Satgas Antimafia Bola: Anggota Komdis PSSI Terima Suap

Satgas telah menangkap Dwi Irianto alias Mbah Putih.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Sepak Bola menduga anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih berperan menerima dana suap untuk mengatur skor pertandingan Liga 2 dan Liga 3 pada musim 2018. Dwi Irianto sudah ditangkap oleh tim satgas.

"(Dwi Irianto) terima aliran dana dari pelapor," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta Sabtu (29/12).

Argo mengatakan Satgas Antimafia Sepak Bola secara resmi menahan Dwi Irianto selama 20 hari guna penyidikan lebih lanjut di Polda Metro Jaya. Satgas Antimafia Sepak Bola telah menetapkan empat tersangka untuk dugaan pengaturan skor pada Liga 2 dan Liga 3 pada musim 2018.

Tersangka itu antara lain, Anggota Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) Johar Lin Eng, mantan Komisi Wasit Priyanto beserta anaknya Anik Yuni, dan anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto. Keempat tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana penipuan atau suap, dan pencucian uang, sebagaimana diatur Pasal 378 dan Pasal 372 KUH Pidana juncto Undang-Undang Nomor 11 Taun 1980 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Argo menjelaskan, awalnya polisi menerima laporan dugaan pengaturan skor dari LI. Berdasarkan laporan itu, anggota Satgas Antimafia Sepak Bola memeriksa sejumlah orang saksi kemudian gelar perkara untuk meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan. Dari hasil gelar perkara, Satgas Antimafia Sepak Bola meringkus empat tersangka pengaturan skor pertandingan tim Liga 2 dan Liga 3.

PSSI menyatakan, sudah mengetahui penangkapan salah satu anggota Exco. Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono lewat sambung telepon mengatakan, PSSI mengapresiasi kinerja cepat kepolisian dalam pemberantasan mafia sepak bola.

"Untuk sementara, saya hanya bisa berkomentar singkat dahulu. Pertama, kami di PSSI menghormati apa yang sudah menjadi proses hukum di kepolisian sekarang ini," kata dia kepada Republika.co.id, Kamis (27/12).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ESRRJP
December 29, 2018 at 06:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ESRRJP
via IFTTT

Read More

KPK Cegah Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular

Pencegahan kali ini dilakukan terkait penyelidikan kasus Century.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai menghirup udara segar, mantan Dirut Bank Century Robert Tantular kembali dicegah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan kali ini dilakukan terkait penyelidikan kasus Century.

Robert Tantular divonis 21 tahun penjara dalam empat kasus. Namun, ia hanya menjalani hukumannya sekitar 10 tahun penjara.

"Untuk kebutuhan proses penyelidikan di KPK kami melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap Robert Tantular sejak sebelum pertengahan Desember tahun 2018 ini," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis (27/12).

Surat pencegahan, kata Febri telah dikirimkam  kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Febri menjelaskan pelarangan seseorang ke luar negeri bisa dilakukan di tahap penyelidikan penyidikan dan penuntutan.

"Pencegahan ini dilakukan, karena KPK masih membutuhkan keterangan sejumlah pihak untuk proses penyelidikan," tutur Febri.

Febri menuturkan, saat ini proses penyelidikan kasus Century masih berjalan.  Bakkan, sekitar 40 orang sudah dimintakan keterangan. "Kami ingin jauh lebih dalam mengamati fakta-fakta yang munvul di sidang kasus Century terkait dengan hal ini," ujar Febri.

KPK saat ini melakukan penyelidikan kasus tersebut. Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada bank century dan penetapan cank century sebagai bank gagal berdampak sistemik, mantan deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa BI Budi Mulya telah dijatuhi putusan kasasi pada 8 April 2015 yaitu penjara selama 15 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider delapan bulan kurungan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2BKw0B2
December 27, 2018 at 06:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2BKw0B2
via IFTTT

Read More

BMKG: Tak Ada Indikasi Tsunami Susulan

Alat pendeteksi tsunami tak mengindikasikan adanya kenaikan gelombang permukaan air.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan, sampai saat ini belum terdeteksi gejala munculnya kembali tsunami di wilayah perairan Selat Sunda. BMKG membantah isu tsunami susulan yang terjadi di Banten pada Ahad, (23/12).

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Rahmat Triyono mengatakan pendeteksi tsunami di perairan Selat Sunda dan sensor di Cigeulis tak mengindikasikan adanya kenaikan gelombang permukaan air di Selat Sunda. Selain itu, ia memantau aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak signifikan.

"Kami dari BMKG tidak mencatat adanya satu hal yang signifikan dan serius sehingga sampai adanya tsunami susulan," katanya pada wartawan dalam konferensi pers, Ahad (23/12).

Menurut Rahmat, tidak ada istilah susulan dalam tsunami. Istilah susulan hanya digunakan untuk gempa bumi.

Tsunami hanya terjadi jika ada gempa besar, longsoran atau kejadian lain, seperti letusan gunung api di bawah laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air laut. Kalau kemudian ada tsunami lagi, artinya ada kejadian lain lagi yang memicunya.

Rahmat mengakui, masyarakat terdampak tsunami di Pandeglang sebelumnya sempat dikagetkan dengan kabar bunyi sirine tsunami susulan. Ia memastikan, BMKG tak mengeluarkan peringatan tsunami susulan lewat sirine itu, namun ia berjanji bakal menelusuri asal sirene.

"BMKG ada sirine, tapi kita tidak mengaktivasi. Nanti kami akan cross check, apakah di BPBD setempat membunyikan. Perlu diketahui di sana juga ada sirine milik perusahaan baja di Cilegon bisa jadi itu diaktivasi, tapi semua itu masih simpang siur, belum pasti," jelasnya.

Rahmat menyarankan, masyarakat supaya tak sembarang mengirim informasi yang masih diragukan kebenarannya soal tsunami di Selat Sunda. Ia khawatir hal tersebut bakal membuat kepanikan di tengah masyarakat.

Rahmat mengajak masyarakat belajar dari kasus tsunami di Palu, Lombok, dan Pangandaran. Saat itu beredar kabar bohong soal bencana alam tersebut.

"Saya berharap situasi panik ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab untuk menambahkan kepanikan," tuturnya.

Rahmat menjelaskan, bunyi sirine merupakan simbol perintah dari pemerintah daerah agar masyarakat mengevakuasi diri. Ia berharap masyarakat meningkatkan kewaspadaan pada aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dan gelombang tinggi di perairan Selat Sunda serta mengandalkan informasi dari BMKG.

BMKG telah memprakirakan potensi gelombang tinggi akan berlangsung sampai 25 Desember. Masyarakat diimbau agar tak bermain sekitar pantai, terlebih di Selat Sunda.

"Kalau memang itu adanya peningkatan aktivitas vulkanik lebih waspada lagi karena dampaknya ada gelombang tinggi ditambah tsunami," ungkapnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2EIFzUu
December 23, 2018 at 06:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2EIFzUu
via IFTTT

Read More

40 Persen Warga Malang Raya Terbelit Rentenir

Mereka lebih suka meminjam uang tidak ke lembaga jasa keuangan.

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Anggota DPR RI Komisi XI, Andreas Eddy Susetyo, mengungkapkan, sebanyak 40 persen warga Malang Raya masih berhubungan dengan rentenir. Mereka lebih suka meminjam uang kepada pihak yang tidak bertanggungjawab itu dibandingkan lembaga jasa keuangan.

"Di dalam catatan kami, ternyata Malang Raya harus menjadi perhatian OJK dan BRI. Ketergantungan pasa rentenir masih banyak. Ini yang perlu jadi prioritas," kata Andreas di Desa Arjowilangun, Kalipare, Kabupaten Malang, Selasa (18/12).

Malang Raya sendiri terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Jumlah penduduk Kota Malang sekitar 895.387, kabupaten sebesar 2.446.218 sedangkan Kota Batu kisaran 202.319 orang. Di antara wilayah tersebut, Kota Malang dan Kabupaten yang paling banyak terlibat dengan 'lintah darat'. "Dan kebanyakan kalangannya dari pelaku usaha," tegasnya.

Data ini, kata Andreas, telah disampaikan ke pimpinan setempat terutama Plt Bupati Malang sekitar tiga pekan lalu. Di pertemuan itu, dia meminta, para pejabat daerah segera menyelesaikan masalah tersebut. Masyarakat harus dikurangi praktik rentenirnya dengan beralih pada lembaga jasa keuangan resmi.

Menurut Andreas, faktor utama maraknya kasus rentenir karena warga merasa kurang mendapatkan akses keuangan. Tingkat pemahaman literasi keuangan maayarakat juga masih kecil. Untuk itu, dia sangat mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) segera mempercepat menyelesaikan masalah ini ke depannya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QWwCNR
December 18, 2018 at 06:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QWwCNR
via IFTTT

Read More

Wiranto denies lying about vandalism case in Pekanbaru

Wiranto says PDIP, Democratic Party cadres involved in vandalism case in Pekanbaru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Coordinating Minister for Politics, Law and Security Affairs Wiranto said that the information about the alleged involvement of Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) and Democratic Party members in destruction of political party campaign attributes obtained from National Police Chief General Tito Karnavian on Monday (Dec 17).

Wiranto asserted that he wasn't making it up. Therefore, he accepted opinions emerged about this case.

"It's okay. This is a free country, and everyone can give their opinions. But the information I conveyed before was from the National Police Chief on Monday meeting," Wiranto said in response to the Democratic Party's rebuttal in his Central Jakarta office on Tuesday (Dec 18).

At the meeting, he requested reports from the field regarding these issues. He asserted that his statement was the result of the reports.

At that time, besides meeting with the National Police Chief, he also met with Home Affairs Minister, Tjahjo Kumolo. Wiranto didn't want the vandalism case to develop further. He asserted that it was done by individuals and were not based on the orders of others.

"Police will explain the details later," he said.

Also read: PDIP denies vandalizing Democratic Party attributes

Meanwhile, chairman of Advocacy and Legal Aid of Democratic Party Ferdinand Hutahaean stated that Wiranto's statement was not true. He assessed the statement was wrong and made in a hurry.

"I must say that it was not true," he said in a written statement on Tuesday.

Earlier, PDIP denied that it had vandalized Democrat Party attributes carrying the picture of its general chairman and former president Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PDIP politician Kapitra Ampera reiterated that the party strongly denied what SBY has said.

"There were no incidents like dropping SBY and Democrat Party attributes, as they have accused us of," Kapitra stated at a press conference here on Saturday evening.

He noted that PDIP has no problem with SBY as he is neither a legislative nor a presidential candidate, adding that PDIP had always upheld its civility and honor. He noted that SBY has always asked people to uphold civility in politics, and what he has done was not civil.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2GqZSZ1
December 18, 2018 at 06:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2GqZSZ1
via IFTTT

Read More

Sistem Sipatuh Diakui Belum Bisa Up to Date

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama melalui Dirjen Bina Umrah dan Haji telah mengeluarkan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji (Sipatuh). Sistem itu dikeluarkan pada Oktober 2018 untuk mengetahui berapa jumlah jamaah umrah yang diberangkatkan pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau travel.

Baca Juga:

Kasubdit Pengawasan Umrah Kementerian Agama Noer Alya Fitra mengakui jika Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji (Sipatuh) masih banyak kekurangannya. Karena itu sistem ini belum bisa memperbaharui data atau up to date.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diminta bersabar dan tetap menggunakan Sipatuh meski Sipatuh masih dalam proses penyempurnaan. "Jadi kalau memang sampai sekarang tidak ada update memang kami sedang melakukan revisi terkait dengan Sipatuh itu," katanya saat berbincang dengan Republika.co.id, Rabu (5/12)

Noer Alya mengatakan, meski Sipatuh belum sempurna dalam mengelola data yang diberikan PPIU atau travel, tapi Sipatuh bisa mengetahui travel mana saja yang menggeser jadwal keberangkatan jamaah umrah. "Sampai sekarang sejak diluncurkan untuk meminimalisir (kecurangan yang dilakukan pihak travel, Red) memang tidak. Tapi kita mengetahui masih saja ada laporan-laporan terkait dengan jamaah yang geser-geser jadwal. Misalnya ada yang berangkat hari ini tapi digeser," katanya.
 
Dari peristiwa itulah, dia mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Agama dapat merumuskan bagaimana solusinya agar masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait umrah bisa segera diatasi. Agar tidak ada lagi jamaah umrah yang dirugikan akibat pindah jadwal penerbangan.

Berita Terkait

"Dengan adanya Sipatuh yang sekarang ini itu bisa mendata berapa jamaah yang diberangkatkatkan," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PlPzEw
December 05, 2018 at 06:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PlPzEw
via IFTTT

Read More

SM Pertamina Nantikan Bigmatch di Seri 2 IBL Pertamax

Pelatih kepala SM Pertamina, Youbel Sondakh menyambut positif laga-laga yang akan dij

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Klub Satria Muda (SM) Pertamina siap melakoni laga di IBL Pertamax 2018/2019. SM Pertamina baru akan bermain pada Seri-2 yang akan berlangsung pada 7 hingga 9 Desember 2018.

Juara IBL musim lalu ini akan bermain penuh di tiga hari pertandingan. Di hari pertama SM akan menghadapi Satya Wacana Salatiga, Pelita Jaya di hari kedua dan Stapac Jakarta di hari ketiga.

Pelatih kepala SM Pertamina, Youbel Sondakh menyambut positif laga-laga yang akan dijalani. Terutama laga bigmatch kontra Pelita Jaya yang menjadi lawan mereka di final musim lalu.

"Sangat bagus di awal kita sudah langsung bertemu dengan lawan kuat. Jadi kita tahu standart tim kita dan standar mereka untuk musim ini," ujar Youbel Sondakh, kepada Republika.co.id, Rabu (5/12).

Youbel juga semakin yakin karena sejumlah pemain SM yang sebelumnya ikut memperkuat timnas kini sudah kembali bergabung. Mereka sudah berlatih bersama dan dalam keadaan siap bertanding.

"Persiapan yang kita lakukan sudah siap semua, hanya tinggal menerapkan di pertandingan. Semua pemain juga dalam kondisi sehat dan siap tampil," kata Youbel.

Youbel secara pribadi menilai kompetisi teratas bola basket teratas di tanah air ini akan lebih seru. Semua tim menunjukkan perkembangan dan akan membuat persaingan lebih ketat.

"Dari hasil seri-1 saya lihat semua tim sudah mulai meningkat performanya. Pemain asingnya juga semakin baik dan bervariasi. Pastinya pertandingan akan semakin seru dan menarik," ujar Youbel.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zHQg6a
December 05, 2018 at 06:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zHQg6a
via IFTTT

Read More

Bareskrim Ajukan Pencekalan Habib Bahar bin Smith

Polisi mengagendakan pemeriksaan Habib Bahar, Senin (3/12) di Palembang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri mengajukan pencegahan perjalanan ke luar negeri (pencekalan) terhadap Habib Bahar bin Smith melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

"Yang bersangkutan telah dilakukan pencekalan pada hari (Sabtu) ini," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Jakarta Sabtu (1/12).

Dedi mengatakan penyidik Direktorat Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri telah mengirimkan surat pengajuan pencekalan kepada Ditjen Imigrasi per 1 Desember 2018. Penyidik mengajukan pencekalan terhadap Bahar bin Smith agar memudahkan pemeriksaan terkait laporan pengacara Muannas Alaidid dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo.

Polisi mengagendakan pemeriksaan terhadap Bahar bin Smith sebagai saksi terlapor pada Senin (3/12) di Palembang Sumatera Selatan.

Sebelumnya, Muannas Alaidid menyebutkan Bahar menyampaikan ucapan yang mengandung kebencian terhadap Presiden Joko Widodo yakni: "Kalo kamu ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu".

Calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai ucapan Bahar bukan kritik atau ceramah yang beradab, namun perkataan yang melecehkan seorang Kepala Negara."Tidak pantas juga orang yang disebut habib dan ulama berkata kasar penuh kebencian seperti itu," ucap Muannas.

Pernyataan lainnya menurut Muannas, dalam ceramah itu yang dianggap penuh kebencian dan mengadu domba antaretnis dipastikan tanpa didukung data akurat sehingga delik bahaya bila terus dibiarkan.

"Sudah melampaui batas apa yang dilakukan Bahar Bin Smith banyak kegelisahan banyak orang khusus di media sosial yang mendesak saya untuk melaporkan," tegas Muannas.

Selanjutnya, Muannas melaporkan Bahar ke Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/6519/XI:2018/PMJ/Ditreskrimsus Tertanggal 28 November 2018, namun dilimpahkan ke Mabes Polri.

Bahar bin Smith dituduh melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 4 huruf b angka 2 juncto Pasal 16 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ernis dan Pasal 207 KUHP.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DVegFK
December 01, 2018 at 06:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DVegFK
via IFTTT

Read More