Korban Meninggal Tsunami Selat Sunda Capai 433 Orang

Jumlah korban tsunami diperkirakan masih akan bertambah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan SAR Nasional menyatakan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tsunami yang melanda perairan Selat Sunda, Ahad (30/12) kembali bertambah menjadi 433 dari sebelumnya 429 orang. Data diperoleh hingga pukul 17.00 WIB.

"Kami perkirakan jumlah korban tsunami terus bertambah, seiring proses pencarian" kata Humas Kantor SAR Jawa Barat, Joshua Banjarnahor pada Republika.co.id, hari ini.

Korban tsunami yang meninggal dunia itu tercatat 433 orang, luka-luka 1.041 orang, dan hilang 17 orang. Korban tsunami yang meninggal dunia dari warga Provinsi Banten sebanyak 317 orang dan Provinsi Lampung 116 orang.

Baca juga,  BMKG Pastikan Longsor Gunung Anak Krakatau Sebabkan Tsunami.

Mayoritas jumlah korban yang meninggal ialah penduduk Kabupaten Pandeglang. Tim SAR gabungan hingga kini memfokuskan evakuasi pencarian di sekitar pesisir Pandeglang. Sebab masih banyak korban tsunami yang belum ditemukan.

"Kami berharap seluruh warga yang hilang itu bisa ditemukan dalam kondisi meninggal maupun hidup," ujarnya yang turut serta membantu proses evakuasi korban.

Ia memastikan tim SAR gabungan memaksimalkan evakuasi dan pencarian jenazah. Sebab diperkirakan jumlah korban yang hilang masih banyak karena masyarakat tak sempat menyelamatkan diri.

"Kami bekerja keras dengan tim gabungan untuk melakukan evakuasi dan pencarian jenazah,termasuk di pulau kecil itu," ucapnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Vjzqnp
December 30, 2018 at 09:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Vjzqnp
via IFTTT

Read More

Wahdah Islamiyah Dirikan Posko Bencana Tsunami Banten

Posko Wahdah menyediakan layanan medis hingga logistik untuk korban.

REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG – Tim Wahdah Islamiyah Peduli Korban Tsunami Selat Sunda kembali mendirikan posko layanan di Desa Sumur, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada Kamis (28/12). Pendirian posko yang berlokasi di Jalan Raya TNUK Kertajaya Sumur ini telah mendapat izin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

"Sesuai arahan BNPB Sumur agar pendirian Posko Wahdah Islamiyah Peduli Korban Tsunami minimal radius 1 kilometer dari bibir pantai, karena kita berada di ring satu wilayah bencana tsunami," kata Koordinator Lapangan Wahdah Islamiyah Peduli Bencana Tsunami, Syukri melalui keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Jumat (28/12). 

Ia menerangkan, kondisi cuaca di wilayah Sumur sesuai informasi dari BMKG belum stabil. Sebab cuacanya berubah-ubah setiap saat. Tapi Posko Wahdah Islamiyah Peduli Korban Tsunami di Sumur dekat dengan warga terdampak bencana. Maka diharapkan posko bisa memberi layanan yang maksimal. 

Ia menyampaikan, Wahdah Islamiyah berharap bisa maksimal memberikan pelayanan kepada warga terdampak bencana. Layanan search and rescue (SAR), medis dan logistik telah disediakan di posko. 

Syukri mengajak masyarakat bersama Lazis Wahdah Islamiyah membantu warga terdampak bencana tsunami. "Ayo kita bantu warga terdampak tsunami Selat Sunda," ujarnya. 

Sebelumnya, tsunami menerjang wilayah pesisir Banten dan Lampung. Akibatnya ratusan orang meninggal dunia dan ribuan orang mengungsi. Masyarakat yang mengungsi karena terdampak tsunami membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di pengungsian. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Q8hE2u
December 28, 2018 at 09:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Q8hE2u
via IFTTT

Read More

Dosen IPB Jadi Korban Tsunami Selat Sunda

Korban bernama Dra Ani Purjayanti, MA merupakan dosen Departemen Manajemen.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Keluarga Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) berduka atas kehilangan salah seorang dosen yang menjadi korban dalam peristiwa Tsunami Selat Sunda di Pandenglang, Banten. Korban bernama Dra Ani Purjayanti, MA merupakan dosen Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.

Pada saat kejadian, almarhum sedang berlibur bersama keluarganya di Banten. "Keluarga besar IPB sangat kehilangan, almarhum adalah dosen saya, mengajar Bahasa Inggris dulu tahun 1990an," kata Rektor IPB Dr Arif Satria, Ahad (23/12).

Arif mendapat informasi musibah tersebut pagi tadi sekitar pukul 07.00 WIB dari pihak keluarga Ani yang merupakan teman satu angkatannya.  Pada saat informasi awal diterima, almarhum dikabarkan hilang setelah kejadian tsunami dan belum diketahui keberadaannya. Sementara suami dan anaknya selamat. 

"Siang tadi sudah dapat kabar, jenazah ditemukan di sekitar lokasi hotel tempat dia menginap," katanya. 

Sementara suami almarhum dirawat di rumah sakit terdekat, begitu juga dengan anak almarhum. Pihak keluarga juga sudah berada di lokasi. 

Setelah mendapatkan informasi tersebut, lanjut Arif, ia menginstruksikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB berangkat langsung ke lokasi untuk membantu pihak keluarga mengurus jenazah. Selain itu, tim dari Pusat Studi Bencana IPB sudah diturunkan ke lokasi bencana tsunami untuk membantu melakukan identifikasi. 

"Jenazah sudah dalam perjalanan menuju Ambarawa, kampung halamannya," kata Arif. 

Arif merasa sangat kehilangan atas berpulangnya almarhum Ani yang dikenalnya sebagai sosok dosen yang komunikatif dan dekat dengan mahasiswa. "Beliau sangat disukai oleh mahasiswa karena enak dalam mengajar, jelas, baik dan ramah. Almarhum juga juri mahasiswa berprestasi nasional," kata Arif. 

Almarhum meninggal dalam usia 54 tahun, meninggalkan seorang suami dan dua putra. Suami dan dua anaknya saat ini berangkat menuju Ambarawa untuk dimakamkan di kampung halamanya. "Pemakaman dilakukan di Ambarawa sesuai permintaan ibunya bu Ani yang meminta anaknya dimakamkan di rumahnya," kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Nunung Nuryantoro.

Nunung menambahkan, almarhum sedang berlibur bersama keluarganya. Total ada tiga keluarga, dengan jumlah sembilan orang. Semua menginap di Mutiara Carita Banten. Seluruh keluarga selamat, kecuali Ani dan suami dari adik almarhum yang sampai saat ini belum ditemukan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2rQ1od3
December 23, 2018 at 09:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2rQ1od3
via IFTTT

Read More

BPJS TK Bandar Lampung Proses Pembayaran Klaim Rp 215 M

Potensi tenaga kerja di Lampung mencapai dua juta jiwa pekerja formal dan informal.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Bandar Lampung sejak Januari hingga 13 Desember 2018 telah memproses 23.089 klaim dengan nilai Rp 215,6 miliar lebih. Selain Cabang Bandarlampung, proses klaim itu berasal dari sejumlah kantor cabang pembantu BPJS Ketenagakerjaan seperti KCP Kalianda, Pringsewu, dan Metro.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandarlampung, Hery Subroto di Bandar Lampung, Kamis (20/12), menyebutkan nilai klaim peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah dibayarkan senilai Rp 215 miliar lebih. Itu untuk program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.

Rinciannya pembayaran di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung senilai Rp 168,9 miliar dengan total 16.835 klaim. Kemudian, KCP Kalianda sebesar Rp 10,3 miliar dengan 1.797 klaim, KCP Metro jumlah 2.802 klaim senilai Rp 25 miliar lebih, KCP Pringsewu senilai Rp 11,2 miliar dengan 1.655 klaim. Ia menjelaskan bahwa potensi tenaga kerja di Lampung mencapai dua juta jiwa pekerja formal dan informal.

"Namun pekerja yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan hanya mencapai kurang 170.700 orang dari 4.810 badan usaha atau pemberi kerja," katanya.

Karena itu, pihaknya akan terus melakukan sosialisi bagi potensi tenaga kerja di Lampung tersebut untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menurutnya akan mengajak pekerja formal yang masih honor di pemerintah daerah untuk masuk BPJS Ketenagakerjaan, termasuk perangkat desa, notaris, organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan NU.

"Kami akan menjalin kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah, seperti yang telah dilakukan di tingkat pusat dengan Nahdlatul Ulama terkait program BPJS Ketenagakerjaan," tambahnyanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BuoKJp
December 20, 2018 at 09:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BuoKJp
via IFTTT

Read More

DPR: Indonesia Bisa Desak PBB Tetapkan OPM Sebagai Teroris

Ketua DPR berharap pemerintah menindak tegas dan keras pembunuh pekerja di Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengutuk keras kelompok pembantai bersenjata di Papua yang telah melakukan tindakan keji terhadap warga yang tidak berdosa. DPR juga berharap Pemerintah dapat mengambil tindakan tegas dan keras terhadap pelaku dan memulihkan kondisi keamanan di Papua.

"Kalau kita mau, kita bisa mendesak Peserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk memasukan Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi teroris, sebagaimana definisi PBB itu sendiri,"  tegasnya dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Kamis (13/12)

Politikus Partai Golkar ini juga mengajak seluruh elemen bangsa menjaga suasana teduh dan damai jelang pesta demokrasi Pemilu pada tanggal 17 April 2019. Kontestasi Pileg dan Pilpres merupakan agenda politik kebangsaan yang sangat penting. Tetapi, di atas semua itu persatuan harus dijaga, kebinnekaan harus dipelihara serta keselamatan dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila adalah di atas segala-galanya. 

"Mari kita hindari pernyataan-pernyataan yang bernuasa permusuhan, saling menyerang, apalagi yang mengarah kepada fitnah dan adu domba. Kita harus senantiasa ingat akan ajaran agama bahwa perbedaan itu adalah sebuah rahmat," ujarnya.

Dalam pidato penutupan masa persidangan II DPR RI tahun sidang 2018-2019 Bamaoet menyampaikan pula berbagai capaian dan kegiatan DPR RI selama Masa Persidangan II. Pada masa sidang yang berlangsung sejak tanggal 21 November 2018 hingga 13 Desember 2018, DPR RI telah menyetujui empat rancangan undang-undang (RUU).

Keempat RUU tersebut adalah RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR), RUU  tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi. Kemudian RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan.

"Serta RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI  dan Pemerintah Serbia  tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan," kata Politikus Partai Golkar tersebut.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2rBHPEV
December 13, 2018 at 09:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2rBHPEV
via IFTTT

Read More

Jembatan Roboh, Jalur Padang-Bukittinggi Putus

Robohnya jembatan disebabkan luapan air Sungai Batang Ulakan.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Hujan deras yang mengguyur kawasan Padang Pariaman dan Padang Panjang pada Senin (10/12) sore membuat debit air yang mengalir di sungai-sungai mendadak tinggi. Sejumlah jembatan dihantam aliran air yang deras, bahkan dilaporkan roboh. Kepala BPBD Padang Pariaman, Budi Mulya, menyebutkan jembatan yang roboh berada di Kayu Tanam, di jalur utama Padang-Bukittinggi via Padang Panjang.

Robohnya jembatan disebabkan luapan air Sungai Batang Ulakan. "Tutup, nggak bisa dilalui sama sekali. Terus ada 3-5 jembatan lagi, tapi itu jembatan jalur jalan kabupatennya," kata Budi, Senin (10/12) malam.

Selain jembatan putus, derasnya hujan sore tadi juga menyebabkan banjir bandang melanda kawasan di belakang Pasar Sicincin. Namun BPBD Padang Pariaman belum mendapat perkembangan terkini mengenai kondisi di lokasi.

"Tim sedang berbagi masih menunggu laporan," ujar Budi.

Putusnya jalur di Kayu Tanam dan derasnya arus air yang meluncur turun di Air Terjun Lembah Anai membuat sebagian besar pengendara memilih memutar arah kendaraannya. Budi menyebutkan bahwa pihak kepolisian bahkan sudah menutup jalan di kawasan Sicincin.

Budi juga meminta pengendara ekstra hati-hati bila ingin melintasi jalur alternatif Malalak. Alasannya, kawasan Malalak dikenal rawan longsor dengan topografi berbukit curam. Dengan curah hujan tinggi, Budi menyebut kawasan tersebut tidak sepenuhnya aman dilalui.

"Kami sudah koordinasi dengan PU Provinsi dengan Balai Jalan. Insya Allah besok penanganan," kata Budi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EmXzUU
December 10, 2018 at 09:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EmXzUU
via IFTTT

Read More

Nepal Akui Eksistensi Umat Islam

Saat ini, ada sekitar 24 distrik yang didominasi umat Islam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat membuka peta Asia Selatan dan melihat Nepal, yang terlintas tampaknya kuil-kuil Hindu dan candi-candi Buddha. Hanya sedikit orang yang mengetahui ternyata Nepal memiliki sedikit komunitas Muslim.

Lebih dari seperempat wilayah Nepal merupakan dataran tinggi di atas ketinggian 3.000 meter. Sepuluh puncak gunung tertinggi dunia bisa dijumpai di sana, puncak Everest salah satunya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nepal yang dilansir www.irinnews.org, populasi Muslim Nepal sekira 4,2 persen dari total populasi 30 juta jiwa. Muslim di Nepal menyebar dari Tarai, dataran selatan yang berbatasan dengan India.

Saat ini, ada sekitar 24 distrik yang didominasi umat Islam. Cukup mudah membedakan umat Islam dari umat lainnya di Nepal, lihat saja dari namanya.

Sejak runtuhya era monarki dan beralihnya Nepal menjadi republik pada 2008, Islam sudah diakui sebagai salah satu agama resmi di Nepal.

Namun, sebagai minoritas, tak ada libur nasional untuk hari besar Islam. Mereka hanya menikmati libur nasional, pada hari besar keagamaan Hindu atau Buddha. Muslim Nepal terus memperjuangkan hak libur nasional, terutama Idul Fitri dan Idul Adha.  

Selain itu, tak semua sekolah pemerintah juga menerima pelajar Muslim. Anak-anak Muslim di Nepal banyak yang belajar di pesantren atau sekolah agama yang mayoritas dijalankan oleh warga Muslim keturunan India.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EcDPCz
December 10, 2018 at 09:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EcDPCz
via IFTTT

Read More

Paris Mencekam Jelang Libur Natal

Sebanyak 361 orang masih ditahan kepolisian.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Polisi anti-huru hara Prancis menembakkan gas air mata dan terlibat bentrok dengan demonstran "rompi kuning" di pusat kota Paris pada Sabtu (8/12). Pihak berwenang mengatakan 575 orang demonstran telah digeledah dan ditangkap, tetapi telah dibebaskan kembali.

Sementara 361 orang lainnya masih tetap ditahan setelah polisi menemukan senjata seperti palu, tongkat bisbol, hingga bola logam.

Ratusan pengunjuk rasa berdesakan di sekitar monumen Arc de Triomphe, yang telah dirusak dengan grafiti anti-Macron pekan lalu. Para demonstran juga membakar puluhan mobil dan menjarah toko-toko dalam kerusuhan terburuk di Paris sejak Mei 1968.

Seorang juru bicara polisi mengatakan kepada wartawan, ada sekitar 1.500 pengunjuk rasa di jalan Champs Elysees. Sekelompok besar orang berkumpul di area lain dan menuju ke timur Paris. Beberapa dari mereka memblokir sementara jalan lingkar yang mengelilingi pusat kota Paris.

"Kami naik kereta selama 11 jam hanya untuk memprotes hari ini. Kami merasa dicemooh oleh para teknokrat yang mengatur kami," kata Gilles Noblet, seorang demonstran dari wilayah Ariege.

Baca juga, Menara Eifel Ditutup Jelang Protes Susulan.

Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe meminta demonstran untuk menahan diri. "Kami akan melakukan semua yang kami bisa sehingga hari ini bisa menjadi hari tanpa kekerasan, sehingga dialog yang kami mulai minggu ini dapat berlanjut dalam keadaan baik," kata dia di televisi Prancis.

Pada Selasa (4/12), Philippe mengumumkan bahwa Pemerintah Prancis telah menangguhkan kenaikan pajak bahan bakar setidaknya selama enam bulan untuk membantu meredakan protes yang telah berlangsung selama berminggu-minggu. Sekitar 89 ribu polisi telah dikerahkan di seluruh Prancis, sekitar 8.000 di antaranya dikerahkan di Paris.

"Kami telah menyiapkan aksi tanggapan yang kuat," ujar Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castaner. Dia meminta para pengunjuk rasa untuk tidak terlibat dalam aksi kerusuhan.

"Para pembuat onar hanya bisa beraksi ketika mereka menyamar sebagai demonstran rompi kuning. Kekerasan bukanlah cara yang baik untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sekarang saatnya untuk diskusi," kata dia.

Para pengunjuk rasa yang merencanakan demonstrasi dengan menggunakan media sosial itu mengatakan unjuk rasa di akhir pekan ini adalah aksi "Babak IV" untuk memprotes Presiden Prancis Emmanuel Macron dan kebijakannya.

"Kami datang ke sini untuk pawai damai, bukan untuk menghancurkan sesuatu. Kami ingin kesetaraan, kami ingin hidup, bukan bertahan hidup," kata Guillaume Le Grac (28 tahun) yang bekerja di sebuah rumah jagal di Kota Guingamp di Britanny.

Kelompok-kelompok kecil polisi anti huru hara bergerak cepat di antara para pengunjuk rasa. Mereka menangkap siapa pun yang mencoba merusak toko-toko atau fasilitas umum. Kota Paris tampak seperti kota hantu. Museum-museum dan toko serba ada yang seharusnya meriah menjelang Natal, terpaksa tutup.

Wisatawan hanya sedikit dan warga disarankan untuk tinggal di rumah jika keadaan memungkinkan. Jalan-jalan ditutup untuk lalu lintas, sementara Menara Eiffel dan museum-museum terkenal di dunia seperti Musee d'Orsay, Centre Pompidou, dan Louvre juga ditutup.

"Turis agak bingung - tidak ada kereta bawah tanah, tidak ada tempat belanja, tidak ada museum ... tetapi mereka tampaknya menerimanya dengan tenang," kata resepsionis sebuah hotel, Pascal, yang menolak memberi tahu nama belakangnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2E6Bf0R
December 08, 2018 at 09:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2E6Bf0R
via IFTTT

Read More

Ketua KPI Harap Revisi UU Penyiaran Segera Diparipurnakan

Revisi UU Penyiaran juga menjadi catatan bagi dunia penyiaran Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Yuliandre Darwis, berharap Revisi Undang-undang (UU) No. 32/2002 tentang Penyiaran dapat segera diparipurnakan. Saat ini, kata dia, Revisi UU Penyiaran sudah berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Sekarang itu dari Komisi I sudah selesai. Sekarang di Baleg dan kami berharap bisa diparipurnakan dengan segera," ujar Yuliandre di Jakarta Pusat, Senin (26/11).

Revisi UU Penyiaran juga menjadi catatan bagi dunia penyiaran Indonesia. Catatan untuk melakukan perbaikan dalam hal teknologi, efisiensi, serta konten. Konten, kata Yuliandre, akan menjadi "raja" ke depannya.

"Konten jadi raja, bukan lagi infrastuktur ke depan. Oleh karena itu kami menunggu apa yang menjadi dorongan dari teman-teman DPR," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, ikut mendesak DPR untuk segera merevisi Undang-undang (UU) No. 32/2002 tentang Penyiaran. Menurutnya, UU tersebut harus segera direvisi agar dapat sesuai dengan dinamika masyarakat dan teknologi yang terus berkembang.

"UU mengatur kehidupan masyarakat. Tatkala masyarakat sudah berubah secara cepat, terutama perubahan teknologi komunikasi, teknologi digital misalnya, maka UU harus diubah, direvisi," ujar Wiranto di Jakarta Pusat, Senin (26/11).

Ia mendorong DPR sebagai pembentuk UU untuk memperhatikan hal tersebut dan mempercepat pengesahan UU Penyiaran yang baru. Menurutnya, dengan adanya hasil revisi UU Penyiaran yang lama, UU tersebut nantinya dapat menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang.

"Kalau tidak, ketinggalan. UU kalau ketinggalan absurd, tidak ada gunanya," kata dia.

Menurutnya lagi, jika suatu UU tertinggal oleh masyarakat yang terus berkembang, maka hal tersebut akan sangat berbahaya. Keteraturan tidak bisa terjaga apabila hal itu terjadi. Untuk itu, lanjut dia, dalam UU Penyiaran yang baru nantinya harus dipikirkan perkembangan-perkembangan terkini dari segala aspek.

"Baik kondisi lingkungan masyarakat, kondisi politik, maupun kondisi teknologi, itu tetap dipertimbangkan, dimasukkan, di situ," jelasnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2P3rFxz
November 26, 2018 at 09:21PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2P3rFxz
via IFTTT

Read More