Mantan Hakim MK: Pernyataan Bambang Widjojanto Berbahaya

Bambang dinilai membangun 'framing' bahwa MK menjadi bagian dari rezim yang korup.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan menilai pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto yang meragukan independensi dan integritas MK berbahaya. Pernyataan Bambang dinilai bisa membuat situasi tidak kondusif.

"Ini berbahaya sekali. Dia (Bambang Widjojanto) mau membangun opini apabila MK nanti menolak gugatan kubu 02 maka lembaga ini korup dan bagian dari pemilu curang," kata Maruarar di Jakarta, Sabtu (25/5).

Menurut Maruarar, apabila pernyataan Bambang Widjojanto sekadar mengingatkan agar MK menjaga independensi, integritas, dan martabatnya, hal itu tidak masalah. Akan tetapi, pernyataan Bambang bahwa dia berharap MK bukan menjadi bagian dari rezim yang korup adalah sebuah framing opini yang sangat berbahaya.

Rektor UKI ini mengatakan, framing opini sejenis juga terus-menerus digaungkan kubu 02 sebelum pencoblosan 17 April, yakni, "hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Prabowo-Sandi".

"Berbahaya sekali ini. Saya protes itu. Janganlah dibangun opini demikian," kata profesor hukum yang menjadi hakim MK periode 2003-2008 itu.

Maruarar meminta Bambang Widjojanto tidak lagi membuat pernyataan yang justru bisa membuat akar rumput tidak kondusif hanya karena dia saat ini berkepentingan sebagai bagian dari kubu 02. "Pernyataan itu justru memanas-manasi akar rumput. Situasi begini berbahaya sekali," ujarnya..

Oleh karena itu, Maruarar meminta Bambang Widjojanto dan semua pihak untuk menghormati MK. Terlepas dari kasus hukum yang pernah menjerat beberapa hakimnya, Maruarar meyakini MK saat ini sama sekali tidak bisa diintervensi, termasuk oleh pemerintah. "Jangan mengecilkan MK. Lembaga ini memiliki independensi dan integritas yang tinggi," tegas Maruarar.

Sebelumnya diberitakan, Bambang Widjojanto berharap gugatan kubu 02 diproses MK kendati hanya membawa 51 bukti. "Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata Bambang di gedung MK, Jakarta pada Jumat (24/5) malam.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2X848Ai
May 25, 2019 at 09:16PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2X848Ai
via IFTTT

Read More

Menag: Hilal Terpantau Tinggi

Menag Lukman Hakim mengatakan bulan baru atau hilal terpantau tinggi oleh perukyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bulan baru (hilal) terpantau tinggi oleh para perukyat yang disebar di seluruh provinsi di Indonesia.

"Posisi ketinggian hilal ada pada rentang 4 derajat 30 menit 59 detik dan 5 derajat 42 menit 59 detik," kata Lukman dalam Sidang Isbat yang diselenggarakan di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Ahad (5/5).

Adanya perbedaan ketinggian hilal, kata dia, terjadi karena Indonesia memiliki bentang alam yang sangat luas sehingga ada disparitas posisi bulan baru.

Kemenag, kata dia, memadukan dua metode pengamatan hilal untuk menetapkan awal puasa yaitu dengan melihat bulan secara langsung (rukyat) dan dengan perhitungan astronomi/ falak (hisab). Dia mengatakan para perukyat yang disebar di sejumlah titik strategis di seluruh Indonesia itu telah disumpah.

Perukyat, kata dia, menggunakan hisab sebagai sarana membantu menentukan letak hilal saat proses pengamatan. "Lalu kami mendengarkan kesaksian mereka," kata dia.

Pemerintah menetapkan awal puasa tahun ini pada Senin (6/5) seiring terlihatnya hilal dari sembilan titik pengamatan. Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggunakan metode hisab telah menetapkan 1 Ramadhan 1440 Hijriyah jatuh pada Senin, 6 Mei 2019. Maklumat oleh Muhammadiyah diumumkan jauh hari sebelum Sidang Isbat yang digelar pemerintah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Ahad juga menetapkan awal puasa pada Senin (6/5) setelah para perukyatnya bersaksi melihat hilal.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WsinzQ
May 05, 2019 at 09:16PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WsinzQ
via IFTTT

Read More

Beijing Selidiki Dua Ledakan di Lokasi Industri

Dua ledakan tersebut menewaskan 12 orang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua peristiwa ledakan dalam tiga hari terakhir di dua lokasi industri di Cina telah menewaskan 12 orang dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Ledakan satu kontainer berisi besi tua di pabrik pengecoran logam di Provinsi Jiangsu, wilayah timur China, Ahad pagi, telah merenggut tujuh nyawa.

Peristiwa yang terjadi di tempat terbuka Kunshan Waffer Technology Corp Ltd di Kawasan Berikat Kunshan, Jiangsu, pada pukul 07.12 waktu setempat juga menyebabkan lima orang luka parah.

"Sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut sampai saat ini masih dalam penyelidikan," demikian sejumlah media di Cina melaporkan. Ledakan lainnya terjadi di salah satu pabrik kimia di Kota Qingzhou, Provinsi Shandong, yang menyebabkan lima orang tewas.

Peristiwa yang terjadi pada Jumat (29/3) malam itu juga melukai tiga orang lainnya. Pemilik perusahaan swasta itu telah diamankan petugas kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban.

Investigasi sementara menunjukkan bahwa ledakan tersebut diduga akibat kebocoran tanki gas. Sepekan sebelumnya, Cina juga terguncang oleh ledakan pabrik kimia di Kabupaten Xiangsgui, Provinsi Jiangsu, yang mengakibatkan 64 nyawa hilang sia-sia.

Peristiwa itu membuat Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang memerintahkan Wang Yong sebagai dewan penasihat eksekutif turun langsung ke lapangan memandu upaya penanganan pascaledakan seperti dilaporkan People's Daily.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FHIAmx
March 31, 2019 at 09:16PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FHIAmx
via IFTTT

Read More

KPK: Transaksi Tunai Bernominal Tinggi Picu Kasus Suap

Kasus suap selalu melibatkan transaksi tunai dalam nominal tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Syarif Hidayat, mengatakan transaksi tunai dengan nominal yang tinggi merupakan salah satu pemicu tingginya tindak pidana suap dan korupsi. Ia mengungkapkan hal tersebut setelah berkaca dari kasus-kasus operasi tangkap tangan (OTT).

"Kenapa saya katakan begitu, karena dalam setiap operasi tangkap tangan, yang ditangkap selalu transaksi tunai dengan nominal yang besar," jelas Syarif ketika memberikan paparan dalam seminar nasional yang digelar di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional Jakarta, Sabtu.

Syarif kemudian menceritakan salah satu kasus tangkap tangan seorang pejabat. KPK menemukan bahwa sebagian besar uang yang dimiliki pejabat tersebut tidak disimpan di bank, namun disimpan dalam ruangan khusus bersama dengan sejumlah logam mulia.

Mengambil data PPATK, Syarif mengatakan sepanjang 2018 terdapat lebih dari 15 ribu arus uang yang mencurigakan. Ia pun memandang penting diberlakukannya pembatasan nominal transaksi tunai.

"Karena tindak pidana melalui transaksi non-tunai saja berani dilakukan, apalagi transaksi tunai yang minim pengawasan," kata Syarif.

Syarif kemudian mengatakan KPK sudah meminta pemerintah untuk tegas dalam pemberlakuan aturan mengenai pembatasan nominal transaksi tunai, namun belum ditindaklanjuti dengan lebih serius. KPK sudah sejak lama meminta DPR untuk segera mengesahkan undang undang yang mengatur nominal transaksi tunai, namun hingga saat ini belum disahkan.

"Terakhir PPATK mengusulkan supaya maksimal transaksi tunai nominalnya hanya Rp100 juta, namun tetap belum disetujui oleh DPR," kata Syarif.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2sZvHym
February 02, 2019 at 09:16PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2sZvHym
via IFTTT

Read More

Jurus Pemkot Sukabumi Perbaiki Jalur Pejalan Kaki

Pemkot melarang jalur pedestrian dijadikan tempat parkir dan jualan PKL.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pemerintah Kota Sukabumi memperbanyak tempat sampah di jalur pedestrian atau pejalan kaki. Langkah tersebut dilakukan agar warga mudah membuang sampah pada tempatnya.

"Beberapa ruas jalan yang telah ditata dan diperbaiki trotoarnya, kini dipasang tempat sampah di sekitarnya," ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi kepada wartawan Ahad (27/1). Sebelumnya ada lima titik lokasi pembangunan trotoar yang rampung pada akhir Desember 2018 lalu.

Ke lima titik itu yakni Jalan Siliwangi, Jalan Suryakencana, Jalan R Syamsudin SH, Jalan RE Martadinata, dan Jalan Gudang. Trotar tersebut dilengkapi dengan jalur untuk kalangan disabilitas.

Menurut Fahmi, sarana tempat sampah ini agar warga dapat menjaga kebersihan trotoar yang sudah indah. Sehingga targetnya trotoar dan jalan di Sukabumi dapat tetap bersih dan terlihat indah.

Fahmi menuturkan, pemerintah mengajak masyarakat terlibat aktif dalam gerakan bersih-bersih yang diluncurkan Pemkot Sukabumi pada pekan lalu. Warga harus dibiasakan menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Di sisi lain, ungkap Fahmi, pengguna jalan baik roda dua maupun mobil diminta tidak parkir di trotoar. Sebabnya trotoar merupakan hak pejalan kaki dan kendaraan dilarang memarkirkan kendaraan di zona tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi Abdul Rahman menambahkan, sudah selayaknya trotoar terbebas dari keberadaan kendaraan yang parkir sembarangan maupun pedagang kaki lima (PKL). Terlebih saat ini pemerintah telah selesai membangun trotoar di sejumlah ruas jalan.

Trotoar ini lanjut Abdul, dibuat lebih humanis untuk para pejalan kaki dan kaum difabel. Sehingga warga bisa menggunakan sarana tersebut dengan nyaman.

Abdul menerangkan, selesainya pembangunan trotoar ini dibarengi dengan kampanye trotoar hanya khusus untuk pejalan kaki. Sebabnya selama ini trotoar seringkali digunakan untuk kepentingan di luar pejalan kaki seperti tempat PKL berjualan dan parkir kendaraan.

Ke depan, ungkap Abdul, pemkot berharap trotoar dapat digunakan sesuai fungsinya. Karena itu pemerintah meminta para PKL agar tidak berjualan di trotoar dan berusaha di tempat yang semestinya. Hal serupa juga berlaku pada kendaraan yang akan diarahkan di lahan parkir yang disediakan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2sSAt0p
January 27, 2019 at 09:16PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2sSAt0p
via IFTTT

Read More

Ini Sikap Persija Soal Tudingan 'Juara Settingan' oleh Vigit

Sepanjang musim lalu, Persija tak pernah bermain di markas sendiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Operations Officer alias (COO) Persija Jakarta, Rafil Perdana, menepis pernyataan tersangka kasus dugaan pengaturan skor Vigit Waluyo. Ia menilai tudingan Vigit tidak memiliki landasan yang kuat dan tak berdasarkan fakta.

Sebelumnya, Vigit Waluyo menyatakan bahwa gelar juara Liga 1 musim lalu yang diraih Persija sudah diatur. Hal itu diungkapkan saat diperiksa Satgas Anti Mafia Bola di Mapolda Jawa Timur, Kamis (24/1) kemarin.

Hal ini menimbulkan reaksi dari manajemen Persija, melalui Rafil Perdana, pihaknya menyayangkan pernyataan yang dikeluarkan Vigit. Terlebih, sepanjang musim lalu Persija tak pernah bermain di markas sendiri dan selalu bermain di luar Jakarta meski berstatus sebagai tuan rumah.

"Melihat fakta tersebut, maka pernyataan Vigit (Waluyo) adalah tendesius dan tidak berdasar. Kami berpendapat dia terkesan ingin mencari kambing hitam dan melakukan pembenaran atas kesalahan yang dia lakukan," ujar Rafil sebagaimana diterangkan dalam pernyataan resmi Persija, Jumat (25/1).

Lebih lanjut, manajemen Persija juga mempersilakan Vigit memberikan bukti-bukti pada Satgas Anti Mafia Bola, jika memang Si Oren terlibat dalam pengaturan skor. Ditegaskan Rafil, pihaknya mendukung pihak Kepolisian dalam mengungkap kasus mafia bola dan mempersiapkan kuasa hukum untuk menindak lanjuti pernyataan Vigit.

"Kalau saudara (Vigit) mengatakan klub yang main di awal dan akhir sebagai tuan rumah bisa di-setting sebagai juara, mari kita review lagi jadwal pertandingan Persija pada Liga 1 2018," sambung pernyataan tersebut.

Adapun manajemen Persija meminta para pemain, staf kepelatihan, dan the Jakmania untuk tetap tenang dengan adanya pernyataan yang tidak berdasar yang bermaksud untuk membuat kericuhan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RQs3pe
January 25, 2019 at 09:16PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RQs3pe
via IFTTT

Read More

Ahok's supporters start to gather at Mako Brimob

Teman Ahok says no event or gathering held to celebrate Ahok freedom.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Supporters of former Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" started to gather at Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, West Java. They wanted to celebrate the release of former Jakarta governor on Thursday (Jan 24).

"If necessary, I will stay here to celebrate the release of Ahok tommorow," one of "Ahoker" named Agus here on Wednesday (Jan 23).

Beside Agus, four other supporters with checkered shirt also gathered at a bus shelter in front of Gideon Church, near Mako Brimob. Agus who came from North Jakarta said he spontaneously driven to visit Mako Brimob soon after hearing the relase date of Ahok.

Agus opined that Ahok is a figure needed by the country. He loved Ahok for being populist and has a good performance during his administration.

Another Ahoker, Wibowo also welcomed the release of Ahok after serving the two-years sentence in blasphemy case.

"We do not know yet about the next agenda after the release of Ahok, we will see," Wibowo who came from Depok said.

Wibowo said that two years ago, he came to Mako Brimob when Ahok was transfered from Cipinang Prison. He wanted to be there when Ahok is being released.

Meanwhile, Chairman of Ahok Friends Association, Muhammad Fahtoni said the community did not prepare special event to celebrate the release of Ahok. According to him, it was done to fullfil Ahok's request.

Fathoni said Ahok has asked his supporters to not holding any event to greet his freedom. Ahok made the request in a written statement a while ago.

"Pak Ahok says in his letter to avoid holding event or gathering, so we do not prepare any celebration and will use social media instead," he said when contacted by Republika.co.id, Wednesday.</span>

Ahok was convicted in a blasphemy case and sentenced to 2 years in prison. He has been serving a jail term since May 2017.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2CIsA2u
January 23, 2019 at 09:16PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2CIsA2u
via IFTTT

Read More

Tidak Ada Calhaj J&K Pergi Haji Tanpa Mahram

IHRAM.CO.ID, JAMMU -- Komite Haji Jammu dan Kashmir (J&K) tidak menerima pengajuan aplikasi haji dari wanita tanpa mahram. Padahal, India membolehkan seorang wanita di atas usia 45 tahun berhaji tanpa mahram.

Baca Juga:

Namun, dilansir di Greater Kashmir pada Ahad (20/1), Komite Haji negara bagian tersebut belum menerima aplikasi tunggal dalam kategori tersebut. Lebih dari 2.300 wanita dari India akan berhaji tanpa mahram tahun ini. Seluruh pengaju aplikasi kategori tersebut dibebaskan dari sistem pengundian kuota.

Kepala Komite Haji J&K Qammar Sajjad membenarkan ihwal tidak adanya pengaju aplikasi wanita yang mendaftar tanpa mahram. Tahun lalu, pemerintah pusat mulai mengizinkan perempuan pergi haji tanpa mahram. Kemudian, sebanyak 1.300 perempuan Muslim berbondong-bondong mengajukan aplikasi berhaji tanpa mahram. Mereka juga dibebaskan dari sistem pengundian.

Butuh waktu tiga tahun bagi pemerintah dan rekomendasi komite berkekuatan tinggi mengubah aturan tersebut. Kebijakan itu diambil sejalan dengan keputusan pemerintah Saudi mengizinkan perempuan di atas 45 tahun dengan berkelompok empat atau lebih pergi haji tanpa mahram.

Pada 2014, Arab Saudi melakukan pembaruan tahunan pedoman haji. Aturan tentang tidak mengizinkan perempuan tanpa pendamping laki-laki diubah, menjadi diizinkan dengan kondisi bepergian dalam kelompok dan berusia di atas 45 tahun.

Komite Haji Negara mengadakan pengundian kuota haji pada Selasa lalu. Agenda tersebut menyelesaikan daftar jamaah yang dijadwalkan melakukan haji tahun ini.

Berita Terkait

Sebanyak 9.762 pengaju aplikasi haji asal J&K masuk dalam kuota haji 2019. Petugas haji mengatakan kuota haji meningkat 3.762 dari sebelumnya. Sebanyak 1.702 kuota diperuntukkan bagi lansia tanpa pengundian.

Selanjutnya, pemerintah India telah memangkas Pajak Barang dan Jasa (GST) untuk ibadah haji, dari 18 persen menjadi lima persen. Pemangkasan itu akan memastikan penghematan biaya sebesar 1,13 miliar rupee (15 juta dolar AS). Pengurangan itu akan menurunkan harga tiket pesawat bagi calhaj yang berangkat dari Srinagar sebesar 11.377 rupee (159 dolar AS).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HomPfL
January 20, 2019 at 09:16PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HomPfL
via IFTTT

Read More