TKN Konsultasikan Persoalan Teknis ke MK

TKN Jokowi-Ma'ruf dalam hal ini sebagai pihak terkait.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kuasa Hukum pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengkonsultasikan persoalan teknis terkait sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Salah satunya adalah mengkonsultasikan kapasitas mereka dalam gugatan hasil pilpres yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Panitera MK, Muhidin menjelaskan, tim dari Jokowi-Ma'ruf dalam hal ini adalah sebagai pihak terkait. Dan pada 11 Juni 2019, MK akan mengirimkan salinan perkara pada pemohon, yaitu tim Prabowo-Sandi dan pihak terkait.

"Sejak itu, bapak bisa menyampaikan keterangan sebagai pihak terkait dan pengajuan sebagai pihak terkait," ujar Muhidin di Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/5).

Setelah itu, keterangan disampaikan paling lambat sehari setelah sidang perdana pemeriksaan pada 14 Juni. Dan penyampaian keterangan tersebut tak boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan.

"Karena keterangan itu diajukan satu hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan. Jadi di dalam jadwal sidang pemeriksaan pendahuluan itu pada tanggal 14 Juni," ujar Muhidin.

Sementara itu, Ketua Tim Kuasa Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kedatangan  pihaknya ke MK untuk memperlancar proses persidangan. Kedatangan pihaknya pun untuk memastikan kapasitas mereka sebagai pihak terkait.

"Semua dimaksudkan untuk memperlancar persidangan MK dalam sengketa hasil pemilu yang insyaallah akan dimulai pada 14 Juni," ujar Yusril.

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo-Sandi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK. Terdapat tujuh tuntutan yang mereka ajukan. Salah satunya, yakni mereka meminta MK untuk menyatakan pasangan rivalnya, Joko Widodo-Ma'ruf Amin didiskualifikasi.

Kemudian, mereka juga meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019. Keputusan itu tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2K5ugIt
May 27, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2K5ugIt
via IFTTT

Read More

Ini Alasan PM Papua Nugini Mundur

PM Papua Nugini mundur menyusul aksi pembelotan di pemerintahannya.

REPUBLIKA.CO.ID, PORT MORESBY -- Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neil mengundurkan diri. Hal ini menyusul adanya pembelotan dari pemerintahannya kepada oposisi. O'Neil yang telah menjabat selama tujuh tahun menghadapi seruan untuk mundur selama berpekan-pekan karena serangkaian masalah.

Pembelotan yang dilakukan oleh pemerintahannya membuat O;Neil merasa tidak memiliki dukungan untuk melanjutkan jabatannya. O'Neil akan menyerahkan jabtannya kepada mantan perdana menteri Papua Nugini, Sir Julius Chan.

"Penting bagi kita untuk menjaga sejumlah stabilitas. Kami telah mendengar seruan dan kami telah sepakat untuk perubahan pemerintahan," ujar O'Neil, dilansir BBC, Ahad (26/5).

O'Neill berada di bawah tekanan atas sejumlah masalah, termasuk proyek gas bernilai miliar dolar yang ditandatangani awal tahun ini dengan perusahaan Prancis Total dan perusahaan Amerika Serikat (AS) ExxonMobil. Meskipun proyek ini hampir akan menggandakan ekspor gas PNG, masyarakat setempat khawatir mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari investasi tersebut.

Australian Financial Review melaporkan, politisi oposisi pada Jumat lalu berjanjia akan mendorong penyelidikan di Australia dan Swiss atas pinjaman sebesar 830,76 juta dolar AS yang diatur oleh kelompok keuangan UBS.

Sebuah laporan oleh Komisi Ombudsman Papua Nugini, dalam kesepakatan 2014 negara meminjam dari UBS untuk membeli 10 persen saham di perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Australia Oil Search.

Uang itu digunakan untuk membeli ladang gas Elk Antelope yang sedang dikembangkan oleh Total. Papua Nugini diperkirakan telah kehilangan 287 juta dolar AS, karena terpaksa menjual saham ketika harga jatuh pada 2017.

Pengganti O'Neil, Sir Julius mengatakan, dia menginginkan transisi yang baik untuk memastikan stabilitas di Papua Nugini. Dia berterima kasih kepada O'Neil karena telah pemimpin Papua Nugini.

"Warga Papua Nugini, besok kalian akan melihat ke belakang dan melihat semua hal yang telah dia (O'Neil) lakukan. Namun, seperti layaknya kehidupan, kalian harus melanjutkan hidup," kata Sir Julius.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2M7SEMf
May 26, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2M7SEMf
via IFTTT

Read More

Jadikan Ramadhan Ajang Menakar Urusan Dunia

Bersyukurlah bagi umat Islam yang masih bisa menjalankan puasa Ramadhan tahun ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bersyukurlah bagi umat Islam yang masih bisa menjalankan puasa Ramadhan tahun ini. Maka, sudah seharusnya ibadah tersebut dilakukan dengan fokus sekaligus istiqamah. Ustaz Angga Dimas mengatakan, puasa mengajarkan manusia untuk dapat mengukur urusan dunia.

"Bagi orang yang berpuasa, melihat makanan, maka yang terpikir nanti pas buka puasa mau makan es buah, gorengan, sambel kacang, dan lainnya. Sudah berpikir ingin makan ini-itu terus ingin nambah pula. Tapi, ketika azan Maghrib, minum air teh segelas saja sudah kenyang," ujarnya dalam Bazar Amal dan Buka Puasa Bersama Warga Binaan di Rutan Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur. Acara itu digelar untuk memperingati Milad 1 Tahun Masjid al-Irsyad al-Islamiyah serta Milad ke-89 Wanita al- Irsyad, pada Kamis (16/5).

Ia menambahkan, setelah kenyang, rencana makan banyak yang dipikirkan sebelumnya pun tidak bisa dilaksanakan. "Itulah dunia," katanya menegaskan. Dunia, kata dia, sering kali menipu kita. Menipu pancaindra sekaligus hawa nafsu kita. Lebih lanjut, Ustaz Angga mencontohkan, wanita terkadang memiliki banyak kemauan dari mulai tas, sepatu, hingga pakaian baru. Padahal, ketika sudah dimiliki, tidak ada yang spesial.

"Maka, jadikan momentum Ramadhan untuk mengukur dunia, mengenali dunia. Tujuannya supaya tidak tertipu lagi," tutur Ustaz Angga.

Dalam surah al- Qa shas ayat 77, Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat keru sak an di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang berbuat kerusakan."

Dari ayat tersebut, Ustaz Angga melanjutkan, Allah memerintahkan manusia mengejar apa yang jadi bagian di akhirat. "Kita sering mendengar katanya dunia dan akhirat harus seimbang. Saya tegaskan itu tidak benar karena akhirat dan dunia tidak seimbang, akhirat harus diutamakan dibandingkan mengejar dunia," ujar dia menjelaskan.

Dia memisalkan, kita disuruh membeli gula di warung serta ba tagor bila melihat penjual makan an asal Jawa Barat itu. Maka, bila di jalan tidak bertemu penjual batagor, tidak perlu dicari, yang harus diutamakan adalah mem beli gula. "Kalau misalnya uangnya malah kita utamakan membeli batagor sehingga gulanya tidak terbeli, wajar kalau yang nyuruh marah. Begitu juga dengan dunia dan akhirat. Jika kita terlalu sibuk kejar dunia, Allah akan marah. Jadi, kejarlah akhirat, lalu dunia sekadarnya," kata Ustaz Angga.

Rasulullah SAW pun bersabda, "Hiduplah di dunia ini se akan-akan engkau orang asing atau orang yang sedang lewat." Sama seperti musafir, para Mus lim harus meyakini bahwa hidup di dunia hanya sebentar lalu perjalanan dilanjutkan lagi sehingga mampirnya tidak terlalu lama.

Di depan ratusan warga bina an di Rutan Wanita Pondok Bam bu, Ustaz Angga menegaskan, ja ngan pernah berpikir semua Mus lim akan masuk surga. "Mungkin itu memang sudah dipastikan, tapi ingat kita akan dibersihkan dulu di neraka, dan percayalah ki ta tidak akan sanggup sebab satu harinya di akhirat berbeda dengan di dunia," ujar dia.

Allah berfirman dalam surah al-Hajj ayat 47, "Dan mereka me minta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah se kalikali tidak akan menyalahi janji- Nya. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti seri bu tahun menurut perhitunganmu."

Dengan begitu, manusia tidak akan sanggup lama-lama mena han siksaan akhirat. "Jadi, jangan mau tertipu oleh dunia untuk kedua kalinya. Kalau kata ulama, hanya keledai yang masuk lubang sama dua kali. Jadikan Rama dhan sebagai ajang menakar urus an dunia, sudah 30 hari pua sa masa iya masih tertipu sama dunia," kata Ustaz Angga

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WpfQJQ
May 26, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WpfQJQ
via IFTTT

Read More

Kejahatan Pornografi Disertai Pengancaman dan Pemerasan

Pelakunya ada yang merupakan orang dekat korban atau baru dikenal/

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini kejahatan pornografi sudah semakin mengkhawatirkan. Bukan hanya masih massifnya produk pornografi yang mampu membangkitkan hasrat seksual seseorang yang didistribusikan melalui berbagai bentuk media, namun juga sudah dipakainya produk pornografi itu untuk pemerasan, pengancaman, dan juga pencemaran nama baik. Pelakunya juga beragam dilihat dari latar belakang status sosial ekonomi maupun secara geografi, yaitu bukan hanya di kota besar, namun juga dari berbagai pelosok daerah di Indonesia.

Demikian antara lain diungkapkan oleh Ketua Gerakan Jangan Bugil Depan Kamera (JBDK) Peri Farouk dalam diskusi dan sarasehan “Upaya Mengoptimalkan Penegakan Undang-Undang (UU) Pornografi dan Isu-Isu Terkait” yang diadakan oleh JMS Center bekerjasama dengan Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (MTP), Komite Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi Indonesia (KIP3), dan Gerakan JBDK , Kamis, 16 Mei 2019 di Perpustakaan Al Iskandariy, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, hadir juga sebagai pembicara Azimah Subagijo, Ketua Umum Perhimpunan MTP, Juniwati Masjchun Sofwan Ketua KIP3, dan Adil Quarta Anggoro Ketua Divisi Pelatihan Perhimpunan MTP.

Peri mengatakan, bahwa pelaku penyebaran produk pornografi dengan pengancaman dan pemerasan ini, ada yang merupakan orang dekat korban. Namun, ada juga orang yang baru dikenal karena ada keperluan tertentu.

Untuk bentuk-bentuk kejahatan pornografi dengan pengancaman dan pemerasan ini, tentunya pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian agar pelakunya mendapat sanksi yang optimal. 

“Yang terbanyak adalah pacar atau mantan pacar, namun ada juga debt collector yang menggunakan produk pornografi untuk mengancam orang lain agar membayar hutangnya, dan bahkan supir taksi online yang memaksa penumpangnya menyaksikan adegan masturbasi, “ujar Peri Farouk dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Jumat (17/5).

Untuk itu, Peri yang juga beberapa kali menjadi saksi ahli tindak pidana pornografi ini, kerap mengusulkan untuk menjerat pelaku dengan memakai pasal-pasal di UU Pornografi bersama-sama dengan UU ITE agar bisa memberi pemberatan sanksi pada pelaku.

Pornografi picu kejahatan seksual

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (MTP) Azimah Subagijo dalam kesempatan yang sama juga mendukung agar pelaku kejahatan pornografi ini dapat dihukum berat yang menjerakan. Mengingat, akibat dari kejahatan pornografi ini sangat sangat dekat dan bahkan seringkali menjadi pemicu kejahatan seksual lainnya seperti perkosaan dan pencabulan pada anak-anak maupun disabilitas. 

Menurut dia, secara tampilan fisik anak-anak maupun disabilitas, tentunya jarang yang mempunyai kemampuan membangkitkan hasrat seksual seseorang. Namun, karena relasi kuasa yang menempatkan mereka dalam kondisi lemah, sementara wali atau orangtuanya tidak mampu memberi perlindungan yang memadai, berakibat mereka rentan menjadi korban kejahatan seksual oleh orang yang terpapar atau kecanduan produk pornografi.

"Hal ini karena para penyuka pornografi itu, sudah terangsang hasrat seksualnya oleh materi pornografi, dan menjadikan anak-anak atau disabilitas ini sebagai pelampiasannya,” ujar Azimah.

Untuk itu, Azimah yang juga salah satu tim perumus Undang-Undang Pornografi (2006-2008) ini mendorong aparat penegak hukum untuk dapat juga menyelidiki lebih jauh kasus-kasus kejahatan seksual seperti perkosaan dan pencabulan bahkan dengan penyimpangan seksual dengan korban anak-anak dan disabilitas. Dan bila ternyata ditemukan bahwa pemicunya adalah kebiasaan pelaku menggunakan produk pornografi, agar menjadi pertimbangan aparat penegak hukum untuk memberikan pemberatan hukuman pada pelaku.

Sehingga, menurutnya, pemberatan pada pelaku kejahatan seksual dengan penggabungan dua atau lebih undang-undang ini lebih dapat diterapkan segera ketimbang menunggu hadirnya undang-undang baru terkait kejahatan seksual yang berpotensi menimbulkan pro dan kontra.

“Dengan menggabungkan sanksi pada KUHP untuk kejahatan seksual seperti perkosaan dan pencabulan dan sanksi pada Undang-Undang Pornografi maupun Undang-Undang ITE, diharapkan pelaku mendapat sanksi yang lebih berat, sehingga dapat membuat jera. Selain itu, juga lebih memberi rasa keadilan bagi korban. Mengingat kejahatan seksual sangat besar pengaruhnya bagi korban karena mengakibatkan trauma berkepanjangan,” ucap Azimah.

UU pornografi

Untuk itu, pada diskusi dan sarasehan ini Adil Quarta Anggoro mengingatkan kembali kepada para peserta akan arti penting hadirnya UU Pornografi. Bahwa undang-undang ini bukanlah bermaksud untuk mencampuri wilayah privat warga negara, namun terutama menyasar kepada pelaku baik orang per orang maupun korporasi yang menjadikan produk pornografi sebagai komoditi di tengah-tengah masyarakat.

Sebelum hadirnya UU Pornografi, kata dia, tatanan hukum di negara kita hanya mengenal istilah kesusilaan dan kecabulan. Padahal, istilah pornografi sudah sejak lama ada dan sudah pula menjadi industri yang berpotensi membawa dampak buruk bagi masyarakat. "Untuk itu, perlu diatur dalam sebuah undang-undang,” ungkap Adil.

Senada dengan Adil, Juniwati T Masjchun pelaku sejarah yang mendorong lahirnya UU Pornografi, berharap, agar penegakan UU Pornografi dapat lebih dioptimalkan. Jangan sampai ada orang-orang yang justru mendapat keuntungan dari derita orang lain yang kecanduan pornografi. Apalagi jika kemudian sampai membuat anak-anak dan remaja menjadi korban sekaligus menjerumuskan mereka menjadi pelakunya.

“Kami para penggagas dan pendorong lahirnya UU Pornografi berjuang sejak tahun 2000, hingga akhirnya UU Pornografi disahkan pada tahun 2008. Tujuannya terutama agar anak-anak dan remaja terlindungi dari bahaya pornografi, dan agar kejahatan seksual juga tidak mewabah akibat muatan pornografi yang tersebar melalui media,” ujar Juniwati yang juga Ketua KIP3 ini.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2W6YX6n
May 17, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2W6YX6n
via IFTTT

Read More

Indef: Kinerja Ekspor April Indikasikan Perlambatan Industri

Kelemahan industri nasional adalah sektor hulu yang masih mengandalkan impor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai, menurunnya kinerja ekspor pada April menunjukkan indikasi perlambatan industri manufaktur. Sebab, kondisi tersebut diiringi dengan kinerja impor bahan baku/penolong dan barang modal yang melambat masing-masing 6,28 persen dan 8,68 persen dibandingkan tahun lalu. 

Andry mengatakan, pertumbuhan ekspor terutama komponen yang memiliki kontribusi terbesar terhadap ekspor total yaitu ekspor nonmigas. Tapi, pada April ini, komponen tersebut menurun 10,98 (yoy) dibandingkan dengan ekspor pada periode yang sama di tahun lalu. "Ekspor industri manufaktur bahkan jatuh lebih dalam 11,82 persen," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Selasa (15/5). 

Sementara itu, Andry menambahkan, pola industri Indonesia memiliki kelemahan di sektor hulu yang masih mengandalkan impor. Ketika impor turun, terutama pada bahan baku dan barang penolong, hampir dapat dipastikan terjadi perlambatan pada industri dan juga investasi. 

Di sisi lain, Andry menjelaskan, sejumlah negara dan kawasan kini mulai tertutup terhadap minyak sawit mentah (CPO) Indonesia. Padahal, CPO merupakan kontributor utama ekspor nonmigas bagi Indonesia. Penurunan ekspor tersebut dapat dilihat dari kontraksi pada golongan barang HS 2 digit lemak dan minyak hewan nabati sebesar 19,88 persen.

Banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah. Andry mengatakan, salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan ekspor sawit, yakni dengan cara mencari pembeli potensial selain negara-negara tradisional yang saat ini masih tertutup dan memberikan restriksi terhadap produk-produk sawit kita. "Itu untuk jangka pendek," tuturnya. 

Sementara itu, untuk jangka panjang, Indonesia harus bisa beralih atau melakukan diversifikasi komoditas ekspor. Pemerintah harus mendiversifikasi komoditas dari commodity-based export seperti sawit dan batu bara menjadi berdasarkan technological-based export yang mana merupakan barang-barang berteknologi tinggi seperti elektronik.

Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pada April 2019 mencapai 12,60 miliar dolar AS. Nilai tersebut mengalami penurunan 13,10 persen dibanding dengan ekspor April 2018 yang mencapai 14,49 miliar dolar AS. Secara month-to-month (m-to-m), kinerja ekspor juga menunjukkan penurunan 10,80 persen, di mana nilai ekspor pada Maret 2019 adalah 14,12 miliar dolar AS.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penurunan ekspor April 2019 dibandingkan Maret 2019 disebabkan oleh penurunan ekspor nonmigas 8,68 persen, dari 12,98 miliar dolar AS menjadi 11,85 miliar dolar AS. Ekspor migas juga turun sebesar 34,95 persen, dari 1,14 miliar dolar AS menjadi 741,9 juta dolar AS.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VGLHWX
May 15, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VGLHWX
via IFTTT

Read More

Ketua Masjid Raya Sumbar Harap Umat Capai Derajat Takwa

Ketua Masjid Raya Sumbar menyebut banyak amalan yang bisa dilakukan saat ramadhan.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Ketua Pengurus Masjid Raya Sumatra Barat Yulius Said menyerukan kepada umat Islam agar berlomba-lomba beramal soleh selama Ramadhan 1440 H ini. Menurut Yulius Ramadhan adalah kesempatan emas bagi setiap hamba Allah untuk mendapatkan derajat taqwa.

Taqwa yang dimaksudkan Yulius adalah timbulnya rasa takut dari seorang hamba Allah ketika tidak menjalankan perintah dan ketika tidak menjauhi larangan agama. 

"Kita harus tumbuhkan rasa takut ketika meninggalkan perintah Allah, dan takut ketika mengerjakan laraganNya. itulah taqwa itu. Takwa itu yang kita kejar terlebih saat Ramadhan ini," kata Yulius kepada Republika.co.id, Sabtu (11/5).

Yulius menyebutkan ada banyak sekali ibadah yang bisa dilaksanakan selama Ramadhan. Mulai dengan ibadah puasa wajib, solat wajib berjemaah di masjid, memperbanyak sedekah, memperbanyak bacaan Alquraan, memperbanyak solat sunah dan ibadah-ibadah lain. Terlebih selama bulan puasa ini kata Yulius umat Islam diminta untuk menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada dosa.

"Jadi harapan kami selama Ramadhan umat Islam benar-benar menjalankan seperti yang dikatakan Allah dalam surat Albaqoroh ayat 83. Yang intinya menambah keimanan dan bertaqwalah kepada Allah," ujar Yulius.

Di Masjid Raya Sumbar sendiri ada banyak kegiatan yang bisa membantu umat Islam memperbanyak pahala selama Ramadhan. Yakni solat berjemaah untuk solat wajib dan solat sunah tarawih. Ada buka puasa bersama, ceramah agama, tadarus dan itikaf selama 10 malam terakhir. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2JaeOLq
May 11, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JaeOLq
via IFTTT

Read More

KPU Diminta Terbuka Soal Kesalahan Situng

Pengkajian internal terhadap kesalahan entri situng tersebut harus dijelaskan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menilai sudah semestinya kesalahan entri Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dihindari semaksimal mungkin. Titi meminta tindak lanjut KPU atas penanganan atau pengkajian internal terhadap kesalahan entri situng tersebut harus dijelaskan kepada publik secara gamblang.

"Tentu saja tetap ada yang tidak perlu diekspos secara berlebihan, jika  terkait dengan privasi atau data pribadi petugas Situng, namun proses tindak lanjutnya harus terbuka. Termasuk bagaimana penilaian Bawaslu terhadap pengkajian atas kesalahan input tersebut," ujar Titi kepada Republika, Ahad (5/5).

Menurutnya, situng menjadi salah satu referensi publik untuk mendapatkan informasi soal hasil pemilu di TPS, sekaligus juga bisa menjadi alat pengawalan suara. Sehingga bila terjadi kesalahan entri data, maka KPU mutlak mengkomunikasikannya secara terbuka kepada publik.

"Apakah terjadinya kesalahan input data dan pengentrian angka tersebut semata marena kelelahan atau kelalaian atau kesalahan yang sifatnya tidak disengaja. Ataukah sebaliknya ada indikasi kesengajaan," katanya.

Ia pun mendesak kepada KPU agar memberikan sanksi tegas atau penegakan disiplin sesuai dengan derajat kesalahan yang ia lakuka kepada petugas yang telah melakukan salah input. Jika nantinya terbukti sengaja salah memasukan data, tentu harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut motifnya.

"Menurut saya harus ada hukuman yang memberi efek jera kalau ternyata memang ada yang sengaja untuk salah entri bagi mereka yang tidak sengaja dalam melakukan kesalahan harus ada pembinaan dan juga mekanisme kontrol yang lebih ketat sehingga bisa meminimalisir kesalahan sekecil apapun. Itu yang mestinya menjadi prioritas dan perhatian KPU terkait dengan keberadaan situng hari ini," jelasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Ji0dgc
May 05, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Ji0dgc
via IFTTT

Read More

Jejak Manusia Paling Awal di AS Ditemukan di Chile

Jejak kaki berasal dari 15,600 tahun lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jejak manusia paling awal yang menginjakkan kaki pertama di Amerika Serikat (AS) ditemukan di Chile. Para ilmuwan Chile mengatakan mereka telah menemukan jejak kaki yang berasal dari setidaknya 15.600 tahun yang lalu, sebagai tanda awal keberadaan manusia di AS.

Jejak itu ditemukan di penggalian Pilauco di kota Osorno 500 mil (820 kilometer) Selatan Santiago. Tempat itu merupakan tempat para ilmuwan yang telah melakukan penggalian sejak 2007.

Ahli Paleontologi, Karen Moreno dan Ahli geologi Mario Pino dari Austral University of Chile yang merupakan peneliti utama Studi itu mengatakan butuh waktu bertahun-tahun untuk memverifikasi jejak itu adalah manusia. Mereka menguji enam sisa organik yang ditemukan di lapisan itu untuk memastikan dan menentukan jejak itu dibuat oleh orang dewasa dengan bertelanjang kaki.

Penelitian diuji melalui sedimen yang sama untuk melihat jenis trek yang tertinggal. Para ahli itu mengungkapkan manusia purba diperkirakan memiliki berat sekitar 70 kilogram dan tanahnya cukup basah dan lengket ketika jejak kaki dibuat.

Jejak kaki diklasifikasikan sebagai jenis yang disebut Hominipes modernus, sebuah jejak kaki yang biasanya dibuat oleh Homo sapiens. ""Ada jejak kaki manusia lainnya di Amerika," kata Pino dikutip dari surat kabar Osorno Austral Osorno beberapa waktu lalu.

Sementara, laman Live Science, Rabu (1/5), Asisten Profesor Biologi di Chatham University di Pittsburgh, Pennsylvania, Kevin Hatala, yang tidak terlibat dengan penelitian menyatakan penemenuan itu sebagai bukti fosil jejak manusia pertama yang menginjakan kaki di Amerika Serikat. "Studi ini menambah bukti fosil dan arkeologis yang menunjukkan bahwa manusia tersebar di seluruh Amerika lebih awal dari yang diperkirakan banyak orang," kata Kevin Hatala.

Hatala menjelaskan, temuan itu muncul setahun setelah penemuan jejak kaki manusia tertua di Amerika Utara yang diperkirakan berasal dari 13.000 tahun. "Akan menyenangkan untuk memiliki lebih banyak data dari situs di Chili. Lebih banyak jejak kaki, lebih banyak artefak, lebih banyak bahan kerangka dan sebagainya," kata Hatala.

Namun, Hatala mengatakan, untuk meneliti fosil dan catatan arkeologis tidak semudah yang diharapkan. "Satu jejak kaki manusia untuk dikerjakan, penulis perlu mengambil informasi sebanyak mungkin," kata dia.

Jejak kaki itu, kini disimpan dalam kotak kaca dan ditempatkan di Museum Pleistocene yang baru didirikan di kota Osorno, Chile. Hasil dari temuan penelitian itu, akan diterbitkan dalam edisi terbaru jurnal ilmiah pada 24 April 2019 di PLOS One.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2vCbLTo
May 04, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vCbLTo
via IFTTT

Read More

Pengamat: Jakarta Masih Mampu Jadi Ibu Kota

Butuh anggaran besar untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga menanggapi wacana pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa.  Menurut Nirwono, jika wacana itu direalisasikan, dipastikan akan membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Berdasarkan catatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dibutuhkan biaya sekitar Rp 323 hingga Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa.

Nirwono berpendapat, ketimbang memindahkan ibu kota, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk mengembangkan wilayah lain.  "Akan lebih baik jika dana itu kita gunakan untuk mengembangkan kota-kota, baik itu di luar Jabodetabek, artinya masih di Jawa, atau pun pembangunan pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa," ujar Nirwono saat dihubungi, Rabu (1/5).

Dengan adanya pembangunan di wilayah luar Jakarta, diharapkan dapat menarik minat warga daerah lain mencari mata pencaharian di kota tersebut. Karena menurut Nirwono, salah satu penyebab sejumlah permasalahan di Jakarta disebabkan oleh tingginya angka urbanisasi.

Ia mencontohkan, sejumlah kota di luar Pulau Jawa yang dapat dikembangkan oleh pemerintah, seperti Kota Padang, Medan, dan Palembang. Selain itu, ada Kalimantan terdapat Kota Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin yang berpotensi untuk menjadi pusat ekonomi.

Untuk Pulau Sulawesi, terdapat Kota Makassar, Manado, dan Kendari yang dapat menjadi pusat pembangunan. Bahkan di Pulau Papua, Kota Jayapura, Merauke, dan Sorong dapat dikembangkan lebih baik lagi. "Sehingga warga di ketiga provinsi itu merasakan tidak perlu lagi berurbanisasi ke Jakarta karena semua sudah ada di masing-masing provinsi," ujar Nirwono.

Nirwono menyebut, Jakarta sesungguhnya masih sanggup untuk menjadi ibu kota Indonesia. Asalkan, permasalahan banjir, macet, dan urbanisasi dapat segera dibenahi oleh pemerintah pusat dan Pemrov DKI.

"Dengan demikian jika hal itu menjadi alasan utama pemindahan ibu kota, hal tersebut menjadi tidak relevan. Sehingga jika itu dilakukan ya, artinya Jakarta masih bisa dibenahi ke depannya," ujar Nirwono.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin (29/4), syarat-syarat untuk lokasi baru ibu kota pemerintahan Indonesia telah disepakati. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sedikitnya ada 10 syarat bagi suatu daerah untuk menjadi lokasi baru ibu kota Indonesia.

JK menjelaskan, syarat-syarat tersebut antara lain letaknya harus strategis berada di tengah daripada Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam dan daerah tersebut harus memiliki sedikitnya 60 ribu hektare lahan kosong.

"Belum diputuskan di mananya, karena ada syaratnya lagi, ada 10 syaratnya: harus strategis letaknya di tengah daripada Indonesia, harus penduduknya mempunyai toleransi yang baik, harus bersifat nasional. Ini butuh riset yang betul dan pemilihan yang betul dan adil," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DGOpAO
May 01, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DGOpAO
via IFTTT

Read More

Anies: Wilayah Terdampak Banjir Jakarta Hanya Beberapa RW

Anies meminta masyarakat untuk membantu korban banjir di provinsi lain.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyatakan provinsi lain yang terdampak banjir lebih membutuhkan perhatian masyarakat ketimbang Jakarta. Ia menyebutkan, warga terdampak banjir di Tangerang, Bekasi, dan Bengkulu membutuhkan bantuan.

"Saya merasa harusnya kita berikan perhatian lebih pada tetangga kita, Bekasi, Tangerang, dan juga Bengkulu yang sedang mengalami banjir," ujar Anies di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, Ahad (28/4).

Anies mengatakan, di Jakarta hanya beberapa RW saja yang wilayahnya terdampak banjir. Sementara, menurut dia, Tangerang, Bekasi, dan Bengkulu lebih membutuhkan perhatian agar bantuan juga tersalurkan kepada korban banjir di tiga daerah tersebut.

"Di Jakarta hanya beberapa RW, tapi perhatiannya seperti sekota tertutup air. Sementara yang butuh perhatian, tidak diperhatikan. Padahal, mereka sekarang lebih membutuhkan," kata Anies.

Ia juga meminta awak media objektif untuk memberitakan dan memberikan perhatian. Sebab, kata Anies, daerah-daerah lain yang terkena bencana agar juga diperhatikan.

"Menurut saya malah justru itu undangan kepada media untuk bisa objektif di dalam memberikan perhatian supaya daerah-daerah yang terkena bencana juga tapi tidak diperhatikan akan mendapat perhatian juga," tutur dia.

Berdasarkan data, Anies menyebutkan, pada 2012 ada 202 RW terdampak banjir. Selanjutnya, pada 2015 sebanyak 702 RW terdampak, 2016 ada 460 RW, pada 2017 375 RW, dan 2018 ada 2.017 RW.

Menurut Anies, banjir yang melanda sejak 26 April 2019 itu menyebabkan sekitar 1.600 warga mengungsi. Sebagai perbandingan, ia menyebutkan pada 2017 jumlah pengungsi mencapai 6.000 orang.

Berdasarkan jumlah tersebut, Anies meyakini banjir Jakarta relatif lebih kecil. Anies menyebut, justru musibah banjir ini ramainya di media sosial.

"Jadi secara jumlah kemarin jumlah pengungsi kira-kira 1.600, tahun sebelumnya 6.000, tahun sebelumnya lagi 20 sekian ribu. Jadi secara jumlah memang kecil relatif, cuma secara sosial media memang ramai," ungkap Anies.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat daerah yang masih terdampak banjir pada 28 April 2019 sampai pukul 12.00 WIB ialah  wilayah Jakarta Barat. Kelurahan Kembangan Utara RW 01 dan Kel Rawa Buaya RW 02, 04 masih terendam dengan ketinggian air berkisar antara 10 cm sampai 100 cm.

Warga yang masih mengungsi hingga saat ini terdiri dari 53 KK dan 248 jiwa. Lokasi pengungsi berada berada di dua titik lokasi, yakni satu titik di wilayah Jakarta Selatan dan satu titik di wilayah Jakarta Barat.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Vv7csO
April 28, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Vv7csO
via IFTTT

Read More

KPK-Lakpesdam Gelar Pesantren Kader Penggerak NU Antikorupsi

Pesantren kader penggerak NU antikorupsi sebagai pembekalan antikorupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) menyelenggarakan Pesantren Kader Penggerak NU Antikorupsi. 

"Pada Rabu (24/4) kemarin pagi telah dibuka kegiatan dibuka oleh Penasihat KPK, Budi Santoso, dan Ustaz Idris Masidi (Lakpesdam-PBNU)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesqn singkatnya, Kamis (25/4).

Kegiatan berlangsung selama tiga hari penuh, dari Rabu (24/4) sampai Jumat (26/4) sejak pukul 09.00 WIB–17.00 WIB bertempat di Auditorium Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jl HR Rasuna Said Kav C1, Jakarta Selatan.

Kegiatan tersebut diikuti 50 orang dai dari total 214 pendaftar. "Ke-50 orang dai tersebut berasal dari wilayah Jabodetabek, berusia rentang 18–35 tahun," ucap Febri. 

Sebelumnya, peserta harus melalui proses pendaftaran dan seleksi. Peserta juga diwajibkan membuat esay tentang antikorupsi. Kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang antikorupsi. "KPK memandang peran dai sebagai tokoh agama dan panutan masyarakat khususnya umat Muslim sangat penting," tutur Febri. 

Selain itu, melalui kegiatan dakwah, dai diharapkan dapat menyisipkan konten dan pesan-pesan antikorupsi yang akan mendorong peningkatan kesadaran dan pemahaman antikorupsi di masyarakat. 

Selama tiga hari peserta dibekali materi dari para narasumber terkait korupsi dan modus operandi, membangun integritas kader NU, strategi pencegahan korupsi, community development, dan advokasi dalam dakwah Islam serta partisipasi publik. 

"Peserta juga akan didampingi menyusun rencana aksi yang akan diimplementasi pasca mengikuti pesantren kader penggerak NU antikorupsi angkatan pertama ini," terang Febri.  

Beberapa narasumber yang dilibatkan antara lain pakar ekonomi UGM Rimawan Pradiptyo, pakar hukum pidana UI Ganjar Laksmana Bonaprapta, pegiat antikorupsi Alissa Qotrunada Munawaroh, dan penyidik senior KPK Novel Baswedan

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DxSgQC
April 25, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DxSgQC
via IFTTT

Read More

Jelang Lawan Juventus, Soarez Siap Hentikan Ronaldo

Soarez akan berhadapan dengan sahabatnya Cristiano Ronaldo di Derby de Italia.

REPUBLIKA.CO.ID, MILAN -- Partai bergengsi bakal terjadi pada pekan ke-34 Serie A. Inter Milan menjamu Juventus di Stadion Giuseppe Meazza, Ahad (28/4) dini hari WIB.

Tuan rumah memiliki memiliki keunggulan bermain di depan penggemar sendiri. Sementara Juve datang membawa sejumlah bintang kelas dunia, salah satunya Cristiano Ronaldo.

Bek Inter, Cedric Soarez diminta mengomentari fakta tersebut. Soarez mengaku dirinya berhubungan baik dengan Ronaldo. Keduanya sama-sama anggota tim nasional Portugal. Namun hal tersebut tak memengaruhi profesionalismenya dalam derby de Italia.

"Dia teman baik saya, pemain luar biasa, tapi di dalam lapangan, setiap pesepakbola berjuang membela tim masing-masing, itu hal yang normal," ujar bek yang dipinjam dari Southampton dikutip dari Football Italia, Rabu (24/4).

Ia juga menyinggung atmosfer di Giuseppe Meazza atau yang juga disebut San Siro. Ia merasa terkesima menyaksikan dukungan puluhan ribu pendukung mereka. "Ini stadion luar biasa yang patut dihormati, tapi pada saat yang sama, anda harus menikmatinya," ujar Soarez.

Inter harus memenangkan pertandingan demi mengamankan posisi di zona Liga Champions. Hingga giornata ke-33 Nerazzurri berada di tangga ketiga klasemen sementara Serie A.

Dengan mengantongi 61 poin, tim polesan Luciano Spalleto unggul lima angka di atas AC Milan dan Atalanta di peringkat keempat dan kelima. Liga menyisakan tiga pertandingan lagi.

Juve datang ke Giuseppe Meazza tanpa tekanan berarti. Si Nyonya baru saja memastikan diri menjadi jawara kompetisi terelit negeri pizza, sebelum grande partita kontra Inter.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2USS217
April 24, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2USS217
via IFTTT

Read More

Serba-serbi Nasihat Menjelang Ramadhan

Menghadapi Ramadhan, hendaknya meningkatkan ketakwaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam momen Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, umat Islam mendapatkan keringanan untuk melaksanakan shalat. Dari 50 waktu, menjadi lima  waktu dalam sehari semalam.

Ihwal puasa juga demikian. Puasa yang berlaku saat ini dimulai sejak menjelang fajar sampai terbenamnya matahari. Pada umat terdahulu, sehabis shalat isya dan kemudian tertidur, orang beriman tidak dibolehkan makan minum lagi hingga terbenamnya matahari esok harinya.

Perbedaan lainnya dengan umat terdahulu adalah mereka tidak makan sahur. Sementara Nabi Muhammad sangat menganjurkan sahur, meskipun hanya sebutir kurma.

Pada bulan ramadhan kita disunatkan untuk shalat tarawih. Jangan sampai orang Islam shalat tarawih, tapi justru meninggalkan shalat wajib lima waktu.

Selain itu, pada bulan ramadhan kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Zakat-zakat lain tidak wajib dibayarkan pada bulan ramadhan. Justru, zakat maal, seperti perniagaan dan zakat pertanian, harus disegerakan. Lebih baik mendahulukan membayar zakat, daripada mengakhirkan.

Zakat yang dibayarkan dengan menunggu hingga bulan ramadhan, merupakan perbuatan dhalim. Kecuali zakat fitrah. Seperti zakat pertanian, harus ditunaikan ketika panen. Hasil panen tidak berkaitan dengan bulan ramadhan. Jadi pada hari itu juga harus ditunaikan.

Menghadapi bulan suci ramadhan, hendaknya semua umat semakin meningkatkan ibadah. Kita juga saling memaafkan, agar puasa yang kita lakukan diiringi dengan hati yang bersih dan ikhlas. Sesungguhnya yang kita lakukan adalah semata-mata memohon ridho dari Allah SWT.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IVTIPU
April 23, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IVTIPU
via IFTTT

Read More

Pemerintah Susun Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai

Kelembagaan ini secara legalitas masih harus menunggu penetapan rancangan PP.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Ditjen Perhubungan Laut terus berkomitmen untuk mengawal keselamatan dan keamanan pelayaran. Salah satunya dengan menyusun kelembagaan penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard). Kelembagaan ini juga merupakan salah satu rekomendasi hasil rapat kerja Ditjen Perhubungan Laut tahun 2019.

"Untuk program jangka pendek kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019, kita akan bersama-sama membahas usulan revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad pada pembukaan kegiatan Penyusunan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai di Tangerang, dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Selasa (23/4).

Sebelumnya, pada Maret 2018, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai telah menginisasi pelaksanaan Penyusunan Materi Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang telah menghasilkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai yang memuat mengenai kewenangan, identitas serta organisasi dan tata kerja Penjagaan Laut dan Pantai. 

"Salah satu hasil rekomendasi kegiatan tersebut adalah percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai dan penyusunan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Penjagaan Laut dan Pantai," ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, guna menindaklanjuti rekomendasi penyusunan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat KPLP menginisasi kegiatan Penyusunan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang akan membahas kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dalam 2 (dua) perspektif.

Pertama, penyusunan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dan kedua, penata kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dengan mengusulkan revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.

Ahmad menjelaskan,bahwa Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai sesuai amanat UU Pelayaran secara legalitas masih harus menunggu penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah yang secara yuridis dan politik masih memerlukan banyak pembahasan dan pertimbangan. 

Pada kegiatan penyusunan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai tersebut dihadirkan pula para peserta yang terdiri atas expert dan alumni pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Japan Coast Guard dan US Coast Guard serta perwakilan dari 5 (lima) Pangkalan PLP yang diharapkan dapat memberikan pandangan dan perbandingan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dalam melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional dan pergaulan internasional.

"Ada 5 (lima) pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai yang tersebar di wilayah Indonesia untuk bertugas mengawal keselamatan dan keamanan pelayaran yaitu di Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Uban, Tanjung Perak Surabaya, Bitung dan Tual," jelas Ahmad.

Untuk itu, Ahmad meminta peran aktif dari semua peserta untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk bersama-sama memformulasikan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional yang secara yuridis, politis dan sosiologis.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GzKtDE
April 23, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GzKtDE
via IFTTT

Read More

Warga Sicincin Keberatan Lahannya Dijadikan Tol Sumatra

Pembangunan jalan tol sumatra habiskan lahan produktif masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, PARIAMAN -- Salah satu tokoh masyarakat Nagari Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman Datuak Majo Garang mengatakan masyarakat di daerahnya masih keberatan dengan penetapan trase jalan tol Padang-Pekanbaru. Alasannya kata Dt Majo mengakibatkan habisnya tanah lahan produktifnya Masyarakat.

"Persoalan jalan tol bukan kami menolak. Tapi penetapan trase jalan tol yang menjadi pokok persoalan bagi masyarakat, karena ini menimbulkan semacam gejolak yang mengakibatkan habisnya tanah lahan produktifnya Masyarakat," kata Dt Majo usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit hari ini, Senin (22/4).

Dt Majo menjelaskan Sicincin merupakan daerah strategis yang akan terus berkembang. Tapi dalam tahapan pembangunan daerah ini, dia bersama masyarakat tidak mau ada warga yang sengsara karena lahannya diambil alih baik itu lahan pemukiman maupun lahan produktif. Masyarakat Sicincin menurut Dt Majo ingin ada solusi yang tepat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat supaya masyarakat merasakan keadilan.

Dt Majo menambahkan alternatif dari masyarakat Sicincin, pembangunan jalan tol di nagari mereka digeser ke arah timur jalan lingkar. Karena dengan digeser ke wilayah timur tidak akan memakan lahan pemukiman atau lahan produktif masyarakat.

"Lahan seperti sawah merupakan aset dalam suatu kaum yang sifatnya berketurunan dan berkelanjutan. Luas lahan yang kena sebanyak 246 Kartu Keluarga (KK). Sedangkan, arah timur kosong tidak ada lahan yang kena dan tidak ada rumah penduduk yang kena, ujar Dt Majo.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2W0lNt8
April 22, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2W0lNt8
via IFTTT

Read More

PPK Mulai Distribusikan Logistik ke PPS

Total terdapat 54 PPS di 54 kelurahan di Solo.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di lima kecamatan Kota Solo mulai mendistribusikan logistik Pemilihan Umum 17 April 2019 ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), Senin (15/4). Total terdapat 54 PPS di 54 kelurahan di Solo.

Ketua PPK Serengan, Fredy Setio Oktafianto, mengatakan, semua PPK pada H-2 Pemilu melakukan pergeseran logistik dari PPK ke PPS atau dari kecamatan ke kelurahan.

"Terus besok pagi (Selasa, 16/4) atau H-1 distribusi logistik dari PPS kelurahan ke TPS. Totalnya ada tujuh PPS dan 155 TPS di Kecamatan Serengan," jelasnya kepada wartawan, Senin (15/4).

Pendistribusian logistik dari PPK ke PPS dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Logistik diangkut dengan mobil boks secara bergiliran dengan jasa Pos Indonesia dan dikawal ketat oleh petugas. Menurutnya, sejauh ini proses pendistribusian logistik berjalan lancar.

"Untuk kotak suara per PPS sudah ada jumlahnya sendiri-sendiri. Pendistribusiannya ada pengamanan dari kepolisian mulai dari pengangkutan, perjalanan sampai diturunkan ke PPS," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo, Nurul Sutarti, mengatakan, sesuai jadwal, pendistribusian logistik dari PPK ke PPS dilakukan pada 15 April 2019. Selanjutnya distribusi logistik dari PPS ke TPS pada 16 April 2019.

Sebelumnya, proses sortir dan lipat surat suara sudah diselesaikan pada Sabtu pekan lalu. Kemudian dipak di masing-masing kotak suara. Dia memastikan logistik yang didistribusikan sudah lengkap, mencakup kotak suara, surat suara, sampul formulor C1 plano, dan sebagainya.

"Sejauh ini belum ada kendala. Namun, kami minta lebih teliti, masing-masing PPK dan PPS terlibat untuk memastikan datanya benar," terang Nurul.

Di sisi lain, KPU Kota Solo juga telah melakukan simulasi penghitungan suara. Simulasi tersebut melibatkan 25 operator sistem informasi dan teknik informatika.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UiG0Zx
April 15, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UiG0Zx
via IFTTT

Read More

Dr Anjar Nugroho Dilantik Jadi Rektor UMP

Anjar Nugroho bertekad dalam tahun-tahun mendatang prodi-prodi di UMP terakreditasi A

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Doktor Anjar Nugroho resmi dilantik sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Pelantikan itu berlangsung di aula AK Anshori, UMP, Sabtu (13/4).

Turut hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Dr Muhammad Syamsuddin, Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah Prof Dr DYP Sugiharto, serta para pengurus Muhammadiyah Banyumas dan pejabat Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dalam kesempatan itu, Haedar Nashir, meminta agar rektor UMP yang baru mampu mengemban amanah sehingga kampus ini menjadi kian baik dan berkembang. Salah satunya ialah dengan mengejar tingkat akreditasi institusi UMP supaya menjadi "A."

Haedar mengungkapkan, baru ada enam dari 175 perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) di Indonesia yang sudah mendapat akreditasi "A." Mereka adalah UMM Malang, UMS Surakarta, UMY Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Universitas Hamka Jakarta, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

"Saya berharap, UMP bisa segera menjadi yang ketujuh,'' kata Haedar Nashir, Sabtu (13/4).

Haedar Nashir menambahkan, tiap pimpinan PTM, termasuk juga UMP, seyogianya mampu menjadikan kampus yang dipimpinnya mewujudkan tiga fungsi strategis. Pertama, sebagai penggerak fungsi dakwah dan tajdid Muhammadiyah. Kedua, sebagai pusat keunggulan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Ketiga, sebagai pusat pencerahan kepada seluruh masyarakat.

Dia menegaskan, saat ini tidak ada lagi dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Kondisi demikian sudah lumrah khususnya di negara-negara maju, semisal Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. "Di negara-negara tersebut, perguruan tinggi yang terkemuka justru banyak yang berasal dari kalangan perguruan tinggi swasta," jelasnya.

Untuk itu, dia berharap, segenap kampus Muhammadiyah memiliki standar keunggulan yang di atas rata-rata. "Baik itu keunggulan akademik, riset, pengabdian masyarakat, bahkan juga Tri Dharma yang tepat untuk peran-peran kemanusiaan," katanya.

Di tempat yang sama, Rektor UMP Dr Anjar Nugroho mengungkapkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kampus tersebut terus meningkat. Hal itu ditandai jumlah mahasiswa baru di UMP yang mengalami peningkatan setiap tahun.

"Saat ini, jumlah total mahasiswa UMP mencapai hampir 13 ribu orang. Untuk akreditasi program studi, secara keseluruhan sudah memiliki akreditasi A, dengan sebagian besar memiliki akreditasi A. Berdasar Unirank, ranking UMP berada pada posisi 40 dari total PTN/PTS di Indonesia yang mencapai sekitar 4.400 perguruan tinggi,'' papar Dr Anjar Nugroho, Sabtu (13/4).

Terkait kondisi ini, Anjar bertekad, selama empat tahun mendatang, prodi yang terakreditasi "A" atau unggul setidaknya mencapai 50 persen dari seluruh prodi yang ada di UMP. "Sekaligus juga kami akan meningkatkan akreditasi institusi UMP yang saat ini B, menjadi A,'' katanya.

Sementara, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah VI Jawa Tengah, Prof Dr DYP Sugiharto menyampaikan apresiasi atas pelantikan Dr Anjar Nugroho sebagai rektor UMP periode 2019-2023.

"Atas nama Kementerian Ristek Dikti, kami juga menyampaikan terimakasih kepada Muhammadiyah yang telah ikut meningkatkan kualitas SDM bangsa. Dari 265 perguruan tinggi di Jawa Tengah, sebanyak 24 perguruan tinggi merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah," ucap Sugiharto.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2vcwai1
April 14, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vcwai1
via IFTTT

Read More

Ratna Sarumpaet Enggan Ajukan Tahanan Kota Lagi

Ratna sudah merasa permohonannya akan ditolak jadi malas mengajukan lagi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks, Ratna Sarumpaet mengatakan, dia enggan mengajukan kembali permohonan tahanan kota. Menurutnya, permohonan itu tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim. "Maleslah (mengajukan lagi permohonan tahanan kota, Red). Sudah tahu bakal ditolak masak minta lagi, minta lagi," kata Ratna di Mapolda Metro Jaya, Kamis (11/4).

Ia merasa, sebanyak apapun dia mengajukan permohonan tahanan kota, tidak akan dikabulkan. Sehingga ia memilih untuk menyudahi hal itu. "Ya mau bilang apa. Saya rasa, mau 100 kali saya minta, bakal ditolak juga. Jadi, ya sudahlah, diam saja," ucapnya.

Sebelumnya, ketua majelis hakim, Joni kembali menolak permohonan pengalihan status Ratna Sarumpaet menjadi tahanan kota. Ratna diketahui mengajukan Fahri Hamzah sebagai penjamin atas permohonannya itu.

"Majelis bermusyawarah, belum dapat mengabulkan permohonan penasihat hukum terdakwa," ujar Joni dalam sidang lanjutan Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa (9/4).

Joni mengatakan, pihak JPU juga telah menyatakan keberatannya mengenai permohonan pengalihan status tahanan tersebut. Namun, ia tidak merinci lagi alasan hakim atas penolakan pengalihan status tahanan kota tersebut.

Penolakan itu merupakan yang kedua kalinya setelah persidangan, Rabu (6/3), lalu. Saat itu, hakim juga menolak permohonan tahanan kota yang diajukan Ratna. Hakim menyebut belum ada alasan penting untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IqS5cW
April 11, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IqS5cW
via IFTTT

Read More

20 Ton Eceng Gondok Diangkat dari Waduk Jatiluhur

Enceng gondok bisa menambah sedimentasi waduk.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Ratusan karyawan Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur dengan masyarakat setempat, bergotong royong membersihkan Waduk Jatiluhur. Sebab, waduk terbesar di Jawa Barat itu, hampir satu perempatnya dipenuhi eceng gondok. Jika dibiarkan, gulma tersebut khawatir bisa merusak turbin. Serta, menambah sedimentasi waduk.

Direktur Utama PJT II Jatiluhur U Saefudin Noer, mengatakan, pada musim hujan ini keberadaan eceng gondok di perairan Waduk Jatiluhur, sangat masif. Bahkan, hampir seperempat dari luasan permukaan air, tertutup tumbuhan gulam berwarna hijau tersebut.

"Sebenarnya, bagus ada eceng gondok ini. Karena, membuat air jernih," ujar Saefudin, di sela-sela kegiatan gerakan bersihkan air dan menjaga kesinambungan sumber daya air dalam rangka Hari Air Dunia ke 27, di Pelabuhan Biru, Waduk Jatiluhur, Rabu (10/4).

Akan tetapi, lanjut Saefudin, keberadaan eceng gondok atau nama ilmiahnya Eichhornia Crassipes ini, mengganggu operasional pengelolaan waduk. Serta, berdampak negatif terhadap lalu lintas perahu. 

Bahkan, sambungnya, jika terus dibiarkan eceng gondok ini, bisa masuk ke turbin. Lalu, bisa mengganggu proses kerja mesin tersebut. Tak hanya itu, tumbuhan mengapung ini juga bisa berdampak pada penambahan sedimentasi waduk.

Selain itu, nilai estetika dari waduk ini akan berkurang. Dengan kata lain, waduk yang cantik ini jadi tak sedap dipandang. Sebab, terganggu dengan pemandangan koloni eceng gondok tersebut.

"Makanya, hari ini kita mengajak karyawan, masyarakat, serta generasi milenial gen hidro, untuk bergotong royong membersihkan waduk," ujarnya.

Saefudin menyebutkan, Waduk Jatiluhur memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat. Karena waduk ini, mampu menyediakan pasokan air untuk kebutuhan irigasi (pertanian), air baku industri dan air baku minun bagi PDAM.

Makanya, daya dukung waduk ini perlu dijaga. Salah satunya, dibersihkan dari sampah yang nantinya bisa mengganggu proses pengoperasian turbin. Sedangkan turbin ini, merupakan mesin untuk menghasilkan listrik.

Sementara itu, Kepala Divisi Wilayah IV Bendungan, Anom Soal Herujito, mengatakan, eceng gondok yang dibersihkan hari ini jumlahnya sekitar 20 ton. Sedikitnya 15 armada, mengangkut sampah tumbuhan gulma itu untuk dibuang. Upaya bersih-bersih waduk ini, akan terus dilakukan. Sampai, gulma tersebut minimalnya tidak terlalu banyak.

"Eceng gondoknya kita buang. Sepertinya, akan dimanfaatkan untuk kompos. Karena, sampai sekarang belum ada pihak yang mau mengolah eceng, menjadi produl bernilai ekonomis," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2KrUhDE
April 10, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2KrUhDE
via IFTTT

Read More

CEO Persija Optimistis Simic Bebas dari Tuntutan Hukum

Pihak pelapor di Australia tidak hadir dalam dua sidang pertama.

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses hukum striker Persija Jakarta, Marko Simic, yang diduga melakukan pelecehan seksual mulai menemui titik terang. Ini lantaran pengadilan di Australia tak bisa menerima tuntutan yang dituduhkan kepada Simic.

CEO Persija Jakarta Ferry Paulus optimistis striker asal Kroasia itu bisa segara kembali ke Jakarta. Ia mengungkapkan, pengacara Simic di Australia menyampaikan bahwa pihak pelapor tidak datang dalam persidangan.

Menurut Ferry, hal ini akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Proses hukum pemain berkebangsaan Kroasia itu segera diputuskan dalam waktu dekat.

“Ini hasil sidang kedua yang dijalani oleh Marko Simic. Sebelumnya sidang pertama (dakwaan) sudah dilakukan sehari sebelum pertandingan melawan Newcastle Jets. Seperti disampaikan Simic di sana, pihak korban pelapor tidak datang,” kata Ferry dikutip dari laman resmi klub, Rabu (10/4).

Selain itu, kata Ferry, pihak pengacara Simic telah memberikan bukti-bukti yang dapat meringankan tuntutan yang diterima oleh Simic. "Seperti bukti dari Garuda dan beberapa pengakuan penumpang. Setelah selesai sidang ini akan ada sidang putusan pada dua pekan ke depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ferry optimistis Simic akan segera bergabung bersama Persija pada akhir April 2019 dan siap untuk mengikuti turnamen Liga 1 yang akan dimulai pada awal Mei 2019. Persija kontra Semen Padang akan menjadi laga pembuka.

“Pihak pengacara pada sidang dua pekan ke depan optimistis Simic tidak dinyatakan bersalah karena dalam dua sidang awal yang dijalani pihak korban pelapor tidak datang dalam sidang. Hal itu jadi pertimbangan hukum di sana,” jelas Ferry.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UOZRUs
April 10, 2019 at 04:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UOZRUs
via IFTTT

Read More