Rashford Sebut Liverpool tak Pernah Jadi Pilihannya

Satu-satunya klub yang ingin ia bela saat masih kanak-kanak adalah Manchester United.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang big match pekan ke-17 Liga Primer Inggris yang mempertemukan Liverpool kontra Manchester United, Ahad (16/12), penyerang muda Iblis Merah Marcus Rasford turut menghangatkan suasana. Rashford menyatakan, satu-satunya klub yang ingin ia bela saat masih kanak-kanak adalah Manchester United. 

"Tidak. Liverpool tidak pernah menjadi pilihan. Liverpool, (Manchester) City, Everton, tidak ada klub lain yang benar-benar akan saya nikmati selain United. Itu hal yang wajar untuk dilakukan," kata Rashford berbicara kepada Pat Davison, dari Sky Sports.

Ia mengingat saat masih bermain pada liga akhir pekan. Rashfor dan rekan-rekannya memenangkan turnamen dan ada banyak pemandu bakat mengawasi mereka. Ketika itu ia memperkuat Fletcher Moss.

"Bagi banyak dari kami, United adalah satu-satunya. Setiap orang tumbuh sebagai penggemar United. Fletcher Moss selalu memiliki hubungan yang baik, pemain pada masa lalu telah membuat perubahan itu, jadi United adalah alami," tuturnya.

Ia masih mengingat saat pertama bergabung dengan MU pada usia tujuh tahun. Saat itu, kata dia, ada banyak lapangan di pusat pelatihan MU di Carrington. Para pemain yang menonjol akan mendapatkan lapangan latihan yang dekat dengan tim utama MU. "Idenya adalah setiap tahun anak-anak yang sukses berpindah ke lapangan yang lebih dekat ke tim pertama," kata dia.

Rashford masih mengingat Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney berlatih gym. Dia juga masih merasakan ketegangan ketika berada di kantin dan bertemy Sir Alex Ferguson.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ElHyxI
December 16, 2018 at 06:41PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ElHyxI
via IFTTT

Read More

KKB Bunuh Pekerja, JK: TNI-Polri Harus Operasi Besar-besaran

JK menilai kasus pembunuhan tersebut telah melanggar hak asasi manusia.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta TNI dan Polri melakukan operasi besar-besaran di Kabupaten Nduga, Papua. Hal ini menyusul adanya penembakan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) kepada puluhan pekerja proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga, Papua.

Jusuf Kalla menilai, tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM). Karena telah melakukan penyerangan massal dan menghilangkan nyawa orang lain. "Untuk kasus ini polisi dan TNI harus operasi besar-besaran, karena ini jelas masalahnya mereka yang menembak, mereka yang melanggar HAM tentunya," ujar JK usai menghadiri peresmian pembukaan Kongres Persatuan Insinyur Indonesia, Kamis (6/12).

JK menjelaskan, selama ini TNI dan polisi dianggap melanggar HAM dalam melakukan operasi di Papua. JK tak menampik bahwa di daerah Papua biasanya masih terjadi penghadangan. Namun kali ini, KKB telah melakukan penyerangan massal dan menghilangkan nyawa orang lain secara brutal.

"Ya sering pola seperti ini ingin lebih soft supaya jangan dituduh kita yang melanggar HAM, padahal ini yang melanggar HAM itu siapa? mereka kan yang melanggar HAM, selama ini kan tentara dan polisi dianggap melanggar HAM (di sana)," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah masih menunggu laporan hasil evakuasi dan identifikasi korban penembakan massal di Papua. Adapun saat ini TNI dan polisi masih terus melakukan evakuasi. "Tentara dan polisi baru masuk ke sana," ujar Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menambahkan, pemerintah belum menerima laporan yang tepat terkait jumlah korban. Dalam hal ini masih menunggu hasil evakuasi yang dilakukan oleh TNI dan Polri.  "Laporan tepatnya masih menunggu evakuasi itu, apakkah 31 atau berapa menunggu evakuasi, itu yang diutamakan," kata Jusuf Kalla.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2rmp6NF
December 06, 2018 at 06:41PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2rmp6NF
via IFTTT

Read More

Pelanggan Premium PLN di Sumbar Capai 123 Unit

pelayanan premium diberikan kepada pelanggan bisnis dan industri serta pemerintahan.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Jumlah pelanggan premium PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 123 unit hingga November 2018 ini. Angka ini jauh lebih banyak dibanding jumlah pelanggan premium saat program ini pertama diluncurkan pada 2017 lalu, yakni tiga unit saja.

GM PLN Sumbar, Susiana Mutia, menyebutkan bahwa pelayanan premium diberikan kepada pelanggan bisnis dan industri serta kantor pemerintah. Salah satu fasilitas yang diberikan tentunya 'listrik tanpa padam'.

"Setelah 123 pelanggan premium ini, kami sedang menjajaki 142 pelanggan besar lainnya untuk jadi pelanggan premium," jelas Susi saat PLN Premium Costumer Gathering di Kota Padang, Rabu (5/12). 

PLN mencatat, sebanyak 123 pelanggan premium di Sumbar tersebar di tiga Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3). Rinciannya, UP3 Padang sebanyak 67 pelanggan premium, UP3 Bukittinggi sebanyak delapan pelanggan premium, UP3 Solok sebanyak 12 pelanggan premium, dan UP3 Payakumbuh sebanyak enam pelanggan premium. PLN membuka program premium ini untuk memberi kepastian bagi calon investor.

Sementara itu, Direktur Bisnis PLN Regional Sumatra Wiluyo Kusdwiharto menambahkan bahwa ketersediaan listrik yang andal menjadi fokus PLN untuk ikut menumbuhkan pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat. Untuk seluruh Pulau Sumatra saja, cadangan daya PLN mencapai 15 persen. Angka ini jauh lebih baik ketimbang tahun 2014 lalu saat Sumatra masih mengalami defisit daya hingga -10 persen.

"Dengan adanya pasokan yang cukup kami harap para stakeholder dan pengusaha bisa tanamkan investasinya, dengan pasokan listrik biarlah PLN yang berikan. Pameo kami silakan fokus bisnis, listriknya kami sediakan," kata Wiluyo.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zECLnO
December 05, 2018 at 06:41PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zECLnO
via IFTTT

Read More

Menteri Pertanian Blacklist Lagi 21 Perusahaan Mafia Pangan

Selama ini, para mafia bermain di berbagai sektor pangan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Pertanian mengklaim inflasi di sektor pangan turun drastis selama empat tahun terakhir. Hal itu tidak terlepas dari ketegasan memberantas mafia pangan di Tanah Air.

Menurut Menteri Pertanian, Amran Sulaiman,  dari 2013 hingga 2017 angka inflasi turun 88,9 persen atau dari angka inflasi sebesar 11,35 persen menjadi tercatat 1,26 persen. Pasalnya, sejauh ini, kementeriannya, sudah melakukan tindakan tegas kepada para mafia pangan yang merugikan pedagang. Bahkan, beberapa perusahaan sudah dimasukan dalam daftar hitam.

"Total ada 782 kasus mafia pangan. Dari jumlah itu, 409 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Perusahaan yang diblack list 15 sebentar lagi menyusul ada 21 perusahaan," ujar Amran kepada wartawan saat ditemui usai menghadiri apel Danrem dan Dandim se-Indonesia di Pussenif Kodiklat TNI AD, Kota Bandung, Selasa (27/11).

Amran menegaskan, tidak ada ruang bebas untuk mafia di sektor pangan. Selama ini, para mafia bermain di berbagai sektor pangan. Dari mulai jagung hingga beras. Berdasarkan data Kementan, penindakan satgas polri membuahkan hasil. Yakni, tercatat 66 kasus beras, 27 kasus ternak, 21 kasus hortikultura, 12 kasus pupuk, 247 kasus lainnya.

Amran mengatakan, ketegasan ini dilakukan karena ketahanan pangan identik ketahanan negara. Hal tersebut bukan sesuatu yang patut dipermainkan. Artinya, 460 komoditas pangan yang ada di Indonesia harus dijaga. 

"Jadi jangan main-main. Kami gak ada kompromi. Hasilnya sekarang jelas inflasi turun drastis, harga stabil. Ini sejarah baru dari 10 - 1 persen," katanya.

Selain itu, kata Amran, pihaknya terus berupaya membuka lahan baru. Semua itu dibutuhkan kerja sama dengan masyarakat agar tidak terjadi konflik. Saat ini, Indonesia mempunyai potensi 10 juta hektare lahan rawa yang bisa tiga kali tanam. Namun, yang sudah dilakukan optimalisasi baru 7 juta hektare.

"Penduduk 260 juta jiwa. Artinya (dengan potensi yang ada) 500 juta - 1 miliar bisa kasih makan (dengan hasil pangan). (Penggarapan lahan rawa) ini sudah dimulai 2 tahun terakhir," kata Amran seraya mengatakan sosialisasi kepada masyarakat harus diberikan bahwa Kementan bekerja untuk rakyat petani. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FIZ1lQ
November 27, 2018 at 06:41PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FIZ1lQ
via IFTTT

Read More

Soal Kedubes Australia, Ferry: Prabowo tak Perlu Klarifikasi

Gerindra memastikan Prabowo tetap mendukung kemerdekaan Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menegaskan, tidak ada yang perlu diklarifikasi terkait pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto soal wacana pemindahan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerussalem. Ferry menilai tidak yang salah dengan pernyataan Prabowo.

"Tidak perlu ada klarifikasi, itu sudah jelas tidak mencampuri domain urusan negara lain. Kalau pak Prabowo pribadi pasti sikapnya mendukung kemerdekaan Palestina, kita sama dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang kencang bersuara," tegas Ferry saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (23/11).

Ferry menilai apa yang disampaikan oleh Prabowo adalah mengenai hak domain dari Australia sebagai negara yang berdaulat. Karena bagaimanapun juga Indonesia tidak bisa mencampuri urusan negara lain, dalam hal ini adalah Australia. Namun, sikap Prabowo sangat tegas mendukung kemerdekaan Palestina, dan menurutnya hal itu tidak perlu ditanyakan lagi.

Menurut Ferry, pernyataan Prabowo yang menjadi polemik di masyarakat saat ini karena ada yang memanfaatkannya. Namun, kata Ferry, pihaknya tidak risau dengan situasi ini, karena yang disampaikan Prabowo bukanlah sebuah blunder. "Kalau itu semua pasti mendukung kemerdekaan Palestina, sudah tidak perlu ditanya lagi. Pihak lawan sekarang itu goreng-goreng saja," ujar Ferry.

Baca juga: Prabowo: Pemindahan Kedutaan Australia Bukan Masalah Bagi RI

Sebelumnya, dalam pidatonya Prabowo enggan mempersoalkan rencana Australia untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerussalem. Justru Prabowo menilai sikap Australia tidak menjadi masalah bagi Indonesia. Menurutnya, wacana itu adalah urusan Australia dengan Amerika Serikat juga Papua Nugini.

Namun Prabowo mengaku jika dirinya belum mengupdate perkembangan rencana Australia untuk memindahkan ibukota itu. "Untuk pemindahan kedutaan, saya belum membaca soal keputusan Aussie (Australia) memindahkan kedutaannya ke Yerusalem," ujar Prabowo di acara Indonesia Economic Forum, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11) lalu.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2OZesps
November 23, 2018 at 06:41PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2OZesps
via IFTTT

Read More