Showing posts with label 2019 at 05:28PM. Show all posts
Showing posts with label 2019 at 05:28PM. Show all posts

Thursday, April 25, 2019

Kemenhub Bahas Tiket Pesawat dengan Maskapai

Menhub meminta bantuan Kementerian BUMN terkait pengaturan tarif tiket pesawat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang puasa dan Lebaran 2019, harga tiket pesawat menjadi salah satu yang diantisipasi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bertemu dengan maskapai untuk membahas persoalan tersebut.

"Beliau (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi) sudah maraton (bertemu dengan maskapai)," kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono di Jakarta, Kamis (25/4).

Hanya saja Djoko belum bisa mengungkapkan apakah dalam pembahasan tersebut berkaitan dengan batas atas dan bawah harga tiket pesawat. Djoko menegaskan solusi yang terbaik tengah dirumuskan.

"Saya nggak bisa bersepkulasi. Pada intinya tarif batas atas tidak melanggar aturan," ujar Djoko.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui persoalan tarif pesawat belum kondusif. Budi meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengatur juga tarif penerbangan, khususnya Garuda Indonesia.

"Karena Garuda ini market leader di situ, kalau dia menetapkan tarif batas atas semunya maka yang lain ikut," tutur Budi.

Budi menilai jika Garuda menurunkan harga tiketnya sebagian maka maskapai lain juga akan mengikuti. Untuk itu, Budi mengkoordinasikan hal tersebut dengan kementerian terkait lainnya untuk membicarakan hal tersebut.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2UVU3cP
April 25, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UVU3cP
via IFTTT
Share:

Wednesday, April 24, 2019

Ulasan Avengers: Endgame

Kehilangan, kesedihan, dan luka atas kekalahan tidak bisa sembuh begitu saja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setengah dari populasi jagat raya menghilang secara tiba-tiba setelah Thanos (Josh Brolin) menjentikkan jarinya. Dia berhasil mengumpulkan keenam Infinity Stone dan melaksanakan tujuan utamanya. Beberapa anggota Avengers pun menghilang seperti makhluk hidup lainnya dan berubah menjadi debu.

Kekalahan Avengers untuk menghentikan aksi penjahat tersebut membawa dampak besar pada alam semesta. Kehilangan, kesedihan, dan luka atas kekalahan tidak bisa sembuh begitu saja.

Anggota Avengers yang tersisa Iron Man (Robert Downey Jr), Black Widow (Scarlett Johansson), Captain America (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Nebula (Karen Gillan), dan Thor (Chris Hemsworth) mencoba melanjutkan hidup. Mereka ditawarkan harapan baru dengan kehadiran Captain Marvel (Brie Larson) yang akhirnya kembali dari perjalanan menjaga luar angkasa.

Meski begitu, tim tersebut belum sempurna dan mendapatkan bantuan yang diperlukan dari Hawkeye (Jeremy Renner) dan Ant-Man (Paul Rudd). Avengers pun kembali bersama. Mereka mencoba bangkit dan mencari cara mengalahkan Thanos dan memperbaiki keadaan setelah kehilangan kawan dan keluarga yang menyakitkan.

Dengan sisa para superhero yang ada, mereka mencoba mencari cara untuk memperbaiki keadaan yang benar-benar telah berubah. Bahkan ketika beberapa mencoba menjalani hidup dari yang telah tersisa, mereka tetap masih menyimpan harapan untuk melawan dan membawa kembali kemenangan.

Kisah yang tercipta akibat enam batu, Reality Stone, Soul Stone, Mind Stone, Space Stone, Time Stone, dan Power Stone ini berlanjut mencapai puncaknya. Avengers: Endgame merupakan cerita langsung melanjutkan peristiwa yang terbangun di Avengers: Infinity War.

Marvel Studios sadar, kesuksesan harus terus dilanjutkan, dengan pendapatan 2.048 miliar dolar AS untuk Infinity War, maka sekuelnya ditutup rapat dari kebocoran cerita. Meski begitu, Endgame ditawarkan dengan bentuk yang sama dengan sentuhan film khas rumah produksi tersebut, perjuangan para pahlawan melawan keinginan penjahat kuat. Untuk penilaian, film yang sudah tayang 24 April di Indonesia ini mendapatkan 97 persen segar dari 89 ulasan di Rottentomatoes.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2W2NAsX
April 24, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2W2NAsX
via IFTTT
Share:

Tuesday, April 23, 2019

Kolong Flyover Jadi Tempat Mangkal Angkot dan Ojek Online

Kolong Flyover Stasiun Tebet jadi tempat mangkal angkutan umum dan ojek online

Sejumlah kendaraan dari mulai kendaraan pribadi hingga angkutan umum selalu memadati kawasan sekitar kolong flyover Stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Banyak dari mereka yang memarkir kendaraannya secara sembarangan. 

Kendaraan-kendaran seperti bajaj, Ojek Online, angkutan umum dan lain-lainya selalu hilir mudik di kawasan ini. Sebagian ada yang mencari penumpang, sebagian lagi ada yang menurunkan penumpang.

Di waktu sibuk seperti pagi dan sore hari, kawasan ini sering mengalami kemacetan, karena menumpuknya kendaraan di kawasan tersebut. Di beberapa titik sebenarnya sudah dipasang beberapa larangan untuk parkir dan berhenti, namun tetap saja hal itu begitu mudah untuk dilanggar.

Di kawasan tersebut pun tak terlihat ada petugas yang mengatur, sehingga nampaknya kendaraan bebas parkir dab berhenti dimana saja.

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2VpLvtY
April 23, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VpLvtY
via IFTTT
Share:

Kolong Flyover Jadi Tempat Mangkal Angkot dan Ojek Online

Kolong Flyover Stasiun Tebet jadi tempat mangkal angkutan umum dan ojek online

Sejumlah kendaraan dari mulai kendaraan pribadi hingga angkutan umum selalu memadati kawasan sekitar kolong flyover Stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Banyak dari mereka yang memarkir kendaraannya secara sembarangan. 

Kendaraan-kendaran seperti bajaj, Ojek Online, angkutan umum dan lain-lainya selalu hilir mudik di kawasan ini. Sebagian ada yang mencari penumpang, sebagian lagi ada yang menurunkan penumpang.

Di waktu sibuk seperti pagi dan sore hari, kawasan ini sering mengalami kemacetan, karena menumpuknya kendaraan di kawasan tersebut. Di beberapa titik sebenarnya sudah dipasang beberapa larangan untuk parkir dan berhenti, namun tetap saja hal itu begitu mudah untuk dilanggar.

Di kawasan tersebut pun tak terlihat ada petugas yang mengatur, sehingga nampaknya kendaraan bebas parkir dab berhenti dimana saja.

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2L0CtQi
April 23, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2L0CtQi
via IFTTT
Share:

Akbar Komentari Kepemimpinan Airlangga dan Suara Golkar

Akbar Tandjung menilai Airlangga Hartarto belum berhasil angkat suara Partai Golkar.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai keberadaan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar belum berhasil mengangkat suara partai berlambang pohon beringin pada Pemilu 2019. Dari sejumlah perhitungan lembaga survei, persentase suara Golkar jauh menurun dari Pemilu 2014.

"Kalau sudah suara turun, jumlah kursi pasti ikut turun. Itu berarti Airlangga sebagai ketua umum sementara ini saya melihat tidak berhasil," kata Akbar Tanjung saat menghadiri Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat periode 2019-2024 H Faozan Khalid dan Hj Sumiatun di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (23/4).

Ia menyatakan, sebagai partai besar dan kekuatan politik nasional, minimal Golkar itu harus tetap berada di dua besar partai di Indonesia. "Kalau kita berkaca di Pemilu 2014 posisi kita nomor dua dengan 90 kursi atau 14,5 persen, tetapi sekarang saya tidak tahu berapa kursi Golkar kalau penurunannya seperti itu," ujarnya.

Mantan ketua umum Partai Golkar ini menegaskan, melihat kondisi ini sudah seharusnya para petinggi Partai Golkar, terutama di jajaran pengurus DPP yang dipimpin Airlangga Hartarto, untuk segera melakukan evaluasi. Tidak hanya itu, mereka harus membuat program-program nyata dan tepat sasaran.

Dengan demikian, pada Pemilu 2024 suara Partai Golkar tidak turun seperti yang terjadi pada Pemilu 2019. "Sebagai senior apalagi dalam posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan, seharusnya apa yang terjadi saat ini harus dijadikan pelajaran dan pertimbangan oleh partai Golkar ke depan melangkah. Insya Allah dengan langkah dan program tepat Golkar kami yakin bisa jadi partai pemenang di pemilu 2024," katanya.

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, yakni Indikator, SMRC, Charta Politika, menempatkan Partai Golkar di posisi ketiga dengan raihan suara dalam kisaran 11,05 hingga 12,14 persen. Hanya survei CSIS dan Cirus Network yang menempatkan Partai Golkar di posisi kedua dengan raihan 12,65 persen.

Sementara beradasarkan situs hitung KPU pada Selasa pukul 17..05 WIB, Golkar berada di posisi kedua dengan 13,92 persen. Jumlah data yang masuk, yakni 58.536 TPS atau setara 7,19 persen dari total 813.350 TPS.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2VpLtSS
April 23, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VpLtSS
via IFTTT
Share:

Saturday, March 30, 2019

Ribuan Alumni UGM Doakan Jokowi Jelang Debat Capres

Alumni UGM mendoakan untuk menggaungkan energi optimisme.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menjelang debat calon presiden ribuan alumni Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Pilih Jokowi (AUpJ) melantunkan doa bersama di Wisma Serbaguna Senayan pada Sabtu,(30/3). 

Tidak hanya itu, berbagai ungkapan tentang Indonesia masa depan, tentang Indonesia yang lebih maju, sejahtera, aman, damai dan sentosa.  

Ketua Panita, Agus Awali, mengatakan acara doa bersama ini sebagai upaya untuk terus menggaungkan energi optimisme, baik bagi pasangan calon Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin maupun segenap pendukungnya. “Bukan hanya optimisme dalam memenangkan Jokowi-Ma’ruf melainkan optimisme dalam membangun negeri ke depan," jelas Agus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/3).  

Agus meyakini bahwa memberikan dukungan kepada Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin bukan demi kemenangan dalan kontestasi Pemilu 2019 semata. 

Tapi juga demi merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjaga Indonesia. "Etos kerja, kerja, kerja yang menjadi penggerak kita semua selama ini dan ke depan, juga harus dibarengi dengan doa,” kata Agus.  

Acara doa bersama lintas agama dengan tajuk 'Satukan Doa Satukan Negeri Satu Indonesia' ini dihadiri ribuan alumni UGM dan Perguruan Tinggi lain. Sebelumnya mereka seolah bergilir dan bergantian menggelar deklarasi dukungan bagi pasangan calon presiden nomor urut 01 tersebut.

Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama hadir termasuk putri mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid turut hadir dan membacakan puisi kebangsaan. 

Yenny juga sempat memberikan apresiasi atas kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla termasuk mendukung kebijakan Jokowi selama ini terkait Palestina. 

"Doa lintas agama dipanjatkankan di akhir acara bersama perwakilan pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan penghayat," tutupnya. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2U42Jxg
March 30, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2U42Jxg
via IFTTT
Share:

Friday, March 29, 2019

KRL Tanah Abang-Palmerah Gunakan Satu Jalur

Perjalanan KRL dari Stasiun Tanah Abang-Palmerah juga masih dilayani satu jalur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menginformasikan saat ini, perjalanan kereta rel listrik (KRL) masih menggunakan satu jalur. Hal itu imbas dari kendala operasional terhadap KRL bernomor KA 1980 rute Tanah Abang-Rangkasbitung di jalur lainnya pada pukul 12.07 WIB, Jumat (29/3).

"Hingga saat ini perjalanan KRL dari Stasiun Tanah Abang menuju Palmerah juga masih dilayani satu jalur, sehingga terjadi antrian," ujar VP Komunikasi PT KCI Erni Sylviane Purba dalam siaran persnya, Jumat (29/3).

Kendati demikian, Erni mengatakan, kereta tersebut telah dievakuasi dari lokasi pada pukul 13.50 WIB. KRL ditarik kereta penolong menuju Dipo Bukit Duri untuk selanjutnya menjalani perbaikan lebih lanjut.

Meski evakuasi telah selesai, lanjut dia, saat ini petugas masih berada di lokasi untuk memastikan prasarana perkeretaapian siap dan aman untuk kembali melayani perjalanan KRL secara normal. Selama proses normalisasi prasarana perkeretaapian.

Erni mengatakan, PT KCI melakukan rekayasa pola operasi dimana perjalanan KRL dari arah Rangkasbitung, Maja, Parungpanjang, Serpong sebagian besar hanya sampai stasiun Kebayoran. Untuk selanjutnya kembali ke arah Serpong, Parungpanjang, Maja, Rangkasbitung.

"Mengingat sangat terbatasnya jumlah KRL jalur Serpong yang akan melayani hingga Stasiun Palmerah maupun Tanah Abang, para pengguna diimbau menggunakan moda transportasi lain," kata Erni.

Erni menambahkan, penumpang yang akan tetap memilih KRL untuk tujuan Serpong bisa naik dari Stasiun Kebayoran. PT KCI mengimbau kepada para pengguna jasa untuk tidak memaksakan diri naik ke KRL yang telah penuh.

"Selalu utamakan keselamatan dan keamanan bersama. Perkembangan upaya perbaikan dan normalisasi jalur akan disampaikan melalui pengumuman di stasiun serta informasi melalui media sosial," imbuh Erni.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2WyHIYl
March 29, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2WyHIYl
via IFTTT
Share:

Thursday, March 28, 2019

Barcelona tak akan Lepas Malcom dengan Harga Murah

Barca membanderol Rp 1,12 triliun bila ada klub yang ingin mengamankan jasa Malcom.

REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA -- Masa depan Malcom di Barcelona masih dibayangi keraguan. Namun, La Blaugrana juga tidak berniat membiarkan pemain asal Brasil tersebut pergi dengan harga murah.

Klub Katalunya itu telah memasang harga 70 juta euro (sekitar Rp 1,12 triliun) bila ada klub yang ingin mengamankan jasanya. Pemain berusia 22 tahun itu kemungkinan meninggalkan Camp Nou pada akhir musim setelah hanya menghabiskan waktu 12 bulan di klub papan atas Spanyol itu.

Barcelona membajak langkah transfer AS Roma dari klub Prancis Bordeaux pada musim panas lalu. Tetapi sebelumnya Arsenal dan Tottenham Hotspur sudah sama-sama menunjukkan minat kuat saat Malcom masih membela klub Prancis itu.

Malcom hanya tampil 15 kali pada musim ini dan jarang dipilih oleh pelatih Barca Ernesto Valverde. Barcelona kini ingin berusaha menutupi dana transfer yang sudah dikeluarkan setelah mendatangkan gelandang Ajax Amsterdam Frenkie De Jong dan merekrut rekan setimnya Matthijs de Ligt.

La Blaugrana menekankan, tidak akan menjual Malcom dengan harga rendah dan meski harga awal ditetapkan sangat tinggi, kemungkinan itu bisa turun. Menurut sejumlah media Italia, Inter Milan, menjadi klub terbaru yang masuk dalam daftar untuk menggaet Malcom.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2UhnWDk
March 28, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UhnWDk
via IFTTT
Share:

Mantan Kadis PUPR Lampung Selatan Divonis 4 Tahun

Terdakwa bersikap kooperatif.

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDAR LAMPUNG – Eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan Anjar Asmara divonis empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, Kamis (28/3). Terdakwa terbukti bersalah melakukan tipikor secara bersama-sama dalam kasus suap proyek infrastruktur di PUPR.

Ketua Majelis Hakim Mansur menyatakan, majelis hakim mengadili dan menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa selama empat tahun penjara denda Rp 200 juta subsider kurungan tiga bulan penjara. “Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan,” kata Masur dalam bacaan putusan majelis hakim di PN Tanjungkarang, Kamis (28/3).

Ia melanjutkan, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta dengan subsider kurungan penjara selama tiga bulan. Hal yang memberatkan terdakwa, yakni saat itu terdakwa masih berstatus pegawai negeri sipil dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Sedangkan yang meringankan terdakwa, selama persidangan berlangsung terdakwa proaktif dan bertindak kooperatif serta sopan, sekaligus sebagai justice colaboration. “Mengenai vonis majelis hakim, apakah terdakwa menerima atau mengajukan banding?” tanya hakim.

Terdakwa Anjar Asmara menjawat tidak mengajukan banding, dan menerima putusan majelis hakim. “Saya menerima putusan tersebut,” katanya.

Dalam sidang-sidang sebelumnya, Anjar menyebutkan sejumlah proyek yang dikelola di Dinas PUPR Lampung Selatan, pemenangnya hanya ditentukan dua sampai tiga orang saja, dan dalam waktu yang singkat. Menurut keterangannya, proyek tersebut ditentukan empat kali pertemuan saja.

Empat kali pertemuan tersebut, untuk menentukan siapa yang akan menggarap proyek bernilai miliaran rupaih tersebut. Tiga orang yang menentukan yakni Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (terdakwa kasus suap yang telah di OTT KPK), Agus Bhakti Nugroho (ketua Fraksi PAN DPRD Lampung), dan Anjar Asmara.

Pertemuan pertama digelar digelar di rumah dinas bupati. Kedua, di Hotel Fairmonto Jakarta, dan ketiga di rumah pribadi bupati Lampung Selatan, dan di ruang kerja bupati. Pertemuan singakt hanya empat kali untuk menentukan siapa penggarap proyek di Dinas PUPR Tahun Anggaran 2018 dengan total anggaran Rp 350 miliar.

Proyek senilai Rp 350 miliar tersebut dipecah-pecah menjadi sekira 12 item pekerjaan. Item pekerjaan masing-masing sudah ditentukan orang-orangnnya. Anjar mengaku tidak mengetahui siapa-siapa yang menggarap proyek tersebut. Ia hanya menyebutkan item proyek dibagikan bupati kepada Gilang Ramadhan (pengusaha kontraktor juga jadi terdakwa) dengan nilai proyek Rp 50 miliar, dan Bobby (kontraktor) senilai Rp 50 miliar. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2JMjRCT
March 28, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2JMjRCT
via IFTTT
Share:

Monday, March 25, 2019

Charta Politika Jelaskan Mengapa Jokowi Kalah di Sumatra

Berdasarkan survei Charta Politika, Jokowi unggul di semua wilayah kecuali Sumatra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, berdasarkan hasil survei lembaganya, pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Maruf unggul di semua wilayah, kecuali Sumatra. Yunarto mengatakan, elektabilitas Jokowi-Maruf di Sumatra adalah 43,3 persen dan Prabowo-Sandi 48,3 persen.

"Ada dua faktor mengapa Jokowi-Maruf kalah di Sumatra yaitu faktor etnis dan dari sektor karet," kata Yunarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/3).

Dia menjelaskan, secara sosiologis, pemilih dari etnis Melayu ada kecenderungan memilih Prabowo, sama ketika Pemilu 2014. Selain itu menurut dia, Jokowi-Maruf memiliki beban baru yaitu di sektor karet yang harganya sedang turun karena faktor global.

"Di sektor karet, Jokowi mengalami situasi global ketika harga karet di pasar global sedang turun," ujarnya.

Yunarto mengatakan, di delapan provinsi lainnya, Jokowi-Maruf unggul dibandingkan Prabowo-Sandi. Di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, Jokowi-Maruf memperoleh elektabilitas 44,2 persen dan Prabowo-Sandi 40 persen.

Di Provinsi Jawa Barat, Jokowi-Maruf (47,4 persen), Prabowo-Sandi (42,3 persen; di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jokowi-Maruf (68,1 persen), Prabowo-Sandi (18,4 persen). Di Provinsi Jawa Timur, Jokowi-Maruf (56,9 persen), Prabowo-Sandi (30,9 persen); di Provinsi Bali, NTB dan NTT, Jokowi-Maruf (64,5 persen), Prabowo-Sandi (28,2 persen); di Kalimantan, Jokowi-Maruf (58,4 persen), Prabowo-Sandi (32,8 persen). Di Pulau Sulawesi, Jokowi-Maruf (53,6 persen), Prabowo-Sandi (33,6 persen); di Maluku dan Papua, Jokowi-Maruf (57,1 persen), Prabowo-Sandi (32,9 persen).

Survei Charta Politika tersebut dilakukan dari 1-9 Maret 2019 dengan melakukan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap 2.000 orang yang sudah 17 tahun atau terdaftar sebagai pemilih. Metode penarikan sampel dilakukan dengan acak bertingkat dengan margin of error kurang lebih 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Yihv1P
March 25, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Yihv1P
via IFTTT
Share:

Friday, March 22, 2019

Industri Udang Lokal Waspadai Virus AHPND

Virus AHPND sudah mewabah di Malaysia, Thailand, Cina, Vietnam, Meksiko, dan India.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Industri budidaya udang lokal melakukan antisipasi langkah pencegahan masuknya virus paling mematikan di dunia atau acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND). Virus tersebut saat ini telah menjangkit di beberapa negara dan berdampak pada penurunan produksi dan merugikan petambak.

Direktur Jenderal Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto, meminta para pelaku pembudidaya udang lokal untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap virus tersebut. Sebab, geliat industri udang di Indonesia saat ini tengah mengalam peningkatan.

“Kita harapkan virus itu tidak masuk di Indonesia karena mematikan. Di Malaysia, virus itu sudah ada. Ini harus dicegah supaya tidak tertular,” kata Slamet dalam Konferensi Pers di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jumat (22/3).

AHPND merupakan penyakit udang yang ditimbulkan oleh bakteri vibrio parahaemolyticus yang menjadi penghasil toksin mematikan. Umumnya, virus tersebut menyerang udang windu dan vaname. AHPND menyerang udang yang masih berusia kurang dari 40 hari setelah ditebar di tambak.

Saat ini, selain di Malaysia, virus AHPND sudah mewabah di Thailand, Cina, Vietnam, Meksiko, India. Menurut Slamet, dampak dari serangan virus AHPND menurunkan keseluruhan produksi udang nasional hingga 50 persen. Alhasil, penurunan itu berdampak pada perdagangan udang luar negeri di negara yang terjangkit.

Menurut Slamet, dari hasil monitoring yang dilakukan kurun waktu tiga tahun terakhir, setidaknya ada empat virus yang terdapat di Indonesia. Keempat virus itu yakni White Sport Disease (WSD), Infections Myonercrosis Virus (IMV), White Feces Disease (WFD), dan Enterocytozoon Hepatopenaei (EH).

Kurun waktu Oktober - Desember 2018, pihaknya mendapati kematian udang yang masih berumur di bawah 30 hari. Namun, setelah diidentifikasi, mayoritas disebabkan oleh virus WSD. Gejala virus tersebut dilaporkan mirip seperti AHPND, namun, kata Slamet, masih perlu dibuktikan secara ilmiah.

Sebagai antisipasi masuknya virus tersebut, KKP menetapkan kebijakna impor induk udang hanya boleh dari Amerika Serikat sebagai negara yang bebas dari AHPND. “Kita menolak impor udang dari negara yang terjangkit. Sudah kita sampaikan ke pelaku usaha,” ujar dia.

Bersama pelaku usaha, KKP juga telah menyepakati 12 perjanjian. Salah satunya, dengan mewajibkan para petambak udang untuk memiliki instalasi pengolahan limba (IPAL) yang sesuai dengan standar lingkungan.

Selain itu, ia pun meminta antar pelaku usaha untuk sama-sama saling mengawasi lalu lintas udang antar negara yang bisa terjadi di wilayah perbatasan. Pada bulan April mendatang, Slamet mengatakan, pihaknya juga segera mengirim tim surveilans ke Bali dan Jawa Tengah untuk upaya pencegahan.

Sebagai informasi, total produksi udang pada tahun 2017 mencapai 1,15 juta ton, meningkat dibanding produksi pada 2016 yang sebesar 698 ribu ton. Adapun produksi tahun 2017 didominasi oleh udang vaname yang mencapai 987,6 ribu ton, lalu diikuti udang windu 129,3 ribu ton dan udang jenis lainnya sebanyal 33,4 ribu ton.

Sementara, angka produksi sepanjang 2018 belum dirilis oleh KKP. Slamet mengatakan, angka resmi akan dirilis pada April mendatang.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP, Rina, mengatakan, tim yang berada di pos lintas batas terus mengawasi ketat perdagangan lintas negara. Terutama dari potensi masuknya udang yang berasal dari Malaysia.

Rina mengatakan, saat ini BKIP memiliki 47 Unit Pembantu Teknis (UPT) yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 10 UPT diantaranya sudah memiliki peralatan mutakhir untuk menguji penyakit yang kemungkinan menjangkit ikan.

“Ke depan karantina akan mewajibkan suatu uji penyakit untuk semua produk perikanan agar benar-benar bebas dari AHPND,” katanya.

Sementara itu, Presiden  Shrimp Club Indonesia, Iwan Soetanto, mengatakan, potensi industri udang di Indonesia sangat besar untuk bisa mendominasi pasar ekspor. Sebab, saat ini kebutuhan dunia akan udang masih kurang sekitar 500 ribu ton.

Di saat bersamaan, kondisi beberapa negara penghasil udang sedang mengalami masalah akibat wabah AHPND. Oleh sebab itu, dalam empat tahun ke depan, pihaknya bersama KKP menargetkan agar nilai ekspor udang meningkat sebesar 1 miliar dolar AS.

Peningkatan ekspor itu seturut peningkatan produksi udang yang diyaini akan terus berlanjut. “Tahun lalu saya perkirakan produksi naik 10 persen dari 2017, dan tahun ini naik lagi. Kenapa? karena petambak dan luas tambak tambah banyak. Terutama di Sumatra dan Jawa,” ujarnya.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2HzhOQH
March 22, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HzhOQH
via IFTTT
Share:

Saat Pencoblosan, Lima TPS Dijaga Satu Polisi

Di Kabupaten Indramayu terdapat 5.179 TPS yang tersebar di 31 kecamatan.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU  -- Jajaran TNI/Polri di Kabupaten Indramayu siap mengamankan jalannya Pemilu 2019. Pengamanan pun akan disebar ke berbagai titik lokasi, termasuk tempat pemungutan suara (TPS).

Kapolres Indramayu, AKBP M Yoris MY Marzuki, menjelaskan, di Kabupaten Indramayu terdapat 5.179 TPS yang tersebar di 31 kecamatan. Saat pencoblosan, TPS akan mendapat pengamanan.

"Lima TPS dijaga satu orang polisi, dan setiap TPS dijaga dua orang linmas," kata Yoris, saat ditemui usai Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Menghadapi Pemilu Tahun 2019, di Mapolres Indramayu, Jumat (22/3).

Tak hanya menjaga TPS saat pencoblosan, lanjut Yoris, pengamanan juga akan dilakukan terhadap kotak suara. Untuk pergeseran kotak suara ke desa-desa pada H-1, akan dilakukan penjagaan oleh personil dari polsek dan koramil.

Yoris menyatakan, pihaknya menerjunkan sekitar 1.000 personel untuk mengamankan jalannya Pemilu 2019. Selain jajaran polres, pengamanan juga akan dibantu personil Kodim 0616/Indramayu dan Brimob Polda Jabar.

Yoris menyatakan, hingga saat ini keamanan di wilayah Kabupaten Indramayu masih aman terkendali. Dia meminta masyarakat agar tidak khawatir karena TNI/Polri akan menjamin keamanan di tengah masyarakat.

"Di Indramayu titik rawan (keamanan) tidak ada," kata Yoris.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Oj4sZs
March 22, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Oj4sZs
via IFTTT
Share:

Wednesday, March 13, 2019

LPSK Jamin Pengobatan Korban Bom Sibolga

Jaminan pengobatan korban sesuai perintah UU.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Penangkapan terduga terorisme di Sibolga yang berlangsung dari Selasa (12/3) siang hingga Rabu (13/) dini hari, menyebabkan sejumlah orang terluka. Baik dari masyarakat maupun anggota kepolisian. 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan bantuan medis bagi semua korban sesaat setelah kejadian sesuai perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, terkait pemberian bantuan medis bagi korban bom Sibolga, LPSK sudah bersurat ke Kapolda Sumatera Utara (Sumut) yang ditembuskan juga ke Kapolri dan Kepala Densus 88. Adapun tujuan dari korespondensi tersebut antara lain untuk mendapatkan informasi resmi dan jelas mengenai berapa banyak korban yang terluka dan dari pihak mana saja dari sumber informasi yang jelas.

Demi kepentingan pengobatan medis bagi korban, LPSK juga bersurat ke rumah sakit dimana para korban dirujuk. Menurut Edwin, komunikasi yang dijalin dengan pihak rumah sakit, bertujuan agar korban bisa mendapatkan pengobatan yang diperlukan tanpa perlu pihak rumah sakit kebingungan mengenai biaya pengobatan bagi mereka. 

"Dalam waktu dekat, LPSK segera terjun ke lokasi untuk memetakan jumlah dan posisi korban sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan medis yang diperlukan," kata Edwin di Jakarta, Rabu (13/3).

Surat yang dikirimkan ke rumah, lanjut Edwin, dalam bentuk jaminan bahwa biaya pengobatan bagi para korban dari tindak pidana terorisme di Sibolga tersebut akan ditanggung oleh LPSK. Dengan demikian, diharapkan para korban bisa mendapatkan pengobatan yang diperlukan tanpa harus memikirkan biaya pengobatan karena negara hadir bagi mereka yang menjadi korban. 

Edwin menjelaskan, pemberian bantuan khususnya medis bagi korban terorisme memang menjadi kewenangan LPSK sesuai amanat UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal itu kemudian diperkuat lagi oleh Pasal 35b ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018, bahwa pemberian bantuan medis oleh lembaga yang berfungsi menyelenggarakan perlindungan bagi saksi dan korban, diberikan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2HupB1u
March 13, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HupB1u
via IFTTT
Share:

Inggris akan Investasi Pabrik Pengelolaan Limbah B3 di Jatim

Proyek pengolahan limbah dinilai sudah mendesak.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) Inggris Moazzam Malik di Gedung Negara Grahadi, Rabu (13/3). Pada pertemuan tersebut, Khofifah dan Malik membahas berbagai kemungkinan kerja sama, yang salah satunya adalah pendirian pabrik pengolahan limbah bahan berbahaya beracun (B3).

Usai pertemuan, Malik mengaku ada perusahaan di Inggris yang berminat berinvestasi pada proyek pengelolaan limbah B3 di Jatim. Itu tak lain karena proyek itu dirasanya mendesak dan harus segera dibangun. Perusahaan tersebut diakuinya sangat siap siat dalam berbagai hal, termasuk keuangan.

"Kebetulan ada perusahaan Inggris yang mampu dalam industri itu dan punya keuangan untuk investasi dengan Jawa Timur," ujar Malik seusai pertemuan.

Khofifah pun menyambut baik rencana Pemerintah Inggris yang ingin investasi di sektor pengelolaan limbah B3. Pembangunan peabrik pengelolaan limbah B3 tersebut menurutnya akan dibangun di Dawarblandong, Mojokerto.

"Sekarang berjalan Pemerintah Inggris menyiapkan investasi di Mojokerto. Sisi keuangan sudah siap dan local content-nya (kandungan lokalnya) bisa sampai 80 persen," kata Khofifah.

Keterlibatan komponen lokal seperti lembaga dan tenaga kerja, kata Khofifah sangat bagus bagi perkonomian di Jawa Timur. Apalagi, selama ini, investasi pada industri di tanah air jarang yang melibatkan konten lokal mencapai 80 persen. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jawa Timur Aries Mukiyono menyebutkan, investasi yang dimaksud adalah pendirian pabrik pengolahan limbah B3 di Dawarblandong, Mojokerto. "Pendirian pabrik ini telah digagas sejak masa Gubernur Soekarwo, membutuhkan anggaran Rp 500 milliar," katanya.

Aries menilai, jumlah tersebut cukup besar jika dibebankan pada APBD. Salah satu cara agar pembangunan bisa terealisasi adalah dengan cara investasi dari pihak lain. "Nanti saya mau ketemu PT JGU (BUMD yang akan menjalankan pabrik pengolahan limbah B3). Seperti apa bentuk investasi yang dibutuhkan, bakal dibicarakan kemudian," kata Aries. 

Aries menjelaskan, rencananya pabrik pengolahan limbah B3 di Dawar Blandong, Mojokerto dibangun di lahan seluas 50 hektar. Tahap awal, pembangunan seluas 5 hektar, dan saat ini sedang digarap. Namun, kata dia, masoh butuh suntikan modal untuk menyelesaikan proyek tersebut. 

"Usulan Dubes Inggris transfer teknologi dan ahlinya dari mereka. Saya sekarang ditugasi melakukan penetrasi lebih dalam untuk menyelesaikan. Seminggu lah melakukan pembicaraan dengan PT JGU," kata Aris.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2HhOUVm
March 13, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HhOUVm
via IFTTT
Share:

Tuesday, March 12, 2019

Indef: Industri Mobil Listrik Butuh Insentif Fiskal

Insentif juga perlu diberikan kepada penyedia pengisian bahan bakar listrik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lembaga riset Institute of Economics and Finance (Indef) mengemukaan, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal untuk seluruh pelaku yang terlibat dalam industri mobil listrik. Pemberian insentif secara menyeluruh akan sangat membantu agar Indonesia benar-benar mampu menjadi produsen.

“Insentif yang diberikan jangan tanggung-tanggung kalau memang arahnya mau menjadi produsen. Insentif harus diperluas,” kata Ekonomi Indef, Andry Satrio Nugroho saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (12/3).

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian keuangan (Kemenkeu) akan menyusun insentif fiskal berupa pelonggaran Pajak Penjualan Nilai Barang Mewah (PPnBM) untuk mendukung percepatan produksi mobil listrik di Indonesia.

Pemerintah mengusulkan agar pengenaan PPnBM juga dihitung dari besaran emisi karbon. Makin rendah emisi, maka semakin rendah pula tarif PPnBM. Andry mengatakan, insentif fiskal dalam bentuk pelonggaran PPnBM itu cukup tepat.

Sebab, saat ini insentif kepada industri kendaraan roda empat tak mesti berpatokan pada besaran  sentimeter kubik (cc) lagi. Namun, perlu memperhatikan kadar emisi yang dihasilkan agar kendaraan yang ramah lingkungan bisa berkembang di Indonesia.

Hanya saja, insentif jangan hanya diberikan kepada produsen. Namun juga kepada penyedia pengisian bahan bakar listrik, hingga penyedia energi listrik untuk mobil. Selain itu, yang tak kalah penting, pemberian insentif itu harus merata di setiap daerah.

Setelah ekosistem pelaku industri listrik berjalan lancar, Andry mengatakan, selanjutnya pemerintah baru bisa menargetkan ekspor mobil listrik. Andry menilai, pasar ekspor mobil listrik masih amat terbuka. Termasuk ke Australia, mengingat saat ini perjanjian perdagangan IA-CEPA baru saja disepakati.

“Minimal, kita bisa mengejar pasar yang middle-low. Sasaran ekspor masih terbuka juga di Australia yang saat ini pasar mobilnya masih dipegang Thailand,” ujarnya. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2TEcfpZ
March 12, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TEcfpZ
via IFTTT
Share:

Wednesday, February 27, 2019

Askrindo Syariah Cetak Laba Bersih 2018 Rp 14 Miliar

Pada tahun ini, Askrindo Syariah menargetkan perolehan laba bersih Rp 40 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sepanjang 2018 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar Rp 14 miliar. Perolehan laba bersih tahun lalu ini tumbuh 88 persen dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 6 miliar.

Pencapaian kinerja keuangan pada 2018 ini didorong Imbal Jasa Kafalah (IJK) sebesar Rp 225 miliar atau naik 29,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp 176 miliar. Direktur Pemasaran Askrindo Syariah Supardi Najamuddin mengatakan perusahaan terus memfokuskan strategi implementatif dengan memaksimalkan potensi pasar penjaminan syariah di Tanah Air.

“Askrindo Syariah akan fokus pada penjaminan syariah segmen konsumtif sejalan dengan arah perkembangan bisnis perbankan syariah, sedangkan untuk sektor produktif akan tetap disasar secara selektif untuk tetap menjadi prudent underwriting,” ujarnya ketika dihubungi Republika, Rabu (27/2).

Menurutnya, pembiayaan yang paling diminati dan memiliki risiko rendah yakni pembiayaan berbasis payroll atau potong gaji. Hal ini tercermin dari pertumbuhan jumlah penjaminan (Kafalah) tahun lalu sebesar 11 triliun.

“Tahun ini harapannya naik 50 persen,” ungkapnya.

Sementara Direktur Keuangan & SDM Askrindo Syariah Subagio Istiarno menambahkan kinerja tahun lalu cukup baik dari sisi laba bersih dan premi IJK yang melebihi target sebesar 126 persen. Pada tahun ini, perusahaan menargetkan perolehan laba bersih sebesar Rp 40 miliar.

“Target tahun ini laba bersih 40 miliar atau dua atau naik tiga kali lipat dari perolehan tahun lalu. Tahun lalu target laba tumbuh 88 persen dari target 15,87 miliar dan premi IJK naik di atas 60 persen,” ujarnya kepada Republika.

Di sisi lain, dia menjelaskan perusahaan akan menambah modal sebesar Rp 150 miliar. Tak hanya itu, strategi perusahaan juga akan dikembangkan pada bisnis prioritas pembiayaan konsumtif dan surety atau kontra bank garansi.

“Kami membuka peluang-peluang baru seperti bisnis pembiayaan umrah, perumahan pendapatan recoveries (subrograsi) dan nisbah ditingkatkan secara lebih intensif kebijakan efisiensi biaya, peningkatan teknologi informasi, bisnis suretyship dengan Maasya (mobile application Askrindo Syariah),” jelasnya.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2BTGa3s
February 27, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BTGa3s
via IFTTT
Share:

Monday, February 25, 2019

Mulanya Dakwah Islam di Bosnia-Herzegovina (1)

Bosnia-Herzegovina sebelumnya berada dalam konteks Kristen abad pertengahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini, Bosnia-Herzegovina memiliki populasi Muslim yang cukup signifikan, baik dalam konteks Semenanjung Balkan maupun Benua Eropa pada umumnya.

Riset Houssain Kettani yang terbit pada International Journal of Environmental Science and Development (2010) menunjukkan data. Sebesar 43,8 persen dari total penduduk negara tersebut (3.781.274 jiwa) adalah kaum Muslimin pada 2010. Persentase itu diprediksi stabil hingga tahun 2020 mendatang.

Bosnia-Herzegovina memiliki sejarah yang panjang dengan Islam. Sebelum tiba pada uraian itu, perlu diketahui bagaimana posisi Bosnia dalam peta geopolitik Kristen pada abad pertengahan--yakni sebelum kedatangan penguasa Muslim.

Menurut Schuman dalam Nations in Transition: Bosnia and Herzegovina (2004), sejak tahun 1180 wilayah tersebut dipimpin Raja (Ban) Kulin. Sebagai penguasa lokal, dia menolak kekuasaan Romawi Barat (Katolik) dan Romawi Timur (Kristen Ortodoks). Ban Kulin lebih mendukung Bogomilisme hingga akhir kekuasaannya pada 1204.

Baik Katolik maupun Kristen Ortodoks memandang sekte tersebut sebagai aliran sesat. Tidak mengherankan bila Paus Gregory IX berulang kali mengimbau penyerbuan atas Bosnia ketika Perang Salib meletus periode 1235-1241.

Barulah pada 1322, Bosnia di bawah pimpinan Ban Kotromanic menjalin aliansi dengan penguasa Katolik yang terdekat, Hongaria. Namun, aliansi ini tidak mampu maksimal dalam menghadapi perluasan wilayah Dinasti Turki Utsmaniyah.

Baca juga: Mulanya Dakwah Islam di Bosnia-Herzegovina (2)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Vi9rfi
February 25, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Vi9rfi
via IFTTT
Share:

In Picture: KPK Periksa Pejabat Kempupera Terkait Kasus SPAM

Meina Woro diperiksa untuk kasus suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah tiba di KPK, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Meina Woro diperiksa untuk kasus suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR.  

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Etucio
February 25, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Etucio
via IFTTT
Share:

Mulanya Dakwah Islam di Bosnia-Herzegovina (2)

Ada beberapa dugaan motif perpindahan agama ke Islam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada 28 Juni 1389, pasukan Muslim berhasil menaklukkan Raja Serbia, Lazar. Dia seorang Kristen Ortodoks yang lahir di Kosovo.

Setelah penaklukan itu, posisi Bosnia kian lemah dari sisi internal. Apalagi, dengan kemunculan Stephen Vukcik, yang mendeklarasikan pemisahan Herzegovina pada 1448.

Tiga tahun kemudian, Vrhbosna (kini Sarajevo) dapat dikuasai Turki Utsmaniyah. Barulah pada 1465 dan 1481, wangsa Muslim itu berhasil menaklukkan berturut-turut Bosnia dan Herzegovina.

Schuman dalam Nations in Transition: Bosnia and Herzegovina (2004) menjelaskan, para sultan Utsmaniyah menerapkan kebijakan yang toleran. Turki melindungi hak-hak orang non-Muslim di wilayah taklukan, sehingga seluruh rakyat yang majemuk dapat hidup secara wajar.

Gelombang perpindahan agama diakui terjadi. Para sejarawan menduga adanya pelbagai motif penduduk setempat untuk menjadi Muslim.

Di antaranya adalah, mereka ingin mempertahankan hak-hak istimewa. Artinya, mereka menghendaki status quo di level sosial tetap ada, sekalipun penguasa politiknya berganti. Kecenderungan ini menguat terutama bagi kaum pengikut Bogomilisme.

Mereka memandang, menjadi seagama dengan penguasa setempat akan lebih menguntungkan. Selain itu, sejak awal memang orang-orang Bogomilisme sudah berjarak dengan pusat dunia Katolik dan Kristen Ortodoks. Itulah sebabnya mereka cenderung menerima Islam.

Motif lainnya berkaitan dengan pemberlakuan sistem devsirme. Sistem itu mewajibkan setiap laki-laki dewasa untuk mengabdi kepada pemerintahan Utsmaniyah. Aturan itu berlaku, baik di lingkup sipil maupun militer. Dugaannya, orang-orang Bosnia yang mengikuti devsirme lantas beralih iman menjadi Islam.

Bagaimanapun, para sultan Utsmaniyah lebih mementingkan meritokrasi ketimbang kesamaan identitas agama. Sebagai contoh, ada seorang Kristen Ortodoks yang bernama Sokolovic.

Dia terpilih untuk dikirim ke ibu kota Kesultanan Utsmaniyah, Istanbul, demi melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sokolovic kemudian menjadi seorang Muslim. Bahkan, dia pada akhirnya meraih posisi wazir utama.

Schuman menyebut, secara garis besar, agama Kristen masih dipeluk kalangan petani, sedangkan kelas menengah dan kelas atas Bosnia-Herzegovina condong pada Islam.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2VhiEEv
February 25, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2VhiEEv
via IFTTT
Share:

Friday, February 15, 2019

Anies Tegaskan Swakelola Masyarakat Sesuai Perpres

Pembangunan partisipatif di mana komunitas ikut dalam kegiatan pembangunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menegaskan pengadaan swakelola tipe 3 dan tipe 4 telah sesuai dengan arahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Anies menyebut, dia telah mengikuti peraturan itu.

“Jadi kita menjalankan apa yang menjadi peraturan pemerintah, dan ini biasanya disebut sebagai kegiatan partisipatory development, pembangunan partisipatif,” kata Anies di Jakarta Timur, Jumat (15/2).

Pembangunan partisipatif itu, kata dia, merupakan pembangunan yang dilakukan di mana komunitas ikut dalam kegiatan pembangunan. Menurutnya, dalam peraturan yang lama, proses pembangunan itu tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat.

Dia pun bersyukur Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Perpres itu. Peraturan yang memungkinkanadanya partisipasi masyarakat itu, kata dia memang merupakan peraturan yang baru disahkan.

Tentunya, Anies melanjutkan, karena peraturan itu baru, maka akan ada ketentuan-ketentuan penerjemahnya. Sehingga, peraturan itu bisa dengan mudah digunakan oleh masyarakat.

“Dengan begitu masyarakat pun terlibat, selama ini kegiatan gotong royong di masyarakat tidak didanai oleh negara, negara tidak mendanai gotong royong masyarakat, lewat ini kegiatan bisa dikerjakan lewat gotong royong, ya pemerintah ya juga masyarakat,” kata Anies.

Dia menekankan, pengadaan barang atau jasa dengan swakelola tipe 3 dan tipe 4 ini bukan berarti anggaran APBD diserahkan kepada organisasi massa (ormas). Melainkan organisasi kemasyarakatan di tingkat RT dan RW.

“Ada ketentuannya, jadi LMK kemudian Karang Taruna, PKK, itu lah organisasi kemasyarakatan. Nah ini yang menurut saya, (saya) rujuk,”

Oleh karena hal ini mengacu kepada Perpres, maka dia meminta masyarakat untuk menanyakan detail teknisnya kepada presiden. Sementara, dia sebagai Gubernur, yang akan melaksanakan.

“Jadi kalau mau tanya tentang peraturan ini jangan tanya pada gubernur DKI, gubernur DKI sedang melaksanakan, tanya ke pemerintah pusat yang membuat aturan,” kata Anies.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2N97I92
February 15, 2019 at 05:28PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2N97I92
via IFTTT
Share: