat untuk meningkatkan kondisi mereka. Salah satu organisasi adalah Mossawa, yang telah berhasil memaksa pemerintah untuk mendanai pusat anak usia dini pertama di Jisr al-Zarqa, program pelatihan 50 perawat, dan sebuah proyek untuk membangun 400 unit rumah bagi warga lokal.

"Akhirnya, setelah 70 tahun diskriminasi, dewan kota dapat memperoleh persetujuan untuk membangun lingkungan baru, karena warga tidak lagi merasa bahwa desa dan kota mereka milik mereka. Mereka takut," kata Farah.

Kota dengan 15 ribu penduduk yang mayoritas warga Palestina ini, selama bertahun-tahun menghadapi krisis pertanahan dan perumahan yang serius. Ratusan hektar di Jisr al-Zarqa digusur demi membangun proyek-proyek infrastruktur pemerintah, seperti jalan raya yang menghubungkan Tel Aviv ke Haifa.

Kepala dewan lokal Jisr al-Zarqa, Murad Amash mengatakan, dengan populasi yang terus bertambah, pemerintah Israel justru semakin memeras tanah Jisr al-Zarqa, yang hanya seluas 150 hektare. Sementara di Beit Hanania yang dihuni tak lebih dari 1000 penduduk Yahudi, diberikan tanah seluas 300 hektar tanpa adanya penggusuran seperti halnya yang terjadi di Jisr al-Zarqa.

Amash mengatakan, saat dewan lokal Jisr al-Zarqa meminta negara untuk mendirikan industri serupa untuk dijadikan sumber pendapatan kota, permintaan itu justru ditolak. "Kami percaya itu adalah hak kami untuk mendapatkan semacam dukungan dari negara Israel. Kami adalah warga negara. Ada banyak pembicaraan dan negosiasi mengenai hal itu, tetapi negara tidak menerima permintaan ini," kata Amash yang dikutip dari Al-Jazeera.

"Bukan hanya diabaikan dan ditinggalkan. Negara melakukannya dengan sengaja, ini jelas diskriminasi," kata Amash.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2CZ0sck
April 07, 2019 at 02:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2CZ0sck
via IFTTT

Read More