Personel Gabungan TNI-Polri Temukan 10 Pekerja Selamat

Tim penjemputan pun telah disiapkan untuk mengevakuasi sepuluh orang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Personel Gabungan TNI-Polri menemukan sepuluh orang pekerja yang selamat dalam konflik bersenjata dengan kelompok bersenjata di Nduga, Papua. Tim penjemputan pun telah disiapkan untuk mengevakuasi sepuluh orang tersebut. 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal pada Kamis (13/12) menuturkan, helikopter milik PT Intan Angkasa disiapkan untuk menjemput 10 orang tukang bangunan di Distrik Koroptak, sejak Rabu (12/12) pagi. "Helikopter berangkat dari Bandara Lendumu Distrik Koroptak dan tiba di halaman belakang Mapolsek Kenyam dengan membawa enam orang tukang terlebih dahulu selanjutnya diarahkan menuju ke Mapolsek Kenyam," kata Kamal, Kamis. 

Selanjutnya, empat pekerja lainnya turut diarahkan ke Mapolsek Kenyam. Empat orang tersebut terdiri dari dua tukan warga pendatang dan dua tukang warga asli Papua asal Wamena. Mereka bekerja di Gedung Sekolah Dasar Negeri Koroptak dan CV Ablan. 

Kepada kepolisian, salah satu pekerja yang diselamatkan, yakni Kepala tukang berinisial DM, mengungkapkan saat kejadian pembantaian puluhan pekerja, mereka mendapat pesan dari Distrik Yigi. Pesan itu berisi informasi penangkapan para tukang pada hari Sabtu 1 Desember 2018 malam dan pada hari Ahad pagi. 

Karena itu, ia dan pekerja lainnya pun melarikan diri. “Setelah sarapan pagi masyarakat dari Distrik Yal mengantar dan membawa lari kami ke arah hutan untuk di amankan," kata DM seperti keterangan yang diberikan Kamal. 

Pada sore harinya, pekerja dibawa ke Rumah Kepala Kampung Yal, Yelen Gwijangge, untuk kemudian dari Distrik Yal diantar dan dibawa ke Distrik Koroptak. Pada Senin, 3 Desember 2018, sekitar pukul 01.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT, para pekerja berjalan kaki dan pada sore harinya tiba di Honay milik masyarakat dan tinggal selama tiga hari.

Pada Rabu,  5 Desember 2018, masyarakat membawa lari para pekerja ke Distrik Yal. Akan tetapi, para pekerja kami tidak sempat tiba di Distrik Yal, melainkan hanya sampai dibawa gunung Distrik Yal.

Pada Ahad, 9 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, para pekerja dibawa ke Distrik Koroptak. Sebab, mereka mendapat informasi melalui Radio SSB dari Yelen Gwijangge dengan Wakil Ketua I DPRD Nduga Alimi Gwijangge bahwa para pekerja akan dievakuasi ke Kenyam menggunakan Helikopter Bell Milik PT Intan Angkasa. Evakuasi pun telah dilakukan. 

Identitas ke 10 Pekerja yang selamat:

1. DM, laki-laki, Kasuratan, Kepala Tukang;

2. DM, 38 Tahun, laki-laki Kasuratan, Tukang Bangunan;

3. CR, Laki-laki Toraja, Tukang Bangunan;

4. IS, Laki-laki, Toraja utara, Tukang Bangunan;

5. SM, Tukang Bangunan, Desa Se'seng Tanah Toraja.

6. SA, Tukang Bangunan, Desa Mapanget Kec. Talawaan, Kab. Minahasa Utara.

7. JT, Tukang Bangunan, Desa Mapanget Kec.Talawaan

Kab.Minahasa Utara.

8. AR, Toraja, tukang Bangunan, Desa Saluputti Kec. Ra'bung Kab.Toraja.

9. GT, Swasta (Tukang Bangunan) Jalan SD Percobaan (Potilelek) Wamena.

10. YM, Swasta Tukang (Bangunan), Jalan Hom-Hom Wamena.

Kamal merinci, sampai hari Kamis 13 Desember 2018, pekerja yang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat sebanyak 35 orang. Korban selamat ini di luar karyawan PT Istaka Karya yang bekerja membangun beberapa bangunan seperti balai desa, gedung sekolah dan perumahan sosial di beberapa Distrik yang ada di Kabupaten Nduga.

"Personel gabungan TNI-Polri akan terus melakukan pencarian para korban pekerja yang berada di beberapa Distrik yang ada di Kabupaten Nduga," ujar Kamal menambahkan.  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QUkXz6
December 13, 2018 at 03:02PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QUkXz6
via IFTTT

Read More

Trump: Kami Dukung Pangeran MBS, Saudi Sekutu yang Baik

Trump tak mau kontrak senjatanya dengan Saudi hangus.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan tetap akan bertahan mendukung Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman.

Sikap Trump diambil, meski Pangeran MBS dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2 Oktober di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Trump menolak berkomentar apakah putra mahkota benar-benar terlibat dalam pembunuhan itu. Tapi Trump hanya menegaskan dukungannya kepada Muhammad bin Salman yang kini sebagai pemimpin de facto Kerajaan Arab Saudi.

"Pada saat ini, (saya) mendukungnya, dia pemimpin Arab Saudi, mereka sudah menjadi sekutu yang baik," kata Trump, Rabu (12/12).

Trump mengutuk dengan keras pembunuhan kolomnis the Washington Post tersebut. Khashoggi dikenal sebagai penulis yang sering mengkritik pemerintahan MBS.

Trump kembali mengatakan, putra mahkota 'dengan keras menyangkal' terlibat dalam pembunuhan yang menggemparkan dunia tersebut.

Baca juga, Erdogan: Pembunuhan Khashoggi Direncanakan dan Brutal.

Walaupun Trump tetap ingin mempertahankan hubungannya dengan Arab Saudi tapi beberapa anggota legislatif dari partai pengusungnya, Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat meminta pemerintah AS untuk menarik dukungan militer kepada koalisi yang dipimpin Arab Saudi di perang Yaman.  Mereka juga meminta pemerintahan Trump untuk berhenti menjual senjata ke Arab Saudi.  

Badan Intelijen AS (CIA) dilaporkan sudah memberikan penilaian tentang kasus ini. Menurut kesimpulan CIA, MBS menjadi orang yang bertanggung jawab atas kematian Khashoggi.

Trump tak sepakat jika AS harus batal menjual senjatanya ke Saudi. Karena jika AS gagal memenuhi kontrak itu, maka industri militer Cina dan Rusia akan mengisinya.

"Saya sangat berharap orang-orang tidak menyarankan kami seharusnya tidak mengambil ratusan miliar dolar AS yang dapat disedot Rusia dan Cina, terutama kedua itu, dibanding kami yang mengambilnya," kata Trump.

Trump mengatakan penjualan senjata ke Arab Saudi menghasilkan banyak pekerjaan dan kontrak militer yang sangat besar. Ia berharap anggota legislatif tidak melanjutkan rekomendasi mereka.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UDBDtI
December 12, 2018 at 03:02PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UDBDtI
via IFTTT

Read More

Bekraf Gelontorkan Rp 6 Miliar untuk Kembangkan Startup

Anggaran tersebut bisa untuk mendanai sekitar 30 startup

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) tahun ini menganggarkan Rp 6 miliar untuk mengembangkan industri startup tanah air. Angka tersebut merupakan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP).

"Tahun ini sudah kita sediakan untuk empat subsektor, aplikasi digital dan game, fesyen, craft, kuliner," kata Deputi Akses Permodalan Bekraf Fadjar Hutomo saat ditemui di sela-sela acara GoStartupIndonesia (GSI) di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (3/12).

Ia melanjutkan, dengan anggaran tersebut bisa untuk sekitar 30 startup dengan maksimum plafon Rp 200 juta per startup. Hal tersebut diakuinya masih kecil karena  baru bisa membantu 30 startup. Untuk itu, diperlukan keterlibatan dari Kementerian Keuangan untuk keseriusan dalam mengembangkan startup di Indonesia.

Anggaran BIP ini pun diakuinya akan tetap sama pada 2019 mendatang untuk empat subsektor yang ada. Kerja sama dari pihak lain juga tetap dibuka seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), korporasi maupun investor. Mereka dipertemukan salah satunya melalui GSI ini.

GSI merupakan sebuah platform yang telah diluncurkan oleh Bekraf pada 6 September 2018  bersama Mandiri Capital Indonesia. Platform ini bertujuan mensinergikan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem startup dan konferensi tahunan ini merupakan ajang penting sekaligus bermanfaat, yang mempertemukan setiap pihak yang terlibat seperti pemerintah, ahli di bidang teknologi, penggiat startup hingga para investor, dan mendorong semakin banyak startup untuk IPO (Initial Public Offering).

Sebanyak tiga startup tercatat telah IPO yakni PT Kioson Komersial Indonesia, PT Yellow Integra Datanet dan PT MCash Integrasi. Ketiganya diharapkan menjadi contoh bagi startup lain untuk mampu melantai di bursa.

Sebagai startup, Fadjar menekankan agar mereka mampu bersaing di tengah revolusi industri 4.0 dengan memiliki kemampuan teknis, kemampuan pemograman dan juga pemahaman akan identifikasi terhadap masalah yang akan diselesaikan. Karena pada dasarnya, ia melanjutkan, startup berusaha memberikan solusi kan atas permasalahan yang dihadapi.

"Semakin permasalahan itu dirasakan oleh banyak orang, semakin besar impact yang dihasilkan dari solusi saat itu. Tentunya tingkat keberhasilan dari startup itu sendiri akan makin besar," ujar dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zBgdEj
December 03, 2018 at 03:02PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zBgdEj
via IFTTT

Read More

PDIP Akui Pernah Terima Sumbangan dari Bupati Cirebon

Andreas enggan menjelaskan secara rinci soal sumbangan itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan ada penerimaan dana sumbangan dari bupati Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadisastra dalam bentuk sumbangan. Sumbangan ini ada kaitannya dengan pembiayaan acara perayaan sumpah pemuda yang digelar PDIP pada Oktober lalu.

Hal tersebut diungkapkannya usai mengisi diskusi di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12). "Saya tahu berapa jumlahnya. Konon seperti itu (ada sumbangan dana dari Bupati Cirebon nonaktif)," ujar Andreas kepada wartawan.

Meski demikian, dia enggan menjelaskan secara rinci soal sumbangan yang diduga untuk membiayai perayaan Sumpah Pemuda ke-90 yang digelar PDIP itu. Andreas hanya menyebut bahwa ada sumbangan yang masuk ke PDIP.

"Jadi barang itu datang, kami tidak tahu asal-usul (uang yang digunakan untuk sumbangan itu darimana),"

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan yang dilakukan tim penindakan KPK pada 24 Oktober lalu.

Diduga tedapat pemberian yang diberikan melalui Ajudan Bupati sebesar Rp 100 juta terkait fee atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon. Modus yang diduga digunakan adalah pemberian setoran kepada Bupati setelah pejabat terkait dilantik.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RqTwdb
December 01, 2018 at 03:02PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2RqTwdb
via IFTTT

Read More

Di Malaysia, Non-Muslim Dilarang 'Dakwah' di Komunitas Islam

Ada empat negara bagian yang belum berlakukan aturan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia memberlakukan hukum untuk mencegah penyebaran agama selain Islam ke komunitas Muslim. Namun, Dewan Rakyat Malaysia menyebutkan ada empat negara bagian yang belum mengumumkan untuk memberlakukan hukum tersebut. 

Menteri Departemen Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Mujahid Yusof Rawa, menyebutkan negara bagian itu adalah Penang, Sabah, Sarawak, dan Wilayah Federal.

Hal itu diungkapkan dalam pidato penutupan pada pembacaan ketiga RUU Penyediaan 2019 di Dewan Rakyat pada Kamis (22/11) sore waktu setempat. 

Datuk Mujahid menanggapi pernyataan dari Tan Sri Noh Omar (BN-Umno-Tanjong Karang) terkait negara bagian yang belum menetapkan undang-undang tersebut per Pasal 11 (4) dari Konstitusi Federal.

"Berdasarkan Konstitusi Federal, doktrin dan keyakinan agama lainnya dilarang untuk disebarluaskan kepada umat Islam," kata Datuk Mujahid, dilansir di New Straits Times, Jumat (23/11). 

Pasal 11 (4) menyatakan hukum negara bagian dan hukum federal, sehubungan dengan Wilayah Federal Kuala Lumpur dan Labuan, dapat mengendalikan atau membatasi penyebaran doktrin atau keyakinan agama apa pun di kalangan umat Islam. 

Sebelumnya selama pidato Mujahid, Datuk Seri Ismail Mohamed Said (BN-Umno-Kuala Krau) telah mengangkat masalah pernyataan Mufti Penang Datuk Dr Wan Salim Wan Mohd Noor pada 19 November lalu, bahwa fatwa negara yang menyatakan Syiah sebagai ajaran yang licik dapat ditinjau ulang. 

Wan Salim juga mengatakan, bahwa ajaran Syiah harus dipraktikkan secara diam-diam karena bertentangan dengan ajaran Islam Sunni yang dominan di negara itu. Selain itu, karena ada ketakutan Syiah akan menyebabkan keresahan dan perpecahan di kalangan Muslim di Malaysia.

Menanggapi pernyataan Ismail tersebut, Mujahid mengatakan setiap negara memiliki kekuatan untuk mengeluarkan fatwa yang menyatakan Syiah sebagai ajaran yang menyimpang, serta memberlakukan hukum yang mencegah penyebaran ajaran non-Islam untuk Muslim per Pasal 11 (4).  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DVuaRF
November 23, 2018 at 03:02PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DVuaRF
via IFTTT

Read More