Perlakuan Represif Terhadap Muslim Uighur di Xinjiang

Pemerintah RRC terus menyangkal laporan soal kamp-kamp reedukasi di Xinjiang.

REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh Dadang Kurnia, Idealisa Masyrafina, Dea Alfi Soraya

JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengumumkan sikap lembaga tersebut perihal isu kondisi Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Republik Rakyat Cina (RRC). Meski Pemerintah RRC terus membantah terjadi pelanggaran HAM, MUI meyakini ada pendekatan dan upaya yang bersifat represif terhadap etnis Uighur.

Din Syamsuddin menjelaskan, MUI menyandarkan kesimpulan itu dari sejumlah fakta-fakta terkait kondisi di Uighur. Salah satunya terkait jejak historis perjuangan kemerdekaan Uighur yang merasa lebih dekat sebagai etnis Turkistan dibandingkan etnis Cina.

"Dewan Pertimbangan MUI yakin adanya upaya atau pendekatan yang bersikap represif terhadap etnis Uighur yang memang memiliki aspirasi untuk memisahkan diri dari RRC," kata mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu selepas menggelar rapat di Kantor Pusat MUI, Rabu (26/12).

Berbagai lembaga HAM internasional serta Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB sebelumnya mengklaim ratusan ribu hingga jutaan warga Xinjiang ditahan di barak-barak reedukasi. Dalam kampkamp tersebut, mereka mendapatkan indoktrinasi, pelarangan menjalankan ritual agama, bahkan penyiksaan dan kerja paksa.

Pemerintah RRC terus menyangkal laporan berbagai pihak soal kamp-kamp reedukasi di Xinjiang. Mereka berkeras, yang didirikan adalah lembaga-lembaga pendidikan vokasional bagi warga yang berpotensi terpapar ekstremisme. Di Indonesia, dalam beberapa pekan terakhir, Pemerintah RRC juga aktif mendatangi sejumlah ormas Islam untuk menangkal isu Uighur ini versi mereka.

Bagaimanapun, MUI meyakini ada hubungan kasualitas dalam hal tersebut. "Tidak mungkin ada asap tanpa adanya api. Maka, kami meyakini ada pelanggaran HAM di sana. Dan, kami harap Pemerintah Cina dapat melakukan pendekatan kepada Uighur dengan soft approach, bukan hard approach," ujar Din.

Menurut dia, jika alasannya separatisme, Indonesia tidak bisa mencampuri urusan ini karena hal itu merupakan kedaulatan Pemerintah Cina. Namun, pihaknya sudah menyampaikan pendapat dan keinginan masyarakat Indonesia atas nasib etnis Uighur. "Kami ormas-ormas Islam yang ber gabung di Dewan Pertimbangan MUI mendorong mereka untuk memperlakukan etnis Uighur dengan baik," ujar Din.

MUI juga meminta Pemerintah Cina mengizinkan perwakilan ormas-ormas Islam untuk berkunjung ke Xinjiang untuk melihat kondisi etnis Uighur di sana. "Baiknya diundang ormas Islam Indonesia dan regional untuk melakukan pengamatan secara langsung ke Provinsi Xinjiang," tuturnya.

Selain itu, MUI juga berencana mengirimkan surat untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Rabithah Alam Islami (Liga Muslim Dunia) terkait dugaan pelanggaran HAM pada etnis Uighur di Cina.

Menurut Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat KH Noor Ahmad, rencana ini akan dilakukan segera. "Terdapat kemungkinan dan sudah terpikirkan. Kami secara resmi akan mengirim surat, selain ke pemerintah juga ke OKI, Rabithah Alam Islami, dan PBB. Tinggal pelaksanaan saja," ujar Noor Ahmad di kantor MUI, kemarin.

Secara formal, Pemerintah Republik Indonesia turut mendorong RRC memberikan penjelasan terkait kondisi Muslim Uighur di Xinjiang. RRC juga diminta mendekati ormas-ormas Islam guna memberikan keterangan soal yang terjadi di Xinjiang.

"Mereka akan berikan penjelasan, kita minta Pemerintah Ci na lebih aktif menjelaskan melalui ormas-ormas Islam," ujar Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Abdurrahman M Fa chir kepada Republika saat ditemui seusai rapat dengan MUI di Jakarta, kemarin. Ia menekankan, Pe merintah RI juga telah me minta Pemerintah Cina memberikan penjelasan terkait dugaan pelanggaran HAM pada etnis Uighur.

Wamenlu menilai, penjelasan kepada masyarakat ini penting dilakukan karena adanya kekhawatiran dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim di Xinjiang ini. Ia mengklaim, pemerintah juga telah menyampaikan keprihatinan yang berkembang di masyarakat lewat duta be sar Cina. "Jadi, kami minta mereka memberi penjelasan kepada ormas-ormas Islam, seperti PBNU, HMI, dan lainnya," kata Wamenlu.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SoJNUX
December 27, 2018 at 02:56PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SoJNUX
via IFTTT

Read More

JK Minta Masyarakat Jauhi Pantai

BMKG memprediksi masih ada tsunami susulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta agar masyarakat di daerah Lampung dan Banten untuk menjauhi pantai, serta mengevakuasi diri ke wilayah yang lebih tinggi. Sebab, BMKG memprediksi masih ada tsunami susulan.

"Jadi memang BMKG memprediksi masih ada lagi seperti ini, artinya diserukan untuk penduduk meninggalkan daerah pantai untuk sementara, harus lebih jauh, ke bukit, jangan di pantai," ujar Jusuf Kalla, Ahad (23/12).

Jusuf Kalla menambahkan, dirinya telah mendapatkan laporan dari BMKG dan Geologi, bahwa bencana tsunami yang melanda Lampung dan Banten merupakan fenomena yang tidak biasa. Karena, tidak ada tanda-tanda gempa sebelum tsunami.

Adapun tsunami yang melanda Lampung dan Banten disebabkan oleh adanya erupsi Gunung Krakatau. Di sisi lain, BMKG memprediksi cuaca buruk akan terus terjadi hingga 26 Desember 2018.

"Memang diperingatkan oleh BMKG sampai tanggal 26 (Desember 2018) cuaca buruk di sana. Oleh karena itu maka kita harus hati-hati dari pemda, TNI, Polri, sudah bergerak dan juga PMI sudah bergerak semua ke sana untuk mengatasi ini," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan, BNPB dan BMKG telah melaksanakan tugasnya masing-masing. Adapun BNPB bertugas untuk menangani akibat dari bencana, dan BKMG menganalisa penyebab bencana.

"Saya kira tidak ada perbedaan, BNPB hanya melihat akibatnya kan, akibatnya itu tsunami. Kalau BMKG itu menganalisa sebabnya," ujar Jusuf Kalla.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AaqWpK
December 23, 2018 at 02:56PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AaqWpK
via IFTTT

Read More

Pertamina Siapkan 3.687 SPBU Beroperasi 24 Jam

Lonjakan permintaan BBM diprediksi terjadi pada 22 Desember 2018 dan 5 Januari 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Mas'ud Khamid, menyebutkan sebanyak 3.687 SPBU beroperasi penuh 24 jam untuk hadapi libur Natal dan Tahun Baru 2019. Satgas Naru (Natal dan Tahun Baru) Pertamina juga menyediakan fasilitas tambahan yakni 16 Mobil Dispenser, 24 Motor Kemasan, 31 KiosK Pertamax, 54 Buffer Tank BBM, serta 3,7 kiloliter (KL) BBM Kemasan.

"Antisipasi kenaikan konsumsi BBM pada masa puncak, Satgas Naru Pertamina menyediakan sarana tambahan jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pengalaman mengelola kebutuhan BBM saat Satgas Lebaran Idul Fitri, Pertamina menambah volume BBM Kemasan jenis Pertamax dan Dex sekitar 32 persen dari 2017. Secara keseluruhan Pertamina mempersiapkan 125 moda layanan di sepanjang jalur mudik," ungkap Mas'ud, Selasa (18/12).

Menurut dia, dengan pertumbuhan perekonomian 5,2 persen dan adanya cuti bersama serta libur akhir tahun yang bersamaan dengan libur anak sekolah, diprediksi kebutuhan BBM naik, karena terdapat peningkatan konsumsi pada saat momen akhir tahun 2018.

Secara keseluruhan penyaluran BBM jenis gasoline sebesar 99,7 ribu Kilo Liter (KL) atau naik 5,6 persen dari kondisi normal. Sementara BBM jenis gasoil naik sekitar 2,5 persen sebesar 41,2 ribu KL.

Satgas Naru Pertamina juga memprediksi permintaan tertinggi BBM terjadi pada Sabtu 22 Desember 2018 dan Sabtu 5 Januari 2019. "Kami selalu siap melayani kebutuhan masyarakat dengan memaksimalkan penyaluran BBM. Agar perjalanan menuju tujuan berjalan lancar, Pertamina mengimbau untuk menggunakan BBM yang sesuai spesifikasi kendaraan," katanya.

Mas¿ud Khamid menambahkan pada masa operasi Satgas Naru tahun ini, Pertamina memprediksi permintaan terhadap produk unggulan mengalami peningkatan signifikan. BBM Pertamax yang digunakan kendaraan pribadi diperkirakan melonjak hingga enam persen, sementara BBM beroktan paling tinggi Pertamax Turbo naik hingga tiga persen.

Demikian halnya dengan Pertamina Dex, Pertamina juga memproyeksi terdapat kenaikan hingga lima persen. Proyeksi kenaikan permintaan tertinggi pada BBM jenis Dexlite yang mencapai 26 persen.

"Seluruh produk BBM unggulan Pertamina semakin diminati konsumen kendaraan pribadi, sehingga pada momentum hari besar seperti Natal dan Tahun Baru, permintaan dari SPBU meningkat tajam. Untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi tersebut, Satgas Naru Pertamina menambah pasokan dan volume penyaluran lebih tinggi dari kondisi normal," kata Mas'ud.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2AdRh6v
December 18, 2018 at 02:56PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2AdRh6v
via IFTTT

Read More

Ini Kendala Rehabilitasi Lombok

Dari 800 tukang yang sudah dilatih, yang bertahanhanya 190 orang.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Rehabilitasi Lombok saat ini baru sekitar 3,2 persen. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan sejumlah hal yang masih menjadi kendala adalah ketersediaan bahan baku serta kurangnya tenaga fasilitator dan tukang bangunan.

Skema penyaluran dana stimulan untuk rekonstruksi rumah korban gempa sendiri telah diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2018. Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening masyarakat pemilik rumah, kemudian masyarakat membentuk kelompok masyarakat yang terdiri dari 10 sampai 20 orang.

"Kondisi lapangan, dari 1.700 orang fasilitator yang ada sejak awal, saat ini tersisa 803 fasilitator saja, yang lain pulang kampung," kata Willem.

Di sisi lain, papar Willem, kemampuan mencetak produksi panel untuk Risha (rumah instan sederhana sehat) saat ini hanya mampu 30 unit rumah per hari dari angka idealnya yang seharusnya 400 per hari.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Achmad Gani Ghazali mengatakan, untuk percepatan saat ini Kementerian PUPR sedang mendorong aplikator-aplikator panel. Saat ini sudah dibentuk 53 aplikator, 17 di antaranya pengusaha lokal NTB.

"Ada 12 BUMN juga yang sudah membuat workshop untuk pengembangan kapasitas produksi panel Risha," ucap Gani.

Gani mengakui, hingga saat ini masih banyak kendala, selain keterbatasan bahan panel Risha juga SDM terutama tukang besi.

"Apalagi untuk merangkai besi Risha sulit dan harus miliki keahlian tersendiri, juga dibutuhkan ketekunan karena ini mengerjakan ribuan bukan hanya satu atau dua," katanya.

Gani mengatakan, dari 800 tukang yang sudah dilatih, yang bertahan dan tersisa saat ini hanya 190 orang, yang lainnya mengundurkan diri. Menurut Gani, untuk percepatan Kementerian PUPR akan berupaya menambah tenaga fasilitator dan tukang, dan tidak menutup kemungkinan tenaga tukang diambil dari luar NTB.

"Untuk fasilitator kita punya 805, termasuk 496 insinyur muda dari PUPR. Tapi mereka minta libur akhir tahun. Jadi kita akan upayakan 715 orang fasilitator lagi untuk tambahan," katanya.

Ia menjelaskan, dalam aturannya, fasilitator ini bertugas untuk menyusun RAB dan menggambar desain rumah serta mamastikan itu rumah tahan gempa.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2S8L8PC
December 18, 2018 at 02:56PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2S8L8PC
via IFTTT

Read More

NATO Minta Rusia dan Ukraina Tahan Diri

Rusia tembaki Kapal Angkatan Laut Ukraina.

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL-- Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) meminta Rusia dan Ukraina menahan diri agar tidak terjadi ketegangan yang lebih besar. Peringatan itu disampaikan setelah Rusia menembak dan menyita tiga kapal angkatan laut Ukraina di perairan Laut Hitam.

"NATO mengawasi secara dekat pembangunan di Laut Axov dan Selat Kerch dan kami sedang menghubungi pemerintah Ukraina, kami meminta untuk menahan diri dan menurunkan ketegangan," kata Juru bicara Nato Oana Lungescu, seperti dilansir dari the Guardian, Senin (26/11).

Ketegangan ini terjadi ketika tiga kapal angkatan laut Ukraina melewati Selat Kerch yang menghubungkan Laut Azov dan Laut Hitam.  Rusia mengaku telah memperingatkan kapal Ukraina agar tak memasuki kedaulatan Moskow.

Seorang reporter Rossiya-24, stasiun televisi milik Rusia melaporkan dari jembatan Selat Kerch, Rusia menutup wilayah tersebut. Mereka menggunakan kapal kargo untuk memblokir jalur di bawah jembatan dan pesawat tempur militer Rusia juga sedang berputar-putar di atas area tersebut.

Baca juga, Rusia Tembaki Kapal Ukraina.

Pada September lalu, Ukraina menyatakan penjaga perbatasan Rusia telah melakukan 'tindakan provokatif' kepada kapal-kapal Ukraina yang melalui jalur yang sama.

Baru-baru ini Ukraina meningkatkan kekuatan angkatan laut mereka dengan menambah jumlah kapal tempur dan penjaga perbatasan yang berpatroli di sekitar Laut Azov. Peningkatkan kekuatan ini sebagai tanggapan atas semakin seringnya pemeriksaan kapal-kapal komersial yang dilakukan Rusia.

Pemerintah Ukraina dan negara-negara Barat telah menuduh pemerintah Rusia memblokir kapal-kapal dari Mariupol yang mana menjadi akses vital industri berat di wilayah tersebut. Mariupol berada di dekat area yang dikuasai pemberontak yang didukukng Rusia sejak konflik berdarah yang menewaskan setidaknya 10 ribu pada 2014 lalu.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PY8jzr
November 26, 2018 at 02:56PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PY8jzr
via IFTTT

Read More

In Picture: Hari Ini Trans Patriot Kembali Beroperasi

Tarif bus Trans Patriot dipatok sebesar Rp 3.500 per penumpang

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Sembilan unit bus Trans Patriot kembali beroperasi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari ini, Senin (26/11). Bus Trans Patriot mangkrak selama 11 bulan akibat ketiadaan operator.

Sembilan unit Bus Trans Patriot yang dibeli Pemkot Bekasi seharga Rp 11 miliar pada 2017 sempat tidak beroperasi akibat ketiadaan payung hukum bagi operatornya. Selama 11 bulan lamanya agenda operasional bus rakitan New Armada 2017 itu tidak ada kejelasan dan dibiarkan terparkir di kawasan Stadion Patriot Chandrabaga Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.

Trans Patriot akhirnya kembali 'mengaspal' setelah Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP) selaku badan usaha milik daerah (BUMD) Kota Bekasi menggandeng Perum Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) menjadi operatornya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RdX7Lv
November 26, 2018 at 02:56PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2RdX7Lv
via IFTTT

Read More