Objek Wisata Pantai di Lampung Selatan Lumpuh oleh Tsunami

Semua pantai yang berada di Bakauheni, Lampung Selatan terdampak tsunami.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Sejumlah destinasi wisata di Lampung Selatan dipastikan lumpuh terdampak bencana tsunami di Selat Sunda. Ketua Tim Tourism Crisis Center (TCC) yang juga Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Guntur Sakti mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan dan pendataan terkait dampak tsunami yang terjadi di Banten dan Lampung pada Sabtu malam (22/12) terhadap pariwisata di Banten dan Lampung.

"Dari data yang dihimpun Tim TCC dari Kabupaten Lampung Selatan, diketahui tiga hal utama terkait pariwisata, yakni 3A yang terdiri dari atraksi, amenitas, dan aksesibilitas di Lampung Selatan terkena dampak tsunami," katanya di Jakarta, Ahad.

Guntur mengatakan semua pantai yang berada di Kecamatan Bakauheni terdampak tsunami. Pantai Tanjung Tuha, Pantai Minang Rua, dan Pantai Belebuk tak ada yang bisa dikunjungi wisatawan.

Demikian juga dengan pantai di sepanjang Pesisir Kecamatan Rajabasa. Pantai Kahai, Pantai Kunjir, Pantai Way Muli, Pantai Wartawan de Mansion, Pantai Banding, Pantai Canti, dan Pantai Batu Kapal juga masih lumpuh.

Sementara itu, pantai di sepanjang Pesisir Kecamatan Kalianda juga bernasib serupa. Pantai Maja, Pantai Kedu, Pantai Ketang, Pantai Laguna/Alau2 , Pantai Bagus, Pantai Tanjung Beo, Pantai Sappenan, Hutan Mangrove Grand Elty, Pantai Kalianda Resort, Pantai Merak Belantung, Pantai Marina, dan Pantai Teluk Nipah terdampak tsunami.

Pulau Sebesi, Pulau Sekepel, dan Pulau Legundi pun demikian. "Sebagian besar yang terdampak tsunami adalah atraksi alam seperti pantai dan pulau, namun untuk atraksi yang berbasis budaya dan buatan belum terdata dan sedang dalam upaya koordinasi," ujar Guntur.

Terkait amenitas, tercatat tiga hotel di Lampung Selatan mengalami kerusakan. Hotel Wartawan de Mansion mengalami kerusakan di 15 kamarnya, Hotel Grand Elty Krakatoa restorannya tersapu air, dan Kahaii Beach Resort yang mengalami kerusakan pada fasilitas di tepi pantai.

Sejumlah 102 gardu PLN pun masih padam dan 20 tiang SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) roboh "Untuk aksesibilitas, Dermaga Boom di Kalianda dilaporkan hancur," katanya.

Sedangkan untuk darat, akses jalan menuju pantai-pantai di sepanjang pantai di Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Kalianda dilaporkan juga mengalami kerusakan.

Sebelumnya Menteri Pariwisata Arief yahya mengatakan Kemenpar mengaktifkan Tim Crisis Center (TCC) guna memantau akses, amenitas, dan atraksi yang terkait langsung dengan wisatawan di Banten dan Lampung. Tim TCC akan terus memantau dan melaporkan kondisi terkini khususnya terkait pariwisata terdampak tsunami di Banten dan Lampung.

Pada Ahad(23/12), tim dari Destinasi Regional II Kemenpar berangkat ke Banten melalui jalur Pandeglang. Sedangkan Senin pagi (24/12) Tim TCC Kemenpar akan menuju Kampung Cikadu, yang menjadi lokasi posko TCC Kemenpar.

"Nantinya, hanya ada satu pintu untuk mengeluarkan pernyataan dampak bencana di sektor pariwisata. Dan ini adalah pelayanan utama yang dilakukan TCC Kemenpar di fase tanggap darurat. Selain tentunya ikut serta memberikan pelayanan kepada wisatawan yang terdampak," kata Guntur.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PZdHgz
December 23, 2018 at 11:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PZdHgz
via IFTTT

Read More

Pemerintah Diminta Agar Saudi Menunda Biometrik Umrah

IHRAM.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil ketua Komisi 8 DPR RI, Sodik Mudjahid, mengatakan pemerintah Indonesia harus mendukung calon jamaah yang akan berangkat umrah. Karena saat ini, calon jamaah umrah dipersulit dengan keharusan pemeriksaan biometrik sebelum mereka berangkat ke Arab Saudi.

"Pemerintah harus turun tangan mendesak pemerintah Arab Saudi mengundurkan syarat pemeriksaan biometrik calon jamaah umrah sampai mereka siap menyiapkan gate umrah minimal di tiap kota/kabupaten," kata Sodik, dalam keterangan rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (20/12).

Sodik mengatakan, pembelaan pemerintah kepada bangsa Indonesia yang akan umrah adalah dengan mendesak pemerintah Saudi memperbanyak gate biometrik. Idealnya, kata dia, adalah satu gate biometrik di setiap kota/kabupaten.

Ia berpandangan, proses biometrik sebelum umrah akan sangat menolong percepatan pemeriksaan imigrasi di bandara di Saudi, seperti halnya kemudahan pemeriksaan imigrasi jamaah haji.

Akan tetapi, menurutnya, proses biometrik calon jamaah haji berbeda dengan calon jamaah umrah. Calon jamaah haji melakukan proses biometrik di embarkasi haji, di mana calon jamaah haji wajib berkumpul di embarkasi. 

Namun, calon jamaah umrah tidak wajib kumpul di embarkasi. Jika titik biometrik calon jamaah umrah hanya ada di beberapa titik di Indonesia, seperti yang sudah disiapkan kerajaan Saudi saat ini, ia menilai hal itu akan menyulitkan calon jamaah umrah. Terutama, calon jamaah yang berada di provinsi yang sarana transportasinya masih sulit seperti di daerah kepulauan. 

Seperti diketahui, mulai keberangkatan haji 2018 kerajaan Arab Saudi memberlakukan proses perekaman biometrik di Asrama Haji. Sehingga, ketika tiba di Bandara Jeddah, jamaah hanya perlu konfirmasi data dengan cepat tanpa perlu melakukan perekaman sejak awal.

Berita Terkait

Dinilai sukses menerapkan perekaman biometrik untuk haji, akhir tahun ini Saudi menggandeng sebuah perusahaan swasta bernama VFS Tasheel untuk membantu melakukan perekaman biometrik bagi jama'ah umrah.

Jika sebelumnya perekaman biometrik dilakukan di Asrama Haji sebelum keberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi, kini perekaman biometrik untuk umrah dilakukan di beberapa kota besar dan berkas perekaman ini dijadikan sebagai syarat pengurusan visa.  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PSk7Ov
December 20, 2018 at 11:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PSk7Ov
via IFTTT

Read More

Polisi: Mahasiswa Papua Diamankan, Bukan Ditangkap

Pihak kepolisian mereka berusaha mengamankan ratusan orang tersebut dari amukan massa

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepolisian Daerah Jawa Timur menjelaskan alasan membawa 233 mahasiswa dan masyarakat Papua ke Mapolrestabes Surabaya dari Asrama Mahasiswa Papua Jalan Kalasan, Surabaya pada Ahad (2/12) dini hari WIB. Pihak kepolisian mereka berusaha mengamankan ratusan orang tersebut dari amukan massa.

"Kami sengaja membawa 233 orang itu ke Polrestabes tadi malam, bukan penangkapan tapi mengamankan. Karena massa yang ada di luar yang sudah terpancing, Anda sudah menyaksikan massa apa saja ada dari KPPI, Pemuda Pancasila, dan sebagainya," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, di Surabaya, Ahad.

Barung mengemukakan, sebelumnya massa pro-NKRI/Indonesia sempat terprovokasi lantaran para mahasiswa dari Papua yang ada di asrama meneriakkan slogan-slogan Papua Merdeka. Ditambahkannya, hingga kini di Asrama Mahasiswa Papua masih ramai terjadi pengepungan oleh sejumlah massa yang pro-NKRI, seperti dari Pemuda Pancasila.

"Akibatnya 233 orang ini kami bawa ke Polrestabes dengan harapan mereka ini kami selamatkan," kata Barung.

Pengamanan itu, kata Barung, dilakukan agar para mahasiswa tidak terkena amukan hingga tidak dianiaya kelompok yang lebih besar. Sebanyak 233 warga dan mahasiswa Papua tersebut hingga kini masih di Polrestabes Surabaya dan tidak mau keluar jika tidak bersama-sama dengan aparat kepolisian.

Barung menyayangkan tidakan tersebut. Menurutnya jika mereka diizinkan keluar bersama-sama akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan, misalnya saja terjadi provokasi yang akan mencipta bentrok antara mahasiswa dengan massa pro-NKRI.

"Kita ingin mereka tidak dianiaya oleh kelompok yang besar ini. Sampai di Polrestabes pagi ini mereka tidak mau lagi keluar, tidak mau keluar kalau tidak bersama-sama," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DUcIMp
December 02, 2018 at 11:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DUcIMp
via IFTTT

Read More

Sukabumi Cegah Stunting dengan Ketahanan Pangan dan B2SA

Meski Sukabumi tidak termasuk sebagai daerah dengan kasus stunting

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pemerintah Kota Sukabumi secara optimal mencegah kasus stunting atau bertubuh pendek akibat asupan gizi kurang baik. Caranya dengan menggalakan gerakan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

"Dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, Sukabumi tidak termasuk sebagai daerah dengan kasus stunting," ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi kepada wartawan disela-sela kegiatan hari kesehatan nasional di Balai Kota Sukabumi Ahad (25/11).

Meskipun demikian, pemkot tetap memberikan perhatian khusus. Terutama dengan melakukan pencegahan terjadinya stunting. Upayanya dengan mengupayakan ketahanan pangan dan gerakan B2SA untuk makanan bergizi.

Menurut Fahmi, pencegahan terbaik agar seorang anak tidak mengalami stunting adalah dengan memenuhi asupan gizinya sejak masih janin.  Oleh karena itu pemkot mengajak masyarakat agar paham bahwa makanan bergizi tidak harus yang mahal.

Akan tetapi kata Fahmi, makanan yang memenuhi syarat makanan gizi seimbang. Misalnya harus ada sayur dan buah-buahan segar.

Fahmi menerangkan, Sukabumi bersama dengan daerah lainnya beberapa waktu lalu mengikuti deklarasi pencegahan stunting di Jabar oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Deklarasi pencegahan stunting menuju Jabar zero stunting 2023 di Lapangan Gasibu Kota Bandung, Ahad (18/11).

Upaya kampanye pencegahan stunting juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. "Kami telah berupaya untuk secara maksimal mencegah kasus stunting," ujar Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sadjono.

Caranya dengan melengkapi sarana kesehatan yang diperlukan di daerah yang rawan terjadi kasus tersebut. Selain itu dengan terus melakukan kampanye atau sosislisasi pencegahan stunting.

Adjo berharap kedepan kasus stunting di Kabupaten Sukabumi dapat berkurang. Sehingga nantinya bisa memenuhi target yang telah di tetapkan di tingkat Jabar. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PQvTxQ
November 25, 2018 at 11:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PQvTxQ
via IFTTT

Read More