Menteri Agama Optimistis Penambahan Kuota Haji Dapat Diatasi

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin angkat bicara soal penambahan mendadak kuota haji 10 ribu jamaah untuk Indonesia. Menurut Menag, pihaknya optimistis penyelenggaraan haji akan berjalan lancar, sekalipun penambahan kuota tersebut diberlakukan pada tahun ini.

Baca Juga:

Sebab, lanjut dia, muassasah Arab Saudi telah mengetahui serta mendukung penambahan kuota haji Indonesia. Maka dari itu, dia menyebutkan pelbagai persiapan tentunya sudah dilakukan.

"Sejak tadi pagi, kami terus koordinasi dengan sejumlah kalangan. Saya cek juga, bahwa kabar tambahan kuota haji 10 ribu ini sudah sampai ke muassasah juga. Mereka sudah tahu. Kalau saya, optimis,” ujar Menag Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Senin (15/4).

Pelaksanaan haji pada tahun ini kira-kira pada Agustus mendatang. Menang menilai, segala hal dapat dipertimbangkan dari dua perspektif, baik optimis maupun pesimis. Bagaimanapun, pihaknya meyakini optimistis bila Indonesia siap akan penambahan kuota tersebut.

Sebagai contoh, jika ingin melihat adanya beban yang harus diatasi dalam jangka waktu satu bulan, tentu akan melihat bagaimana makanan serta akomodasi lainnya dipersiapkan sesegera mungkin.

Namun, lanjut dia, Kemenag memiliki kewajiban melayani masyarakat, termasuk mereka yang hendak menjadi tamu Allah di Tanah Suci. “Kita harus pasang niat bahwa ini adalah melayani. Kami di Kemenag akan all out, meskipun implikasinya tidak sederhana,” ujar Menag.

Berita Terkait

Terkait segala keperluan jamaah saat di Mina, Menag mengaku sudah meminta jaminan dengan muassasah. Pada dasarnya, Kemenag tidak ingin jamaah hasil dari tambahan kuota ini sampai tinggal di luar Mina.

"Kabar baiknya, muassasah menyanggupi. Hanya saja, untuk antrian bis di sana, artinya membawa konsekuensi akan lama menunggu antrean. Ini yang akan kita sosialisasikan,” ucap Menag.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IwZQOE
April 15, 2019 at 08:15PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IwZQOE
via IFTTT

Read More

Juarai MotoGP Seri Amerika, Alex Rins Kehabisan Kata-Kata

Di klasemen sementara, Rins kini berada di posisi ketiga dengan torehan 49 poin.

REPUBLIKA.CO.ID, AUSTIN -- Pembalap MotoGP dari tim Suzuki, Alex Rins, masih tak percaya dirinya berhasil menjuarai balapan seri Amerika Serikat, Senin (15/4) WIB. Hasil finis yang impresif membuat dirinya mendobrak dominasi Marc Marquez yang selalu juara di Sirkuit Austin dalam enam musim terakhir.

Seri balap MotoGP kali ini menuai perhatian karena berakhir dramatis. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, yang kukuh di awal balap harus tumbang karena terjatuh di lap kesembilan.

"Saya sangat gembira. Saya tidak punya kata-kata untuk menjelaskan perasaan ini. Terima kasih Suzuki. Mereka melakukan pekerjaan hebat, (menjadikan) motor yang bagus selama ini,” kata Rins seperti dikutip dari laman Motorsport.

Pemimpin balapan sempat diraih kontestan senior, Valentino Rossi. Namun kekuasaan the Doctor hanya berlangsung sementara. Dari posisi ketujuh, Alex Rins, justru merangsek lalu menyalip Rossi yang merupakan idolanya sendiri.

“Saya melakukan yang terbaik. Saya sangat senang. Rasanya luar biasa. Saya mengalahkan Valentino. Ini tidak bisa dipercaya bagi saya. Dia adalah idola saya ketika saya masih sangat muda,” jelas Rins.

Di klasemen sementara, Rins kini berada di posisi ketiga dengan torehan 49 poin. Sedangkan posisi kedua dan pertama, dihuni Rossi (51 poin) dan Andrea Dovizioso (54 poin).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GnOrz9
April 15, 2019 at 08:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GnOrz9
via IFTTT

Read More

KPU Selesaikan Temuan 17,5 DPT Janggal Dari BPN

Data janggal yang disampaikan BPN terbagi dalam beberapa kategori.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyatakan telah menyelesaikan pengusutan temuan 17,5 juta data janggal yang dilaporkan BPN Prabowo-Sandiaga Uno. Hasilnya, sebagian besar data itu memang benar keberadaannya di lapangan.

"Data pemilih 17,5 juta adalah wajar dan apa adanya karena regulasi atau kebjikan sipil," kata Komisioner KPU, Viryan Azis dalam konferensi pers di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Viryan mengatakan data janggal yang disampaikan BPN terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, jumlah pemilih yang memiliki tanggal lahir 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember. Atas laporan itu, KPU sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berdasarkan penjelasan Dukcapil, kemungkinan membengkaknya jumlah pemilih yang lahir di tiga tanggal itu disebabkan oleh regulasi pencatatan administrasi kependudukan pada awal 1970-an. Saat penggunaan Sistem Manajemen Kependudukan (Simduk) sebelum tahun 2004, semua penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya ditulis lahir 31 Desember.

Kemudian, sejak berlakunya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada tahun 2004 semua penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya ditulis lahir pada 1 Juli.

Selain itu, KPU juga telah melakukan verifikasi faktual ke lapangan terhadap tiga kelompok data itu secara acak dan sederhana. Mekanismenya, setiap KPU Kabupaten/Kota mengambil sampel dengan cara pengundian disaksikan oleh perwakilan TKN 01, BPN 02, dan Bawaslu.

"Hasil verifikasi faktual dari total sampel sebanyak 1.604 pemilih, sebanyak 1.405 (87,59 persen) orangnya ada dan datanya benar; 105 (6,55 persen) orangnya ada dan datanya diperbaiki; 74 (4,61 persen) orangnya ada data data kependudukan belum dicetak atau hilang; 4 (0,25 persen) orangnya serta 16 (1 persen) orangnya dan datanya tak memenuhi syarat," jelas Viryan.

Selain itu, BPN juga melaporkan data pemilih dengan usia di bawah 17 tahun dan di atas 90 tahun sebanyak 325.257 pemilih. Atas laporan itu, KPU telah memperbaiki terhadap kekeliruan entry elemen data dan mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat.

KPU juga telah menindak lanjuti temuan 6,1 juta data ganda yang dilaporkan BPN. Setelah dilakukan pengecekan, hanya 2.673.855 pemilih yang NIK dan NKK-nya yang utuh.

Namun, dari 2,6 juta data itu, sebanyak 2,5 juta data bukan berasal dari data KPU. Data pemilih yang diduga mengalami kegandaan hanya sebanyak 137.743 dengan perincian 74.464 NIK ada di dalam DPTHP 2 dan 63.279 NIK tidak ada dalam DPTHP 2 yang ditetapkan KPU.

"Penyelesaian akhir di 34 provinsi, KPU sudah melakukan perbaikan data sebanyak 944.164 pemilih dan pencoretan 470.331 pemilih," tambah Viryan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Gp9u4k
April 15, 2019 at 08:00PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Gp9u4k
via IFTTT

Read More

Pusat Kesehatan Haji Tanggapi Penambahan Kuota Mendadak

IHRAM.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Arab Saudi dikabarkan telah memberikan penambahan kuota haji Indonesia sebanyak 10 ribu jamaah. Terkait itu, Kepala Pusat Kesehatan Haji dr Eka Jusup Singka menuturkan, kemungkinan akan ada dinamika pascakeputusan itu.

Baca Juga:

Misalnya, jika kuota tersebut diterapkan pada musim haji tahun ini, maka otomatis akan ada penambahan seluruh perlengkapan tim kesehatan. Kemudian, penambahan kuota jamaah jelas akan memengaruhi jumlah petugas kesehatan, termasuk di Tanah Suci.

Selain itu, Eka Jusup menilai, kabar penambahan kuota itu terkesan mendadak.
“Jika saja ada 10 ribu penambahan yang tiba-tiba ini. Maka akan ada sekitar 25 kloter baru," ujar Kepala Pusat Kesehatan Haji dr Eka Jusup Singka saat dihubungi Ihram.co.id, Senin (15/4).

Dia membuat perincian. Dengan penambah kuota 10 ribu itu, maka pemerintah perlu menyiapkan penambahan jumlah petugas kesehatan di kelompok terbang (kloter) sebanyak 75 orang. Sebab, tiap kloter didampingi tiga orang petugas. Di samping itu, ada pula berbagai pengadaan tambahan obat-obatan dan vaksin.

“Artinya petugas yang harus ditambah itu yaitu 75 petugas kesehatan. Plus pengadaan paket obat dan vaksin jamaah sebanyak 10 ribu yang harus dibeli sesuai dengan mekanisme dan aturan," katanya.

Maka dari itu, lanjut Eka Jusup, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinilai harus mempersiapkan dana terkait penambahan TKHI (tim kesehatan haji Indonesia) di kloter. Penambahan 10 ribu jamaah harus dikuti dengan penambahan petugas. Baik itu yang di kloter maupun non-kloter, agar kualitas pelayanan tetap baik” tegas dia.

Pada intinya, Eka meneruskan, Kementerian Agama (Kemenag) semestinya mengetahui konsekuensi dari penambahan kuota haji ini, yang tak lain hadiah dari Raja Arab Saudi untuk Indonesia.

“Penambahan tersebut sangat mengembirakan bagi Indonesia karena akan memperlambat masa tunggu (calon) jamaah. Insya Allah Kemenag akan memberikan kuota petugas sebagai konsekuensi dari penambahan jamaah," katanya.

Berita Terkait

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, jumlah kuota haji Indonesia telah bertambah sebanyak 10 ribu jamaah. Tambahan itu muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Raja Salman di Riyadh, Arab Saudi, pada Ahad (14/4).

Sebagai informasi, saat ini kuota jemaah haji RI sebanyak 221 ribu jamaah."Keputusan penambahan kuota haji ini disampaikan saat pertemuan Presiden Jokowi dengan Raja Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman di Istana Pribadi Raja (Al-Qahr al-Khas) di Riyadh, Ahad 14 April 2019," kata Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/4).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UiMpDW
April 15, 2019 at 07:58PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UiMpDW
via IFTTT

Read More

Cina Sita Gading Selundupan Hingga Lebih dari 7 Ton

Penyitaan gading di Cina jadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pihak berwenang Cina menyita 7,48 ton gading selundupan bulan lalu. Jumlah itu membuat penyitaan terbesar dalam beberapa tahun terakhir, saat Beijing meningkatkan kampanye terhadap perdagangan satwa liar ilegal.

Penyitaan tersebut terjadi selama operasi memerangi geng kriminal internasional "yang telah lama mengkhususkan diri dalam penyelundupan gading," kata administrasi bea cukai, Senin (15/4).

Cina, importir terbesar di dunia sekaligus pengguna terakhir gading gajah, melarang penjualan gading di negara tersebut sejak 2017. Permintaan gading dari sejumlah negara Asia seperti Cina dan Vietnam, tempat gading disulap menjadi perhiasan dan ornamen. Hal itu menyebabkan lonjakan perburuan liar di seluruh Afrika.

Sejak Januari, Cina telah menyita 8,48 ton gading dan produk yang terbuat dari gading serta lebih dari 500 ton spesies yang terancam punah. Sejumlah kelompok lingkungan mendesak pihak berwenang untuk melakukan lebih banyak penyitaan produk hewan dan menuntut jaringan kriminal satwa liar.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ZbvuXE
April 15, 2019 at 07:54PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ZbvuXE
via IFTTT

Read More

Jalan Griya Asri 2 Tambun Selatan Rusak Parah

Jalan utama di Perumahan Griya Asri, Sumber Jaya, Kabupaten Bekasi rusak parah

Jalan utama di Perumahan Griya Asri, Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi rusak parah. Kerusakan jalan ini bahkan mencapai ratusan meter yang ada di kedua arah. 

Kondisi jalan di kawasan ini berlubang dan tergenang oleh air. Pengendara yang melintaspun harus mengurangi laju kecepatan kendaraannya. Bahkan beberapa kali terlihat pengendara berpindah ke yang bersebrangan karena jalur yang mereka lintasi sudah rusak dan tak nyaman bagi mereka. 

Menurut warga sekitar kerusakan ini sudah berlangsung sejak lama dan hingga kini belum ada perbaikan dari pihak manapun. Masyarakat berharap jalan ini segera diperbaiki agar warga dapat melintas tanpa ada gangguan dan juga mengurangi tingkat kecelakaan.

Pengirim: Muhammad Tiarso Baharizqi, Bekasi

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Zemi55
April 15, 2019 at 07:48PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Zemi55
via IFTTT

Read More

Mahfud MD Imbau Milenial Teliti Memilih

Suara milenial akan sangat menentukan arah negara ke depannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta para pemilih terutama milenial untuk mematangkan pilihan mereka. Dia mengimbau, pemilih untuk mengali informasi sebanyak-banyaknya sebelum memberikan suara dalam Pilpres dan Pileg 2019.

Menurut Mahfud, suara milenial akan sangat menentukan arah negara ke depannya. Dia mengatakan, hal itu mengingat banyaknya jumlah pemilih milenial dalam Pemilu 2019 kali ini. Data KPU menunjukan suara milenial mencapai 40 persen.

"Saya bilang tadi 51 juta orang pemilih milenial ini, kalau itu hadir semua atau 90 persen saja itu warna Indonesia ke depan akan ditentukan oleh anak-anak milenial," kata Mahfud MD di Jakarta, Senin (15/4).

Sebabnya, Mahfud mengimbau milenial untuk membaca rekam jejak para kandidat kepala negara. Dia mengatakan, masyarakat harus bisa melihat apakah para pasangan calon (paslon) memiliki sejarah kelam masa lalu dan sebagainya atau tidak.

Menurut Mahfud, milenial biasanya akan sangat menentukan pilihan pemimpin yabg dianggap bisa mengakomodir kemauan kalangan mereka. Kendati, dia mengungkapkan, milenial harus tetap memberikan suaranya meski tidak cocok dengan mempertimbangkan berbagai hal. "Di antara dua orang pasti ada yang lebih ideal menurut Anda," katanya.

Sementara, Psikolog Ratih Ibrahim mengungkapkan, rekam jejak calon anggota legislatif diprediksi akan mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihan mereka. Dia berpendapat kasus korupsi hingga skandal pribadi akan mempengaruhi psikologi pemilih.

"Kepercayaan pemilih bisa memudar karena kasus dipengaruhi kasus aib. Kasus-kasus tersebut punya potensi memengaruhi psikologi pemilih. Ada trust yang jadi terganggu dan rusak," kata Ratih.

Meski terganggu, Ratih menilai caleg tetap bisa mendapat kepercayaan jika pemilih menutup mata dari tindakan aib yang dilakukan sang caleg. Dia mengatakan, caleg akan tetap dipilih kecuali pemilihnya memang buta atau membutakan diri terhadap kasus yang ada.

Hal senada dikatakan psikolog sosial UGM Koentjoro. Dia mengatakan kepribadian caleg akan mempengaruhi psikologi pemilih rasional dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilu.

Dia menambahkan, gaya hidup bisa mempengaruhi kepribadian caleg. Dalam kasus korupsi misalnya, ia berkata, biasanya tindakan korupsi dilakukan caleg yang tidak memiliki dana atau tidak cukup percaya diri dalam bertarung di pemilu.

"Pemilih rasional ya akan terpengaruh. Tapi kalau kepatuhan sudah terbentuk pemilih akan membela dan merasionalkan kenapa perilaku caleg itu dapat terjadi," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UjdOWn
April 15, 2019 at 07:48PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UjdOWn
via IFTTT

Read More

Presiden Ekuador: Assange Pakai Kedubes untuk Pengintaian

Presiden Ekuador menuding Julian Assange melanggar peraturan suakanya.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Presiden Ekuador Lenin Moreno mengatakan Pendiri WikiLeaks Julian Assange berulang kali melanggar peraturan suakanya dan berupaya memanfaatkan Kedutaan Besar Ekuador di London sebagai pusat pengintaian.

Kepolisian London menyeret Assange keluar dari kedutaan pada Kamis setelah suaka selama tujuh tahunnya dicabut. Hal tersebut membuka jalan bagi ekstradisinya ke Amerika Serikat atas salah satu kebocoran informasi rahasia terbesar.

Hubungan Assange dengan tuan rumah hancur setelah Ekuador menuduhnya membocorkan informasi tentang kehidupan pribadi Moreno.

Moreno kepada Guardian, membantah tindakannya itu sebagai aksi balas dendam terhadap Assange lantaran telah membocorkan dokumen keluarganya. Moreno mengatakan bahwa ia menyesalkan aksi Assange yang telah memanfaatkan kedutaan untuk ikut campur dalam demokrasi negara lain.

"Setiap upaya untuk mengacaukan adalah tindakan tercela bagi Ekuador, karena kami adalah negara berdaulat dan menghormati politik masing-masing negara," kata Moreno kepada Guardian melalui surat elektronik.

"Kami tidak dapat membiarkan rumah kami, rumah yang membuka pintunya, untuk menjadi pusat pengintaian," kata Moreno.

Pendukung Assange menuding Ekuador mengkhianati Assange atas perintah Washington. Mereka juga mengatakan bahwa pencabutan suaka Assange ilegal dan itu menandai momen kelam bagi kebebasan pers.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ZaDQim
April 15, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ZaDQim
via IFTTT

Read More

Sertifikasi Lahan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Perdesaan

Sertifikasi lahan bantu percepat pengurangan angka kemiskinan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan program sertifikasi lahan telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan dan kawasan transmigrasi. Ia berharap, program yang menjadi bagian dari reforma agraria tersebut dapat membantu mempercepat pengurangan angka kemiskinan.

"Banyak transmigran yang berpuluh tahun menjadi transmigran tidak mendapatkan sertifikat, sekarang bisa dapat sertifikat," ujarnya pada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang reforma agraria di Jakarta, Senin (15/4).

Eko mengatakan, sertifikat lahan yang diberikan tersebut banyak dimanfaatkan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Uang tersebut kemudian digunakan untuk permodalan usaha. "Masyarakat di desa terpencil sekarang bisa menggunakan sertifikat mereka untuk membuka usaha atau membangun desanya masing-masing," ujarnya.

Ia mengatakan, angka kemiskinan di kota mengalami penurunan cukup signifikan, yakni dari 1,82 juta menjadi 1,2 juta jiwa penurunan kemiskinan di Indonesia. Hal ini berbanding jauh dengan penurunan kemiskinan di perkotaan yang mencapai 580 ribu jiwa. Eko meyakini, reforma agraria akan membantu mempercepat penurunan angka kemiskinan tersebut

"Pendapatan masyarakat desa mengalami peningkatan dari Rp572 ribu per kapita pada tahun 2013 menjadi Rp 804 ribu per kapita pada tahun 2018. Diharapkan sertifikasi ini bisa terus meningkatkan pendapatan masyarakat di desa. Kerja ini bukan hanya dari Kemendes PDTT saja, tapi juga hasil dari kerja keras Kementerian ATR/BPN, kementerian/lembaga lain dan swasta," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, keberhasilan program sertifikasi lahan adalah bukti bahwa birokrasi mampu menyelesaikan hal yang awalnya dianggap tidak mungkin. Ia menargetkan, sebanyak 11-12 juta sertifikat lahan selesai tahun ini.

"Kemarin saya pernah membagikan sertifikat di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Salah satu perwakilannya dari transmigran mengambil sertifikat itu cucunya, karena kakeknya yang dulu transmigran sudah meninggal, dan ayahnya juga sudah meninggal. Karena selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian berupa pemberian sertifikat dari pemerintah," ungkapnya

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Iv1iAS
April 15, 2019 at 07:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Iv1iAS
via IFTTT

Read More

Banyak Bangunan Liar Didirikan di Atas Sungai Kalibaru

Banyak bangunan liar didirikan di atas sungai Kalibaru, Tambun, Kabupaten Bekasi

BEKASI - Semakin hari kawasan sungai di Jalan Kalibaru, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi semakin padat dan kumuh. Hal ini disebabkan banyaknya bangunan yang didirikan diatas aliran sungai tersebut.

Bangunan yang didirikan diatas aliran sungai tersebut kebanyakan ditujukan untuk berjualan. Padahal ada aturan yang melarang untuk mendirikan bangunan diatas aliran sungai. 

Pendirian bangunan diatas sungai dapat menyebakan banjir dan dapat mencemari sungai karena hal ini memudahkan warga untuk membuang sampah dan limbah rumah tangga. Di sungai ini pun, penulis juga melihat banyak sekali sampah yang menyangkut di tiang-tiang penyangga ban

gunan tersebut. 

Kalau sudah seperti ini apa yang harus dilakukan? Membongkarnyakah? Atau tetap membiarkannya karena masih banyak masyarakat yang mencari nafkah di tempat ini?.

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Go0VXp
April 15, 2019 at 07:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Go0VXp
via IFTTT

Read More

Usai Pemilu, Sektor Ritel akan Terus Tumbuh

Tren positif terjadi sejak 2018 dan tak banyak dipengaruhi oleh pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Fetty Kwartati, optimistis tingkat konsumsi masyarakat usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan mengalami pertumbuhan. Apalagi, di semester kedua tren konsumsi biasanya memang menunjukkan pergerakan positif. 

"Kami pelaku ritel cukup optimistis dengan pertumbuhan yang sudah terjadi tahun lalu. Tahun ini juga pasti akan sama positifnya. Setelah pilpres pasti otomatis akan lebih terasa lagi pergerakan positifnya," ujar Fetty saat ditemui dalam konferensi pers Klingking Fun, Senin (15/4). 

Menurut Fetty, tahuh ini sektor ritel rata-rata mengalami pertumbuhan hingga 10 persen. Hippindo meyakini, siapapun pasangan yang akan memenangkan Pemilu akan mampu meneruskan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak terhadap pertumbuhan penjualan.

Fetty mengakui, masalah perpolitikan sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan penjualan tahun ini. Namun, selain itu kondisi internal perusahaan pun memberikan pengaruh yang besar.

Pertumbuhan penjualan juga terjadi menjelang pemilu. Menurut Fetty, tren positif di sektor ritel sudah terlihat sejak 2018 dan akan terus membaik di 2019. Fetty mengakui sektor ini sempat melemah selama tiga tahun terakhir, mulai dari 2015-2017. 

Sementara itu pada saat Pemilu, menurut Fetty, transaksi diproyeksikan akan meningkat dibandingkan hari biasa. Hal ini didorong pula oleh program Klingking Fun: Pesta Diskon Nasional Anti Golput yang diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dengan menggandeng ratusan pengusaha.

Klingking Fun adalah program pemberian diskon khusus untuk warga pemilih yang telah mencoblos di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Beragam diskon bisa didapatkan di 250 merek dan jaringan ritel pada 17 April hanya dengan menunjukkan jari kelingking yang sudah dicelup tinta biru. 

Meski demikian, Fetty tidak dapat memastikan lonjakan trafik yang akan terjadi pada saat pemilu. "Tapi transaksi tetap lebih di atas dari hari biasa karena itu hari libur juga ya. Kebanyakan setelah nyoblos orang datang berkelompok-kelompok berbelanja untuk mendapatkan insentif," turur Fetty.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Iv1foG
April 15, 2019 at 07:36PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Iv1foG
via IFTTT

Read More

Menko Darmin: Perang Dagang UE-AS Berdampak ke Indonesia

Efek perang dagang Eropa-AS tak sesignifikan perang dagang AS-Cina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, suasana perdagangan antara Uni Eropa (UE) dengan Amerika Serikat (AS) yang memanas pasti memberikan dampak terhadap Indonesia. Tapi, efeknya tidak akan sesignifikan dibanding dengan perang dagang AS dengan Cina beberapa waktu lalu. 

Darmin menjelaskan, Cina merupakan negara tujuan ekspor Indonesia yang terbesar. Bahkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia ke China selama periode Januari sampai Maret 2019 mencapai 236,0 juta dolar AS atau berkontribusi sekitar 14,12 persen terhadap keseluruhan ekspor Indonesia. "Kalau Uni Eropa mungkin nomor tiga atau empat," ujarnya ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (15/4).

Selain itu, Darmin menambahkan, pengenaan tarif impor antara UE dan AS kemungkinan besar hanya dikenakan pada produk dirgantara dan produk aluminium hingga pesawat. Barang ini diketahui tidak diproduksi di Indonesia, sehingga tidak memberikan dampak. 

Kondisi ini berbeda ketika Cina dan AS mengalami perang dagang. Keduanya mengenakan tarif kepada banyak produk, termasuk bahan pangan yang dapat digantikan oleh Indonesia. Di sisi lain, Darmin menambahkan, ketika ekonomi kedua negara melambat, ekonomi Indonesia pasti langsung terdampak. 

Selain itu, Darmin menjelaskan, pengaruh yang dialami Indonesia kemungkinan berpengaruh pada tahap kedua. Yakni, ketika kedua belah pihak perang dagang hingga memberikan pengaruh terhadap ekonomi dan mulai menurunkan produksi. 

"Nanti juga akan kena ke negara lain, tapi melalui perdagangan," tuturnya. 

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, perang dagang UE dengan AS akan memberikan dampak cukup serius. Sebab, UE merupakan sebuah kawasan yang tidak hanya melibatkan satu negara, melainkan 19 negara. 

Dampak pertama yang akan dirasakan adalah pasokan bahan mentah yang biasa dikirim atau setengah jadi untuk barang modal dan bahan baku. Terlebih, UE juga sekarang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi berlangsung sampai 2020. 

Selain itu, Bhima menambahkan, poin yang patut diwaspadai adalah impor. Barang UE yang biasa masuk ke AS seperti susu segar, daging sapi dan barang pertanian akan dilempar ke negara lain. "Tidak terkecuali ke Indonesia, sebab market kita terbilang menarik," tuturnya. 

Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan rencana pakta perdagangan Indonesia-UE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Artinya, dampak perang dagang berdampak pada melonjaknya nilai impor, terutama dari sisi impor. 

Di sisi lain, dari segi ekspor, pengiriman CPO akan semakin sulit untuk masuk ke UE. Yang cukup berisiko lain adalah produk pertanian, otomotif dan karet. Bhima menambahkan, sektor pertambangan seperti batubara, nikel dan timah juga. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IlyFqQ
April 15, 2019 at 07:22PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IlyFqQ
via IFTTT

Read More

Obrolan Politik Uang Didominasi Warganet di Pulau Jawa

Obrolan politik uang capai puncak 11 April 2019 dengan 2.291 percakapan.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Laboraturium Big Data Analytics dan PolGov Research Center DPP Fisipol UGM merilis hasil pemetaan potensi politik uang di Pemilu 2019. Percakapan politik uang ternyata banyak terjadi di Jawa.

Peneliti DPP Fisipol UGM, Wawan Mas'udi mengatakan, kesimpulan itu didapatkan dari analisis terhadap 7.647 percakapan terkait varian politik uang di sosial media. Analisis dilakukan 2-12 April 2019.

"Secara geografis, Jawa Barat menjadi daerah dengan densitas percakapan tertinggi terkait politik uang dengan 433 percakapan yang terjadi di Bandung, Bogor dan Bekasi," kata Wawan, Senin (15/4).

Setelah itu, ada DKI Jakarta dengan 358 percakapan, dan Jawa Timur sebanyak 222 percakapan. Tiga daerah itu merupakan daerah dengan jumlah percakapan mengenai politik uang tertinggi.

Sebab, percakapan di daerah-daerah lain masih berada di bawah 100 percakapan. Tapi, walau percakapan politik uang disebut menumpuk di Jawa, perbincangannya melebar ke timur Indonesia.

"Hal ini menunjukkan kalau masyarakat kita cukup perhatian dengan persoalan politik uang," ujar Wawan.

Dari 7.647 percakapan, cuma 1.817 yang lokasinya terdeteksi dengan amplop menjadi kata kunci sentral di antara kata-kata lain. Percakapan politik uang capai puncak 11 April 2019 dengan 2.291 percakapan.

Hal itu disebabkan percakapan yang mengarah kepada tuduhan salah satu pasangan calon pilpres dan laporan-laporan sporadis. Utamanya, yang menyampaikan adanya praktik jual-beli suara kandidat legislatif.

Pengamat politik DPP UGM, Mada Sukmadjati, turut menyampaikan hasil penelitian potensi politik uang. Dilakukan lewat survei pemilih dan penelitian kualitatif pembiayaan kandidat kepala daerah DIY dan Kota Madiun 2018.

Terdapat pemilih DIY menunjukkan ada 17,38 persen yang menyatakan pemberian uang atau barang dalam pemilu boleh dilakukan. Lalu, ada 79,38 persen menyatakan tidak boleh menerima uang atau barang.

"Sisanya 3,25 persen tidak tahu atau tidak menjawab, secara normatif semua orang tahu politik uang itu haram atau tidak boleh," kata Mada.

Temuan lain menunjukkan praktik jual beli suara tidak mengenal gender dan usia. Namun, sangat berpengaruh kelas sosial yakni pendidikan dan pendapatan pemilih.

Tingkat pendidikan menjadi variabel penentu. Pemilih tidak sekolah dan hanya tamatan pendidikan dasar atau menengah cenderung menerima uang atau barang dari kandidat.

Ada 35,76 persen tamatan SMA, 46,15 persen pemilih tidak tamat SD, dan tamatan sarjana dan pendidikan tinggi hanya 20,2 persen yang mengaku menerima.

Dalam kategori pendapatan. Sekitar 40 persen pemilih pendapatan di bawah Rp 2 juta mengaku menerima, dan pemilih berpendapatan di atas Rp 5 juta sekitar 20 persen.

"Politik uang dengan jual beli suara akan masif di daerah dengan tingkat pendapaatan dan pendidikan rendah yang banyak, serta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi," ujar Mada.

Mada berpendapat, politik uang terjadi karena berbagai macam faktor. Ada ekonomi, politik, hukum dan budaya. Demi menekan praktik politik uang beberapa masukan jangka pendek dan jangka panjang.

Solusi jangka panjang dengan memasukkan materi dalam pendidikan di sekolah dapat memasukkan sub materi antikorupsi. Sedangkan, jangka pendek, dapat dengan patroli pengawasan Bawaslu dan pemilih sebagai pengawas partisipatif.

"Solusi dan inisiatif masyarakat sipil juga dibutuhkan untuk meminimalkan politik uang," kata Mada.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Xcqbpd
April 15, 2019 at 07:22PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Xcqbpd
via IFTTT

Read More

Eropa Didesak Berpihak pada Palestina

Eropa diminta menolak kerangka perdamaian Israel-Palestina yang digagas AS.

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Sebanyak 25 mantan menteri luar negeri negara Eropa mendesak Uni Eropa menolak kerangka perdamaian Timur Tengah, termasuk Israel-Palestina, yang digagas Amerika Serikat (AS) atau dikenal dengan istilah "Deal of the Century". Eropa diminta menerima kerangka itu jika memang memberikan keadilan bagi Palestina. 

"Sudah saatnya bagi Eropa untuk berpegang pada parameter utama kami untuk perdamaian Israel-Palestina," kata para mantan menteri luar negeri Eropa dalam surat yang ditandatangani bersama, dikutip laman the Guardian, Senin (15/4). 

Mereka meyakini bahwa Eropa harus merangkul serta mempromosikan rencana atau kerangka perdamaian yang menghormati prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Hal itu telah tercermin dalam parameter Uni Eropa yang disepakati untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Parameter tersebut, sebagaimana telah ditegaskan kembali dalam pembicaraan dengan AS, merefleksikan pemahaman bersama bahwa perdamaian yang layak membutuhkan pembentukan dua negara Israel dan Palestina dengan garis perbatasan pra-1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua belah pihak. 

Selain itu, harus jelas tentang masalah pengaturan keamanan dan solusi yang adil serta disepakati untuk para pengungsi Palestina. "Eropa, sebaliknya, harus menolak rencana apa pun yang tidak memenuhi standar ini," kata mereka. 

Para mantan menteri luar negeri Eropa mengaku menyayangkan pemerintahan AS yang saat ini telah menyimpang dari kebijakan terdahulunya. Washington kian menjauhkan diri dari norma-norma hukum internasional yang sudah mapan. Hal itu terlihat dengan hanya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 

AS juga tak memedulikan tentang perluasan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Selain itu, ia pun memutuskan menghentikan kontribusinya bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Padahal AS merupakan penyandang dana terbesar bagi organisasi tersebut. 

Pemerintahan Trump telah menyatakan bahwa ia hampir menyelesaikan dan menyajikan rencana baru untuk perdamaian Israel-Palestina. "Meskipun ketidakpastian mengenai apakah dan kapan rencana itu akan dirilis, sangat penting bagi Eropa untuk waspada dan bertindak secara strategis," kata para eks diplomat Eropa. 

"Untuk mengantisipasi rencana AS ini, kami percaya Eropa harus secara resmi menegaskan kembali parameter yang disepakati secara internasional untuk solusi dua negara," ujar mereka. 

Tentu akan lebih baik jika Eropa dan AS bisa bekerja sama untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, termasuk masalah-masalah global lainnya. "Namun dalam situasi di mana kepentingan vital dan nilai-nilai fundamental kita dipertaruhkan, Eropa harus mengejar tindakannya sendiri," ucap para mantan diplomat Eropa. 

Surat desakan terhadap Uni Eropa itu ditandatangani antara lain oleh mantan menteri Inggris untuk Eropa Douglas Alexander, mantan menteri luar negeri dan perdana menteri Prancis Jean-Marc Ayrault, mantan menteri luar negeri dan perdana menteri Swedia Carl Bildt, mantan menteri luar negeri dan perdana menteri Polandia Wlodzimierz Cimoszewicz, mantan menteri luar negeri Belgia dan sekretaris jenderal NATO Willy Claes, mantan perdana menteri Rumania dan komisaris Eropa Dacian Cioloş, serta lainnya. 

Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Strategis Kementerian Luar Negeri Turki Ufuk Ulutas mengatakan solusi dua negara adalah satu-satunya cara menuntaskan konflik Israel-Palestina. "Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa (solusi dua negara) sekarang memiliki prospek yang sangat jelas di kawasan ini, tapi itu masih merupakan salah satu pilihan terbaik kami menemukan solusi jangka panjang untuk konflik Israel-Palestina," ucapnya saat mengahdiri pertemuan NATO di Antalya, Turki, pada Ahad (14/4), dikutip laman Anadolu Agency. 

Menurut dia, ada lima hambatan utama untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Pertama adalah tindakan unilateral AS. Dalam konteks ini, Washington telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya ke kota suci tersebut. Pemerintahan Trump bahkan mengakui kedaulatan Tel Aviv atas Dataran Tinggi Golan. 

"Dengan langkah-langkah ini, AS memilih menjadi bagian dari masalah alih-alih solusi," ucap Ulutas. 

Kedua, muncul dan berkuasanya partai-partai sayap kanan Israel. Kemenangan Benjamin Netanyahu dalam pemilu Israel lalu menjadi ancaman tersendiri bagi perdamaian antara Israel dan Palestina. Apalagi, Netanyahu telah berjanji akan mencaplok Tepi Barat jika terpilih kembali sebagai perdana menteri. 

Ketiga, serangan-serangan yang kerap dilancarkan Israel terhadap Palestina mengakibatkan mereka kehilangan visi bagi terwujudnya perdamaian. Keempat masih minimnya partisipasi internasional dalam proses perdamaian Palestina. "Seolah-olah seluruh perjuangan untuk menciptakan perdamaian dalam konflik Israel-Palestina telah diberikan kepada AS," ujar Ulutas. 

Terakhir adalah fragmentasi dalam politik Palestina. "Perpecahan geografis di Palestina (Tepi Barat dikendilakan Fatah dan Jalur Gaza dikontrol Hamas) sayangnya memperdalam perpecahan politik," kata Ulutas. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Ik9FQv
April 15, 2019 at 07:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Ik9FQv
via IFTTT

Read More

Anies: Pembangunan Transportasi Kunci Pembangunan Kota

Infrastruktur transportasi yang terintegrasi bisa menjangkau seluruh Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi umum menjadi kunci pembangunan kota. Menurut dia, pada 2050, lebih dari 70 persen populasi dunia akan tinggal di kota.

"Karena itu, rencana pembangunan transportasi adalah kuncinya," ujar Anies dalam sambutannya pada diskusi Investasi Transit Berkelanjutan di Kota-kota Asia di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Ia mengatakan, sejak 2005, masyarakat Indonesia telah banyak tinggal di perkotaan dibandingkan pedesaan. Untuk itu, kata Anies, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan membangun infrastruktur transportasi yang terintegrasi hingga menjangkau seluruh wilayah Jakarta.

Anies menjelaskan, masyarakat yang menggunakan kendaraan umum menurun hingga 33 persen dari 48 persen pada 1998. Menurutnya, hal itu lantaran masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum.

Anies menuturkan, Pemprov DKI ingin meningkatkan pergerakan masyarakat yang menggunakan angkutan umum. Bahkan ia menyebut peningkatannya harus mencapai 75 persen yang menggunakan transportasi umum sedangkan pengguna kendaraan pribadi hanya 25 persen.

Ia mengatakan, saat ini pembangunan fasilitas transportasi umum massal yakni Bus Rapid Transit (BRT), Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Rel Terpadu (LRT) tengah dilakukan. Anies mengaku masih membutuhkan investasi hingga mencapai target penyelesaian selama 10 tahun.

Selain itu, ia juga masih membutuhkan beberapa rencana pembangunan kota. Ia menerima masukkan dari berbagai pihak termasuk agensi pembangunan internasional agar bisa diadopsi di Jakarta sesuai kebutuhannya.

"Kita ingin mengajak banyak agensi pembangunan internasional untuk membagikan praktik terbaik dan telah dibuktikan dari seluruh dunia. Kita ingin mengadopsinya, bukan sekadar mengadaptasinya. Tidak ingin sekadar meniru begitu saja tanpa melihat konteks yang terjadi di Jakarta," ujar Anies.

Mengenai investasi, Vice President for Knowledge Management and Sustainable Development Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono mengatakan, pihaknya terbuka terkait pendanaan sembilan proyek yang diusung Pemprov DKI. Bahkan, ia mengaku telah menyampaikannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kita terbuka untuk itu dan saya kira sudah ada pembicaraan awal dan tentu saja ini dilihat dari kerangka yang lebih luas. Tentu Jakarta ingin membangun secara keseluruhan tapi prinsipnya kami menerima usulan-usulah bahkan Presiden sudah mengatakan hal tersebut kepada Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani," kata Bambang saat konferensi pers di Balai Kota, Senin.

Ia menjelaskan, hal itu tergantung sesuai permintaan (on demand) sehingga, kata dia, Anies sebagai gubernur dapat mengusulkan kepadanya. Ia juga mengatakan, ADB telah menyiapkan pagu anggaran untuk Indonesia.

"Prinsipnya tergantung on demand jadi justru Pak Gubernurlah yang sebagai pemimpin mengusulkan kami terbuka. Tapi secara pagu, kami sudah sediakan untuk Indonesia. Saya lupa angkanya tapi kita ada pagunya," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IyIOQ6
April 15, 2019 at 07:10PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IyIOQ6
via IFTTT

Read More

Akuisisi Bank Permata, Mandiri: Semester I Kita Klarifikasi

Proses akuisisi Bank Permata telah mencapai tahap due dilligence.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Mandiri disebut-sebut berencana mengakuisisi Bank Permata. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pada 8 April 2019 proses akuisisi telah mencapai tahap due dilligence.

Namun, saat ditanya kelanjutan akuisisi, Kartika menyatakan belum bisa mengungkapkan secara detail kejelasan pelaksanaan akuisisi Bank Permata. Pria yang kerap disapa Tiko itu mengungkapkan kepastian hal tersebut sesegera mungkin akan dilakukan. 

"Jadi nggak jadi, semester satu kita klarifikasi lah go ahead apa nggak," kata Tiko di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (15/4). 

Sebelum hal tersebut resmi disekapati, Tiko belum bisa menjelaskan detail rencana akuisisi Bank Permata. Sebab, Tiko mengatakan Bank Mandiri dan Bank Permata saat ini sama-sama perusahaan terbuka sehingga belum bisa menjelaskan detil rencana tersebut. 

Tiko hanya bisa mengungkapkan saat ini hal yang masih dilakukan untuk akuisisi tersebut yakni proses antara Bank Mandiri dan Bank Permata saja. "Belum (proses ke Otoritas Jasa Keuangan), sekarang masih proses," tutur Tiko.

Hal serupa juga diungkapkan Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Nafas. Ia mengatakan, pihaknya belum dapat memberitahukan rencana akusisi tersebut. “Saya belum bisa memberikan tanggapan,” ujarnya ketika dihubungi, Senin.

Rencana akuisisi Bank Permata oleh Bank Mandiri dinilai akan membuat sinergi yang baik untuk kedua bank. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai aturan kepemilikan tunggal atau single presence policy, bertujuan agar perbankan Indonesia mampu bersaing di pasar internasional.

Praktisi hukum perbankan dari Dentons HPRP Giovanni Mofsol Muhammad mengatakan aksi korporasi yang dilakukan bank-bank besar dipicu oleh aturan kepemilikan tunggal tersebut, seperti akuisisi, merger bahkan exit-nya beberapa investor asing dari bank-bank lokal, karena mereka tidak boleh memiliki beberapa bank. “Ini semua dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dengan tujuan untuk memperkuat bank-bank di Indonesia. Jadi Indonesia tidak perlu mempunyai bank-bank terlalu banyak, tapi hanya beberapa bank dengan aset, pendanaan, dan penguasaan pasar yang cukup kuat, sehingga mampu bersaing dengan baik di pasar internasional,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Senin (15/4).

Peraturan tentang single presence policy, atau kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia diatur dalam Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2017. Saat ini Bank Mandiri telah menyelesaikan proses due diligence atau uji tuntas dan sedang memasuki proses negosiasi dengan pemegang saham pengendali Bank Permata. Dalam hal ini, menurut Giovanni, karena saat ini Bank Mandiri sudah memiliki Bank Mandiri Taspen, ada beberapa opsi yang harus dicermati dalam aksi korporasi ini, yakni pertama, penggabungan, kedua, dibentuknya holding company bank, dan yang ketiga, fungsi holding.

“Untuk yang pertama, Mandiri Taspen digabungkan dengan bank Permata. Kemudian, untuk opsi membentuk holding company berarti nanti Bank Mandiri sebagai holding akan membawahi bank Mandiri Taspen dan Permata, atau Mandiri berfungsi sebagai holding dan menurunkan fungsi bank Mandiri ke operasional, satu lagi opsi, bisa juga dengan membentuk fungsi holding di Bank Mandiri melalui pembentukan divisi holding. Divisi ini yang akan melakukan sinkronisasi bisnis antara tiga bank tersebut,” jelasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Gp34lK
April 15, 2019 at 07:10PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Gp34lK
via IFTTT

Read More

KPU: Tanpa C6, KTP-El Sah untuk Mencoblos Asal Alamat Sesuai

Pemilih dengan bekal KTP-elektronik masuk kategori daftar pemilih khusus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beredar kabar di masyarakat bahwa mereka bisa ikut mencoblos hanya dengan bermodalkan KTP-el. Namun, Mereka baru dapat memilih setelah pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB.

Komisioner KPU RI Viryan Azis membenarkan kabar tersebut. Hanya saja kata dia, peserta pemilih tersebut harus mencoblos di TPS sesuai dengan alamat di KTP-el.

"Ayo ke TPS dan pastikan terdaftar di DPT atau DPTb. Bila belum dapat form C6 bisa ke TPS bawa KTP-el. Penggunaan KTP-el hanya untuk TPS sesuai alamat di KTP-el," kata Viryan kepada Republika saat dikonfirmasi, pada Senin (15/4).

Komisioner KPU Ilham Saputra menambahkan, bahwa mereka yang menggunakan KTP-el masuk dalam kategori daftar pemilih khusus (DPK). Sehingga, mereka bisa ikut memilih di TPS sesuai dengan KTP domisilinya.

Waktu pemilihan akan ditutup pada  pukul 13.00 WIB. Namun bagi mereka yang sudah menulis di lembar C7 untuk para pemilih DPT dan DPTb diperbolehkan untuk memilih sampai selesai.

"Nah untuk DPK, orang-orang yang ada di Daftar Pemilih Khusus (DPK) dia hanya akan dilayani satu jam sebelum TPS pendaftaran itu ditutup dan itu juga mempertimbangkan selama surat suara masih ada," ungkapnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IzBtQq
April 15, 2019 at 07:00PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IzBtQq
via IFTTT

Read More

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Raih Akreditasi A

Itu menjadi raihan pertama untuk perguruan tinggi swasta di Sumatra Utara.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kiprah Perguruan Tinggi Mu­hammadiyah (PTM) seolah tak pernah berhenti mengukir prestasi. Kali ini,  Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU) pada Maret 2019 lalu berhasil meraih akreditasi A Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Raihan ini, tidak menjadi prestasi UMSU semata, tapi momen penting perguruan tinggi swasta di Sumut. Rektor UMSU, Agus Sani mengaku bahwa raihan akreditasi kali ini merupakan yang kedua, karena pada 2015 lalu universitas ini meraih Akre­ditasi B dari BAN-PT.

"Setelah kita lakukan perbaikan-perbaikan, alhamdulillah sekarang sudah berhasil mendapat akreditasi A untuk institusi dengan skor 366 dari BAN-PT," kata Agus, kepada Republika.co.id.

Agus mengaku sangat bersyukur atas raihan ini. Pasalnya, catatan mereka menunjukkan akreditasi A ini menjadi yang pertama diraih pergu­ruan tinggi swasta di Sumatra Utara.

Ia berpendapat, raihan akreditasi ini membuktikan proses yang telah berlangsung di UMSU sudah sesuai standar nasional perguruan tinggi. Sebab, standar-standar borang institusi BAN-PT sudah dipenuhi.

Menurutnya, ada tujuh stan­dar yang telah dipenuhi. Mulai standar visi, misi, tuju­an, sasaran dan strategi pen­ca­paian, standar tata pa­mong, kepemimpinan, sis­tem pengelolaan dan penja­minan mutu.

Lalu, ada juga standar mahasiswa dan lulusan, standar sumber daya manusia, standar kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik, standar pembudayaan, sarana, pra­sarana, dan sistem informasi.

"Terakhir, ada standar penelitian, pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama," ujar Agus.

Ia menjelaskan, transformasi demi meraih akreditasi A itu sendiri sudah dilaksanakan sejak 2015. Tepatnya, dengan berkaca atas hasil Akreditasi B yang baru bisa diraih UMSU.

Dari sana, UMSU berbenah berdasarkan standar nasional perguruan tinggi, khususnya yang ada dalam borang akreditasi institusi. UMSU, bahkan, berbenah mulai dari visi dan misi.

Kerja sama internasional

Tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, transparan, dan akuntabel turut menjadi pondasi pembenahan. Agus merasa, itu semua berbuah pula terhadap prestasi-prestasi yang diraih mahasiswa.

"Untuk prestasi maha­siswa, UMSU itu tercatat masuk peringkat 62 nasional dari 4.500 perguruan tinggi Indonesia," kata Agus.

Selain itu, dalam bidang penelitian mereka memberikan penghargaan kepada jurnal-jurnal Q1 Scopus mencapai Rp 50 juta. Itu dilakukan agar dapat memicu kemunculan energi positif.

UMSU, lanjut Agus, turut memperluas jalinan kerja sama internasional. Tidak cuma perguruan-perguruan tinggi di Asia dan Australia, tapi juga perguruan-perguruan tinggi di Eropa.

"Dengan capaian-capaian itulah kita berhasil mempertanggungjawabkan di depan asesor," ujarnya.

Baginya, profesionalitas dalam mengelola perguruan tinggi ternyata mampu memicu prestasi mahasiwa. Bahkan, di Sumut sukses terpilih jadi yang paling berprestasi selama tiga tahun berturut-turut.

Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Lincolin Arsyad, turut mengaku bangga atas raihan yang dicapai UMSU. Terlebih, itu menjadi raihan pertama untuk perguruan tinggi swasta di Sumatra Utara.

Bahkan, di Indonesia, akreditasi A UMSU menjadi yang kedua didapat perguruan tinggi Muhammadiyah. Raihan pertama diraih Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Khusus untuk UMSU, mereka sangat intensif sejak dua tahun terakhir melakukan pendampingan. Bahkan, ada tim asistensi yang tidak cuma mendampingi meraih akreditasi institusi, tapi prodi-prodi.

Sekarang, sudah 30 persen prodi yang mendapatkan akreditasi A. Setelah itu, barulah diajukan akreditasi untuk institusi dan mereka bersyukur mendapatkan akreditas A dari BAN-PT.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PaFZpE
April 15, 2019 at 06:57PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PaFZpE
via IFTTT

Read More

Jokowi seeks Saudi cooperation to promulgate tolerant Islam

Jokowi and Jubeir spoke about cooperation to disperse values of a peaceful Islam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) took the opportunity of his meeting with Saudi Junior Foreign Minister Adel Al Jubeir in Riyadh, Sunday, to seek Saudi Arabia's support to spread the values of tolerant Islam.

"At the meeting, both held discussions on varied topics, including approaches to enhance bilateral cooperation between both nations. The Saudi side reiterated the fact that Saudi Arabia and Indonesia are almost on the same page in connection with several issues," Presidential Secretariat's Deputy for Protocol, Press, and Media Bey Machmudin quoted Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi as saying after the conclusion of the meeting.

During the meeting at the Royal Guest House, Jokowi and Jubeir spoke about cooperation to disperse values of a peaceful and tolerant Islam along with collaborating to thwart terrorism, Marsudi remarked. Marsudi affirmed that the duo further held discussions on ways to step up bilateral cooperation to aid and support the Palestinians' struggle for independence.

"It is well-known to us all that Palestine will face an increasingly difficult future, and to this end, Saudi Arabia and Indonesia are obligated to make sustained efforts to intensify collaboration to back the Palestinians' fight for gaining independence," she remarked.

During the meeting, Saudi Arabia commended Indonesia's leadership at regional and global levels. Jubeir also pointed out that Indonesia being elected a non-permanent member of the United Nations Security Council (UNSC) also represented Muslim nations' interests.

The issue was also part of the meeting's agenda between the duo. Foreign Minister Retno Marsudi, Chief of Presidential Staff Moeldoko, and Indonesian Ambassador to Saudi Arabia Agus Maftuh Abegebriel were present at the meeting along with Jokowi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2v68s72
April 15, 2019 at 06:55PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2v68s72
via IFTTT

Read More

Elnusa Berangkatkan Karyawan Berprestasi ke Tanah Suci

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- PT Elnusa Tbk (ELNUSA) melalui anak usahanya, PT Elnusa Petrofin (EPN) kembali memberikan penghargaan kepada para karyawan berprestasi periode 2018. Penghargaan itu berupa perjalanan ibadah ke Tanah Suci sesuai dengan agama karyawan yang dianut. 

Penghargaan ini diberikan kepada 67 karyawan yang sebagian besar terdiri dari Awak Mobil Tanki (AMT) BBM. Sebanyak 55 AMT yang diberikan penghargaan merupakan AMT berprestasi yang terpilih dari 4.900 AMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Penganugrahan ini digelar di Graha Elnusa Jakarta, Selasa (9/4).

Sejak 2015 sampai dengan saat ini, perusahaan telah berangkatkan 232 karyawan berprestasi. Tahun ini, sekitar 52 karyawan beragama Islam berangkat ke Tanah Suci Makkah, 12 karyawan Kristen ke Jerusalem dan 3 karyawan Hindu ke India. Adapun kriteria karyawan berprestasi yang diberangkatkan dinilai dari aspek kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. 

“Penghargaan ini diberikan sebagai langkah nyata perusahaan dalam memberikan apresiasi kepada para AMT dan karyawan berprestasi secara keseluruhan. Penghargaan diharapkan juga dapat mendorong karyawan lebih produktif sekaligus meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan," kata Direktur Utama EPN Haris Syahrudin, dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Senin (15/4).

Usman, salah satu AMT berprestasi yang akan berangkat ke Mekkah mengatakan, sangat bersyukur menjadi bagian dari Insan ELNUSA dan terpilih menjadi karyawan berprestasi. "Tidak banyak perusahaan yang memberikan perhatian besar kepada karyawannya khususnya dalam hal keagamaan seperti ini," ujarnya.

Program perjalanan ibadah ini merupakan salah satu bentuk apresiasi perusahaan untuk karyawan dalam memberikan motivasi dan semangat kerja demi mendukung kegiatan migas di Indonesia.

Berita Terkait

ELNUSA adalah perusahaan jasa energi dengan kompetensi inti pada jasa hulu migas yaitu jasa seismik (geoscience services: land, transition & marine zone serta data processing), jasa pengeboran & pemeliharaan lapangan migas (drilling & oilfield services), jasa engineering, procurement, construction & operation maintenance (EPC-OM), serta jasa penunjang lainnya. 

Saat ini ELNUSA melayani perusahaan migas nasional maupun internasional, antara lain Pertamina Group, British Petroleum, Conoco Phillips dan lain-lain. ELNUSA memiliki enam anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa penunjang migas, jasa distribusi & logistik energi dan jasa penunjang lainnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UHpAiJ
April 15, 2019 at 06:50PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UHpAiJ
via IFTTT

Read More