KRL Anjlok, Kemenhub Imbau Masyarakat Gunakan Moda Lain

KA 1722 rute Jatinegara-Bogor mengalami anjlok sekitar pukul 10.15 WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kereta Rel Listrik (KRL) dengan nomor KA 1722 relasi Jatinegara-Bogor anjlok di lintasan antara Stasiun Cilebut dan Bogor pagi tadi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyarankan masyarakat dapat memilih transportasi lain untuk sementara ini.

“Kami mengimbau kepada masyarakat yang ingin menggunakan KRL, untuk sementara dapat menggunakan moda transportasi lainnya,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hengki Angkasawan, Ahad (10/3).

Hengki menjelaskan saat ini proses evakuasi setelah kecelakaan tersebut masih terus dilakukan. Untuk itu, masyarakat lebih baik menggunakan moda transportasi lain karena proses evakuasi diperkirakan membutuhkan waktu lama.

Sebelumnya, KA 1722 rute Jatinegara-Bogor mengalami anjlok sekitar pukul 10.15 WIB. Pascakejadian tersebut, kata Hengki, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan meninjau lokasi kejadian.

Dia memastikan Menhub siang ini sekitar pukul 13.00 WIB akan meninjau lokasi kejadian. “Menhub sudah memerintahkan Dirjen Perkeretaapian segera melakukan evaluasi sambil menunggu hasil investigasi mengenai penyebab kecelakaan,” ujar Hengki.

Hengki mengatakan berdasarkan laporan yang  diterima dari Balai Perkeretaapian Jakarta dan Banten Kemenhub kereta tersebut dilaporkan anjlok dan tertimpa tiang Listrik Aliran Atas (LAA). Masinis yang mengemudikan bernama Yakub Agus S dan PPA bernama Danang.

Sementara itu, VP Komunikasi Perusahaan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Eva Chairunisa memastikan akibat kejadian tersebut, perjalanan KRL terganggu. "Hingga kini perjalanan KRL lintas Bogor menuju Jakarta Kota atau Jatinegara dan sebaliknya belum dapat dilayani," kata Eva.

Eva mengatakan pihaknya belum mengetahui penyebab utama kecelakaan tersebut terjadi. Dia menegaskan, saat ini perlu melakukan evakuasi terlebih dahulu dan investigasi untuk menentukan penyebabnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Us5WD2
March 10, 2019 at 01:10PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Us5WD2
via IFTTT

Read More

MUI Apresiasi Pembersihan Data WNA di DPT

MUI mengimbau agar KPU bekerja lebih keras lagi dalam melakukan penyisiran tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengapresiasi penyisiran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membersihkan data Warga Negara Asing (WNA) dari daftar prmikih tetap (DPT). "MUI memberikan apresiasi kepada KPU yang telah menyisir ulang daftar pemilih tetap untuk menghindari jangan sampai terjadi ada WNA nanti yang ikut memilih di bulan April," ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Jumat (8/3).

Hasil penyisiran ulang atau pembersihan yang dilakukan  KPU NTB melalui verifikasi faktual lapangan. Misalnya ditemukan lima orang WNA yang masuk ke dalam DPT. Sementara, di semua wilayah Indonesia secara keseluruhan ditemuan 103 WNA yang masuk DPT.

Karena itu, Anwar mengingatkan agar KPU dan masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi. "Adanya temuan ini tentu menuntut kita untuk lebih waspada dan berhati-hati lagi karena dengan adanya temuan ini menyadarkan kita bahwa masih ada masalah dalam DPT yang sekarang kita punya," ucap Anwar.

Menurut dia, MUI mengimbau agar KPU bekerja lebih keras lagi dalam melakukan penyisiran tersebut. Karena jika tidak, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg berpotensi tidak diakui oleh pihak yang kalah lantaran merasa dicurangi.

"Dan kalau itu sempat terjadi maka negeri ini akan gaduh dan berada diambang perpecahan. Untuk itu MUI mendukung usaha verifikasi faktual lapangan yg dilakukan oleh KPU ini agar pilpres dan pileg yang kita selenggarakan berlangsung dengan baik, bersih, jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab," kata Ketua PP Muhammadiyah ini.

Sebelumnya, KPU telah berkomitmen untuk membersihkan data daftar pemilih tetap (DPT) hingga tuntas. KPU akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di daerah-daerah.

"Semua masukan dari berbagai pihak serta hasil koordinasi KPU dengan Dukcapil di daerah terus ditindaklanjuti. Iya (dibersihkan sampai tuntas, Red)," ujar Komisioner KPU, Viryan Azis, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (7/3).

Viryan menyebutkan, ada beberapa hal yang menjadi penyebab masuknya data 101 warga negara asing (WNA) dalam DPT. Tapi, kata dia penyebab utamanya adalah ketidaktahuan petugas soal KTP-el WNA yang serupa dengan KTP-el warga negara Indonesia. "Kalau sekarang kita semua sudah tahu. Jumlah KTP-el WNA yang tersebar hanya 1.680 dari penduduk Indonesia 200-an juta. Saat-saat awal banyak pihak yang tak tahu," jelasnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EMH6qD
March 08, 2019 at 01:10PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EMH6qD
via IFTTT

Read More