Akbar: People Power tak Relevan Tolak Hasil Pemilu

Hasil Pemilu 2019 telah dilakukan oleh lembaga yang sah secara perundang-undangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Akbar Tandjung menilai gerakan massa people power tidak relevan dilakukan untuk menolak hasil Pemilu 2019. Sebab, hasil Pemilu 2019 telah dilakukan oleh lembaga yang sah secara perundang-undangan.

"Apa relevansinya melakukan ''people power'', kita kan negara yang menghormati konstitusi," kata Akbar Tandjung seusai menghadiri acara Pidato Kebangkitan Nasional Milenial Melangkah Maju, di Jakarta, Ahad (19/5).

Dia mengatakan sesuai UU Pemilu, KPU merupakan lembaga yang sah menyelenggarakan pemilu. Jika ada perbedaan pendapat mengenai hasil Pemilu maka dapat menempuh jalur konstitusional melalui pelaporan kepada Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi.

"Dengan menghormati konstitusi kita mampu meningkatkan kualitas demokrasi kita," jelas Akbar Tandjung.

Terkait adanya ajakan aksi massa pada 22 Mei 2019, saat pengumuman hasil Pemilu oleh KPU RI, Akbar Tandjung mengatakan aparat kepolisian dan TNI sudah menyatakan sikap untuk menjamin keamanan. Dia mengajak sleuruh pihak menghormati institusi Polri dan TNI dalam menjalankan tugas memastikan keamanan negara.

"Kita hormati kedua institusi ini. Dan kita tentu berharap aparat berlaku adil sesuai aturan kelembagaan masing-masing," kata tokoh eksponen 66 itu.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2EkKZDQ
May 19, 2019 at 08:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2EkKZDQ
via IFTTT

Read More

Tim Basket Putri UBSI Kampus Purwokerto Juara POM Jateng

Mereka berhak mengikuti kejuaraan Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (Pomprov) Jateng.

REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL -- Tim Basket Putri Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Kampus Purwokerto berhasil meraih juara pada kejuaraan basket Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) Rayon III Jawa Tengah. Kegiatan itu  diselenggarakan di GOR Wisanggeni Tegal, Jawa Tengah,  Sabtu (6/4)

“Tim Basket Putri UBSI kampus Purwokerto berhasil meraih juara setelah di babak final mengalahkan tim dari Universitas Pekalongan dengan skor 42-22,” kata Kepala Kampus UBSI Kampus Purwokerto, Ragil Wijianto dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (11/4).

Ragil menambahkan, kejuaraan POM Rayon III Jawa Tengah  diikuti oleh perwakilan-perwakilan dari perguruan tinggi yang ada di di lingkup Rayon III Jawa Tengah. “UBSI Kampus Purwokerto selalu berkomitmen untuk mendukung pengembangan diri dan potensi mahasiswa UBSI. Baik di bidang akademik maupun non-akademik, termasuk bidang olahraga,” papar Ragil.

Ia juga menjelaskan,  melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), mahasiswa UBSI dibina sesuai dengan potensi dan minatnya. Sehingga,  mereka tidak hanya berprestasi di bidang akademik saja, tetapi juga non-akademik.

“Dengan kemenangan ini, maka tim basket putri UBSI Kampus Purwokerto berhak mengikuti kejuaraan Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (Pomprov) yang akan diadakan di Semarang, Jawa Tengah. Dan saya berharap tim basket putri UBSI kampus Purwokerto dapat meraih kemenangan juga di kejuaraan Pomprov yang akan datang,” kata Ragil.

Wakil Rektor Non-Akademik UBSI,  Suharyanto mengemukakan, kemenangan tim basket putri UBSI kampus Purwokerto di kejuaraan POM Rayon III Jawa Tengah  menambah daftar panjang prestasi yang diraih oleh mahasiswa UBSI di bidang non-akademik,  yakni di cabang olahraga.

“Seperti  diketahui, mahasiswa UBSI sudah banyak menyumbangkan prestasi untuk UBSI, untuk kota asal,  bahkan untuk Indonesia.  Mereka merai prestasi  mewakili kejuaraan tingkat kabupaten, provinsi, nasional hingga internasional, dan dengan cabang olahraga yang beragam seperti pencak silat, karate, panjat tebing, hingga taekwondo. UBSI juga terus berupaya mendukung para atlet UBSI untuk terus menorehkan prestasi. Selain itu,  UBSI juga selalu mengapresiasi prestasi non-akademik yang diraih oleh mahasiswanya dengan memberikan beasiswa pendidikan,” tutur  Suharyanto.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VCRFnD
April 11, 2019 at 08:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VCRFnD
via IFTTT

Read More

KPU Belum Bisa Respons Temuan Bawaslu di Malaysia

Hingga saat ini KPU mengaku belum mendapatkan surat resmi dari Bawaslu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan pihaknya belum bisa merespons pernyataan Bawaslu soal rekomendasi penundaan sementara pemungutan suara di Malaysia. Hingga saat ini KPU mengaku belum mendapatkan surat resmi dari Bawaslu.

"Kami belum bisa merespons pernyataan Bawsalu, karena sampai dengan saat ini, KPU belum mendapatkan surat secara resmi dari Bawaslu," ujar Wahyu ketika dihubungi, Kamis (11/4).

Menurutnya, KPU ingin mendapatkan informasi yang akurat terlebih dahulu. Sehingga, pihaknya untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

"Informasi akurat menjadi dasar bagi KPU untuk mengambil langkah berikutnya. Jadi sebelum mendapatkan informasi data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentu kami belum bisa mengambil langkah berikutnya," tegas Wahyu.

Sebelumnya, Wahyu mengungkapkan, pihaknya langsung melakukan pengecekan informasi surat suara yang tercoblos ke Malaysia. Dua orang Komisioner KPU langsung menuju Malaysia pada Kamis malam.

"Kami memandang informasi ini belum cukup sehingga kami perlu melalui rapat pleno menugaskan Pak Hasyim Asy'ari dan Pak Ilham Saputra untuk datang ke Malaysia secara langsung," ujar Wahyu.

Dia melanjutkan, kedua komisioner akan sampai di Malaysia malam ini. Informasi perkembangan di Malaysia dari keduanya akan disampaikan pada Jumat (12/4).

"Besok Insya Allah bisa langsung diinformasikan, malam ini sampai Malaysia, pagi bisa dapatkan informasi-informasi dari beliau berdua," tegas Wahyu.

Sebelumnya, beredar video tentang penggerebekan lokasi tempat penyeludupan surat suara pos di sebuah ruko di kawasan Bangi, Selangor, Malaysia. Dalam video tersebut, disebutkan bahwa surat suara Pilpres 2019 sudah tercoblos.

"Barang-barang sudah dicoblos di Malaysia Selangor. Sudah dicoblos 01, Partai Nasdem nomor 5, calegnya nomor urut 3 namanya Ahmad. Kami harap KPU Indonesia membatalkan semua urusan tentang DPL Malaysia dari hari ini sampai tanggal 14 (April). Kalau tidak kami akan duduki KBRI," ujar seorang pria dalam video tersebut sambil memperlihatkan surat suara yang sudah tercoblos.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan pihaknya akan meminta proses pemungutan suara Pemilu 2019 di Malaysia dihentikan. Pasalnya, Bawaslu menemukan kecurangan berupa adanya penyelundupan surat suara dan surat suara yang telah tercoblos.

Menurut Fritz,  temuan boks berisi surat suara dan surat suara yang tercoblos di Malaysia benar dan bukan informasi hoaks. "Benar (temuan itu). Panwaslu Kuala Lumpur sebagai penemu dan kami well informed. Kami meminta KPU melakukan evaluasi kinerja. Sebab terbukti PPLN tidak melaksanakan tugas dengan benar," ujar Fritz ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis.

Dia melanjutkan, Bawaslu telah membuat rekomendasi soal kinerja PPLN yang diragukan. "Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di Seluruh Malaysia untuk sementara," tegas Fritz.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2D8KxYJ
April 11, 2019 at 08:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2D8KxYJ
via IFTTT

Read More

Daya Tarik Samarkand

Samarkand pernah dikuasai berbagai imperium

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Samarkand. Kota yang terletak di tepian Sungai Zeravshan, sekitar 200 kilometer di sebelah timur Bukhara itu adalah salah satu kota bersejarah dan penting dari segi perkembangan arsitektur Islam di Uzbekistan khususnya dan di dunia pada umumnya. Kota yang sudah berdiri sejak 700 tahun Sebelum Masehi (SM) ini pernah dikuasai oleh berbagai imperium.

Pada 329 SM, kota itu ditaklukkan Aleksander Agung. Dua abad kemudian, Samarkand menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Himyar (115 SM-33 M). Saat itu, kota itu menjadi tempat bertemunya tiga kebudayaan, yakni Barat, Cina, dan Arab. Di abad ke-6 M, Samarkand jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Turki.

Samarkand memasuki babak baru ketika penguasa Dinasti Umayyah menaklukkan wilayah itu pada abad ke-8 M. Sejak itu, Samarkand berada di bawah kekuasaan Islam, dan perlahan namun pasti ajaran Islam mulai diterima penduduk Samarkand. Bahkan, wilayah itu bersama dengan Bukhara sempat menjadi pusat Islamisasi penting di kawasan Asia Tengah.

Setelah Dinasti Umayyah digulingkan Abbasiyah, Samarkand menjadi wilayah yang diperebutkan oleh penguasa Islam (Dinasti Abbasiyah) dan Cina. Di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyah, Samarkand tumbuh sebagai kota industri yang maju. Di kota itulah, pertama kali industri kertas pertama di dunia muncul. Industri kertas pun akhirnya menyebar ke seluruh dunia Islam hingga Eropa.

Penguasa Abbasiyah yang bernama al-Ma’mun kemudian memerintahkan putra-putra Asad bin Saman untuk memerintah Transoksania dari Samarkand. Keluarga Saman pada 875 M memproklamasikan berdirinya Dinasti Samanid dan menguasai Samarkand. 

Setelah itu, Samarkand pun silih berganti dikuasai dinasti-dinasti Islam. Pada 999 M, kota itu di bawah kekuasaan Dinasti Qarakhanid. Kemudian dikuasai Dinasti Seljuk (1073 M), Dinasti Qarakhitai (1141 M) dan Dinasti Khawarizmia (1210 M). Saat dikuasai dinasti-dinasti itu, Samarkand belum mencapai masa kejayaannya.

Samarkand mencapai masa keemasannya di era pemerintahan Dinasti Timurid (1370 M-1506 M). Di bawah kepemimpinan Timur Lenk, dinasti itu merebut Samarkand dari tangan Shah Sultan Muhammad, penguasa Dinasti Khawarizmia. Saat Timur Lenk berkuasa, Samarkand menjelma menjadi kota yang berkembang pesat. Hampir separuh dari aktivitas perdagangan di Asia berputar di Kota Samarkand. 

Tak hanya dalam bidang perdagangan saja, Samarkand juga maju dalam bidang seni arsitektur. Pada masa itu, Samarkand sudah memiliki monumen-monumen arsitektur yang megah. Salah satu bangunan berarsitektur megah di kota ini adalah Masjid Bibi Khanym, atau juga dikenal dengan sebutan Bibi Xonum dalam bahasa Uzbek. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UbJn9q
April 03, 2019 at 08:37PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UbJn9q
via IFTTT

Read More

4 Karung Blanko KTP-El Tercecer di Lahan Kosong Cimanggis

Blanko KTP-el itu ditemukan warga saat kerja bakti

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Sejumlah warga menemukan tiga karung diduga berisi blanko KTP-el di lahan kosong sekitar Kavling DDN Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Senin (18/3). Temuan saat kerja bakti itu diserahkan warga ke petugas Satpol PP Kecamatan Cimanggis.

"Ya, betul ada temuan tiga karung yang diduga blangko e-KTP dan sudah kami serahkan ke Mapolsek Cimanggis. Sekarang sudah ditanggani kepolisian Polres Depok," kata Kasatpol PP, Lienda Ratna Nurdiany saat dihubungi, Ahad (24/3).

Kapolsek Cimanggis, Kompol Suyud mengatakan total ada empat karung yang diduga berisi blanko KTP-el. "Kami menemukan satu karung lagi pada Jumat (22/3), jadi ada empat karung dan semuanya sudah kami serahkan ke Mapolres Depok untuk dilakukan penyelidikan," kata Suyud.

Kasubag Humas Polres Depok, AKP Firdaus mengutarakan, temuan empat karung yang diduga blangko KTP-el tersebut sudah di cek pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcalil) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang datang langsung ke Mapolres Depok pada Sabtu (23/3).

"Dipastikan itu bukan blangko KTP-el, tapi hanya material yang mirip dengan lapisan e-KTP dan bukan produk layanan administrasi kependudukan," jelas Firdaus.

Kepala Disdukcapil Kota Depok, Misbaul Munir juga memastikan bahwa temuan empat karung yang diduga material lapisan plastik KTP-el itu bukanlah produk Dirjen Dukcapil. "Itu barangnya sudah rusak semua. Bukan produk kami karena kalau bahan KTP-el itu bentuknya kepingan bukan plastik," ucap dia.

Disdukcapil pun, kata Munir, langsung memusnahkan KTP-el yang rusak dan tak berlaku lagi dengan cara dibakar. Disdukcapil juga memusnahkan 32 ribu KTP-el yang rusak dan tak terpakai.

"Ada tandanya KTP-el rusak dan tak berlaku lagi yakni pasti ada bekas dipotong. Nah, untuk lebih aman lagi, sekarang dibakar. Jadi kami pastikan tidak ada KTP-el rusak dan tak berlaku lagi berceceran di jalan atau disalahgunakan. Maklum ini tahun politik. Saya imbau masyarakat nggak perlu resah berlebihan," ucap dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2OkzWyg
March 24, 2019 at 08:37PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2OkzWyg
via IFTTT

Read More

In Picture: Kebakaran Melanda Vihara Samudra Bakti di Bandung

Peristiwa kebakaran bertepatan dengan momen Tahun Baru Imlek.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kebakaran terjadi di Vihara Samudra Bakti, Jalan Kelenteng, Kota Bandung, bertepatan dengan momen Tahun Baru Imlek, pada Selasa (5/2), sekitar pukul 10.41 WIB.

Diskar PB Kota Bandung menerjunkan 18 unit pemadam untuk mengatasi peristiwa kebakaran yang diduga berasal dari lilin yang banyak terdapat di dalam vihara. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RId7Vs
February 05, 2019 at 08:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RId7Vs
via IFTTT

Read More

Draft RUU Permusikan Belum Sampai ke Komisi X

RUU tersebut, adalah inisiatif masyarakat yang tercatat dalam prolegnas.

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Para musisi diminta untuk tidak berlebihan dalam menanggapi Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan. Karena, draft dari rancangan tersebut saat masih belum sampai ke komisi X DPR RI.

Seperti diketahui, RUU Permusikan yang diusulkan oleh Komisi X DPR banyak dikritik oleh para musisi di Tanah Air. Kritikan mencuat karena RUU Pemusikan akan menjadi aturan 'pasal karet' yang dapat menjerat para musisi atau seniman musik dalam UU ITE ke penjara.

Aturan yang dimaksud adalah di Pasal 5 yang berisikan beberapa larangan bagi para musisi. Mulai membawa budaya barat yang negatif, merendahkan harkat martabat, menistakan agama, membuat konten pornografi hingga membuat musik provokatif.

Menurut Anggota Komisi X dari fraksi PKS Ledia Hanifah Amaliah, ada sejumlah hal yang masih harus dibahas terkait RUU Permusikan. RUU tersebut, adalah inisiatif masyarakat yang tercatat dalam prolegnas yang masuk dalam pengajunya adalah DPR bukan pemerintah.

"Cara pengusulan UU ini di masyarakatnya membuat dulu draftnya. Sedang membuat diskusi-diskusi supaya memantapkan draftnya.Tapi, di DPR (draftnya) belum sampai," ujar Ledia kepada wartawan di Kota Bandung, Senin (4/2).

"Yang kemarin audiensi itu ada penyanyi, macem-macem, senior, muda ada semuanya. Mereka belum menyelesaikan draftnya," katanya.

Menurut Ledia, di dalam diskusi itu ada beberapa masukan bahwa masyarakat yang mengusulkan draft harus punya naskah akademis dan juga punya draft RUU-nya. DPR juga, mempertanyakan target bagaimana melindungi musisinya.

"Jadi pertanyaan kemarin yang mendasar UU-nya akan mengatur si kreatifnya musisi atau mau melindungi musisinya, atau mau apa? Kan harus clear," katanya.

Kedua, pihaknya meminta para musisi menyepakati terkait asosiasi. Apakah dibentuk tunggal atau beragam. Organisasinya, akan dibikin tunggal seperti IDI (ikatan dokter indonesia) atau mau dibuat banyak.

"Itu kan harus disepakati dulu sama mereka. Sepanjang mereka belum sepakat itu bakalan rame itu pembahasan uu nya," katanya.

Apalagi, kata dia, berbicara soal hak paten musik, saat ini, sudah ada UU tentang ekonomi kreatif. Musik itu masuk menjadi satu dari 16 sub sektor dari ekonomi kreatif. Jadi, para musisi harus menentukan apa yang akan jadi fokus dari UU Permusikan. Tujuannya, untuk menghindari nanti tumpang tindih apa yang diatur di UU permusikannya dengan UU ekonomi kreatif.

"Jadi memang mana yang mau diatur itu adalah satu hal yang penting. Itu belum clear waktu itu yah," kata Ledia. 

UU Permusikan ini baru masuk dalam Prolegnas tapi bagaimana kemudian ke depannya masih belum ditentukan. Ledia berharap, para musisi tak usah khawatir karena sebetulnya memang belum ada draftnya. Jadi, pembahasan pun belum sampai pasal-pasal.

"Biasanya gini, usulan akan masuk ke badan legislasi, dari bdan legislasi nanti kita akan rapikan apakah itu akan diterima atau dirombak habis," katanya. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WR5bFg
February 05, 2019 at 08:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WR5bFg
via IFTTT

Read More

Satu Juta Benih Ikan Ditebar di Pantai Karangsong

Penebaran benih ikan nantinya bisa memperkuat kekuatan ekonomi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU – Benih ikan sebanyak satu juta ekor ditebar di pantai Karangsong, Desa Karangsong, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Kamis (24/1). Kegiatan itu diharapkan kelak bisa dinikmati oleh nelayan.

Penebaran benih ikan itu dilakukan Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, bersama dengan Plt Bupati Indramayu, Supendi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kegiatan tersebut dalam rangka kunjungan kerja kapolda Jabar dengan masyarakat Kabupaten Indramayu.

Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, berharap, penebaran benih ikan tersebut nantinya bisa memperkuat kekuatan ekonomi masyarakat Kabupaten Indramayu dalam bidang perikanan. Dia pun meminta agar masyarakat Indramayu dapat terus memelihara lingkungan pantai dan laut yang telah memberi kehidupan dan penghidupan.

"Dengan penebaran benih ikan ini akan semakin memperbanyak stok ikan di perairan Indramayu,’’ kata Agung.

Hal senada diungkapkan Plt Bupati Indramayu, Supendi. Dia mengatakan, penebaran benih ikan itu sebagai upaya untuk memperbanyak biota laut terutama ikan agar bisa dinikmati oleh masyarakat.

"Dengan jumlah mencapai satu juta benih, Insya Allah kelak akan sangat bermanfaat,’’ kata Supendi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RI41gl
January 24, 2019 at 08:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RI41gl
via IFTTT

Read More

Harga Tiket Pesawat Jakarta-Lombok Dinilai Masih Mahal

Harga tiket pesawat Jakarta-Lombok lebih mahal dibandingkan rute Jakarta-Bali

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Harga tiket pesawat dari Jakarta ke Lombok maupun sebaliknya dinilai mahal dan sangat memberatkan masyarakat. Bahkan harganya lebih mahal dibandingkan tiket pesawat rute Jakarta-Bali.

"Bayangkan harga tiket pesawat dari Jakarta ke Lombok saja Rp 1,85 juta. Bandingkan dengan harga Jakarta-Bali yang hanya Rp 600 ribu. Ini namanya mencekik penumpang," ujar Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat TGH Hazmi Hamzar di Mataram, Ahad (20/1).

Ia menilai tingginya harga tiket pesawat tersebut, membuat calon penumpang akan berpikir untuk datang ke Lombok. Akibatnya, NTB khususnya Lombok sebagai destinasi wisata dan sedang berupaya bangkit pascagempa, menjadi sepi pengunjung.

"Boro-boro mau datang liburan, orang mau ngurusin kerjaan ke Lombok saja pasti malas, melihat harga yang begitu tinggi," ucap anggota Komisi II DPRD NTB bidang Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan itu.

Menurut Hazmi Hamzar, sudah seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bergerak untuk melakukan sejumlah upaya, agar harga tiket pesawat dari dan menuju Lombok tidak terlalu kemahalan. Mengingat, pascagempa jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah itu juga sudah jauh menurun.

"Jadi ini bukan karena penumpang yang ke Lombok sedikit, tapi memang karena harga tiket pesawat yang terlalu tinggi. Makanya disinilah peran pemerintah supaya turun mengatasi hal ini," jelasnya.

Ia menambahkan, percuma Pemprov NTB melakukan upaya promosi besar-besaran agar orang mau datang ke Lombok, tapi tidak dibarengi dengan rendahnya harga tiket pesawat. "Sudah orang takut datang akibat gempa. Ditambah lagi dengan mahalnya harga tiket, semakin orang tambah berpikir untuk tidak datang ke Lombok kalau begini caranya," jelasnya.

Selain itu, Hazmi juga menyayangkan keputusan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Inaca) yang hanya menurunkan harga tiket pesawat pada rute-rute tertentu, tanpa juga melihat tingginya harga tiket pesawat tujuan Lombok maupun sebaliknya.

"Saya heran kenapa harga tiket tujuan Lombok juga tidak termasuk. Ingat NTB merupakan daerah tujuan wisata nasional. Bagaimana kita mau bangkit pascagempa kalau begini caranya," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RAOzSY
January 20, 2019 at 08:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RAOzSY
via IFTTT

Read More

Tujuh Mobil Tabrakan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek

Akibatnya, arus lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek mengalami kemacetan.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Sebanyak tujuh unit mobil mengalami tabrakan beruntun di Tol Jakarta-Cikampek KM39 B arah Jakarta, Ahad (20/1). Akibatnya, arus lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek mengalami kemacetan.

"Kecelakaan lalu lintas ini terjadi pukul 13.30 WIB. Pemicunya kurang konsentrasi dan menjaga jarak aman," kata Humas Tol Jakarta-Cikampek Hendra Damanik di Bekasi.

Berdasarkan laporan petugas lapangan diketahui ketujuh mobil itu berjenis Toyota Rush B-1640-TMO, Honda Mobilio D-1401-ABI, Datsun B-1094-KIJ, Toyota Avanza T-1180-DN, Velfire B-103 -NB, Harier D-1607-OG dan Daihatsu Xenia BE-1469-TY.

"Tidak ada pengemudi yang mangalami luka serius. Namun, kendaraan rusak di bagian depan dan belakang," ucapnya.

Dikatakan Hendra, berdasarkan kesaksian salah satu korban kecelakaan, kecelakaan bermula saat pengemudi Toyota Rush B-1640-TMO mengurangi kecepatan karena kepadatan lalu lintas. Namun, pengendaran Honda Mobilio D-1401-ABI yang berada di belakangnya kurang menjaga jarak aman sehingga menabrak kendaraan di depannya.

"Begitu selanjutnya, kendaraan di belakangnya saling bertabrakan," ungkap Hendra.

Kerugian material yang diderita korban di antaranya, kerusakan pada sejumlah bagian bodi kendaraan. "Ada yang rusak di bagian kap mesin, bumper, bodi depan dan belakang," tuturnya.

Kejadian tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan peran kepolisian di wilayah setempat.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Czedxi
January 20, 2019 at 08:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Czedxi
via IFTTT

Read More

KPAI Apresiasi Penangkapan Pelaku Prostitusi Anak Lampung

KPAI juga berharap dilakukan proses rehabilitasi korban dengan baik oleh pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi Polres Lampung Timur yang telah membongkar sindikat perdagangan orang (anak) berbasis online. KPAI menilai, kejahatan ini adalah perbuatan melanggar hukum yang serius dan harus diatasi segera.

"Kami memonitor agar kepolisian mengembangkan penyelidikan karena diduga berkorelasi dengan prostitusi di Kota Metro Lampung beberapa saat yang lalu," kata Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi Anak KPAI, Ai Maryati Solihah, dalam keterangannya, Kamis (17/1).

Sindikat TPPO yang menyasar pelajar tersebut dapat dijerat oleh UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO junto UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun. KPAI juga berharap dilakukan proses rehabilitasi korban dengan baik oleh pemerintah.

Proses rehabilitasi, kata Ai, tidak boleh melupakan hak pendidikan korban dengan tidak membiarkan korban putus sekolah. Anak diberikan waktu untuk menjalankan proses hukum dengan tetap melindungi hak dasar yaitu pendidikan untuk anak-anak ini.

Berdasarkan informasi yang KPAI peroleh dari P2TP2A Propinsi Lampung saat ini anak-anak terindikasi dalam keadaan yang traumatis terutama kasusnya diketahui banyak orang. "Takut tidak bisa sekolah lagi, malu dengan teman-temanya dan takut dengan orang tuanya," kata Ai.

Sebelumnya, pada penghujung tahun 2018 jajaran Polres Lampung Timur menangkap para tersangka kasus prostitusi anak di bawah umur yang diduga masih berstatus pelajar. Kepada aparat, tersangka PI (36 tahun) dan BA (21) mengaku telah menjalankan bisnis tersebut selama kurang lebih tiga bulan pada sedikitnya tiga orang anak.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Hgxlpf
January 17, 2019 at 08:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Hgxlpf
via IFTTT

Read More

BI Dorong Kemajuan Sektor UMKM NTB

Tercatat lebih dari 59 juta UMKM di Indonesia pada 2017.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendorong pembangunan perekonomian sudah tidak diragukan lagi. Selain menggerakkan roda perekonomian, UMKM juga menyerap tenaga kerja yang demikian besar.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat lebih dari 59 juta UMKM di Indonesia pada 2017. Dari jumlah tersebut, UMKM di Indonesia telah menguasai 99 persen total usaha dan menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen total angkatan kerja.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri, pada 2016 berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, terdapat lebih dari 644 ribu unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja yang terserap lebih dari 1,8 juta orang.

Namun demikian, berdasarkan riset World Bank, terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi UMKM secara nasional yaitu aspek pembiayaan, aspek peluang usaha, kapasitas SDM dan kelembagaan UMKM, serta regulasi dan birokrasi. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral berupaya untuk turut serta memberikan kontribusi terbaik dalam pengembangan UMKM.

Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) NTB Achris Sarwani mengatakan kebijakan pengembangan UMKM juga sebagai upaya mendukung tugas utama BI dalam menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan keandalan sistem pembayaran.

"Selama 2018, KPw BI NTB telah melakukan berbagai program pengembangan UMKM seperti program pengembangan klaster, program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI) dan program Wirausaha Perempuan Bank Indonesia (WPBI)," ujar Achris di Mataram, NTB, Rabu (16/1).

Achris menjelaskan, program pengembangan klaster yang dilakukan KPw BI NTB terbagi menjadi tiga jenis, yakni klaster ketahanan pangan yang bertujuan untuk pengendalian inflasi komponen bergejolak, klaster Local Economic Development (LED) atau pengembangan ekonomi lokal yang bertujuan untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah, dan klaster berbasis pariwisata yang mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Pada program tersebut, dia katakan, KPw BI NTB memberikan bantuan teknis berupa pelatihan, studi banding, penguatan kelembagaan, serta bantuan sarana prasarana. Achris menyebutkan, pada 2018, jumlah klaster ketahanan pangan yang dibina sebanyak lima klaster meliputi klaster Bawang Putih di Lombok Timur, klaster Sapi di Sumbawa, klaster Sapi di Lombok Utara, klaster Cabai di Lombok Timur, dan klaster Padi di Lombok Tengah. Untuk klaster LED, terdapat dua klaster yang dibina seperti klaster Gula Aren di Lombok Barat dan klaster Kopi di Sumbawa, sedangkan jumlah klaster berbasis pariwisata yaitu klaster tenun Pringgasela di Lombok Timur.

Selain program pengembangan klaster, lanjut Achris, BI NTB juga memiliki program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI) 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 15 wirausaha. Dalam program tersebut, para peserta diberikan berbagai pengetahuan, baik softskill maupun hardskill untuk menjadi seorang wirausaha unggulan.

Sejenis dengan program WUBI, program Wirausaha Perempuan Bank Indonesia (WPBI) merupakan program pendampingan wirausaha khusus perempuan. Sekira 20 perempuan mengikuti program tersebut. Selama 2018, BI NTB mengikutsertakan UMKM binaannya dalam berbagai pameran, baik di dalam dan luar negeri.

"Tujuan dari program ini untuk mendorong perempuan di Provinsi NTB menjadi perempuan mandiri dan berkontribusi bagi perekonomian keluarganya," lanjut Achris.

Achris menambahkan, dalam rangka mendorong pembiayaan perbankan kepada UMKM, BI NTB akan dilakukan penelitian pola pembiayaan untuk komoditi potensial pada tahun ini.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RQTcYu
January 16, 2019 at 08:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RQTcYu
via IFTTT

Read More

Target Swasembada Kedelai Dinilai Perlu Dikaji Ulang

Indonesia perlu melakukan impor sebanyak 2,6 juta ton kedelai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arief Nugraha menilai, target swasembada kedelai yang dicanangkan pemerintah pada 2020 layak dikaji ulang. Sebab, lahan Indonesia sebagai negara tropis tidak memungkinkan pertumbuhan kedelai yang merupakan tanaman sub-tropis dapat maksimal. Iklim merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat produktivitas.

Berdasarkan data BPS pada 2018, kedelai Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mencapai lebih dari 3 juta ton per tahun. Produksi Indonesia hanya sebesar 982.598 ton, sehingga perlu melakukan impor sebanyak 2,6 juta ton untuk menutupi kekurangan produksi dalam negeri.

Arief mengatakan, jumlah selisih produksi yang besar ini perlu dipertimbangkan karena masih terlalu jauh untuk melakukan swasembada. "Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebutuhan perajin tahun dan tempe," kata dia, dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Rabu (9/1).

Selain itu, Arief melanjutkan, kedelai adalah jenis tanaman yang membutuhkan kelembapan tanah cukup dan suhu relatif tinggi untuk pertumbuhan optimal. Sedangkan, di Indonesia, curah hujan yang tinggi pada musim hujan sering berakibat tanah menjadi jenuh air. Selain itu, drainase yang buruk juga menyebabkan tanah juga menjadi kurang ideal untuk pertumbuhan kedelai.

"Usaha produksi kedelai di Indonesia harus menyesuaikan dengan pola dan rotasi tanam. Hal ini disebabkan karena petani belum menilai kedelai sebagai tanaman utama," kata Arief.

Rasa pesimis untuk swasembada kedelai semakin kuat melihat jumlah impor yang meningkat dari tahun 2015 hingga 2018. Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, impor pada tahun 2015 dan 2016 berjumlah sekitar 2,3 juta ton. Pada 2017, naik menjadi 2,7 juta ton dan sempat turun menjadi 2,6 juta ton pada tahun lalu

Sementara itu, Arief menjelaskan, jumlah produksi kedelai pada rentang waktu yang sama mengalami fluktuasi. Pada 2015, produksi mencapai 963.183 ton dan turun menjadi 859.653 ton pada 2016. Tingkat produksi semakin turun pada 2017, yakni 538.728 ton dan mengalami peningkatan pada tahun lalu yang mencapai 982.598 ton.

Kementan akan terus berupaya meningkatkan produksi kedelai pada tahun ini, guna mewujudkan swasembada padi, jagung dan kedelai. Dua komoditas lainnya diklaim sudah tercapai swasembada, sedangkan kedelai masih membutuhkan perjuangan.

Sekretaris Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Maman Suherman mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menambah luas tanam seperti tumpangsari. Tahun ini, Kementan menargetkan tumpangsari 1,05 juta hektare atau setara luas pertanaman 21, juta hektare. Selain itu, 500 ribu hektare rawa di sejumlah daerah juga akan dimanfaatkan, termasuk di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FhIFji
January 09, 2019 at 08:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FhIFji
via IFTTT

Read More