Tradisi Masjid Habiburrahman: Iktikaf di Tenda

Di balik tenda jamaah masjid menginap di mulai sejak 10 malam terakhir ramadhan.

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Pemandangan seperti ini hanya bisa dilihat satu tahun sekali. Tatkala bulan Ramadhan menyapa umat Muslim di seluruh dunia. Masjid Habiburrahman di Kota Bandung memiliki tradisi unik pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan. 

Ratusan tenda dome berjejer di pelataran masjid layaknya sedang berada di pegunungan. Mereka bukan ingin menikmati keindahan alam seperti para petualang. Mereka adalah para pencari malam penuh keistimewaan pada bulan Ramadhan atau Lailatul Qadar.

Di balik tenda para jamaah masjid ini menginap di mulai sejak 10 malam terakhir Ramadhan. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah atau biasa disebut dengan istilah itikaf. Tenda yang berjejer di masjid layaknya rumah bagi mereka di samping ibadah di dalam masjid yang terletak di depan PT Dirgantara Indonesia ini.

Salah seorang jamaah, Tia Widyaningsih (30) rutin mengikuti tradisi itikaf dengan tenda di Masjid Habiburrahman. Bersama suami dan anak-anaknya, ini menjadi tahun keempat bersama keluarganya menginap selama 10 hari terakhir Ramadhan. Tia mengaku itikaf di Masjid Habiburrahman menjadi kebiasaan tiap tahunnya. Bahkan anak-anaknya yang selalu mengajak setiap Ramadhan.

"Kalau saya sama suami dari sebelum menikah dari kuliah sudah rutin. Kebiasaan ini dilanjut pas sudab menikah, sudah empat tahun ini. Jadi kayak ayo kita menyambut Lailatul Qadar," kata Tia kepada Republika di Masjid Habiburrahman, Kamis (30/5).

Ia mengaku sudah menginap sejak Sabtu (25/5). Bersama anak-anaknya tidur di tenda dan beribadah di masjid. Di sela-sela kegiatan ia membaca Alquran untuk menambah pahala sempurna yang ingin diraihnya selama Ramadhan.

Itikaf ini, kata dia, menjadi bentuk ibadahnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mabit di masjid menjadi pilihannya agar ibadah itikaf yang dijalaninya bisa sempurna. Sebab terasa berbeda jika dilakukan di rumah.

"Kalau dirumah kan hanya malam datang ke masjid pagi pulang. Tapi kalau di sini sepuluh hari full di masjid kita ikut seperti sunnah nabi," ujarnya.

Selama itikaf ini, kesehariannya diisi dengan berbagai kegiatan. Seperti shalat malam, shalat sunnah, tadarus Quran, juga kajian-kajian yang diadakan panitia masjid untuk mengisi waktu. Ia merasa begitu dekat dengan Sang Pencipta dengan mengikuti itikaf ini.

Meskipun harus membawa dua anaknya yang masih berumur 5 tahun dan 3 tahun, ia mengaku tidak kerepotan. Menyiapkan makan berbuka dan sahur sendiri, hingga beristirahar di dalam tenda dirasa seperti layaknya di rumah. Ia pun ingin menanamkan sejak dini kepada anak-anaknya untuk giat beribadah meraih pahalaNya.

"Harapannya tentu kami ingin menjemput, mendapatkan Lailatul Qadar dengan sepuluh hari ini mendekatkan diri pada Allah," harapnya.

Sama halnya dengan Andika Salman (25). Pria asal Banjaran Kabupaten Bandung ini bersama kawan-kawannya ikut itikaf sejak malam pertama. Dengan tujuan yang sama, mereka juga ingin menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan ini dengan Lailatul Qadar.

Untuk ikut beritikaf di Masjid Habiburrahmam ini, ia dan kawan-kawannya mendaftar ke panitia masjid sepekan sebelum bulan Ramadhan. Ia bersyukur bisa mendapat bagian menjadi peserta itikaf.

"Kita daftar dulu satu minggu sebelum puasa. Karena banyak sekali peminatnya, alhamdulillah bisa ikut. Semoga ibadah ini menjadi penyempuramna Ramadhan kami," kata Andika.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2W4eKPk
May 30, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2W4eKPk
via IFTTT

Read More

Sejumlah Kedutaan Besar Luar Negeri Peringatkan Aksi 22 Mei

Kedubes Malaysia mengimbau warganya untuk menjauhi daerah yang dijadikan aksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kedutaan besar luar negeri yang berada di Indonesia memberi peringatan terhadap warga negaranya untuk waspada terkait aksi yang akan dilakukan pada 22 Mei 2019.  Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jakarta merilis peringatan terkait kemungkinan risiko keamanan, termasuk ancaman terorisme. 

"Pada 22 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden dan parlemen Indonesia. Pejabat kepolisian Indonesia secara terbuka menyebutkan risiko terorisme yang meningkat sehubungan dengan finalisasi hasil pemilu, dan media telah melaporkan penangkapan orang Indonesia baru-baru ini atas tuduhan terorisme," tulis Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui situs resminya, Jumat (17/5).

Selanjutnya, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga memberi imbauan untuk warga negaranya agar menghindari area yang akan dijadikan aksi. Kedutaan Besar Malaysia menerbitkan imbauan setelah mengetahui adanya aksi di KPU dan Bawaslu.

"Terdapat laporan media yang menyatakan akan berlaku perhimpunan besar-besaran pada Rabu 22 Mei 2019 di kawasan berdekatan dengan bangunan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  di jalan Imam Bonjol dan bangunan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jalan M.H Thamrin di Jakarta semasa pengumuman resmi keputusan Pemilihan Umum Serentak 2019. Perhimpunan juga dijangka di cawangan KPU dan Bawaslu di kota-kota lain seluruh Indonesia," tulis Kedutaan Malaysia melalui situs resminya, Sabtu, (18/5).

Kedutaan Belanda juga turut menghimbau warganya yang berada di Indonesia untuk menghindari area KPU, Bawaslu, MK, Istana Negara hingga gedung DPR.

"Hasil pemilihan presiden Indonesia akan diumumkan pada hari Rabu 22 Mei 2019. Menjelang dan sekitar hari ini, ada risiko kerusuhan, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Tetap mendapat informasi tentang perkembangan terbaru melalui media lokallokal," tulis kedutaan Belanda (Netherlands) melalui situs resminya, Sabtu (18/5).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2LQjKqT
May 19, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2LQjKqT
via IFTTT

Read More

Milenial Melangkah Maju Optimis Kawal Pembangunan

Generasi milenial yang tumbuh setelah era Reformasi adalah generasi terbaik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memperingati 111 tahun Hari Kebangkitan Nasional, ratusan orang generasi milenial menggelar acara pidato kebangkitan di gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta. Tema yang digunakan dalam acara ini adalah "Milenial Melangkah Maju". 

Kegiatan ini mengundangan lima puluh organisasi dari berbagai latar belakang sebagai peserta. Di antaranya aktivis pemuda dan ormas Islam, pengusaha, pegiat start-up, profesional dari berbagai bidang, serta politisi muda dan relawan, baik pendukung pasangan 01 dan 02 semua hadir. Selain masyarakat umum acara ini mengundang mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, Rektor IPB Arif Satria dan pengusaha nasional Erick Thohir.

Inisiator acara Arief Rosyid menyerukan persatuan dan kolaborasi lintas kelompok. Arief meminta, sekeras apapun sebuah perhelatan demokrasi, tujuannya tidak lain untuk memperkuat simpul kebangsaan.

"Kami ingin meminjam semangat kebangsaan Boedi Oetomo. Kami ingin segera move on, melangkah maju dari pembelahan politik yang terlalu tajam. Jika belum bisa dari atas, kami mendorong persatuan dari bawah,” kata Arief yang juga co-founder Aktivis Milenial, sebelum kegiatan digelar, Ahad (19/5).

Menurut Arief, generasi milenial yang tumbuh setelah era Reformasi adalah generasi terbaik yang tumbuh dalam bangsa ini. Karena mereka mendapat kualitas pendidikan dan lingkungan politik yang lebih baik dibanding generasi sebelumnya. 

"Mereka tidak mengalami represi oleh rezim otoriter, sehingga cenderung lebih optimis melihat politik," katanya.

Menurutnya, satu dari tiga penduduk Indonesia saat ini adalah generasi milenial. Artinya mereka bukan lagi minoritas, mereka mulai masuk ke berbagai sektor, baik bisnis, kegiatan sosial, dan dunia politik. 

"Mereka tidak mewarisi konflik masa lalu, lebih berani membuka ruang pengabdian baru dan mendorong perubahanm," katanya.

Pengalaman negara-negara seperti Korea Selatan, Cina, Jepang dan Singapura berhasil membangun ekonominya, dengan memanfaatkan kondisi angkatan kerja yang mereka miliki. Bahkan Cina sanggup menjadi negara adidaya karena berhasil memanfaatkan 30 persen pendapatan per kapita mereka untuk pembangunan SDM.

Saat ini lebih dari separuh generasi milenial tinggal di perkotaan. Mereka memiliki akses luas terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, teknologi informasi, dan internet. Mereka memiliki kepercayaan diri untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Terutama dalam mengembangkan potensi ekonomi digital dan industri kreatif.

"Suksesnya pelaksanaan Asian Games ke-18 di Jakarta tahun 2018 lalu menunjukkan bahwa secara sosiologis, generasi ini telah siap mengambil peran strategis dalam menentukan perjalanan bangsa," katanya.

Menurut Arief, pemerintah selama ini telah banyak berbenah. Terutama dalam hal memperlakukan milenial sebagai aset dan kekuatan, bukan beban masalah. Paradigma generasi milenial sebagai beban masalah akan membawa pada kebijakan problem solving yang bersifat jangka pendek. Sebaliknya, sebagai aset dan kekuatan masa depan, akan membawa pada model kebijakan yang positif dan bersifat jangka panjang.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WaSffP
May 19, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WaSffP
via IFTTT

Read More

Wiranto Bantah Tim Hukum Kemenkopolhukam Bernuansa Politik

'Ini nuansa hukum. Nuasa politik bagaimana sih,' ujar Wiranto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, menepis anggapan bahwa pembentukan tim bantuan hukum untuk kantornya bernuansa politik. Menurutnya, nuansa pembentukan tim tersebut adalah nuansa hukum.

"Ada nuansa politik? Nggak ini nuansa hukum. Nuasa politik bagaimana sih," ujar Wiranto usai rapat dengan tim tersebut di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

Wiranto menjelaskan, tim tersebut akan melihat dan menilai aksi atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok termasuk ke dalam tindakan inkonstitusional atau tidak. Mereka akan mempertimbangkan hal tersebut dan hasilnya akan diberikan ke aparat keamanan untuk dijadikan referensi sebelum bertindak.

"Sehingga, kepolisian mempunyai back up kajian hukum dari masyarakat sendiri. Jadi kepolisian itu mendapatkan suatu referensi, masukan, back up, agar yang dilakukan itu betul-betul merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan atas dasar hukum," ujar Wiranto.

Saat ini, sudah ada 22 nama pakar hukum yang masuk ke dalam tim bantuan hukum itu. Akan tetapi, Wiranto menerangkan, Kemenko Polhukam masih membuka kemungkinan untuk melakukan penambahan, baik perorangan maupun organisasi profesi hukum.

"Ada klausul bahwa masih terbuka untuk penambahan-penambahan baik perorangan maupun dari organisasi profesi hukum dan sudah ada yang mendaftarkan kepada kami untuk menjadi bagian dari tim asistensi itu," tuturnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VU1fpx
May 09, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VU1fpx
via IFTTT

Read More

Shaum dan Persatuan Bangsa

Bulan Ramadhan mencerminkan simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dadang Kahmad

Bulan Ramadhan mencerminkan simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Pada bulan inilah umat Islam di seluruh belahan dunia diwajibkan melaksanakan ibadah shaum sebulan penuh. Pada bulan ini umat Islam juga diikat dengan kesamaan momentum, yakni kesatuan rasa, akal, dan perbuatan untuk mewakafkan kehidupannya hanya kepada Allah semata.

Kesatuan rasa, akal, dan perbuatan tersebut tecermin dalam ibadah puasa yang kita laksanakan. Dengan ibadah ini, sebagai sebuah bangsa, kaum Muslim diajarkan untuk menahan diri dari perilaku gaduh yang selama beberapa bulan ke belakang seolah tiada berhenti memecah belah perasaan umat Islam Indonesia melalui pesta demokrasi pemilihan umum dan pemilihan presiden.

Shaum secara kebahasaan ialah al-imsak yang berarti menahan diri. Dan, secara istilah kata shaum diartikan sebagai menahan diri dari aktivitas makan, minum, bicara tak berfaedah, dan menyalurkan syahwat dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam konteks kebangsaan, kita baru saja menyelesaikan salah satu tahapan pemilihan legislatif maupun presiden NKRI.

Melalui ibadah shaum, kita diajarkan untuk menahan diri dari perilaku curang dan in kons titu sional dalam menyikapi hasil pemilihan. Dalam bahasa lain, pada bulan Ramadhan inilah kelegawaan hati menjadi modal utama dalam menciptakan persatuan bangsa. Negara kita, Indonesia, ialah sebuah bangsa yang ter diri atas latar belakang suku, ideologi, agama, dan mazhab yang berbeda serta ragam.

Tanpa kelegawaan hati yang terpatri dalam sanubari, kita akan kesulitan menemukan sakinah, harmonitas, ketenteraman, dan kesentosaan di bumi Indonesia. Karena itulah, bagi saya, Ramadhan adalah momentum yang tepat un tuk merajut kembali persatuan bangsa demi menciptakan peradaban berkemajuan melalui kelegawaan hati para pemimpin bangsa ini.

Terma al-imsak dalam konteks kebangsaan ialah menahan diri dari rupa-rupa tindakan, seperti curang, anarkistis, kaos, pembicaraan antidemokrasi, dan perilaku meluapkan amarah. Allah SWT berfirman, Sungguh aku bernazar puasa (diam) karena Allah Maha Pengasih; pada hari ini aku tidak akan berbicara dengan manusia. (QS Maryam [19]:26).

Kendati konteks ayat di atas berbicara tentang nazar Siti Maryam, secara qiyasi, dapat dijadikan rujukan hukum untuk menahan diri dari berbicara bullshit pada bulan Ramadhan karena akan menghancurkan rajutan berbangsa. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa puasa itu menjaga dari perkataan keji dan kotor (HR Bukhari- Muslim).

Bahkan, Allah SWT juga tidak membutuhkan puasa orang yang tidak mampu menjaga omongannya (HR Bukhari). Di dalam hadis lain, dijelaskan bahwa yang membatalkan puasa ialah ketidakmampuan menjaga lisan dari aktivitas bohong, gosip, adu domba, dan sumpah palsu (HR Abu Dawud).

Melalui ibadah shaum Ramadhan, kita diperintahkan Allah untuk menjaga lisan dari perkataan yang dapat memecah belah rasa persatuan bangsa. Allah SWT memerintahkan menunaikan ibadah shaum untuk menempa kita menjadi manusia yang memiliki kelapangan hati dan ketakwaan diri. Wallahu a'lam bishawab. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2H2CD5R
May 05, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2H2CD5R
via IFTTT

Read More

Ini Kendala Rekapitulasi Suara Luar Negeri Kata Ketua KPU

KPU akan membahas dengan Bawaslu agar kendala yang dihadapi bisa teratasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman menjelaskan kendala yang terjadi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara luar negeri sehingga target merekapitulasi perolehan suara di 26 negara per hari tidak sesuai target.

Problemnya, kata dia, karena hal-hal yang semestinya tidak dibahas dalam rekapitulasi nasional itu ikut dibahas.

"Misalnya pertanyaan formulir C7, C1, sebetulnya problem form C itu sudah selesai, karena sekarang sudah direkapitulasi form DA," kata Arief di Jakarta, Ahad (5/5).

Arief mengatakan KPU tidak melarang pembahasan terkait evaluasi dan lain sebagainya dalam rapat pleno rekapitulasi nasional. Namun dia berharap hal itu dibahas dalam forum khusus.

Dia mengatakan saat ini semua pihak memiliki semangat yang sama untuk menyelesaikan rekapitulasi tepat waktu. Dia meyakini rekapitulasi penghitungan suara pemilu, khususnya luar negeri bisa selesai tepat waktu.

"Makanya kita usulkan dibuat dua panel (dua ruang pleno) dan semua bisa memahami dan menyepakati," jelas dia.

Arief mengatakan, ia akan membahas bersama Bawaslu agar kendala yang ada bisa dihindari dalam proses rekapitulasi selanjutnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2H4xc5c
May 05, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2H4xc5c
via IFTTT

Read More

TKI di Hong Kong Gelar Pawai Ramadhan

Pawai diikuti 1.700 orang dari 80 organisasi dan komunitas TKI di Hong Kong.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan tenaga kerja Indonesia di Hong Kong turun ke jalan untuk mengikuti pawai menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Ahad (28/4).

Mereka berjalan kaki dari Tin Chiu Street North Point menuju kawasan Central dalam acara yang digelar oleh Dompet Dhuafa Cabang Hong Kong itu.

"Selain menyambut bulan suci Ramadhan, acara ini untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat Hong Kong terutama para majikan bahwa puasa bagi umat Islam aman sehingga kami bekerja seperti hari-hari biasa," kata General Manager Dompet Dhuafa Cabang Hong Kong Imam Baihaqi dalam keterangan tertulisnya.

Pihaknya juga meminta para majikan untuk memberikan kesempatan kepada pekerjanya mengonsumsi makanan yang halal. Pawai tersebut diikuti sekitar 1.700 orang yang berasal dari 80 lebih organisasi dan komunitas TKI di Hong Kong.

Hadir dalam acara tersebut Yuni Suryati perwakilan Konsulat Jenderal RI di Hong kong.

Sebelum pawai dimulai peserta dan panitia berdoa sebelum Shalat Zuhur bersama.

Acara tersebut dimeriahkan musik tradisional angklung dan hiburan dari Al Ikhlas Taipo untuk meyegarkan para peserta setelah berjalan bersama pada siang hari.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2J2DjcO
April 28, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2J2DjcO
via IFTTT

Read More

Kementan — BPS Sepakat Satu Data untuk Komoditas Peternakan

Data menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyepakati untuk  menggunakan satu data terkait komoditas peternakan. Kementan selalu bersinergi dengan BPS dalam penghitungan data komoditas peternakan untuk menjadi acuan riset dan pengembangan kebijakan. 

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita dalam acara Pertemuan Sosialisasi Hasil Survei Pertanian Antar Sensus Tahun 2018 (SUTAS 2018), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Jakarta pada Jumat (26/4)

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari BPS RI, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian, dan dari Dinas/Kelembagaan yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dari 34 Provinsi dan kabutan kota terpilih.

Pada kesempatan tersebut, Ketut menyampaikan, untuk mengambil kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan harus didukung dengan data yang baik, valid dan akurat. Dasarnya data yang valid. 

"Dengan demikian, kebijakan yang kita ambil akan on the track. BPS merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menanganani data  untuk itu kami selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BPS membangun semangat satu data untuk komoditas Peternakan”, ungkapnya.

Data menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan sehingga Ditjen PKH sangat konsen untuk pencatatan data sektor peternakan, seperti tentang kelahiran dan kebuntingan ternak sapi dan kerbau serta kejadian penyakit. 

Ditjen PKH telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS). Sedangkan untuk perunggasan, saat ini Ditjen PKH sedang memperbaiki data perunggasan dengan terus melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait.

“Kegiatan SUTAS 2018 menjadi momentum penting sebagai awal membangun kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik lagi ke depan antara Ditjen PKH dan BPS untuk  membangun semangat ‘Satu Data’, tegas Diarmita.

Pada tahun 2018, BPS RI telah melaksanakan Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS 2018), dengan tujuan 1) Memperkirakan populasi Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Sub Sektor per Kabupaten/Kota; 2) Memperkirakan populasi komoditas; dan Memperkirakan produktivitas komoditas dan parameter populasi ternak.

“Saya sangat mengapresiasi BPS  atas pelaksanaan SUTAS 2018 tersebut, dan hasilnya telah dikoordinasikan secara intensif baik dari aspek teknis maupun metodologi antara Ditjen PKH bersama-sama BPS sehingga hasil SUTAS 2018 dapat diperoleh perkiraan jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan serta kepemilikan ternaknya,” ujar Diarmita. 

Dalam mendukung aspek perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan pada tahun 2016 telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5943/Kpts/TI.000/F/09/2016. Isinya tentang petujuk teknis pengumpulan dan penyajian data peternakan dan kesehatan hewan. Petunjuk teknis ini, mengatur mekanisme pengumpulan 6 (enam) data fungsi yang menggambarkan fungsi dari masing-masing Direktorat lingkup Ditjen PKH.

Tantangan yang dihadapi sub sektor peternakan dan kesehatan hewan ke depan cukup berat. Melalui proyeksi penduduk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS RI, serta UNFPA. Penduduk Indonesia tahun 2019 diperkirakan sebesar 266,91 juta jiwa, dan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 279,96 juta jiwa, atau mengalami peningkatan sebesar 0,98 persen per tahun selama periode 5 tahun, hal ini berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang telah dilaksanakan oleh BPS RI Tahun 2015.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan pangan termasuk pangan asal ternak akan semakin meningkat. Tidak hanya dari aspek kuantitas atau jumlahnya, tapi termasuk juga peningkatan kualitas atau mutu pangan yang dihasilkan. “Tentunya untuk persyaratan keamanan, kesehatan dan kehalalan menjadi tantangan bagi seluruh stakeholder peternakan di Indonesia,” kata Dirjen tersebut.

Selain itu, tantangan lain yang dalam upaya peningkatan produksi pangan asal ternak seperti ketersediaan lahan dan air, perubahan iklim serta perdagangan global. Tantangan dalam pembangunan peternakan tersebut perlu dipecahkan melalui proses program pembangunan yang komprehensif.

Parameter hasil SUTAS 2018, dapat kita jadikan sebagai faktor koreksi terhadap hasil pengumpulan dan penghitungan data populasi yang kita lakukan selama ini melalui mekanisme kompilasi produk administratif. 

“Dari hasil SUTAS 2018  terlihat adanya fenomena perubahan di Rumah Tangga, sehingga diperoleh perkiraan populasi sapi potong sebesar Tahun 2018 sebesar 16,4 juta ekor, sapi perah 0,58 juta ekor dan kerbau 0,89 juta ekor” ungkap Ketut.

"Angka populasi yang terkoreksi dengan parameter hasil SUTAS 2018 tersebut, dapat dijadikan sebagai Angka Tetap (Populasi Awal) P0 2018, untuk penghitungan estimasi data populasi hingga nanti dilaksanakannya Sensus Pertanian pada Tahun 2023 (ST 2023)”  ujar Ketut.

Harus valid

Sementara itu, Pelaksana Harian Deputi Bidang Statistik Produksi, BPS, Hermanto menyampaikan  bahwa data dan informasi yang disampaikan ke masyarakat harus valid dan akurat, jangan sampai muncul beberapa data yang berbeda antarinstansi pemerintah. Karena akan memancing kegaduhan. 

Untuk itu, Hermanto menyebutkan Presiden telah menugaskan BPS membuat ‘Satu Data’ guna mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pengguna. Data sangat penting karena sebagai dasar pelaksanaan evaluasi dan pengendalian melalui perbaikan tata kelola pemerintah.

Lebih lanjut Hermanto menambahkan apalagi kita sudah masuk dalam era revolusi 4.0 yang berbasis teknologi informasi dengan dinamika lapangan berjalan bersifat dinamis.

Di samping itu, Pemanfaatan data terkait pangan, tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak publik agar masyarakat dapat mengetahui ketersediaan pangan nasional.

“Data yang dirilis oleh BPS didasarkan pada metodologi yang sudah baku dan mengikuti kaidah Internasional” tegas Hermanto.

Hermanto mengapresiasi penginputan data yang dilakukan oleh Ditjen PKH melalui aplikasi integrated  Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS), ia berharap kedepan sistem ini dapat dilakukan declare untuk penginputan data komoditas peternakan lainnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UDlmnj
April 26, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UDlmnj
via IFTTT

Read More

Indonesia Menjadi Teladan Peradaban Demokrasi

Mendagri mengajak masyarakat untuk membantu penyelenggara Pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia dinilai sukses membangun peradaban demokrasi. Sebab mampu melaksanakan pemilihan umum gabungan sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga. 

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Ahad (14/4). Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik. Tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam menggunakan hak suara pada pemilihan umum kali ini.

"Kita harus bangga, Indonesia menjadi teladan bagi negara-negara di seluruh dunia dalam membangun peradaban demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena mampu menyelenggarakan Pileg dan Pilpres secara serentak," kata Tjahjo.

Sebagai negara demokrasi yang mampu menyenggarakan salah satu Pemilu terbesar di dunia, masyarakatnya harus didorong untuk berpartisipasi aktif. Sebab itu menjadi indikator kesuksesan Pemilu. Untuk itu, Tjahjo mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019.

Pihaknya mengajak semua pihak saling mengingatkan dengan bahasa yang sopan dan santun kepada seluruh warga masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal masing-masing. “Ajak keluarga,  saudara, kerabat dan tetangga dengan penuh kekeluargaan, bersuka ria, gembira, ceria dan bahagia. Ayo berbondong-bondong datanglah ke TPS pada Rabu 17 April 2019,” papar Tjahjo.

Meluangkan waktu

Tjahjo meminta masyarakat untuk meluangkan waktunya sejenak untuk NKRI tercinta. Gunakan hak pilih yang ada sebagai bentuk tanggungjawab konsitusional mendukung pembangunan peradaban demokrasi Indonesia yang berkualitas.

Mendagri mengajak masyarakat untuk membantu penyelenggara Pemilu dengan menggunakan hak suara secara tertib sehingga Pemilu berjalan lancar dan damai. "Mari kita dengan penuh kerelaaan gotong royong bantu penyelenggara Pemilu yang telah bekerja keras sukseskan Pemilu Serentak 17 April 2019 dengan tertib, aman, lancar dan damai," pungkasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PcmrkH
April 14, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PcmrkH
via IFTTT

Read More

Indonesia Menjadi Teladan Peradaban Demokrasi

Mendagri mengajak masyarakat untuk membantu penyelenggara Pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia dinilai sukses membangun peradaban demokrasi. Sebab mampu melaksanakan pemilihan umum gabungan sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga. 

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Ahad (14/4). Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik. Tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam menggunakan hak suara pada pemilihan umum kali ini.

"Kita harus bangga, Indonesia menjadi teladan bagi negara-negara di seluruh dunia dalam membangun peradaban demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena mampu menyelenggarakan Pileg dan Pilpres secara serentak," kata Tjahjo.

Sebagai negara demokrasi yang mampu menyenggarakan salah satu Pemilu terbesar di dunia, masyarakatnya harus didorong untuk berpartisipasi aktif. Sebab itu menjadi indikator kesuksesan Pemilu. Untuk itu, Tjahjo mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019.

Pihaknya mengajak semua pihak saling mengingatkan dengan bahasa yang sopan dan santun kepada seluruh warga masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal masing-masing. “Ajak keluarga,  saudara, kerabat dan tetangga dengan penuh kekeluargaan, bersuka ria, gembira, ceria dan bahagia. Ayo berbondong-bondong datanglah ke TPS pada Rabu 17 April 2019,” papar Tjahjo.

Meluangkan waktu

Tjahjo meminta masyarakat untuk meluangkan waktunya sejenak untuk NKRI tercinta. Gunakan hak pilih yang ada sebagai bentuk tanggungjawab konsitusional mendukung pembangunan peradaban demokrasi Indonesia yang berkualitas.

Mendagri mengajak masyarakat untuk membantu penyelenggara Pemilu dengan menggunakan hak suara secara tertib sehingga Pemilu berjalan lancar dan damai. "Mari kita dengan penuh kerelaaan gotong royong bantu penyelenggara Pemilu yang telah bekerja keras sukseskan Pemilu Serentak 17 April 2019 dengan tertib, aman, lancar dan damai," pungkasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UVjn1D
April 14, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UVjn1D
via IFTTT

Read More

Khofifah: JKSN Penggerak Suara Jokowi-Maruf

Khofifah bertekad menggerakkan JKSN untuk membuat Jokowi-Maruf menang signifikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Ketua Dewan Pengarah Jaringan Kiyai Santri Nasional (JKSN) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, jaringan yang ada di bawah arahannya tersebut bertugas memaksimalkan perolehan suara Jokowi-Ma'ruf Amin pada pilpres 2019. JKSN tidak hanya bergerak di Jawa Timur, namun juga di daerah lain.

"Kalau soal saksi-saksi, target-target, ya itu urusnnya TKD-lah. Kami (JKSN) pokoknya memaksimalkan secara signifikan kemenangan Pak Jokowi di titik-titik di mana kami sudah hadir," kata Khofifah saat menghadiri deklarasi JKSN wilayah Jombang, di Alun-alun Jombang, Sabtu (2/2).

Khofifah mengatakan, JKSN juga berfungsi sebagai penggerak dan influencer yang akan mempromosikan pasangan Jokowi-Maruf hingga ke tingkat bawah. Khofifah meyakini, cara-cara yang dilakukan anggota JKSN dalam mempromosikan pasangan Jokowi-Ma'ruf akan dengan mudah diterima di masyarakat. Apalagi, mereka yang menjadi anggota JKSN merupakan orang-orang berpengaruh di tingkatannya masing-masing.

"Cara mereka sederhana dan itu untuk di tingkat kampung sangat efektif," ujar Khofifah.

Khofifah mengungkapkan, JKSN ini tidak hanya di daerah-daerah di Indonesia saja. JKSN juga sudah hadir di empat negara, yakni di Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan Arab Saudi.

Menurut Khofifah, WNI di beberapa negara juga sudah meminta dilakukan deklarasi JKSN. Hanya saja, ia belum ada waktu yang tepat untuk menyanggupinya.

"Titik lain, seperti Australia, juga minta, tapi kami belum bisa hadir, belum ketemu waktu," ujar Khofifah.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DQa4qI
February 02, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DQa4qI
via IFTTT

Read More

Mumpung Masih Awal Tahun, Lakukan Perencanaan Keuangan Ini

Segera sisihkan gaji begitu menerima untuk dana darurat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Awal tahun adalah saat yang tepat untuk kembali membuat rencana-rencana untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sebelum melangkah, tentu kita perlu melakukan evaluasi atas pencapaian kita di tahun yang telah lalu serta agar kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama.

Dalam hal keuangan ini beberapa hal yang perlu kita lakukan seperti yang disarankan oleh Perencana Keuangan dari One Shildt, Agustina Fitria. Ada tiga hal yang harus dilakukan dan ada tiga hal yang tidak boleh dilakukan, sebagai berikut.

Sisihkan penghasilan

Sisihkan penghasilan minimal 10 persen segera setelah mendapat gaji, bukan saat ada sisa. Prioritas utama adalah untuk dana darurat hingga mencapai tiga-enam kali pengeluaran bulanan. Dana darurat ini bisa dalam bentuk tabungan, deposito, atau produk lain yang mudah dicairkan sewaktu-waktu jika terjadi kondisi darurat, seperti kehilangan penghasilan.

Jika dana darurat disimpan dalam bentuk tabungan, maka pisahkan dari rekening tabungan yang digunakan untuk operasional sehari-hari. "Saat target dana darurat sudah tercapai, sisihkan penghasilan minimal 10 persen ke produk investasi untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan seperti DP rumah, dana pendidikan anak, dana pensiun, dan lainnya," ujarnya kepada Republika.co.id, Selasa (15/1).

Catat

Catat uang masuk dan uang keluar, terutama jika penghasilan tidak tetap. Dengan begitu akan lebih mudah mengidentifikasi siklus pengeluaran dan penghasilan, kapan terjadi pengeluaran besar dan mengatur penghasilan agar dapat mencukupi pada waktunya.

"Dengan catatan keuangan yang lengkap, kita bisa juga mengidentifikasi pemborosan berupa pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak perlu namun jika diakumulasi jumlahnya besar," ujarnya.

Rencana peningkatan karier atau penghasilan

Buatlah rencana peningkatan karier atau penghasilan agar minimal dapat mencukupi kebutuhan saat ini (meningkat sejalan dengan inflasi dan seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang menjadi tanggungan hidup) dan untuk persiapan kebutuhan masa depan.

Selain tiga hal yang harus dilakukan, ada pula tiga hal yang harus dihindari.

Tak perlu ikut-ikutan

Jangan ikut-ikutan gaya hidup orang lain demi gengsi padahal melebihi kemampuan. Membandingkan diri dengan orang lain dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik jika yang kita bandingkan adalah karakternya. Namun, di sisi lain, dapat menjadikan kita tidak pernah puas dengan dengan yang sudah kita miliki, jika yang kita bandingkan adalah harta benda dan gaya hidup.

"Meniru gaya hidup orang lain karena gengsi padahal kondisi keuangan kita pas-pasan akan dengan mudah menjerumuskan kita pada utang," ujarnya.

Bayar tunai

Jangan kebiasaan menggunakan kartu kredit atau utang dengan bentuk apa pun dan tidak membayarnya tepat waktu. Saat memiliki utang maka kita punya kewajiban untuk membayarnya, umumnya ditambah dengan bunga.

Apabila tidak membayar tepat waktu, maka akan berakibat adanya tambahan beban berupa penalti, bunga yang berbunga, hingga memburuknya reputasi kita di mata orang lain (juga catatan buruk di BI checking untuk utang di lembaga keuangan).

Kerjakan rencana Anda

Jangan membuat banyak rencana tapi tidak dilaksanakan. Pada awal tahun biasanya orang bersemangant membuat resolusi keuangan dan rencana mencapainya. Diperlukan motivasi dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut, apalagi jika menyangkut perubahan kebiasaan keuangan yang sudah terbentuk bertahun-tahun.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AKtjju
January 15, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AKtjju
via IFTTT

Read More

Imbau Jaga TPS, Prabowo: Kalau Perlu Tidur di Situ

Prabowo mengajak masyarakat untuk mewaspadai adanya pemilih 'hantu'.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto mengimbau kepada pendukungnya untuk menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencegah kemungkinan terjadi kecurangan pemilu. Sembari berkelakar, Prabowo menantang pendukungnya untuk tidak segan-segan menginap di TPS. 

"Datang ya harus sampai sore, tunggu, ya, kalau terpaksa kalian bawa rantang ke TPS, bawa tiker, sekalian piknik di situ. Kalau perlu tidur di situ sampai selesai, bisa?," tanya Prabowo ke pendukungnya yang hadir dalam acara Kopi Darat Konsolidasi Koordinator TPS se-DKI di Markas Rumah Djoeang, Jakarta, Ahad (13/1) sore.

Ia meminta seluruh pendukungya untuk berjuang keras di tiga bulan waktu tersisa jelang pencoblosan. Ia mengajak semua relawan untuk sama-sama menggalang kekuatan menjaga TPS.

Menurutnya kecurangan masih menjadi kelemahan bagi bangsa Indonesia yang harus dikoreksi. "Bangsa kita jangankan usaha-usaha besar, main sepak bola kecamatan aja curang, benar?" ujarnya.

Mantan komandan jenderal (danjen) Kopassus tersebut menilai hasil pemilu nanti menentukan langkah Indonesia beberapa ratus mendatang. Karena itu ia kembali mengajak masyarakat untuk mewaspadai adanya pemilih 'hantu'.

"Saudara sekalian, jaga TPS, jaga suara rakyat, waspada pemilih-pemilih hantu yang akan nyoblos, cek semua kotak itu harus kosong dulu sebelum pemilihan dan emak-emak semuanya semuanya kalau datang maaf jangan pulang cepat-cepat, tunggu sampe malam," imbau ketua umum Partai Gerindra tersebut.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2M7RXPn
January 13, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2M7RXPn
via IFTTT

Read More

In Picture: Warga Rancaekek Bergotong Royong Bersihkan Puing Bangunan

Warga membersihkan puing material bangunan rumah yang terkena angin puting beliung.

REPUBLIKA.CO.ID, RANCAEKEK -- Sejumlah warga di perumahan Rancaekek Permai 2, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Ahad (13/1), bergotong-royong membersihkan puing-puing material bangunan rumah yang terkena angin puting beliung, Jumat (11/1) lalu.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2D7NQjt
January 13, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2D7NQjt
via IFTTT

Read More

Forum Takmir Masjid: Masjid Bukan untuk Deklarasi Politik

Diskusi dakwah di masjid (ilustrasi)

Foto: Republika TV

EMBED SHARE

Mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat silaturahim dan gerakan dakwah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koordinator forum takmir Masjid DKi Jakarta, Ahmad Muslim mengimbau kepada seluruh DKM Masjid agar mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat silaturahim dan gerakan dakwah.

Ahmad sangat menyayangkan bila masjid dijadikan tempat deklarasi politik.

Ahmad berharap para DKM masjid dapat terus meningkatkan gerakan dakwah bagi masyarakat sekitarnya.

Berikut video lengkapnya.

• Videografer:
• Pina Darayani
• Video Editor:
• Wisnu Aji Prasetiyo

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat silaturahim dan gerakan dakwah.

Ratusan rumah mengalami kerusakan, beberapa korban mengungsi

Sketsa wajah terduga pelaku yang dilihat tukang bubur juga akan dibuat.

Police seize some Rp500 million counterfeit banknotes from the suspects.

Desa Berdaya Brotokusuman semakin sering didatangi peserta workshop dari luar kota.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2D2obIW
January 11, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2D2obIW
via IFTTT

Read More

Generasi Muda Harus Berinovasi Tanpa Henti

CEO Bukalapak, Achmad Zaky

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki

EMBED SHARE

Keterbatasan bukan jadi penghalang untuk terus berinovasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Bukalapak, Achmad Zaky mengingatkan generasi muda sekarang harus berkembang. Harus bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan generasi sebelumnya.

Generasi milenial harus selalu berinovasi tanpa henti. Zaky mengatakan, untuk menjadi negara maju, masyarakatnya harus melakukan inovasi terbaru.

Zaky juga ingin Bukalapak bisa terus berinovasi kedepannya. keterbatasan bukan jadi penghalang untuk terus berinovasi.

Berikut video lengkapnya.

• Videografer:
• Havid Al Vizki
• Video Editor:
• Fian Firatmaja

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Keterbatasan bukan jadi penghalang untuk terus berinovasi.

Proses penyidikan perkara tersebut masih dalam prapenuntutan.

KPU masih mendiskusikan apakah perbaikan ini masih diperkenankan atau tidak.

Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono diperiksa KPK sebagai saksi kasus Meikarta.

Said mengatakan, baik Ma'ruf maupun Sandiaga belum pernah berhadap-hadapan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2CYFOcs
January 10, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2CYFOcs
via IFTTT

Read More