Di Kongres Santri, Kiai Maruf: Santri Harus Mandiri Ekonomi

Kongres Santri menurut Kiai Maruf adalah ajang konsolidasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—  Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin (KMA) mengajak para santri, alumni, dan pengasuh pondok pesantren untuk berperan aktif mewujudkan Indonesia Maju.

Ajakan itu disampaikan KMA, dalam Kongres Santri dan Rapat Kerja Forum Santri Nasional (FSN) di Hall A Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (31/3). 

“Mudah-mudahan Kongres Santri ini menghasilkan keputusan-keputusan yang progresif dan membangun kepercayaan diri para santri. Karena santri harus punya peran yang lebih besar dalam membangun bangsa dan negara,” ujar KMA disambut meriah para santri. 

Rais Aam PBNU ke-10 ini juga mendorong santri agar aktif berdakwah. Dalam menyampaikan materi dakwah harus berdasarkan unsur keislaman tanpa intimidasi dan caci-maki. 

“Santri juga bertugas menjaga agama sesuai akidah Ahlussunnah Waljamaah. Menjaganya dari ajaran menyimpang. Santri harus menjaga agama dengan tanpa intimidasi tanpa fanatisme yang berlebihan tanpa pemaksaan dan memaklumi perbedaan,” imbuhnya.  

Menuru KMA, santri juga perlu mengembangkan iri dalam bidang ekonomi. Dengan begitu, diharapkan bisa berkontribusi untuk kepentingan negara.

“Kita harus membangun pemberdayaan. Harus mampu mandiri. Santri yang bagus itu yang pintar mengaji juga pintar berwirausaha. Juga profesional di bidang profesinya masing-masing,” ujarnya. 

Terkait pengembangan wirausaha santri itu, FSN telah membentuk Gus Iwan. yang merupakan singkatan dari Santri Bagus yang Pintar Mengaji dan Usahawan. Hal itu merupakan praktik dari konsep Arus Baru Ekonomi Indonesia. 

“Santri-santri zaman now, harus adaptable. Ini zamannya sudah zaman Revolusi Industri 4.0. Santri pasti mampu beradaptasi di segala zaman.  Sebab kita sudah punya pedoman dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Yaitu kaidah al-muhafadzatu 'ala qadim as-shalih, wa al-akhdzu bi al jaded al-aslah (menjaga yang lama yang masih baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik yaitu melakukan transformasi dengan tetap menjaga tradisi),” katanya.  

Ketua Panitia Kongres Santri dan Rapat Kerja FSN, Gus Arif Rahmansyah Marbun, menjelaskan FSN sebagai rumah besar santri ingin membangun sinergi poros gerakan sosial Keumatan dan kebangsaan untuk Indonesia maju. Salah satunya, FSN mendorong terwujudnya Kementerian Khusus Pondok Pesantren.  

“Forum Santri Nasional sebagaimana kita cita-citakan adalah rumah besar santri, yang akan menjadi ladang khidmat bagi para santri-santri unggulan, agar santri makin maju, mandiri, dan makin berdaya,” ujarnya. 

Wakil Rais Aam FSN ini mengaku bertekad akan menjalankan dan memenuhi harapan para ulama dan pendiri bangsa. Seperti, harapan KMA agar santri dapat berperan menjaga NKRI. 

“Kongres Santri ini adalah momentum kita untuk merapatkan barisan. Sahabat-sahabatku, saatnya kita bersatu, kita hadirkan kekuatan santri sebagai poros pemberdayaan nasional," katanya. 

Gus Arif pun menyatakan, bahwa Kongres Santri awal dari kemajuan gerakan para santri. "Ini awal kita take off dan harus terbang setinggi mungkin. Dan, kita harus menentukan posisi landing yang tepat," ujarnya.  

"Melalui Kongres pertama ini, kita berikhtiar untuk memperkuat kapasitas diri dan kelembagaan. Kita perkuat SDM santri. Kita kobarkan cita-cita FSN sebagai poros baru kemasyarakatan dan kebangsaan,” tambahnya. 

Rais Aam FSN dan juga Ketua Dewan Pembina Master C19 Portal KMA, Gus Syauqi Ma'ruf Amin berharap, FSN dapat menjadi wadah perjuangan para santri. FSN akan berusaja menciptakan santri pancasilais.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Wzfahg
March 30, 2019 at 11:29PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Wzfahg
via IFTTT

Read More

Jokowi Ajak Masyarakat Banten Lawan Hoaks

Jokowi meminta masyarakat untuk melawan hoaks, fitnah, dan kabar bohong.

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengajak masyarakat Banten untuk melawan berita bohong atau hoaks baik melalui media sosial maupun yang datang dari rumah ke rumah. Ajakan melawan hoaks tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan kampanye rapat umum yang dihadiri ribuan massa pendukungnya di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang, Ahad (24/3).

“Di bawah banyak sekali hoaks, kabar fitnah, kabar bohong. Jangan biarkan, ini harus direspons, harus dilawan,” kata Jokowi kepada ribuan pendukungnya saat orasi dalam kampanye perdananya di Stadion Maulana Yusuf, Ciceri Kota Serang.

Menurutnya, isu hoaks harus dilawan karena dapat merusak persatuan dan persaudaraan. Kata Jokowi, kabar tersebut tidak hanya marak di media sosial, akan tetapi sudah masuk ke rumah-rumah warga.

"Hoaks yang pertama, kalau Jokowi-Ma’ruf menang, pendidikan agama akan dihapus. Percaya? Itu bohong,” katanya.

“Ingat, pendamping saya KH Ma’ruf Amin, itu adalah Ketua MUI. Tidak mungkin kan?" serunya.

Hoaks yang kedua, sebut Jokowi, adanya kabar yang menyebut dirinya akan melegalkan perkawinan sejenis. “Ini adalah fitnah yang ingin menjatuhkan dengan cara-cara politik yang tidak beretika, tidak ada tata krama,” kata dia.

Selanjutnya di antara hoaks yang beredar itu, kata dia, nanti kalau Jokowi menang adzan akan dilarang serta perzinahan akan dilegalkan. "Itu adalah hoaks yang harus kita lawan. Siap lawan hoaks, siap lawan hoaks," seru Jokowi yang serentak dijawab siap oleh mereka yang hadir.

Selanjutnya mantan wali kota Solo ini lalu kembali menyerukan agar pendukunnya melawan. “Kalau kabar seperti itu didiamkan, nanti akan dianggap benar. Makanya harus direspons, dilawan dan harus diluruskan,” katanya.

Di akhir orasi politiknya, Jokowi mengingatkan para pendukungnya agar tanggal 17 Arpil 2019 datang ke TPS dan mencoblos gambar di kertas suara calon presiden dan calon wakil presiden yang memakai baju putih. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TtfOLp
March 24, 2019 at 11:29PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TtfOLp
via IFTTT

Read More

Sudah 140 Juru Sembelih DKI Ikut Uji Kompetensi Juleha

Mereka mengikuti pelatihan dalam rentang 12 hingga 14 Februari 2019 lalu.

JAKARTA -- Sebanyal 140 juru sembelih hewan (Juleha) di wilayah DKI Jakarta telag mengikuti program pelatihan dan uji kompetensi Juleha. Mereka mengikuti pelatihan dalam rentang 12 hingga 14 Februari 2019 lalu.

Lebih dari 100 peserta itu terbagi menjadi tujuh batch. Dimana batch pertama berjumlah 22 orang yang telah ikut pelatihan dan uji kompetensi pada 12-14 Februari. Ini akan berjalan hingga Mei 2019 mendayang.

“Kami Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai program untuk melatih 140 juru sembelih halal. Kami harap pelatihan ini benar-benar menjadi jalan bagi kita untuk mulai berubah, karena ke depannya akan diberlakukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal," ujar Kepala Bidang Kesmavet Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, drh Sri Hartati.

Dia menjelaslkan, kompetensi Juleha ini adalah urusan dunia akhirat. Tanggung jawab moralnya besar sehingga harus bisa menjamin produk yang dihasilkan halal. Sri Hartati, mengatakan, pada pembukaan Pelatihan dan Uji Kompetensi Juleha Batch I.

Menurut dia, titik kritis keharaman daging, baik unggas maupun ruminansia adalah proses penyembelihannya. Oleh karena itu, pelatihan ini merujuk SKKNI No 196 Tahun 2014 untuk memenuhi standar kompetensi kerja Juleha yang profesional. Kompetensinya adalah paham penyembelihan, baik dari aspek syariat Islam, maupun aspek teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Kemudian terkait Juleha, Halal Science Center IPB telah berkolaborasi dengan berbagai pihak di antaranya, The Japan International Cooperation Agency (JICA), Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Bogor, LPPOM MUI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta LSP Keswan.

“Saya kira ini bagus, ada standar internasional, minimal nasional gitu untuk Juleha. Sehingga kemudian kemampuannya standar dan bisa lakukan penyembelihan dengan baik, dan tidak menyiksa binatang,” papar Nanung.

Semua perusahaan, seperti restoran cepat saji yang telah mempunyai sertifikat halal, itu semua ayamnya sudah resmi bersertifikat halal MUI, artinya ayamnya disembelih secara syari. “Sekarang teman-teman halal banyak bergerilya untuk memasyarakatkan penyembelihan yang benar. Teman-teman halal bersama-sama untuk melatih para Juleha agar menjadi juru sembelih yang sesuai,” kata Nanung.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Ey8H0d
February 25, 2019 at 11:29PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Ey8H0d
via IFTTT

Read More

Peserta Pemilu Diminta Gunakan APK Ramah Lingkungan

Pemkot Aceh juga mengimbau peserta menggunakan atribut yang ramah lingkungan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pemerintah Kota Banda Aceh meminta peserta pemilu 2019 tidak memasang alat peraga kampanye atau APK di tempat terlarang. Selain itu, Pemkot Aceh juga mengimbau peserta menggunakan atribut yang ramah terhadap lingkungan. 

"Pemasangan atribut di sembarang tempat dan penggunaan bahan atribut yang tidak ramah lingkungan menjadi masalah klasik pada kegiatan pemilu," kata Sekda Kota Banda Aceh, Bahagia, menyampaikan pernyataan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, saat membuka diskusi publik bertema, "Pemilu Ramah Lingkungan" yang dihadiri seratusan pemuda di Balai Kota Banda Aceh, Senin (11/2).

Menurut dia, bertebarannya atribut kampanye di zona yang dilarang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keindahan kota. "Fakta yang ada bahwa hanya sedikit sekali atribut kampanye yang menggunakan bahan ramah lingkungan," ujarnya. 

Padahal kegiatan pesta demokrasi, dia mengatakan, sebagai ajang mencerdaskan masyarakat dan memberi manfaat ekonomi sosial dan budaya serta ekologi dan estetika. "Kondisi seperti ini seharusnya menjadi isu kampanye para calon terutama dalam mengedepankan isu ramah lingkungan," ucap dia. 

Penggunaan atribut kampanye yang tidak ramah lingkungan pada pemilu bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketidakstabilan ekologi. "Kami berharap, hasil diskusi ini menjadi dasar atau sumber pengetahuan kita bersama dalam menjawab berbagai persoalan bangsa ini, untuk lebih baik kedepannya," harapnya. 

Pada kesempatan itu, ia juga berharap, semua pihak memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan Banda Aceh yang bersih dari sampah serta mengurangi pemasangan atribut yang dapat membuat lingkungan menjadi rusak. "Marilah kita bersama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih indah dan nyaman," ajak Sekda Kota Banda Aceh. 

Diskusi publik tersebut menghadirkan nara sumber, Anggota Komisioner KIP Banda Aceh, Yusri Razali, Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, Afrida, Perwakilan DLHK3 Kota Banda Aceh, Yusrida Arnita dan Gemal Bakri dari Zero Waste Aceh.

Untuk diketahui, pemasangan APK bagi peserta pemilu pun telah diatur dalam PKPU RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. 

Rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke pada 17 April 2019 akan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD RI, DPR RI, dan DPRD provinsi, serta DPRD/DPRK kabuputen/kota. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Gl0xdo
February 11, 2019 at 11:29PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Gl0xdo
via IFTTT

Read More

Himpuh: BKPM Nampak Ketakutan pada VFS Tasheel

IHRAM.CO.ID, Pemerintah melalui kementerian-kementerian sepakat merekomendasikan rekam biometrik yang dilakukan Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel ditunda. Namun, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) besa menunda operasi VFS Tasheel adalah belum melakukannya.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) mempertanyakan mengapa BKPM nampak kesulitan menunda operasi VFS Tasheel. Bahkan Himpuh menilai BKPM dinilai seperti ketakutan pada VFS Tasheel.

Ketua Umum Himpuh, Baluki Ahmad mengatakan, kementerian-kementerian sudah memutuskan kegiatan rekam biometrik harus segera ditutup atau ditunda melalui BKPM. Tapi mengapa tidak ada keputusan yang dikeluarkan BKPM.

"Kementrian-kementerian sudah setuju diberhentikan sementara (operasi VFS Tasheel), tapi bolanya di BKPM,(BKPM) seperti ketakutan, ada siapa dan punya siapa (VFS Tasheel), kalau dia (BKPM) tidak punya persoalan semestinya sudah harus dilakukan," kata Baluki kepada Republika.co.id, Selasa (5/2).
 
Ia menyampaikan, Himpuh mempertanyakan ada apa dan siapa di balik VFS Tasheel hingga pemerintah nampak kesulitan menghadapinya. BKPM pernah menyampaikan takut disomasi kalau menutup operasi VFS Tasheel.

Ia menegaskan, kalau BKPM takut disomasi, mestinya dibicarakan dengan semua pihak lain sebelum menentukan kebijakan yang mungkin akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. BKPM bisa memberi izin operasi VFS Tasheel, tapi sekarang tidak berani mencabut izin operasinya.

"Saat beri izin enggak koordinasi dulu, sekarang berpikir takut disomasi dan lain sebagainya, kenapa kita (calon jamaah umrah dan penyelenggara umrah) dibiarkan dijadikan korban," ujarnya.

Berita Terkait

Baluki juga mengungkapkan, BKPM mungkin sudah bosan dengan pertanyaan dari Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) terkait rekam biometrik. Padahal kementerian-kementerian sudah setuju operasi VFS Tasheel harus diberhentikan terlebih dahulu karena dianggap menyusahkan calon jamaah umrah.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Gnp9l6
February 05, 2019 at 11:29PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Gnp9l6
via IFTTT

Read More

BNPB: 640 Rumah di Rancaekek Rusak Akibat Puting Beliung

Puting beliung menerjang Rancaekek pada Jumat (11/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan ada 640 rumah rusak akibat puting beliung. Puting beliung menerjang Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung pada Jumat (11/1) kemarin.

"Ada 640 unit rumah yang rusak diterjang angin puting beliung," kata Sutopo dalam siaran pers yang diterima Republika pada Sabtu (12/1).

Sutopo menjelaskan, selain rumah, angin puting beliung juga telah menyebabkan puluhan warga luka-luka. Mereka yang mengalami luka berat akibat terjangan puting beliung itu, kini telah dilarikan di rumah sakit Hasan Sadikin.

"Satu orang luka berat, 15 orang luka ringan dan 82 KK mengungsi di masjid dan tenda pengungsian," kata Sutopo.

Sutopo menuturkan, pascaputing beliung Jumat sore kemarin status tanggap darurat ditetapkan. Bahkan menurut dia, Bupati Bandung telah menetapkan masa tangkap darurat selama tujuh hari yakni hingga 18 Januari 2019.

"Status tanggap darurat ditetapkan agar ada kemudahan akses karena dampaknya cukup besar," jelas Sutopo.

Sutopo menembahkan, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Bandung telah mendirikan satu unit tenda pengungsi, menyalurkan 80 unit family kit dan empat tangki air bersih. Sedangkan, dari Dinas Sosial Kabuparen Bandung juga telah mendirikan dapur umum dan satu unit tenda pengungsi.

Selain di Bandung, bencana puting beliung ini juga terjadi di beberapa daerah lain seperti di Wonogiri, Karanganyar, Cepu, Boyolali, Yogyakarta. Menurutnya, meski dampak yang ditimbulkan tidak banyak namun penanganan darurat masih dilakukan oleh BPBD dan aparat lain, khususnya penanganan pohon tumbang, perbaikan rumah, bantuan logistik dan lainnya kepada masyarakat terdampak.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2D4wFzk
January 12, 2019 at 11:29PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2D4wFzk
via IFTTT

Read More