Showing posts with label 2018 at 06:42PM. Show all posts
Showing posts with label 2018 at 06:42PM. Show all posts

Friday, December 28, 2018

2019, Muamalat Targetkan Pertumbuhan Dana Murah 20 Persen

Tahun depan, Bank Muamalat akan fokus pada pendanaan dan peningkatan fee based income

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Muamalat Indonesia (Bank Muamalat) menargetkan pertumbuhan Current Account Saving Account (CASA) atau dana murah sebesar 20 persen. Direktur Bank Muamalat Achmad Kusna Permana mengatakan CASA pada tahun 2018 cukup tumbuh agresif.

"Seharusnya CASA bisa tumbuh 20 persen untuk tahun depan, tahun ini CASA sudah tumbuh cukup agresif sekitar 15 persen," kata dia di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (28/12).

Permana mengatakan tahun depan, Bank Muamalat akan fokus pada pendanaan (funding) dan peningkatan fee based income. Perkembangan tidak akan terlalu agresif dari sisi pembiayaan melainkan reprofiling ke funding.

Ia optimis pertumbuhan akan digit ganda. Menurut data per September 2018, Dana Investasi non profit sharing tercatat Rp 28,18 triliun. Sementara Dana Simpanan Wadiah sebesar Rp 5,96 triliun.

Total DPK per September 2018 tercatat Rp 44,31 triliun, sementara total CASA sebesar Rp17,33 triliun. Rasio CASA terhadap DPK yakni sebesar 39,11 persen.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2TdlXvq
December 28, 2018 at 06:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2TdlXvq
via IFTTT
Share:

Tuesday, December 18, 2018

ACT akan Kirim Tim Kemanusiaan untuk Uighur

Bantuan diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan hingga modal usaha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Protes PBB atas dugaan penahanan sekitar satu juta muslim Uighur kembali menjadi perhatian dunia, terlebih setelah Pemerintah Cina memberlakukan sejumlah pembatasan. Menanggapi hal tersebut Aksi Cepat Tanggap merespons dengan rencananaya mengirim bantuan kemanusiaan.

Senior Vice President Aksi Cepat Tanggap Syuhelmaidi Syukur mengungkapkan, pasang surut krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Uighur telah terjadi puluhan tahun silam. Krisis semakin memuncak dengan adanya pembatasan HAM terhadap masyarakat Uighur, seperti pelarangan untuk beribadah. ACT saat ini berikhtiar penuh merespons dalam bentuk bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Uighur.

Dalam waktu dekat, ACT akan memberangkatkan tim untuk memberikan bantuan dan meninjau langsung sejumlah pengungsi Uighur. “Insyaallah, kita akan memberangkatkan tim dalam beberapa fase. Selain di Xinjiang, banyak diaspora Uighur tersebar di berbagai negara seperti Turki dan Kirgistan. Dalam minggu ini kami akan memberangkatkan Tim Sympathy of Solidarity (SOS) untuk Uighur I,” jelas Syuhelmaidi, Selasa (18/12), seperti dikutip ACT News.

Sejumlah bantuan akan disampaikan kepada pengungsi Uighur, khususnya anak-anak yatim Uighur. Bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan, modal usaha, dan kebutuhan musim dingin.

“Semua program akan segera diinisiasi. Selain itu, negara-negara yang akan kita kunjungi dalam keadaan musim dingin, bantuan yang diberikan juga berupa kebutuhan musim dingin,” ujar Direktur Global Humanity Response (GHR) ACT Bambang Triyono.

Selain Turki, ACT akan menyapa pengungsi Uighur di tiga negara yang secara geografis berdekatan dengan wilayah domisili terbesar mereka, Xinjiang. Ketika negara tersebut meliputi Kirgistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Tim diperkirakan akan berangkat sebelum Januari 2019.

Di samping itu, Bambang menyampaikan, isu kemanusiaan Uighur akan tetap menjadi perhatian Solidaritas Kemanusiaan Dunia Islam (SKDI). “GHR yang diberikan mandat soal ini sekuat tenaga pastilah merespons di mana pun ada isu-isu kemanusiaan yang ada di negara-negara SKDI. Termasuk Uighur, tidak menutup kemungkinan kita menyapa warga Uighur di tempat asalnya,” jelas Bambang.

Dari dalam negeri, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin mengecam penindasan Muslim Uighur di Xinjiang. Din mengatakan, penindasan yang dilakukan kepada Muslim Uighur di Cina telah melanggar hak asasi manusia.

Etnis Uighur merupakan suku minoritas Muslim yang menjadi penduduk mayoritas di Provinsi Xinjiang, Cina Barat. Sensus populasi etnik yang ditulis Departemen Statistik Populasi, Sosial, Sains dan Teknologi, Biro Statistik Nasional Tiongkok tahun 2000 menyebutkan, 45,84 persen penduduk di Xinjiang adalah suku Uighur. Beberapa bulan terakhir di tahun 2018 ini, sejumlah media internasional memberitakan adanya kamp indoktrinasi untuk warga etnis Uighur dari Pemerintah Cina.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Br25xD
December 18, 2018 at 06:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Br25xD
via IFTTT
Share:

Tuesday, December 4, 2018

In Picture: Peringati HUT Ke-61, Pertamina Gelar Khataman Alquran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Sejumlah anak yatim mengikuti acara khatam Al-Quran bersama anak yatim di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (4/12).

Acara yang diikuti oleh ratusan anak yatim tersebut merupakan rangkaian dari peringatan HUT Pertamina Ke-61.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2UdenCr
December 04, 2018 at 06:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UdenCr
via IFTTT
Share:

Monday, December 3, 2018

OJK Imbau Perbankan Lakukan Efisiensi

Dengan efisiensi bank bisa lebih kompetitif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, sangat memperhatikan kondisi suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Sebab, itu bisa memengaruhi suku bunga perbankan.

Maka Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengimbau, agar bank bisa meningkatkan efisiensinya. "Efisiensi adalah proses yang selalu ditingkatkan oleh semua bank karena dengan efisiensi, bank bisa lebih kompetitif," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin, (3/12).

Ia melanjutkan, saat ini bank-bank berlomba meningkatkan efisiensi supaya biayanya lebih murah. Dengan begitu, bank dapat menawarkan harga produk lebih murah namun berkualitas bagus.

"Itu adalah bisnis yang harus dilakukan oleh semua industri perbankan. Kalau nggak melakukannya, dia nanti akan kaget dan terlihat bank-nya nggak kompetitif karena nggak bisa menawarkan produk lebih murah," kata Wimboh.

Semua bank, kata dia, diminta untuk melakukan itu dengan proses serta tingkat yang berbeda-beda sesuai kondisi bank-nya. Dengan begitu tidak heran bila ada bank yang hanya bisa menawarkan produk berharga sangat mahal.

"Jadi suku bunga kreditnya mahal dibandingkan yang lain atau dia hanya bisa dapat deposan tapi hanya dengan mengandalkan suku bunga yang lebih tinggi. Ini harus mulai masing-masing bank mencari kiat-kiat supaya lebih kompetitif," tutur Wimboh.

Cara bank tingkatkan efisiensi, kata dia, di antaranya dengan menambah nasabah lebih banyak sehingga pendapatan nonbunga (fee based income) pun lebih banyak. "Kalau dia produknya banyak, fee based, dan sebagainya, sehingga tidak harus mengandalkan pendapatan dari sumber bunga," jelasnya.

Dengan begitu, kata Wimboh, meski suku bunga mahal namun bank bisa mendapatkan pendapatan yang lebih murah serta fee based income yang bagus. "Itu semua bank kita dorong begitu. Maka ke depannya, bank otomatis harus menambah nasabahnya semakin banyak dan semakin banyak," tegasnya.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2zAepLW
December 03, 2018 at 06:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zAepLW
via IFTTT
Share:

Friday, November 30, 2018

Pemerintah akan Terbitkan Kartu Penyandang Disabilitas

Untuk tahap awal kartu tersebut akan dibagikan kepada 7.000 penyandang disabilitas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas. Kedepan kartu ini akan diintegrasikan untuk memudahkan penyandang disabilitas mengakses layanan publik.

"Kartu ini secara simbolis akan diserahkan Presiden Joko Widodo saat peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2018," kata Menteri Sosial(Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Jumat (30/11).

Untuk tahap awal kartu tersebut akan dibagikan kepada 7.000 penyandang disabilitas, terutama yang ada di Pulau Jawa karena berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) lebih lengkap. Lebih lanjut, Mensos mengatakan, Kartu Penyandang Disabilitas tersebut ke depan akan diintegrasikan dengan berbagai layanan publik.

"Terkait kartu disabilitas ini kami akan melakukan pendekatan, jangan sampai kartu ini hanya sebagai kartu identitas saja, tetapi multifungsi sehingga mereka bisa mendapatkan semacam kemudahan fasilitas ini harus melibatkan Pemda,"katanya.

Sedangkan, Dirjen Rehabilitasi Kemensos, Edi Suharto mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun BUMN agar kartu tersebut bisa terintegrasi dengan layanan publik. "Aksesibilitas ini penting dan melibatkan lintas kementerian, jadi kartu akan bermanfaat bagi penyandang disabilitas," ujarnya.

Ke depan, Kemensos akan terus menambah penerima kartu disabilitas sesuai dengan BDT yaitu sebanyak 119.311 penyandang disabilitas yang selama ini menjadi penerima manfaat Bansos dari Kemensos. Berdasarkan Susenas jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6,008 juta orang.

Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gufroni Sakaril menilai Kartu Penyandang Disabilitas penting untuk memastikan diidentifikasinya penyandang disabilitas dengan baik. "Ternyata ada penyandang disabilitas yang tidak mempunyai KTP, padahal semua urusan membutuhkan KTP. Jadi dengan kartu disabilitas mereka bisa mendapatkan layanan yang lebih baik," katanya.

Menurut dia, saat ini penyandang disabilitas di Jakarta telah mendapatkan kartu TransJakarta  yang menggratiskan transportasi publik tersebut bagi mereka. \

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2AztyNj
November 30, 2018 at 06:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2AztyNj
via IFTTT
Share:

Thursday, November 29, 2018

Eni Saragih Didakwa Suap dan Gratifikasi Untuk Suami

Eni diketahui melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih ‎didakwa menerima  suap senilai Rp 4,75 Miliar terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1. Selain suap, Eni Saragih juga didakwa terima gratifikasi senilai Rp 5,6 Miliar dan 40 ribu dolar Singapura.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lie Putra Setiawan untuk  suap itu Eni mendapatkannya dari pemegang saham Blakgold Natural Resources Ltd, Johanes B Kotjo.‎

"Terdakwa Eni Maulani Saragih, telah melakukan atau serta melakukan beberapa perbuatan, menerima hadiah atau janji berupa uang secara bertahap yang seluruhnya senilai Rp 4.750.0000.000," kata Jaksa Lie di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/11).

Dalam dakwaan diduga suap diberikan agar Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Rencananya, proyek  akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company yang dibawa oleh Kotjo.

Masih dalam dakwaan, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Dirut PLN Sofyan Basir. Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU.

Sementara untuk dakwaan gratifikasi, diduga seluruh aliran uang gratifikasi yang diterima Eni  sebesar Rp5,6 miliar dan 40 ribu dollar Singapura digunakan untuk kepentingan kemenangan suaminya, Al Khadziq menjadi Bupati Temanggung.

"Seluruh uang hasil penerimaan atau gratifikasi tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk membiayai kegiatan Pilkada di Kabupaten Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa yaitu M Al  Khadziq," ujar Jaksa KPK Budhi Sarumpaet.

Diketahui, Al Khadziq resmi dilantik menjadi Bupati Temanggung pada 24 September 2018. Dia terpilih bersama wakilnya, Heru Ibnu wibowo di Pilkada Temanggung. Pasangan tersebut didukung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerindra di Pilkada Temanggung.

Selain untuk kepentingan di Pilkada Temanggung Al Khadziq, Eni juga menggunakan sebagian uang gratifikasinya untuk kebutuhan pribadinya.‎Adapun gratifikasi yang Eni terima didapat dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).

Adapun, rincian penerimaan Eni tersebut berasal dari Direktur PT Smelting, Prihadi Santoso senilai Rp250 juta. Uang sebesar Rp250 juta tersebut diberikan Prihadi dengan tujuan agar Eni bisa memfasilitasi PT Smelting dengan pihak Kementeriaan Lingkungan Hidup.

Prihadi meminta bantuan Eni untuk bertemu dengan Kementeriaan Lingkungan Hidup agar PT Smelting dapat melakukan impor limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yaitu limbah tenaga yang akan diolah menjadi cover slag.

Permohonan tersebut ditindaklanjuti Eni dengan mempertemukan Prihadi ‎ke Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (Dirjen PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati. Setelah adanya pertemuan itu, Prihadi kemudian mentransfer uang Rp250 juta kepada orang kepercayaan Eni.

Penerimaan gratifikasi Eni yang kedua berasal dari Direktur PT One Connect Indonesia (OCI), Herwin Tanuwidjaja sejumlah Rp100 juta dan SGD40 ribu. Uang yang diberikan Herwin kepada Eni tersebut satu perkara dengan Prihadi yakni, terkait pengurusan impor limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yaitu limbag tenaga yang akan diolah menjadi cover slag.

Penerimaan ketiga Eni berasal dari Pemilik PT Borneo Lumbung ‎Energi dan Metal, Samin Tan sebesar Rp5 miliar. Uang tersebut diduga untuk mengurus permasalahan pemutusan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi tiga di Kalimantan tengah antara PT AKT dengan Kementeriaan ESDM.

Terakhir, Eni menerima uang dari Presiden Direktur (Presdir) PT ISARGAS, Iswan Ibrahim senilai Rp250 juta. Eni meminta uang kepada Iswan ‎untuk keperluan suaminya maju di Pilkada Temanggung. Iswan kemudian memberikan kepada Eni sebesar Rp250 ‎juta.

Atas perkara suap Eni didakwa Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara perkara gratifikasi Eni didakwa melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang‎ Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Q1sz2R
November 29, 2018 at 06:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Q1sz2R
via IFTTT
Share:

Tuesday, November 27, 2018

Menhub Tegaskan Subsidi Kapal Perintis tak Dicabut

Pemerintah akan mengoptimalkan jalur kapal dan pesawat perintis di wilayah terpencil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan saat ini tidak ada rencana pencabutan subsidi harga untuk kapal perintis. Begitu juga dengan subsidi harga untuk pesawat perintis.

"Nggak ada kalau mencabut subsidi itu (harga kapal perintis)," kata Budi di Kantor Gojek Pasaraya, Selasa (27/11).

Budi menjelaskan yang saat ini tengah diupayakan bukan mencabut dan subsidi untuk kapal dan pesawat perintis. Budi mengatakan yang akan dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan jalur kapal dan pesawat perintis di wilayah terpencil.

Padahal, sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki wacana untuk mencabut subsidi harga pesawat dan kapal perintis. Hanya saja saat ini jalur perintis yang okupasinya tidak maksimal, sekarang mulai ramai. Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa subsidi harga kapal dan pesawat perintis akan dicabut.

Di sisi lain, Direktur Lalu Lintas dan Aggkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan pada dasarnya anggaran subsidi kapal perintis pada 2019 akan lebih kecil dibandingkan 2018. Menurutnya akan terjadi penurunan sekitar 20 sampai 30 persen.

Dengan adanya kemungkinan anggaran yang menurun tersebut, Wisnu mengatakan Kemenhub akan membuat jalur kapal perintis lebih optimal. Hal itu dengan melakukan evaluasi trayek kapal perintis hingga tol laut.

"Kita evaluasi kalau memang sudah tingkat keterisiasnnya bagus, subsidinya jangan penuh, dilepasnya pelan-pelan," ujar Wisnu.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2r9d5v4
November 27, 2018 at 06:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2r9d5v4
via IFTTT
Share:

Thursday, November 22, 2018

Jelang Derbi London, Tottenham Kehilangan Erik Lamela

Sejauh ini Lamela telah memainkan delapan pertandingan dan mencetak empat gol.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pelatih Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino dipaksa memutar otak jelang laga derbi melawan Chelsea pada lanjutan Liga Primer Inggris akhir pekan nanti. Sebab, beberap pilar penting seperti Erik Lamela harus absen lantaran cedera usai memperkuat timnas Argentina.

Tottenham bakal menjamu the Blues pada lanjutan pekan ke-13 Liga Primer yang berlangsung di Stadion Wembley, Ahad (25/11) mendatang. Partai ini begitu penting mengingat perolehan poin kedua tim di papan klasemen hanya terpaut satu poin. Spurs di tempat keempat dengan 27 poin, sedangkan Chelsea di kursi ketiga mengumpulkan 28 poin.

Dilansir Evening Standart, Kamis (22/11), pada partai kali ini Pochettino harus kehilangan tiga pemain andalannya, yakni Erik Lamela, Paulo Gazzaniga, dan Juan Foyth usai memperkuat Argentina.

Kehilangan Lamela tentu membuat sang pelatih kecewa mengingat pesepak bola 26 tahun itu merupakan otak di lini tengah the Lillywhites. Sejauh ini Lamela telah memainkan delapan pertandingan dan mencetak empat gol.

Sementara, bagi Gazzaniga dan Foyth meski namanya tak sementereng Lamela, kedua pemain tersebut tetap menjadi bagian penting bagi Pochettino. Terlebih, pada pertandingan terakhir bek tengah Foyth menjadi pahlawan dalam kemenangan 1-0 atas Crystal Palace.

Lamela bermain 60 menit ketika memperkuat La Albiceleste kontra Meksiko pada pertandingan uji coba. Sementara Gazzaniga bermain selama 30 menit dalam kemenangan 2-0 negaranya dari El Tri di Stadion Malvinas Argentinas.

Namun, Pochettino memiliki alternatif lain dengan memasang pemain Korea Selatan Son Heung-min yang tidak mengikuti pertandingan internasional bersama negaranya. Sedangkan, kembalinya Davinson Sanchez sangat berarti bahwa ketidakhadiran Foyth tak terlalu mempengaruhi kualitas lini belakang Spurs.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2zphDSn
November 22, 2018 at 06:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zphDSn
via IFTTT
Share: