BUMDes di Sumba Barat Dinilai Sukses Kelola Objek Wisata

Penghasilan BUMDes mengelola Lapale Hills mencapai Rp 40 juta per bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sinun Petrus Manuk, mengatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lapale, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Pulau Sumba, sukses mengelola objek wisata baru Lapala Hills.

"BUMDes yang mengelola Lapale Hills ini cukup sukses menjalankan roda usahanya dengan penghasilannya bisa mencapai hingga Rp 40 juta per bulan." katanya, Jumat (24/5).

Ia mengatakan, BUMDes di Desa Lapale telah mengelola potensi wisata alam berupa bukit kecil menjadi objek wisata baru di Sumba Barat yang mulai ramai dikunjungi masyarakat. Dari lokasi wisata itu, para pengunjung bisa menikmati keindahan alam hutan dan lembah, serta hamparan persawahan yang luas dan beberapa spot lainnya.

"Di sana juga dibangun pondok-pondok yang berderetan untuk menyediakan makanan dan juga souvenir, yang merupakan sumber penghasilan baru bagi desa setempat," katanya.

Sinun Petus mengapresiasi terobosan usaha BUMDes tersebut yang menurutnya sukses mengelola potensi untuk menumbuhkan perekonomian desa. "Karena memang kita ingin BUMDes itu dikelola orang-orang dengan perspektif bisnis yang kuat untuk menghasilkan keuntungan bagi pembangunan di desa," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya sedang mendorong peran BUMDes di daerah lain untuk mengelola potensi pariwisata seperti Pantai Liman di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Perairan Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao, Kampung Adat Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan lainnya.

"BUMDes-BUMDes ini akan diperkuat baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia agar bisa mandiri dengan mengelola usahanya sendiri seperti di Lapale Hills," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2M8DZAn
May 24, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2M8DZAn
via IFTTT

Read More

KPU Tunggu Jadwal Sidang Sengketa Hasil Pemilu

MK baru akan menjadwalkan sidang pendahuluan sengketa pemilu 14 Juni 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan pihaknya menanti jadwal pelaksanaan sidang sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). MK menjadwalkan pelaksanaan sidang pendahuluan pada 14 Juni 2019.

"Setelah ini kami menunggu jadwal persidangan PHPU di MK, " ujar Wahyu saat dihubungi wartawan, Jumat (24/5).

Pihak paslon capres-cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,  berencana mendaftarkan gugatan sengketa PHPU pilpres pada Jumat. Pendaftaran akan dilakukan pukul 20.30 WIB, Jumat malam.  

Sementara itu, sebelumnya, hingga Kamis (23/5), MK telah menerima 19 pendaftaran gugatan PHPU pileg dan dua pendaftaran gugatan PHPU pemilihan anggota DPD.  Sehingga, secara keseluruhan ada 21 gugatan PHPU yang telah didaftarkan ke MK pada Kamis.  

Sementara sambil menanti jadwal sidang PHPU di MK, Wahyu mengungkapkan pihaknya terus menyelesaikan tahapan pemilu yang masih belum selesai. Salah satunya yakni menyiapkan materi persidangan untuk menghadapi perkara PHPU pilpres, pileg maupun pemilihan anggota DPD.  

KPU telah menunjuk enam tim hukum dalam rangka menghadapi sengketa PHPU di MK.  Dalam sengketa PHPU,  KPU merupakan pihak termohon.  

Juru Bicara MK,  Fajar Laksono, menjelaskan tahapan penangann sengketa PHPU ke MK. Penanganan tersebut dilakukan selama 14 hari kerja.

Menurut Fajar, pemohon sengketa PHPU yang merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus mengajukan permohonan senketa hasil paling lama tiga hari setelah penetapan hasil Pilpres oleh KPU. "Untuk sengketa hasil Pilpres, hitungannya pakai hari, tiga hari pasca penetapan hasil pemilu oleh KPU. Karena penetapannya hari Selasa dinihari, maka tiga hari dihitung mulai Rabu, Kamis hingga Jumat nanti," ujar Fajar ketika dikonfirmasi, Rabu (22/5).

Kemudian, setelah permohonan diterima, pihaknya akan memeriksa berkas permohonan tersebut dan memberikan waktu tiga hari lagi kepada pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi berkas-berkas yang kurang. Kemudian, permohonannya diregistrasi di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

"UU (UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017), memberikan waktu kepada MK menangani sengketa hasil pemilu ini selama 14 hari sejak permohonan diregistrasi," tutur Fajar.

Sesuai dengan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu, disebutkan bahwa permohonan sengketa hasil pemilu diregistrasi pada 11 Juni 2019 dan diputuskan paling lama 28 Juni 2019. Dalam jangka waktu tersebut, kata Fajar, MK akan melakukan 3 sampai 4 kali sidang sebelum hakim MK melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Sidang tersebut antara lain sidang pendahuluan dan sidang pemeriksaan. Sidang pendahuluan nanti akan mendengarkan pokok permohonan pemohon dan alat buktinya. Sementara sidang pemeriksaan akan mendengarkan jawaban termohon (KPU), keterangan pihak terkait (paslon yang menang) dan Bawaslu," jelas Fajar.

Selain itu, kata Fajar, dalam sidang pemeriksaan, hakim MK juga akan mendengarkan keterangan saksi, keterangan ahli, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti serta memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti yang dapat dijadikan petunjuk.

"Setelah itu, dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim MK untuk membahas perkara dan mengambil putusan serta penyusunan konsep putusan yang pada waktunya akan dibacakan," tambah Fajar.

Tahapan Perkara Perselisihan Hasil Pilpres  di MK:

- Pengajuan Permohonan Pemohon: 22 Mei sampai 24 Mei 2019.

- Pemeriksaan kelengkapan berkas, perbaikan berkas selama 3 hari berikutnya.

- Permohonan diregister di BRPK: 11 Juni 2019.

- Penyampaian salinan permohonan pemohon kepada termohon, pihak terkait dan Bawaslu: 11 Juni 2019.

- Penyerahan Jawaban Termohon, pihak terkait dan Bawaslu: 12 Juni 2019.

- Sidang Pendahuluan: 14 Juni 2019.

- Penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan: 13 Juni 2019.

- Pemeriksan Persidangan: 17 Juni sampai 21 Juni 2019.

- Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH): 24 Juni sampai 27 Juni 2019.

- Sidang Pengucapan Putusan: 28 Juni 2019.

- Penyerahan salinan putusan: 28 Juni sampai 2 Juli 2019.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WnjN1w
May 24, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WnjN1w
via IFTTT

Read More

Harga Sawit di Lampung Anjlok Jadi Rp 980 per Kg

Harga sawit yang anjlok sangat memberatkan bagi petani di Lampung

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Mendekati Idul Fitri tahun ini, nasib petani sawit di Lampung dinilai semakin merana. Harga tandan buah segar (TBS) sawit terus mengalami penurunan sejak beberapa bulan terakhir. Tercatat, anjloknya harga sawit telah menyentuh harga Rp 980 per kg, padahal akhir bulan lalu masih bertengger di Rp 1.000 per kg.

Berdasarkan keterangan yang dikumpulkan Republika.co.id, Ahad (19/5), sejumlah petani sawit di Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Lampung Timur mulai mengeluhkan harga sawit yang terus anjlok.

Harga sawit beberapa bulan lalu, sempat bertahan pada harga Rp 1.800 per kg, merosot setiap bulannya menjadi Rp 1.000 per kg. Dan terakhir, bertengger lemah di harga Rp 980 per kg.

Menurut Putra, seorang petani sawit di Kabupaten Tulangbawang Barat, belum ada tanda-tanda harga sawit akan kembali naik. Bahkan, lanjut dia, harga sawit kian merosot dari pekan ke pekan.

“Harga sawit TBS turun tinggal Rp 980 per kg. Rakyat menjerit kami petani tidak bisa membeli pupuk,” katanya.

Hal sama diungkapkan Joni, petani Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Menurut dia, saat ini jumlah produksi sawit cenderung menurun karena memasuki musim ketika tanaman sawit tidak berproduksi maksimal. Fakktornya macam-macam, terutama iklim atau cuaca yang tidak menentu. Kondisi tersebut berpengaruh besar terhadap anjloknya harga sawit.

Ia mengatakan, saat kondisi normal, harga sawit mencapai Rp 1.800 per kg. Saat ini, harganya dipatok pengumpul hanyal Rp 1.000 per kg.  “Ini imbas dari kondisi cuaca berdampak produksi sawit tak maksimal harga jadi turun,” tuturnya.

Harga Rp 1.000 per kg sawit tersebut, ujar Joni, dialami petani sepanjang bulan April lalu. Memasuki bulan Mei kini, harga sawit juga tidak menunjukkan tanda-tanda kenaika. Sebaliknya, terjadi penurunan di bawah harga Rp 1.000 per kg.

Produksi TBS sawit di Lampung cenderung menurun, karena siklus trek pada tanaman kelapa sawit berimbas pada penurunan produksi. Saat memasuki masa pembuahan sawit, pasokan air hujan kurang maksimal. Walaupun ada pemupukan hasil TBS atau brondolan sawit masih menurun. Dari 1.000 batang tanaman kelapa sawit di lahan dua hektare, hanya berproduksi  sekira satu ton.

Adapun pada kondisi dan cuaca normal, sekali panen TBS sawit, petani dapat meraup sekira empat ton. Petani tidak mau merugi terus, tetap melakukan proses panen dengan alat seadanya meskipun memasuki masa trek (siklus berubah).

Anjloknya harga TBS sawit, membuat petani kelapa sawit di Lampung Selatan, tetap mempertahankan pohon lama yang telah berusia 10 tahun lebih.  Petani menunda peremajaan tanaman kelapa sawit, dan mempertahankan tanaman kelapa sawit yang sudah lewat 10 tahun. Upaya menunda peremajaan, meski masih menikmati harga sawit yang anjlok pada kisaran Rp 900 per kg. Petani masih menunggu bibit berkualitas dan akan melakukan peremajaan pada akhir tahun mendatang.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WV6DGi
May 19, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WV6DGi
via IFTTT

Read More

Buka Puasa Sehat dengan Pecel Pincuk Khas Madiun

Di Malang, pecel pincuk khas Madiun dapat dinikmati di kedai Petjel Van Madioen

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Masyarakat Indonesia terutama di Jawa Timur tentu tak asing lagi dengan kuliner tradisional bernama pecel. Kuliner khas Madiun ini tidak hanya bisa ditemukan di kota asalnya, tapi juga beberapa daerah lainnya seperti di Kota Malang.

Tepat di Jalan Tombro, terdapat satu kedai sederhana bernama Petjel Van Madioen. Pemilik Kedai, Andhika Yudha Pratama, menerangkan jadwal menikmati pecel Madiun di kota asalnya tidak berpatokan pada waktu. Warga bisa menikmati sajian salad sayur khas Indonesia ini di waktu pagi, siang, bahkan malam hari.

"Kalau di Malang cuma untuk sarapan pagi," ujar Andhika saat ditemui Republika belum lama ini. Andhika menerangkan warung-warung pecel di Madiun lebih banyak memanfaatkan waktu di malam hari. Hal ini tak lepas dari penyesuaian jadwal tutup toko-toko di pinggiran jalan.

Berangkat dari kondisi tersebut, Andhika mencoba membuka usaha kuliner pecel Madiun dari sore sampai malam hari di Kota Malang. Dia sengaja tidak memanfaatkan waktu pagi agar sedikit berbeda dengan warung pecel lain di kota itu. Menurutnya warga Kota Malang perlu tahu bagaimana mencicipi pecel di malam hari.

Pecel Madiun yang disajikan Andhika terdiri dari daun kenikir, daun singkong, kembang turi, dan timun krai. Timun krai di Malang ukurannya lebih kecil. Teksturnya pun lebih lembek dan memiliki rasa layaknya labu saat direbus.

Pecel Madiun juga memasukkan petai Cina, kecambah, kemangi, dan kacang panjang. Aneka sayuran itu dipadukan dengan serundeng kelapa yang dimasak dengan daging sapi dendeng ragi. "Kelapanya untuk pecel, daging sapi nggak dipakai. Kalau mau tambah daging boleh, tapi yang wajib ada itu serundeng," jelas pria lulusan Universitas Negeri Malang (UM) ini.

Andhika juga mencampur pecel dengan tempe orek kering dan sedikit nasi. Dia sengaja tak menyertakan sayur bayam dalam racikan pecelnya. Berdasarkan pertimbangan waktu, bayam dikenal menjadi beracun jika sudah melewati tiga jam. "Terus ada rempeyek kacang dan ada daun jeruk purut," jelasnya.

Dari segi bumbu, Andhika menyatakan pecel Madiun memiliki perbedaan khusus. Bumbunya tidak menggunakan kencur tapi lebih menonjolkan daun jeruk.

Bahan bumbu pecel terdiri dari kacang tanah sangrai, cabai, gula merah, jeruk purut, dan garam. "Khasnya memang menonjolkan daun jeruk purut. Kalau Malang, ada kencurnya. Ini sebenarnya kelaziman saja tergantung selera," tambah dia.

Tekstur sambal pecel berbahan kencur biasanya lebih encer. Tampilan ini berbeda jauh dengan sambal pecel Madiun yang agak kental. Warnanya juga lebih gelap karena pengaruh dari gula merah.

Untuk melengkapi kenikmatan menyantap pecel, Andhika juga menyajikan bahan pelengkap lain. Pecel tersaji ditemani dengan tempe mendoan khas Madiun, bakwan jagung, dan rempeyek. Ada pula ayam goreng, paru, babat, sate usus, dan telur puyuh serta kerupuk puli yang berbahan dasar beras.

Andhika mengungkapkan satu lagi khas dari pecel Madiun yakni pemanfaatan alas makanan berbahan anyaman bambu yang dibentuk menyerupai mangkok. Di Jawa, bentuk ini biasa disebut pincuk. Anyaman bambu itu dialasi selembar daun pisang kemudian baru digunakan untuk menata pecel.

Menurut Andhika, sangat jarang menemukan pecel menggunakan pincuk di Kota Malang. Salah satu alasannya kemungkinan karena harga pincuk yang relatif mahal. "Kalau di Madiun memang tidak pakai piring, biasanya pakai daun pisang yang ditusuk lidi," jelasnya.

Satu porsi pecel di warung Andhika dijual seharga Rp 6 ribu per porsi. Menu tambahan seperti gorengan tempe dan bakwan dihargai Rp 1.000, sate usus dan telur puyuh Rp 3 ribu, serta paru dan babat Rp 7 ribu. Untuk ayam goreng dijual Rp 6 ribu sementara telur dan sosis goreng Rp 2 ribu.

Untuk dapat menikmati pecel ini, pengunjung dapat mampir mulai pukul 16.00 WIB hingga sahur. Di luar bulan Ramadhan, kedai milik Andhika hanya beroperasi sampai pukul 24.00 WIB.

Seorang pembeli bernama Arifin mengaku menyukai pecel. Tak hanya pecel yang khas dari Madiun, ia juga menyukai pecel asal daerah lainya seperti Malang, Nganjuk, dan sebagainya. Selain lezat, kuliner tersebut juga sehat karena berbahan sayuran.

Di antara berbagai jenis pecel, Arifin lebih menyukai pecel beralas daun jati. Selain lebih manis, daun jati bisa memberi efek warna merah pada nasi pecel.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Q6HzcE
May 17, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Q6HzcE
via IFTTT

Read More

Empat Perusahaan Fintech Kantongi Izin Usaha dari OJK

Hingga kini terdapat 113 penyelenggara fintech pendanaan yang sudah terdaftar di OJK

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sebanyak empat perusahaan teknologi finansial atau financial technology (fintech) mendapatkan izin usaha sebagai penyelenggara fintech pendanaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan ini. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik pemberian izin usaha ini.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada OJK yang telah memberi izin usaha sebagai fintech pendanaan kepada empat anggota AFPI. Kami juga mengapresiasi kepada empat anggota kami yang berhasi memperoleh izin OJK setelah melalui serangkaian proses panjang demi memastikan industri fintech pendanaan dibangun dengan infrastruktur kuat," ujar Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede di Jakarta, Kamis (16/5).

Tumbur juga mengapresiasi masyarakat yang selama ini telah memberikan kepercayaannya sebagai pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dari fintech pendanaan. "Tak lupa, kami mengajak masyarakat untuk lebih bijaksana memanfaatkan fintech pendanaan, pilihlah penyelenggara yang sudah menjadi anggota AFPI yang tentunya sudah terdaftar di OJK," katanya.

Keempat anggota AFPI yang mendapatkan izin usaha penyelenggara fintech pendanaan dari OJK yakni PT Investree Radhika Jaya (Investree), PT Indo Fin Tek (Dompet Kilat), PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) dan PT Creative Mobile Adventure (KIMO).

Perizinan dari OJK diperoleh berdasarkan Surat Keputusan OJK pada Rabu 15 Mei 2019. Dengan demikian jumlah penyelenggara fintech pendanaan yang berstatus izin saat ini menjadi lima penyelenggara dengan Danamas sebagai pemegang status berizin yang pertama.

Terbitnya izin usaha kepada empat anggota AFPI terdaftar ini mengisyaratkan kepercayaan regulator terhadap kematangan penyelenggara fintech peer-to-peer lending (pendanaan) dalam menjalankan usaha secara transparan, otomatisasi dan memiliki kepedulian terhadap perlindungan konsumen.

Tumbur mengatakan bahwa bagi para anggota AFPI lainnya yang masih berstatus terdaftar di OJK, perolehan izin usaha kepada empat penyelenggara ini menandakan kepastian bagi industri itu dalam hal perizinan dari OJK.

"Jadi proses terdaftar, dari mulai tanggal terdaftar diberikan batas waktu maksimal satu tahun harus mengajukan proses perizinan. Kalau kita bicara dari sisi tanggal terdaftar saja, mungkin sudah ada sekitar 30-40 fintech pendanaan termasuk empat fintech yang memperoleh izin saat ini, banyak yang sudah dalam proses perizinan sebenarnya," ujar Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI tersebut.

Selama patuh terhadap peraturan OJK dan kebijakan asosiasi serta melewati seluruh proses, menurut Tumbur, maka perizinan usaha sebagai penyelenggara fintech pendanaan akan diperoleh.

Berdasarkan data OJK, hingga kini terdapat 113 penyelenggara fintech pendanaan yang berstatus terdaftar di OJK, dan lima diantaranya sudah berstatus berizin usaha sebagai penyelenggara fintech pendanaan. Untuk menjadi anggota AFPI, penyelenggara fintech pendanaan harus sudah terdaftar di OJK.

AFPI sendiri merupakan wadah bagi seluruh penyelenggara fintech pendanaan dan menjadi mitra strategis bagi OJK dalam menjalankan fungsi peraturan serta pengawasan para penyelenggara fintech pendanaan sesuai dengan penunjukkan OJK No. S-5/D.05/IKNB/2019.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Q7ESrk
May 16, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Q7ESrk
via IFTTT

Read More

Operator Pelabuhan Patimban akan Ditetapkan Tahun Ini

Pemerintah masih melakukan persiapan untuk lelang operator Pelabuhan Patimban

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah segera menetapkan operator Pelabuhan Patimban, Jawa Barat tahun ini. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agus Purnomo mengakan tahun ini akan ditetapkan operatornya.

"Sedang disiapkan dokumen lelangnya," kata Agud di Gedung Kemenhub, Senin (13/5).

Meskipun begitu, Agus mengatakan belum bisa memprediksi apakah operator Pelabuhan Patimban dikerjasamakan dengan Jepang atau tidak. Sebab, kata Agus, persiapan untuk lelang masih dilakukan.

"Ini sedang siapkan skemanya mesti kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), kerja sama pemanfaatan (KSP), atau yang lain," jelas Agus.

Sementara itu, Agus memastikan akses jalan Pelabuhan Patimban sepanjang 24 meter jugsa sudah dibuat. Untuk selanjutnya, Agus memastikan askes jalan tambahan tengah dibangun sepanjang 30 meter.

"Kontraktornya (untuk membuat akses jalan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tapi untuk tanahnya yang menyiapkan Kemenhub," jelas Agus.

Kemenhub masih optimistis Pelabuhan Patimban akan beroperasi pada tahun ini. Agus mengatakan saat ini pembangunan terminal pelabuhan tersebut tengah digarap.

"Jadi ini kawan-kawan sedang berusaha tahun ini terminal selesai, harapannya paling nggak bisa dicoba tahun ini bisa beroperasi," kata Agus di Gedung Kemenhub.

Agus mengakui saat ini masih banyak yang perlu disiapkan untuk mengoperasikan Pelabuhan Patimban. Begitu juga terminal untuk car terminal yang menurut Agus bisa diselesaikan sebagian tahun ini.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2E1ePNt
May 13, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2E1ePNt
via IFTTT

Read More

Bea Cukai Edukasi Pelaku Usaha Rokok di Blitar

Bea Cukai mencegah peredaran rokok ilegal.

REPUBLIKA.CO.ID, BLITAR -- Bea Cukai melakukan pengendalian rokok ilegal yang preventif dengan melakukan kegiatan sosialisasi di seluruh wilayah Indonesia. Bea Cukai Blitar bekerja sama dengan pemerintah Kota Blitar memberikan wawasan dan edukasi kepada lebih dari 150 pedagang rokok eceran dan pengusaha rokok tentang rokok ilegal dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Jumat (3/5).

Kepala Kantor Bea Cukai Blitar, Moch Arif Setijo Noegroho mengungkapkan kegiatan ini merupakan upaya nyata bersama pemerintah dalam komitmen memerangi rokok ilegal. “Kita berikan wawasan dan edukasi kepada para pelaku usaha rokok agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap oknum-oknum yang ingin menjebak dengan menawarkan rokok ilegal. Selain itu kita jelaskan juga mengenai cara-cara mengidentifikasi rokok ilegal baik secara kasat mata maupun dengan UV Light agar para pelaku usaha dapat membedakan rokok legal dan ilegal,” ujar Arif.

Sementara itu dari pihak Pemerintah Kota Blitar yang diwakili oleh Widodo dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar menyampaikan materi tentang penggunaan DBHCHT. “DBHCHT sangat berguna bagi masyarakat khususnya di bidang kesehatan, sebanyak minimal 50 persen DBHCHT ini digunakan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujar Widodo.

Kerja sama antar instansi ini sangat dibutuhkan dalam memerangi peredaran rokok ilegal di pasaran. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan pemerintah kota dan para pelaku usaha rokok di Kota Blitar yang begitu antusias dalam menyukseskan kegitan ini, semoga melalui kegiatan ini dapat menekan jumlah rokok ilegal yang beredar di wilayah kota Blitar” ujar Arif.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2LugFNf
May 09, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2LugFNf
via IFTTT

Read More

Afrika Selatan Gelar Pemilu Serentak

Warga Afrika Selatan memilih presiden dan anggota parlemen di pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JOHANNESBURG -- Warga Afrika Selatan melangsungkan pemilihan umum (pemilu) ke-6 untuk memilih presiden dan anggota parlemen, Rabu (8/5). Sekitar 26,8 juta pemilih akan memberikan suara di 22.925 tempat pemungutan suara yang dibuka sejak pukul 7.00, dan ditutup pukul 21.00 waktu setempat. 

Pemilu yang digelar tersebut menandai 25 tahun setelah berakhirnya apertheid di negara tersebut. Namun, terlepas dari runtuhnya sistem diskriminasi rasial, negara itu tetap terbagi oleh ketimpangan ekonomi.

Aljazirah melaporkan, hasil cepat penghitungan suara akan diumumkan pada Kamis (9/5). Sementara, pengumuman resmi pemenang pemilu diumumkan pada Sabtu (11/5). Partai yang memenangkan sebagian besar kursi di parlemen memilih presiden, yang akan dilantik pada 25 Mei.

Pesaing utama dalam pemilu adalah African National Congress (ANC) yang berkuasa, Economic Freedom Fighters (EFF) dan Democratic Alliance (DA). ANC hampir pasti akan menang lagi. Namun, reputasinya telah rusak dalam 10 tahun terakhir oleh serangkaian skandal di bawah mantan Presiden Jacob Zuma. Zuma terpaksa mengundurkan diri pada 2018 dan saat ini diadili atas tuduhan korupsi.

Pengganti Zuma, Cyril Ramaphosa, memiliki citra yang lebih bersih. Tetapi, dia telah kehilangan suara dalam beberapa tahun terakhir oleh EFF. Pemimpin EFF Julius Malema, berjanji untuk mendistribusikan kembali tanah milik orang kulit putih dan menasionalisasi bank. 

Sementara itu, DA, juga telah memainkan peran yang dominan. Dalam pemilihan kota terakhir, DA menang di dua kota utama, yakni Johannesburg dan Cape Town.

Di bawah sistem pemilihan Afrika Selatan, warga tidak memilih langsung untuk presiden. Tetapi, pemungutan suara untuk ANC, yang pada dasarnya adalah pemungutan suara untuk Ramaphosa. ANC merupakan partai yang mengakhiri rezim apartheid di negara tersebut. 

Pemimpin DA, Mmusi Maimane, memberikan suaranya di Dobsonville di Soweto. Sedangkan, pemimpin ANC dan Presiden Cyril Ramaphosa diperkirakan akan memberikan suara sekitar pukul 11.00 waktu setempat di Soweto.

"Saya memilih karena saya ingin melihat perubahan dan kehidupan yang lebih baik untuk semua orang Afrika Selatan," kata seorang pemilih kepada Anadolu Agency setelah memberikan suaranya di Soweto. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VlPKYD
May 08, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VlPKYD
via IFTTT

Read More

KPU: Masa Laporan Dana Kampanye Berakhir Besok

Jika tidak melapor sebagaimana jadwal maka akan berlaku mekanisme sanksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan masa laporan dana akhir kampanye Pemilu 2019 akan berakhir pada Kamis (2/5). KPU meminta seluruh peserta pemilu mau melaporkan dana akhir kampanye mereka tepat waktu. 

Arief mengatakan jika tidak melapor sebagaimana jadwal maka akan berlaku mekanisme sanksi kepada peserta pemilu yang bersangkutan. Sanksinya adalah dibatalkan keterpilihannya dalam pemilu. 

Dia melanjutkan, hingga Rabu, sudah ada tiga parpol nasional peserta pemilu yang telah melaporkan LPPDK. Ketiganya yakni PKS, Gerindra dan NasDem. Menurut Arief, pada Kamis akan ada enam parpol yang akan melaporkan LPPDK. 

Sementara itu, sisanya masih akan ditunggu laporannya hingga 2 Mei. Selain itu, KPU juga menanti LPPDK dari paslon capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Berdasarkan informasi, kedua paslon akan melaporkan LPPDK pada Kamis. 

Kemudian, dari sebanyak 811 calon anggota DPD di seluruh Indonesia, sebanyak 130 di antaranya sudah melaporkan LPPDK. "Sisanya tetap kami tunggu," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/5). 

Arief menjelaskan, LPPDK yang diserahkan oleh peserta pemilu akan diterima langsung oleh kantor akuntan publik (KAP) yang tekah ditunjuk oleh KPU. Saat ini ada 18 KAP yang sudah ditunjuk dan akan bertugas melakukan audit kepatuhan atas LPPDK peserta pemilu. 

Dari 18 KAP itu, sebanyak 16 KAP akan melakukan audit LPPDK peserta pemilu. Dua KAP lain akan mengaudit LPPDK dari dua paslon capres-cawapres. 

"KAP punya waktu 30 hari untuk melakukan audit. Audit yang dilakukan meliputi apakah laporan disampaikan tepat waktu, apakah dana kampanye tidak melampaui batas yang ditentukan dan sebagainya. Kalau ada bentuk-bentuk pelanggaran (dalam LPPDK), silakan melaporkan ke Bawaslu," tambah Arief. 

Ketentuan kewajiban menyerahkan LPPDK diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut pengaturannya: 

Pasal 335 

1. laporan dana kampanye Pasangan calon dan tim kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara

2. Laporan dana Partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang dihrnjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

3. laporan dana kampanye calon anggota DPD peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

4. Laporan penerimaan dana kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

(5) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). 

6. KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye peserta pemilu masing-masing kepada Peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik. 

7. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupate n/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu kepada publik pating lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

Sanksinya: 

Pasal 338

(3) Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

(4) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak,menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VBwO7o
May 01, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VBwO7o
via IFTTT

Read More

Kemenhub Yakin Tarif Ojol Masih Terjangkau

Pengaturan tarif dinilai akan berdampak lebih baik untuk kesejahteraan pengemudi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mulai hari ini (1/5), operasional ojek daring sudah menggunakan ketentuan tarif baru. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi yakin ketentuan tarif ojek daring yang baru masih terjangkau.

"Jangan dikatakan mahal dan sebagainya karena ini terjangkau menurut penelitian," kata Budi usai pertemuan dengan penyedia jasa ojek daring di Gedung Kemenhub, Selasa (30/4).

Budi menjelaskan, selain masih terjangkau bagi pengguna ojek daring, pengaturan tarif saat ini akan berdampak lebih baik untuk kesejahteraan pengemudi. Mengenai penyusunan ketentuan tarif, Budi memastikan Kemenhub sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pengemudi tidak hanya di kota besar seperti jakarta, namun juga di kabupaten.

Selain itu, Budi menegaskan Kemenhub juga sudah meminta respons dari masyarakat. "Saya tanya terus bagaimana masyarakat. Dia jawab kalau masyarakat daerah saya misalnya di Blitar itu masih sesuai," ujar Budi.

Untuk itu, dia menuturkan mulai hari ini biaya jasa ojek daring sudah diatur sesuai masing-masing zona. Untuk penerapan awal di lima kota yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar juga menurutnya sudah sudah mewakili representasi dari tiga zona yang ditentukan dalam aturan baru ojek daring.

Kemenhub saat ini sudah mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor untuk mengatur keselamatan pengguna dan pengemudi ojek daring. PM tersebut juga didukung dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 yang mengatur ketentuan biaya jasa ojek daring.

Biaya jasa ojek daring dibagi untuk tiga zona. Zona pertama untuk Sumatra, Jawa selain Jabodetabek, dan Bali. Zona kedua yaitu khusus Jabodetabek dan zona ketiga untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua.

Untuk zona satu yaitu biaya jasa batas bawahnya yaitu Rp 1.850 perkilometer dan batas atasnya Rp 2.300 perkilometer. Sementara untuk biaya jasa minimal zona satu yakni Rp 7.000 sampai Rp 10 ribu.

Sementara itu, zona dua biaya jasa batas bawahnya yakni Rp 2.000 perkilometer dan batas atasnya Rp 2.500 perkilometer. Lalu biaya jasa minimalnya dari Rp 8.000 sampai Rp 10 ribu.

Untuk zona tiga, biaya jasa batas bawahnya yaitu Rp 2.100 perkilometer dan batas atasnya Rp 2.600 perkilometer. Sementara untuk biaya jasa minimal zona tiga yakni Rp 7.000 sampai Rp 10 ribu.

Semua pengaturan biaya jasa tersebut merupakan jumlah bersih atau nett yang diterima pengemudi ojek daring. Sehingga penumpang masih dikenakan 20 persen untuk potongan yang diberikan kepada aplikator. Rahayu Subekti

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Libfok
May 01, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Libfok
via IFTTT

Read More

Cara Artika Sari Devi Bangun Kelekatan dengan Anak

Menemani anak menjalani aktivitasnya efektif bangun kelekatan bagi Artika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Membangun bonding atau kelekatan dengan anak tidak perlu dilakukan dengan kegiatan macam-macam yang membutuhkan waktu khusus. Artika Sari Devi salah satu yang memanfaatkan aktivitas harian sebagai cara mendekatkan diri pada anak-anaknya.

"Bersama anak ini kaya menemani bikin PR dan ngobrol dari hati ke hati sudah jadi sebuah bonding," kata ibu dari Sarah Ebiela Ibrahim dan Dayana Zoelie Ibrahim.

Artika menceritakan, untuk mengasuh kedua anaknya, dia tidak mendapatkan bantuan dari pihak luar. Sehari-hari dia membagi tugasnya dengan suami, Ibrahim Imran, untuk memenuhi kebutuhan dan menemani kegiatan anak-anak.

Dengan sering bersama anak, bukan berarti kelekatan begitu saja didapatkan. Justru, yang membuat anak-anak Artika lekat dengan orang tuanya merupakan alokasi perhatian yang tepat ketika menghabiskan waktu bersama melakukan kegiatan bersama.

Meski ketika Artika sedang sibuk pun, sebisa mungkin dia berkomunikasi dengan anak untuk mengatur perhatian yang diberikan. Contoh saja, saat Puteri Indonesia ini memiliki banyak pekerjaan di rumah dan anaknya meminta bermain, maka akan ada negosiasi yang bisa membantu keduanya.

"Saya biasanya bilang, mama kerja dulu sebentar ya, nanti saya masuk kamar selesaikan semua, terus balik lagi dan langsung ajak main," ujar Artika.

Artis ini pun menyatakan, hal yang terpenting di samping perhatian adalah sentuhan. Anak-anak perlu untuk mendapatkan sentuhan langsung dari orang tuanya, perhatian ini diwujudkan dari pelukan, dan lain sebagainya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2viaKA3
April 23, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2viaKA3
via IFTTT

Read More

Belasan Sipil Tewas dalam Serangan Roket di Idlib Suriah

Serangan roket dilakukan pasukan rezim dan milisi yang didukung Iran.

REPUBLIKA.CO.ID, IDLIB -- Sebanyak sebelas warga sipil tewas dan 40 lainnya mengalami luka dalam serangan roket oleh pasukan rezim dan milisi yang didukung Iran di provinsi barat laut Suriah, Idlib pada Ahad (7/4) waktu setempat.

Menurut sumber badan pertahanan sipil seperti dilansir Anadolu Agency, serangan tersebut menargetkan kota Maarat Al-Numan, Saraqib, dan Kafranbel serta desa-desa Maarat Horma, Tal Mannas, dan Al-Nayrab.

Serangan juga dilaporkan terjadi di kota Kafr Zita di provinsi Hama, Al Hwaiz, Hawija, Al-Sharia, dan Qalaat Al-Madiq yang terletak di dataran Al-Ghab. Laporan sebelumnya melaporkan bahwa terdapat korban tewas dari serangan di tiga tempat.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mitranya dari Rusia Vladimir Putin sepakat pada September lalu untuk mengubah Idlib menjadi zona de-eskalasi, yang melarang tindakan agresi. Suriah mengalami konflik besar mulai 2011 ketika rezim Assad menindak keras demonstran.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2uQ1YZP
April 08, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2uQ1YZP
via IFTTT

Read More

Kemenag Bantah Anggapan Telah Mengekang Rohis

Kemenag memberi keleluasaan bagi rohis menjalankan kegiatannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin membantah anggapan bahwa petunjuk teknis (juknis) pemberdayaan Rohani Islam (rohis) di sekolah akan mengekang kegiatan rohis. Dia memastikan rohis tetap diberi keleluasaan dan kegiatannya pun tetap berjalan.

"Enggak sama sekali. Tidak bermaksud mengekang. Jadi tetap diberi keleluasaan, tetapi harus dipastikan narasumber-narasumber yang akan memberi materi agama itu bukan dari kalangan ekstrem," kata dia kepada Republika.co.id, Jumat (5/4).

Kamaruddin mengatakan tidak ingin ideologi atau ajaran-ajaran agama yang ekstrem masuk ke sekolah. Kemenag hanya ingin berupaya agar pelaksanaan rohis di sekolah mengalami peningkatan dari sisi mutu kualitas dan tidak memunculkan ideologi-ideologi ekstrem radikal.

"Kita tidak ingin kegiatan rohis ini tidak melenceng dan tidak menimbulkan adanya penetrasi ideologi-ideologi yang ekstrem radikal. Kasihan anak-anak kita," ucap dia.

Melalui juknis pemberdayaan rohis ini, papar Kamaruddin, Kemenag ingin memastikan kegiatan rohis di sekolah berada dalam bingkai moderasi beragama. Untuk mendukung tujuan tersebut, perlu keterlibatan antara kepala sekolah, guru agama dan pengurus rohis itu sendiri.

"Untuk memastikan kegiatan rohis itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, yakni pengarusutamaan moderasi beragama," ujar guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ini.

Menurut Kamaruddin, guru agama harus menjadi pembimbing yang tentunya atas sepengetahuan pihak sekolah supaya pelaksanaan kegiatan rohis lebih terkontrol di samping berjalan baik dan lancar. Termasuk memastikan tidak ada penetrasi pikiran-pikiran ekstrem yang masuk ke lembaga pendidikan.

Wacana adanya juknis pemberdayaan rohis yang digulirkan Kemenag menuai tanggapan. Sukarno selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Plupuh Sragen, Jawa Tengah, khawatir bila daya inovasi para murid akan berkurang bila pemerintah mengeluarkan aturan demikian.

Sukarno tidak mempersoalkan bila regulasi tersebut diberlakukan. Hanya saja, dia meminta agar gerak kegiatan para murid tidak dibatasi, supaya kreativitas mereka untuk kebaikan tetap tumbuh.

"Kita harus tahu, konten regulasi tersebut seperti apa. Syukur kalau kepala sekolah dilibatkan dalam penyusunannya sebelum diputuskan," kata Sukarno Rabu (3/4) lalu.

Sukarno juga meminta Kemenag memberlakukan aturan semacam itu tidak hanya pada rohis, tapi juga kegiatan rohani agama-agama lain. Sebab, paham negatif dapat masuk melalui celah manapun. Selama ini ia juga selalu memantau kegiatan murid. Untuk rohis bahkan ada pengawasan langsung dari guru agama yang juga sebagai pembina.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2OSjh5x
April 05, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2OSjh5x
via IFTTT

Read More

Garuda Jelaskan Alasan Pesawat Aceh-Jeddah Mendarat Darurat

Pesawat Garuda rute Aceh-Jeddah dalam kondisi baik dan penumpang selamat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Maskapai Garuda Indonesia menjelaskan alasan pesawat dengan nomor penerbangan GA 972 rute Aceh-Jeddah mendarat mendadak di Bandara Internasional Srilanka, Kolombo. 

Vice President Corporate Secretary Garuda, M Ikhsan Rosan, mengatakan pada awalnya penerbangan pesawat tersebut berangkat sesuai jadwal pada pukul 20.20 waktu setempat.  

Hanya saja ketika dalam perjalanan, Ikhsan memastikan awak pesawat mendeteksi adanya tekanan kabin yang berkurang. 

Dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kata dia, pilot in command kemudian memutuskan untuk mengalihkan pendaratan di bandara terdekat yakni Bandara Internasional Srilanka di Kolombo pada pukul 09.00 waktu setempat. 

Ikhsan menjelaskan seluruh penumpang di armada A330 tersebut telah mendarat dalam kondisi baik.  

"Saat ini seluruh penumpang diinapkan di hotel terdekat sambil menunggu pesawat pengganti yang telah diberangkatkan dari Denpasar pada pukul 12.30 waktu setempat," kata Ikhsan kepada Republika.co.id, di Jakarta, Rabu (3/4).  

Dia memaatikan kebijakan penggantian pesawat tersebut dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan dan keamanan dalam penerbangan tetap terjaga. 

Garuda Indonesia, kata dia, bersama dengan jajaran terkait juga telah mengirimkan teknisi untuk memastikan pesawat tersebut layak kembali beroperasi.  

Ikhsan menuturkan permohonan maaf kepada para pengguna pesawat tersebut. "Garuda Indonesia turut menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami seluruh penumpang," jelas Ikhsan. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FTZ5gQ
April 03, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FTZ5gQ
via IFTTT

Read More

Menlu AS Minta Cina Bebaskan Uighur dari Kamp Xinjiang

Mike Pompeo bertemu dengan warga Uighur yang berhasil bebas dari kamp Xinjiang.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo meminta Pemerintah Cina untuk membebaskan Muslim Uighur yang berada di kamp-kamp penahanan di Xinjiang. Hal itu disampaikan setelah Pompeo bertemu dengan warga Uighur yang berhasil membebaskan diri dari kamp tersebut.

"Kami menyerukan kepada Pemerintah Cina untuk segera membebaskan orang-orang yang ditahan secara sewenang-wenang di kamp-kamp penahanan," ujar Pompeo, dilansir The Guardian, Kamis (28/3).

Pada Selasa (26/3) lalu, diplomat AS bertemu dengan seorang warga Uighur yakni Mihrigul Tursun. Dalam pertemuan tersebut, Tursun bercerita mengenai penyiksaan yang terjadi di kamp-kamp penahanan bagi kelompok minoritas.

Tursun mengatakan, dia terpisah dari anak-anaknya dan ditahan di sebuah sel sempit dengan 60 perempuan lainnya. Selama dalam tahanan, Tursun mengaku mengalami pemukulan selama interogasi 24 jam dan juga menderita sengatan listrik.

Selain itu, Pompeo juga bertemu dengan tiga perempuan Uighur yang kerabatnya tengah berada di kamp-kamp tahanan di Xinjiang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, Cina telah menahan satu juta warga Uighur di kamp-kamp terebut.

"Kami berupaya meyakinkan Cina bahwa praktik ini sangat mengerikan dan harus dihentikan," kata Pompeo.

Menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional, Pemerintah Cina telah menyita Alquran dari Muslim Uighur, dan memaksa mereka untuk minum alkohol serta mengkonsumsi daging babi yang dilarang dalam ajaran Islam. Pejabat Kementerian Luar Negeri Michael Kozak mengatakan, hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia paling serius di dunia.

Sementara itu, Cina membantah laporan penahanan dan penyiksaan Muslim Uighur. Cina mengatakan, mereka kamp-kamp tersebut merupakan pusat pelatihan pendidikan yang bertujuan melawan ekstremis Islam di wilayah barat laut Xinjiang.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2YooGFM
March 28, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2YooGFM
via IFTTT

Read More

Politikus PPP: Pascapenangkapan Romi Mungkin Ada Islah

Islah dapat terjadi kalau semua sepakat menggelar muktamar luar biasa (MLB).

REPUBLIKA.CO.ID, Politikus senior PPP Mudrik Sangidu mengatakan islah antara dua kubu yang berseteru sangat mungkin terjadi setelah penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy oleh KPK. Kendati demikian, ia mengatakan, PPP belum merencanakan islah pasca penangkapan itu.

"Sejauh ini saya belum dengar adanya islah yang direncanakan PPP, tetapi dengan adanya penangkapan Romi ada kemungkinan islah," kata Murdik kepada Republika, Selasa (19/3). 

Murdik mengatakan, islah dapat terjadi bila semua sepakat menggelar muktamar luar biasa (MLB). MLB ditujukan untuk pemilihan ketua umum baru pascapemberhentian Romi. 

Menurut pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang itu, PPP baik kubu Romi, Djan Faridz, maupun PPP DIY atau PPP Khittah akan bersatu dalam MLB tersebut. Semua akan sepakat jika tetap menjunjung tinggi azas partai. 

"Waktu itu, kami tidak mau ikut Djan Faridz (yang saat ini dipimpin oleh Humphrey Djemat) maupun kubu Romi karena keduanya kita anggap menghianati azas partai," katanya. 

Selanjutnya, Murdik menjelaskan, dalam pembentukan kepengurusan PPP, para kader harus disaring betul. Hal itu agar tidak kembali menimbulkan perpecahan pada masa yang akan datang. 

"Jadi islah akan terjadi melalui MLB, itupun kami sepakat orang-orang yang terlibat dalam perpecahan PPP dilarang masuk," katanya. 

Sebelumnya, Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan setiap ketua umum yang terkena kasus korupsi harus diberhentikan. Hal ini sebagaimana telah tercantum dalam AD/ART PPP.

"Tentu sesuai AD/ART PPP, Ketum yang terkena kasus korupsi harus diberhentikan sementara," kata Baidowi saat dikonfirmasi Republika.co.id, Sabtu (16/3).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Fn1Y9C
March 19, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Fn1Y9C
via IFTTT

Read More

DJP Catat 1,2 Juta SPT Sudah Dilaporkan Melalui E-Filing

Pemerintah dorong edukasi untuk meningkatkan pelaporan pajak tahunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, setidaknya 1,2 juta Surat Pemberian Tahunan (SPT) yang sudah diterima. Total tersebut masih yang disampaikan melalui online atau e-filing. Sementara itu, untuk yang masih menggunakan sistem manual, masih dalam perhitungan. 

Angka tersebut terbilang rendah mengingat jumlah Wajib Pajak (WP) wajib SPT adalah 17,6 juta. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, tingkat pelaporan SPT pada Februari memang biasanya masih rendah. "Biasanya di awal Maret, mulai banyak yang melapor," katanya ketika dihubungi Republika.co.id, Jumat (22/2). 

Namun, Yoga mengimbau, masyarakat untuk tidak menunggu batas akhir pelaporan SPT, yakni akhir Februari untuk WP pribadi dan akhir Maret bagi WP badan. Tujuannya, untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan sehingga masyarakat dapat merasa nyaman. 

Yoga mengingatkan, masyarakat dapat melakukan pelaporan SPT secara online dengan mendatangi langsung kantor pelayanan pajak (KKP) terdekat. WP cukup membawa bukti potong PPh pasal 21 yang diterbitkan perusahaan mereka. 

Sementara itu, bagi yang ingin melaporkan secara online, dapat melalui laman djponline.pajak.go.id melalui sistem e-filing. Untuk mengisinya, WP harus memiliki EFIN atau nomor identitas digital yang diterbitkan Ditjen Pajak. Nomor ini digunakan untuk melakukan transaksi perpajakan secara elektronik, termasuk e-filing.

Yoga mengakui, tantangan terbesar dalam pelaporan SPT tiap tahun adalah masalah kepatuhan WP. Tidak sedikit masyarakat yang belum terdaftar NPWP. Atau, mereka sudah terdaftar tapi tidak membayar pajak dengan benar. "Persentase keduanya hampir sama," tuturnya. 

Menurut Yoga, Ditjen Pajak sudah melakukan banyak langkah untuk mengatasi tantangan tersebut. Di antaranya, pembinaan atau sosialisasi dan meningkatkan standar pelayanan perpajakan. Tapi, penerimaan pajak tetap belum optimal. Hal ini terlihat dari tax ratio yang masih 11,5 persen. 

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan menjelaskan, target pelaporan SPT pada tahun ini adalah 85 persen dari seluruh WP yang wajib sampaikan SPT. Target tersebut terbilang tinggi dibanding dengan pencapaian tahun lalu, yaitu 72 persen. 

Robert mengakui, pemerintah kini sedang berambisi meningkatkan target pelaporan SPT. Kemenkeu sudah menyiapkan rencana kerjanya, termasuk memberikan edukasi dan penyuluhan kemudahan untuk melaporkan SPT kepada masyarakat hingga membuat aturan-aturan yang bersifat menyederhanakan. "Edukasi paling penting," katanya setelah ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (20/2). 

Salah satu aturan yang dimaksud Robert adalah revisi aturan tentang tata cara penyampaian laporan pajak, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan. Dalam regulasi, tertuang keharusan WP untuk menggunakan e-filing.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/201 untuk dan menggantikan tujuh ketentuan Dirjen Pajak sebelumnya terkait penyampaian SPT.

Sebelumnya, DJP juga sudah menyederhanakan pelayanan SPT dengan memperluas channeling. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) dan layanan di luar kantor dapat menerima semua jenis SPT.

Robert mengakui, perubahan kebijakan administratif ataupun penurunan tarif yang diberikan kepada WP tidak terlalu besar. Tapi, kemudahan yang sudah diberikan pemerintah tersebut diharapkan dapat membantu WP menghadapi rintangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Menurut Robert, penyederhanaan peraturan yang sudah dilakukan merupakan bukti dari semangat Kemenkeu untuk menyiapkan administrasi perpajakan secara lebih ramah. "Sekaligus memberikan kepastian," tuturnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2IuTHEi
February 22, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2IuTHEi
via IFTTT

Read More

Israel Serbu Masjid dan Turunkan Bendera Palestina

Pasukan Israel juga menyerang warga Palestina yang berada di dalam masjid.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pasukan militer Israel menggerebek masjid di daerah Issawiya, Yerusalem timur pada Senin (18/2) waktu setempat. Mereka mencopot bendera Palestina dan mengambil paksa foto seorang tahanan Palestina.

Pejabat lokal Muhammad abu al-Hummos mengatakan kepada kantor berita Ma'an, pasukan Israel menggerebek masjid usai mengelilinginya terlebih dahulu. Pasukan Israel menuntut paksa penurunan bendera Palestina dan gambar seorang tahanan Palestina yang dipajang di masjid.

Pasukan Israel juga menyerang warga Palestina yang berada di dalam masjid dan menghancurkan beberapa jendela. Meski tidak ada laporan korban dalam penggerebekan itu.

"Mereka juga menahan sekretaris Fatah di Issawiya, Yasser Darwish dan warga lain yang diidentfikasikan bernama Anwar Obeid." ujar al-Hummos dilansir Maa'an, Rabu (20/2).

Saksi mata mengatakan, bentrokan meluas di daerah dekat masjid usai penggerebekan pasukan Israel. Awal bulan ini, pasukan Israel juga telah menyerang masjid lain di Yerusalem Timur untuk menurunkan bendera Palestina dan gambar seorang tahanan Palestina yang tewas di dalam penjara Israel, Fares Baroud.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2GWTYxr
February 20, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2GWTYxr
via IFTTT

Read More

BBM Satu Harga di Malinau, ESDM: Tumbuhkan Ekonomi Warga

Sebelumnya, warga harus menempuh jarak hingga 80 kilometer untuk mendapatkan BBM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivitas perekonomian masyarakat Malinau, Kalimantan Utara, diproyeksikan meningkat seiring kehadiran Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di wilayah tersebut. Kini, masyarakat Kayan Selatan, Malinau dan sekitarnya mendapatkan BBM baik solar maupun premium dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu Rp 6.450 per liter untuk jenis premium dan Rp 5.150 per liter untuk solar. 

Sebelumnya warga setempat yang mayoritas bertani dan berkebun harus membeli BBM baik solar maupun premium dengan harga sekitar Rp 15.000. "Upaya pemerataan energi melalui BBM Satu Harga merupakan upaya Pemerintah agar mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi, termasuk di Malinau yang notabene masuk wilayah 3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)," kata Jonan saat meresmikan BBM Satu Harga di Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau, di Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat (15/2).

Kemudahan, akses juga menjadi keberkahan lain bagi masyarakat Kayan. Sebelum adanya BBM Satu Harga, mereka mesti menempuh lebih dari 80 kilometer atau sekitar lima jam melalui jalur darat hanya demi mendapatkan BBM.

"Ini mempermudah kehidupan perekonomian masyarakat sehingga lebih baik," ungkap Jonan.

Penyediaan BBM di SPBU Kompak Kayan nantinya dipasok dari Terminal BBM Samarinda dengan alokasi per bulan sekitar 50 kiloliter (KL) untuk premium dan solar sebanyak 36 KL. SPBU tersebut akan melayani sekitar 568 Kepala Keluarga (KK).

Jonan berharap pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap program BBM Satu Harga. "Kami berharap dukungan ini kepada Pemda karena ini sesuai dengan realisasi sila ke-5," kata Jonan.

Adanya SPBU di Malinau yang melayani masyarakat dengan harga yang sama di kota-kota besar Indonesia menambah daftar kehadiran BBM Satu Harga di Kalimantan Utara. Pada 2017, sebanyak dua lembaga penyalur BBM Satu Harga telah dibangun di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan dan Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Sementara itu, lima lembaga penyalur BBM hadir di tahun 2018, yaitu di Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan; Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan; Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan serta Kecamatan Sungai Boh dan Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau. Pada 2019, pemerintah kembali akan membangun satu lembaga penyalur BBM Satu Harga di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.

Tahun ini, ditargetkan 39 penyalur beroperasi oleh PT Pertamina. Satu penyalur telah diresmikan pada tahun 2018, dua penyalur telah uji operasi dan satu penyalur oleh PT AKR Corporindo. Dengan demikian sampai dengan saat ini secara keseluruhan telah beroperasi 133 Penyalur BBM Satu Harga.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IfjIY8
February 16, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IfjIY8
via IFTTT

Read More

Rusia Akui Terima Komentar Negatif Usai Pernyataan Jokowi

Di media sosial banyak yang mengira Rusia campur tangan dalam politik Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rusia menerima komentar negatif menyusul istilah 'propaganda Rusia' yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Jokowi menyebut lawan politiknya menggunakan 'propaganda Rusia dalam berkampanye.

"Setelah istilah ini digunakan, kami menerima banyak komentar yang cukup negatif di Twitter dan (akun) media sosial kami, karena orang-orang mengira Rusia ikut campur urusan dalam negeri Indonesia," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva dalam press briefing di kediamannya di Jakarta, Rabu. (13/2)

Karena itu, Kedubes Rusia memilih menyampaikan pernyataan melalui akun Twitter @RusEmbJakarta pada 4 Februari 2019 untuk menanggapi komentar-komentar tersebut. Dubes Lyudmila menegaskan, bahwa negaranya tidak akan melakukan intervensi atau ikut campur dalam proses pemilu di Indonesia.

Ia memahami bahwa seperti halnya negara lain, masa kampanye sebelum pemilu selalu menjadi situasi yang sulit, di mana berbagai hal bisa menjadi isu. "Kami juga melihat bahwa penggunaan istilah 'propaganda Rusia' tidak tepat, karena itu salah. Istilah tersebut tidak didasarkan pada kenyataan, melainkan hanya hoaks, saya rasa," tutur Lyudmila.

Presiden Jokowi telah mengklarifikasi ungkapan 'propaganda Rusia' yang sempat diucapkannya. Menurut Jokowi, ungkapan tersebut tidak mengarah kepada negara Rusia, melainkan terminologi dari artikel lembaga konsultasi politik AS, Rand Corporation.

Ia mengungkapkan istilah 'propaganda Rusia' untuk mengacu pada semburan kebohongan, dusta, dan hoaks yang bisa menyebabkan ketidakpastian. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa penggunaan istilah tersebut tidak memengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Rusia yang terjalin sangat baik.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2N47VKR
February 13, 2019 at 03:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2N47VKR
via IFTTT

Read More