Hari Ini Jakarta Diprakirakan Hujan Petir

Hujan petir diprakirakan landa Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Meteorologi Klimatogi dan Geofosika menyebutkan pada Sabtu (23/11) ini beberapa wilayah di Jakarta akan terjadi hujan disertai petir dengan durasi yang singkat. Berdasarkan informasi melalui laman BMKG, wilayah Jakarta yang berpotensi hujan disertai petir adalah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Sementara itu, di daerah Jakarta lainnya, Jakarta Barat misalnya diperkirakan cerah berawan dari pagi hingga malam dini hari. Suhunya antara 23-32 derajat Celcius.

Kemudian Jakarta Pusat diperkirakan cerah berawan dari pagi namun berpotensi berawan pada malam hari. Sedangkan Jakarta Utara akan didominasi cuaca cerah berawan.

Kepulauan Seribu akan didominasi dengan potensi cuaca yang berawan sejak pagi hingga dini hari dengan rata-rata suhu antara 27 derajat hingga 30 derajat Celcius.

Dengan perkiraaan cuaca tersebut diimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri ketika melewati daerah tersebut. Utamanya wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hari yang diprediksi akan turun hujan.

sumber : Antara

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2XBdOVc
November 23, 2019 at 07:17AM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2XBdOVc
via IFTTT

Read More

Mengenal Musik Nasyid Oman

Musik nasyid di Indonesia cukup populer

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Musik nasyid di Indonesia cukup populer umumnya di kalangan Muslim. Hal serupa juga terjadi di oman , di mana musik nasyid di sana cukup familiar bagi masyarakatnya dan bernafaskan pesan-pesan dakwah dan juga kebangsaan.

Political, Econimic, and Media Advisor Kedutaan Besar Oman di Indonesia, Ayman Saeid, mengatakan bahwa mayoritas musik nasyid oman cukup populer. Tak hanya itu, nasyid juga dikenal sebagai musik kebangsaan terlebih sejak 1970 lagu kebangsaan Oman merupakan musik nasyid atau dikenal dengan nama An-Nashid al-Watani al-Umani, sebelum diubah pada 1996.

“Nasyid cukup populer dan memang lagu kebangsaan juga,” kata Ayman kepada Republika, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Musisi sekaligus penyanyi nasyid Oman Anwal Al-Asmi mengatakan, musik nasyid Oman dari waktu ke waktu mengalami transformasi. Meski begitu pesan dakwah dan cinta tanah air terus digaungkan. Perubahan hanya terjadi pada elemen aransemen musik yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dia juga menyebut bahwa musik nasyid Oman saat ini pun terus mengikuti tren musik religi dunia yang berkembang. Untuk di kancah global, kata dia, musik nasyid Oman dikenalkan melalui beragam pameran dan juga kerja sama diplomatik antar-negara.

“Kita terus promosikan dan musik kita akan mengikuti perkembangan selera masyarakat,” ungkapnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/35swj0O
November 23, 2019 at 07:17AM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/35swj0O
via IFTTT

Read More

Pemerintah Janji Atasi Calo Bila Ada Sertifikasi Perkawinan

Kementerian Agama sebut sertifikasi perkawinan tidak akan dipungut biaya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)  angkat bicara ketika disinggung diwajibkannya pasangan calon pengantin memiliki sertifikat perkawinan sebelum menikah yang bisa disalahgunakan dan dimanfaatkan jasa praktik calo.

Deputi IV Bidang Koodinasi Perlindungan Perempuan Dan Anak Kemenko PMK Ghafur Akbar Dharmaputra menjelaskan, isu percaloan bukanlah hal baru karena sudah ada sejak dahulu. Ia menyontohkan isu calo sudah ada untuk mengurusi surat izin mengemudi (SIM).

"Jadi tidak usah bimbingan perkawinan, dulu mengurus SIM saja ada isu seperti itu. Orang-orang yang mengambil keuntungan dalam kesempitan ini harus dihindari," ujarnya di Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Perlukah Sertifikasi Perkawinan?", di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (22/11).

Ia menambahkan, pihaknya ingin membangun pemahaman bahwa bimbingan pranikah ini menjadi kebutuhan seorang laki-laki yang nantinya menjadi bapak dan perempuan yang jadi ibu. Pasangan ini, dia melanjutkan, harus berbagi peran mengasuh anak sampai dewasa.

"Jadi tolong jadikan sertifikat perkawinan pra nikah ini sebagai kebutuhan. Jangan hanya mengejar sertifikatnya tetapi tidak mau mendapatkan ilmunya," katanya.

Ia meminta, calon pengantin harus mempersiapkan diri karena pernikahan bukan hanya persoalan hubungan seksual melainkan juga persoalan lainnya. Contohnya seperti kesehatan reproduksi seperti lebar rahim saat usia masih remaja belum selebar 10 sentimeter (cm) dan baru sempurna ketika sudah berusia diatas 20 tahun. 

Kemudian bagaimana manajemen emosi ketika menikah, karena persoalan paling banyak terjadi saat usia pernikahan tiga hingga lima tahun pertama. Selain itu, dia menambahkan, dibutuhkan pemahaman cukup mengenai mengasuh anak.

"Jadi yang penting keinginan untuk belajar dan memahami. Bukan pikiran kalau saya butuh nikah dan butuh sertifikat (pranikah sebagai prasyarat bisa menikah)," ujarnya.

Di tempat yang sama Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama Mohsin menambahkan, sebenarnya bimbingan pra nikah tersebut tidak dipungut biaya.

"Jadi tidak ada untungnya sama sekali untuk si calonya," katanya. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2XCPhiB
November 23, 2019 at 07:15AM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2XCPhiB
via IFTTT

Read More

JK: Pemerintah Bahas Aturan Penggunaan Plastik

Pemerintah sedang membahas sanksi bagi setiap pelanggaran penggunaan plastik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyusun peraturan penggunaan plastik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi sampah plastik.

"Sudah ada rencana untuk tindakannya, termasuk juga insentif dan disinsentif pemakaian plastik," ujar Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jumat (23/11). 

Selain itu, pemerintah juga sedang membahas sanksi bagi setiap pelanggaran penggunaan plastik. Dengan demikian, diharapkan limbah plastik di Indonesia bisa berkurang dan tidak menyebabkan kerusakan ekosistem.

"Sedang dibahas apa sanksinya, bagaimana tahapannya, teknologi apa yang dipakai, sedang dibahas pemerintah untuk mengurangi limbah sampah plastik itu," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menyampaikan keprihatinannya atas kasus matinya ikan paus jenis Sperm Wale berukuran 9,6 meter di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Adapun di dalam tubuh ikan paus tersebut ditemukan sekitar 5,9 kilogram sampah plastik yang diduga sebagai penyebab kematiannya. 

Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah lama mensosialisasikan pembersihan laut dari sampah plastik. Namun hingga saat ini sampah plastik masih kerap ditemukan di laut.

"Sudah sering khususnya Pak Luhut berbicara karena Kementerian Maritim, jadi tugasnya itu bicara tentang perlunya pembersihan pantai-pantai dari kotoran-kotoran khususnya plastik," ujar Jusuf Kalla.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2KtmtlZ
November 23, 2018 at 11:41PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2KtmtlZ
via IFTTT

Read More

Mantan Menhan Israel Terus 'Serang' Pemerintahan Netanyahu

Netanyahu dianggap abaikan sel teror di Jalur Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Mantan menteri pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengkritik Pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu karena dianggap melunak terhadap kelompok-kelompok perlawanan di Jalur Gaza. Lieberman mengundurkan diri dari jabatannya pekan lalu setelah Israel menyepakati gencatan senjata dengan Hamas.

"Kemarin kami semua melihat (situasi) yang tidak masuk akal, yang akhirnya kami berakhir di sana,” kata Lieberman, dikutip dari The Times of Israel, Jumat (23/11).

 

Ia mengatakan, Dinas Keamanan Israel Shin Bet mengungkap sel teror yang dikendalikan dari Gaza, tapi kemarin dan hari ini bantuan bahan bakar dari Qatar masih dipindahkan ke Jalur Gaza, sementara mereka melakukan serangan di Yudea, Samaria, dan Israel.

Ia berpendapat Israel tidak harus menyerah pada teror. "Sangat penting bahwa kami mengubah kebijakan pemerintah yang telah kami lihat dalam sepekan terakhir. Ini bukan pemerintahan yang berfungsi, tapi masih hidup," ujar Lieberman.

Pada Kamis (22/11), Dinas Kemanan Israel mengumumkan bahwa mereka menemukan jaringan Hamas di Tepi Barat. Jaringan itu bekerja atas perintah para pemimpin Hamas di Gaza. Dinas keamanan Israel mengklaim jaringan tersebut berencana melancarkan serangan bom berskala besar di Tepi Barat dan Israel.

Menurut dinas keamanan, anggota dari jaringan Hamas itu bersiap memproduksi bahan peledak dan diperintahkan memilih tempat ramai sebagai target serangan. Serangan tersebut merupakan prioritas Hamas guna mengacaukan stabilitas di daerah terkait.

Lieberman mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri pertahanan Israel pada Rabu (14/11). Keputusan itu diambil karena Lieberman kecewa atas tercapainya gencatan senjata antara negaranya dan kelompok Hamas yang mengontrol Gaza.

"Saya tidak mencari alasan untuk berhenti. Saya mencoba untuk tetap menjadi anggota pemerintah yang setia, di kabinet, menjaga perbedaan internal bahkan dengan biaya pemilu," kata Lieberman, dikutip dari Haaretz.

Ia tak menyangkal tentang kekecewaannya perihal kesepakatan gencatan senjata yang dicapai dengan Hamas. "Apa yang kita lakukan sekarang sebagai sebuah negara adalah membeli keheningan jangka pendek dengan mengorbankan keamanan jangka panjang kami," ujarnya.

Selain perihal eskalasi Gaza, masuknya bantuan dana Qatar ke Gaza juga menjadi alasan mundurnya Lieberman. "Bukan rahasia bahwa ada perbedaan antara perdana menteri dan saya. Saya tidak setuju untuk mengizinkan masuknya uang Qatar (ke Gaza) dan saya harus mengizinkannya hanya setelah perdana menteri mengumumkannya," kata Lieberman.

Hamas menyambut pengunduran diri Lieberman. Menurut Hamas, mundurnya Lieberman merupakan pengakuan kekalahan Israel dalam konfrontasi militer pekan lalu.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Bv4nNH
November 23, 2018 at 11:38PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Bv4nNH
via IFTTT

Read More

KPK Telah Identifikasi Sumber Uang Suap Meikarta

KPK terus mendalami apakah ada peran korporasi dalam kasus ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi dugaan sumber-sumber uang suap dalam kasus pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Namun KPK belum menyebut sumber-sumber uang suap tersebut.

"Kami sudah mengidentifikasi dugaan sumber-sumber uang suap tersebut dan terus mendalami apakah ada peran korporasi dalam kasus ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/11).

Febri mengatakan, meski KPK sudah mengidentifikasi dari mana sumber dana suap terkait perizinan Meikarta, namun ia tidak bisa mengungkap hal tersebut. "Tentu saja karena itu materi di penyidikan saya belum bisa menyampaikan secara lebih lengkap saat ini," ujar Febri.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Jumat juga memeriksa tiga orang antara lain dua saksi masing-masing PNS pada Dinas DPMPTSP Pemkab Bekasi Sukmawatty Karnahadijat dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor serta satu tersangka Fitra Djaja Purnama (FDP) yang merupakan konsultan Lippo Group.

"Dari pihak Pemkab, kami mempertajam dan mendalami dugaan pelanggaran aturan yang terjadi dalam proses rekomendasi dan proses perizinan proyek Meikarta tersebut," kata Febri.

Sedangkan untuk tersangka Fitra Djaja, KPK mendalami proses pemberian uang, instruksi pemberian dari siapa saja, dan juga soal sumber uang yang diberikan diduga sebagai suap kepada pejabat di Pemkab Bekasi.

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen "fee" fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

KPK menduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada  April, Mei, dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2KwUIsQ
November 23, 2018 at 11:33PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2KwUIsQ
via IFTTT

Read More

Fintech Akseleran Perkuat Bisnis di Jawa Tengah

Bisnis di Jawa Tengah turut mendongkrak total penyaluran pinjaman secara nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan financial technology (fintech) Akseleran terus memperluas pasarnya. Layanan keuangan nonbank itu pun kini dapat diakses oleh masyarakat di Jawa Tengah.

Chief Credit Officer & Co-Founder Akseleran Christopher Gultom mengatakan, pertumbuhan tidak hanya terjadi pada banyaknya pinjaman yang disalurkan. "Tapi ditandai juga dengan meningkatnya masyarakat di Jawa Tengah yang menjadi pemberi pinjaman di Akseleran," ujarnya melalui siaran pers, Jumat, (23/11).

Hingga 31 Oktober 2018, kata dia, sudah ada sekitar 234 pemberi pinjaman dari Jawa Tengah dengan total nilai investasi sebesar Rp 3,9 miliar. Menurutnya, pertumbuhan ini turut berdampak kepada rata-rata pertumbuhan Akseleran secara nasional.

"Yang setiap bulannya tumbuh sebesar 10 persen sampai 20 persen,” kata Christopher.

Ia menuturkan, kehadiran Akseleran akan sangat membantu para pelaku usaha di Jawa Tengah. Terutama yang selama ini masih kesulitan memperoleh permodalan untuk kelangsungan usahanya.

Apalagi, kata dia, selama 10 tahun terakhir hingga 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah merilis adanya 4,17 juta usaha atau naik 13,06 persen. “Pelaku usaha yang membutuhkan permodalan di Jawa Tengah semakin banyak," ujar Christopher.

Dirinya berharap, Akseleran bisa menjadi solusi buat mereka karena proses maupun persyaratan di Akseleran mudah. "Oleh karena itu, pertumbuhan yang kami peroleh selama setahun terakhir ini membuat kami pun optimistis dapat menyalurkan total pinjaman di Jawa Tengah sebesar Rp 25 miliar di akhir 2019,” kata dia.

Head of Public & Government Relation Akseleran Rimba Laut menambahkan, pertumbuhan bisnis di Jawa Tengah turut mendongkrak total penyaluran pinjaman secara nasional. Pasalnya telah menembus sebesar Rp 173 miliar kepada 360 pinjaman dengan jumlah pemberi pinjaman sebanyak lebih dari 80 ribu.

"Artinya, hingga pertengahan November ini Akseleran telah merealisasikan total pinjaman sebesar 86 persen dari target akhir 2018 yang sebesar Rp 200 miliar," kata Rimba.

Ia menambahkan, total pengguna Akseleran dari aplikasi mobile baik melalui Play Store dan App Store juga terus meningkat, hingga menembus angka lebih dari 60 ribu install.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DEN9Pf
November 23, 2018 at 11:18PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DEN9Pf
via IFTTT

Read More

Soal Khashoggi, Turki: Trump Akan Tutup Mata

Turki menduga kuat keterlibatan elite Saudi dalam pembunuhan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA— Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengkritik pendekatan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam menanggapi kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Trump diprediksi akan menutup mata terhadap hasil penyelidikan kasus ini. 

Sebelumnya, Trump bersumpah akan tetap menjadi 'rekan setia' Arab Saudi meski ia juga telah mengatakan ada kemungkinan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman mengetahui rencana pembunuhan Khashoggi. 

Cavusoglu mengkritik sikap Trump yang mementingkan kepentingan komersial dengan Arab Saudi dibandingkan menegakan keadilan. "Pernyataan yang dibuat Trump ini juga mengartikan 'tidak masalah apa yang terjadi, saya akan menutup mata', ini bukan pendekatan yang benar, uang bukan segala-galanya," kata Cavusoglu, di CNN Turki, Jumat (23/11). 

Cavusoglu juga mengatakan nyawa manusia seharusnya juga dipertimbangkan. Ia mengatakan Amerika Serikat tidak memberi informasi kepada Turki tentang rekaman audio pembunuhan Khashoggi, satu hari setelah surat kabar Turki memberitakan CIA memberi sinyal kepada Turki mereka memiliki rekaman Mohammed bin Salman memberi perintah untuk 'membungkam Khashoggi'. 

Beberapa pekan setelah pembunuhan yang terjadi pada 2 Oktober tersebut, Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan sudah mengatakan perintah pembunuhan ini berasal dari penguasa tertinggi Kerajaan Arab Saudi. 

Tapi ia yakin bukan Raja Salman, hal ini mengindikasi Erdogan mencurigai putra mahkota dan penguasa de facto Kerajaan Arab Saudi yaitu Mohammed bin Salman. 

Sebelumnya media-media Turki melaporkan Mohammed bin Salman ingin bertemu dengan Erdogan di sela pertemuan G20 pada 30 November mendatang. 

Cavusoglu mengatakan tidak ada alasan yang membuat pertemuan tersebut tidak dilakukan tapi keputusan akhirnya ada di Erdogan. 

Cavusoglu mengatakan Erdogan tidak secara langsung menuduh Mohammed bin Salman yang merencanakan pembunuhan ini. Pemerintah Arab Saudi pun sudah membantah Mohammed bin Salman mengetahui tentang 15 orang anggota tim pembunuh Khashoggi. Meski salah satu diantaranya perwira militer yang dekat dengan Mohammed bin Salman. 

"Kami tidak bisa menuduh satu orang tanpa bukti pasti, itu tidak benar, namun pernyataan 'mungkin, mungkin juga tidak' terlihat menarik bagi kami semua," katanya.  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r1a2Vv
November 23, 2018 at 11:05PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2r1a2Vv
via IFTTT

Read More

Wisata Dakwah Okura Operasikan 21 Kuda

21 kuda yang mendukung WDO terdiri atas beragam jenis

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Manajemen Wisata Dakwah Okura (WDO), kini mengoperasikan 21 kuda yang disewakan pada pengunjung yang berwisata dalam satu paket wisata berkuda dan memanah.

"Kami menawarkan tiga paket kelas menunggang kuda, pengunjung bisa memilih sesuai keinginan hingga bisa merasakan sensasi wisata berkuda tersebut," kata UmarManager Operasional Wisata Dakwah Okura, dalam keterangannya di Pekanbaru, Jumat (23/11).

Menurut Umar, sejumlah paket wisata berkuda yang ditawarkan mulai dari paket pertama Joy Ride atau paket wisata dengan tarif Rp30.000 untuk satu kali putaran.

Paket kedua, yakni privat lesson atau kelas privat selama 45 menit sebesar Rp150.000 disertai penjelasan teknik berkuda. Terakhir kelas Ridding School dengan biaya Rp1 juta selama delapan kali pertemuan dengan durasi satu kali pertemuan 45 menit.

"Sesuai dengan penawaran wisata berkuda-memanah, maka untuk kelas memanah, tersedia dua paket penawaran. Pertama paket 10 kali shot seharga Rp30.000 dan paket kedua sebanyak 20 kali shot dengan biaya Rp50.000 disertai pelatih," katanya.

Sedangkan bagi pengunjung yang berminat, tidak perlu repot memesan tiket pesawat tujuan luar negeri, karena Okura bukan kota di "Negeri Sakura" Jepang, melainkan Okura suatu desa kecil yang memiliki pemandangan alam asri nan sejuk di sudut Kota Pekanbaru, yakni di Jalan Raja Panjang, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

WDO yang sering disebut "Surga Sunnah" tersebut terletak 34 kilometer dari Bandara Sultan Syarif Kasim II arah utara. Wisatawan dapat menempuh jalur darat menggunakan kendaraan roda dua atau empat selama 45-60 menit perjalanan. Setelah melewati pusat perkotaan dan perbelanjaan Pekanbaru, wisatawan harus melewati Jembatan Siak yang menjadi salah satu ikon Kota Pekanbaru.

Sementara itu, 21 kuda yang mendukung WDO terdiri atas beragam jenis, kuda hasil persilangan atau lokal dari Sumatera Barat, Bandung, dan Bogor yang dibeli dengan harga mulai dari Rp60 juta-Rp100 juta lebih.

Masing-masing kuda memiliki variasi warna kulit yang berbeda, yakni cokelat, hitam, dan putih. Selain memiliki perbedaan warna, kuda-kuda tersebut ternyata memiliki nama yang unik layaknya nama manusia, di antaranya Haizum, Cantik, Faras, Columbus, Diamond, Jelita, dan Si Garang Zakaria.

"Dari 21 kuda tidak semua milik WDO, 30 persen kuda di sini adalah kuda titipan dari orang yang memiliki kuda tapi tidak memiliki kandang kuda dirumahnya," katanya.

Biaya penitipan kuda sama dengan biaya merawat kuda yang dimiliki WDO, yaitu Rp3,5 juta per bulan. Total biaya yang dikeluarkan WDO untuk perawatan kuda setiap bulan mencapai Rp73,5 juta, sedangkan biaya operasional tersebut sebagian diperoleh dari sumbangan dan donatur para wali santri serta para penitip kuda. Untuk biaya tambahan, pengelola mengandalkan pemasukan dari kelas berkuda dan memanah yang ditawarkan WDO.

TAKE

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QecbLJ
November 23, 2018 at 11:01PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QecbLJ
via IFTTT

Read More

Polda Metro: Dahnil Kembalikan Dana Rp 2 Miliar ke Kemenpora

Penyidik tidak menjelaskan alasan Dahnil mengembalikan anggaran kemah pemuda Islam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya mengatakan, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengembalikan dana kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017 sebesar Rp2 miliar kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Namun, penyidik tak mengetahui maksud Dahnil mengembalikan anggaran tersebut.

"Hari ini dikembalikan," kata Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komsaris Besar Polisi Bhakti Suhendarwan di Jakarta, Jumat (23/11).

Bhakti tidak menjelaskan maksud Dahnil mengembalikan anggaran tersebut kepada Kemenpora yang menjadi penanggung jawab acara Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia dengan menggelontorkan dana sebesar Rp5 miliar.

Bhakti menyatakan Kemenpora menerima dua proposal kegiatan tersebut sebesar Rp2 miliar dan Rp3 miliar melalui GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah. Dari hasil pemeriksaan bersama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) diungkapkan Bhakti, penyidik menemukan indikasi tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran Kemenpora untuk Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia.

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Harap Dahnil tak Dikriminalisasi

Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melibatkan GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah menggelar Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia di Pelataran Candi Prambanan, Jawa Tengah, 16-17 Desember 2017.

Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan kepolisian dan BPK, status kasus tersebut meningkat dari penyelidikan ke penyidikan. Selain Dahnil, polisi telah memeriksa Ketua Pelaksana Ahmad Fanani, panitia dari Kemenpora Abdul Latif, dan Panitia dari GP Ansor Safaruddin sebagai saksi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DFEkVi
November 23, 2018 at 11:01PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DFEkVi
via IFTTT

Read More

Mangkrak Setahun, Bus Trans Patriot Beroperasi Senin

Ada 9 bus berkapasitas 41 orang yang siap melayan rute Terminal Bekasi-Harapan Indah

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI – Sarana transportasi umum Bus Trans Patriot Bekasi akan beroperasi penuh mulai Senin, (26/11) pekan depan. Bus Trans Patriot sebelumnya sempat tak beroperasi selama setahun sejak peluncurannya pada Desember 2017 akibat masalah operator.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Yayan Yuliana mengatakan, pihaknya sebagai regulator telah melakukan ujicoba dan memastikan armada bus dalam kondisi baik. Operasional pertama akan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bekasi.

Pengelolaan Bus Trans Patriot diserahkan kepada Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PMDP) berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 tahun 2018. “Pemerintah sebagai regulator hanya menyiapkan, operator murni oleh PDMP,” kata Yayan di Bekasi, Jumat (23/11).

Sejauh ini, terdapat sembilan armada bus berkapasitas 41 orang yang siap melayan rute Terminal Bekasi – Harapan Indah pulang pergi dengan total jarak 24,3 kilometer. Namun, antara pulang dan pergi melewati jalur yang berbeda. Rute Terminal Bekasi-Harapan Indah melalui 13 halte, sedangkan Harapan Indah-Terminal Bekasi delapan halte sehingga total ada 21 halte.

Yayan mengatakan, pihaknya sudah mengajukan tambahan 11 armada bus kepada pemerintah pusat. Namun, keputusan ada pada Kementerian Perhubungan. Ia mengakui, dioperasikannya Bus Trans Patriot akan memicu masalah sosial diantara para sopir angkutan kota (angkot). Oleh sebab itu, Dishub Kota Bekasi tengah memikirkan konversi sejumlah angkot menjadi satu Bus Trans Patriot.

“Misalnya, dari lima angkot kita koversi jadi satu bus. Semua sopir kita rekrut jadi pekerja dan diberi gaji. Tapi nanti kita pikirkan lagi,” katanya.

Untuk operasional, Yayan menjelaskan jalur Bus Trans Patriot tidak akan diberi pembatas layaknya Bus Trans Jakarta. Bus bergabung dengan kendaraan lain di jalan yang sama. Namun, Dishub akan mempertimbangkan untuk membuat marka di sisi jalan sebagai penanda jalur Bus Trans Patriot.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QkG0Ky
November 23, 2018 at 11:00PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QkG0Ky
via IFTTT

Read More

Menag Tutup Evaluasi Program Perempuan Antikorupsi

Menag berharap dengan gerakan ini kesadaran antikorupsi kita akan terus tumbuh.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama (Kemenag) menggelar evaluasi program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) sejak 21 November kemarin di Depok, Jawa Barat. Kegiatan yang telah digelar selama tiga hari tersebut ditutup Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Savero Depok, Jumat (23/11).

"Dengan mengucapkan hamdalah, kita mensyukuri kegiatan evaluasi terkait dengan kegiatan SPAK ini, maka pada hari ini secara resmi ditutup," ujar Lukman mengakhiri sambutannya dalam acara penutupan evaluasi program SPAK, Jumat (23/11).

Dia pun berterimakaaih kepada KPK, Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Itjen Kemenag, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag dan semua pihak yang telah memberikan sumbangsih terhadap gerakan perempuan antikorupsi di lingkungan Kemenag tersebut. "Mudah-mudahan dengan gerakan ini, kesadaran antikorupsi kita akan terus tumbuh," ucapnya.

Sementara itu, Irjen Kemenag sekaligus Sekjen Kemenag, Nur Kholis Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diikuti 60 peserta. Mereka berasal dari 34 provinsi se-Indonesia.

Dengan kegiatan evalusai tersebut, menurut dia, Kemenag ingin melihat tentang perkembangan kegiatan SPAK setelah dilakukan training of trainer (TOT) pada Maret silam. Nur Kholis berharap SPAK bisa menjadi salah satu cara pencegahan praktik korupsi. “SPAK ini sangat strategis dalam menggerakkan semua potensi antikorupsi,” kata Nur Kholis.

Nur Kholis menyatakan berdasarkan hasil evaluasi, sekurangnya telah dilakukan 1.271 kegiatan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi oleh 164 agen SPAK Kemenag, selama kurun waktu Maret-November 2018.

Untuk memperluas cakupan penyebaran nilai antikorupsi, Kemenag juga telah menyiapkan anggaran pada tahun 2019. Anggaran tersebut rencananya, disiapkan untuk melakukan training of trainer (TOT) bagi calon Agen SPAK Kemenag yang berasal dari PTKN dan Kankemenag Kabupaten/Kota.

Untuk diketahui, penutupan evaluasi SPAK ini juga dihadiri Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Wakil Pimpinan AIPJ Peter Riddle Carre, Manager Law and Justice Department of Foreign Affair Ade Ganie, Penasehat DWP Kemenag Trisna Willy Lukman, serta Ketua DWP Kemenag Eny Nur Kholis.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FMYcZc
November 23, 2018 at 10:48PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FMYcZc
via IFTTT

Read More

Dua Piringan Hitam Spesial Koes Plus Laku Rp 22 juta

Lelang dua piringan hitam tersebut akan didonasikan untuk bencana Sulteng

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua piringan hitam spesial berisikan lagu-lagu lawas Koes Plus dilelang di acara konser amal, 'Mengenang Koes Plus, Pray for Palu and Donggala' di Jakarta, Jumat (23/11). Kedua piringan hitam tersebut telah laku dibeli penonton Rp 22 juta.

"Album Koes Plus, ini paling unik ada gambar cover paling fenomenal," ujar Agusta, drummer T-Koes, Penerus Koes Plus di Jakarta, Jumat (23/11).

Lelang dua piringan hitam spesial yang terdapat tanda tangan Koes Plus, akan didonasikan untuk bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah. Tidak hanya melalui lelang, donasi juga diberikan dari penjualan tiket konser.

Untuk satu piringan hitam pertama dimulai dengan penawaran Rp 5 juta. Kemudian ada penonton yang menambahkannya menjadi Rp 6 juta. Tidak sampai disitu, ditambahkan tawaran Rp 1 juta menjadi Rp 7 juta, dan bertambah lagi Rp 10 juta. Dan akhirnya penawaran tertinggi jatuh dengan nilai Rp 11 juta.

Kemudian untuk piringan hitam kedua langsung ditawarkan dengan harga Rp 10 juta. Lalu berakhir dengan penawaran dari penonton sebesar Rp 11 juta. "Ada dua album dengan warna musik yang berbeda ke musik selanjutnya," kata Agusta.

Adapun konser amal bertajuk 'Mengenang Koes Plus, Pray For Palu and Donggala' dibawakan oleh band T'Koes sukses membawa penonton kilas balik ke 1970an di Jakarta, Jumat (23/11). Keempat personil T'Koes tampil lengkap dengan atribut jadulnya.

Baik Ghali sebagai vokalis-rhtym guitar, Jaru keyboard-lead gitar, Jim bass, dan Agusta drum tampil dengan setelan baju yang serupa. Mereka kompak mengenakan celana cutbrai berwarna putih, dan sebagian personilnya mengenakan dasi kupu-kupu. "Berbicara Koes Plus tidak akan ada habisnya, tidak hanya orang tua tapi sekarang sudah merambah ke anak-anak muda," kata Ghali saat berada di atas panggung.

Sejumlah lagu lawas Koes Plus dibawakan oleh T'Koes membuat para penonton menikmati acara konser amal ini. Mereka ikut bersenandung, dan bergoyang bersama selama lagu Koes Plus dinyanyikan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r0kBs3
November 23, 2018 at 10:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2r0kBs3
via IFTTT

Read More

Rumah Wakaf Bangun MCK di Tasikmalaya

Sekitar 50 KK Desa Bojongsari dan santri Al Barakah kesulitan mendapatkan air

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga sosial Rumah Wakaf membangun sarana air bersih dan mandi cuci kakus (MCK) untuk masyarakat yang tinggal di pelosok Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Dengan adanya fasilitas umum ini semoga bisa memberikan manfaat untuk warga," kata Direktur Rumah Wakaf, Sholeh Hidayat melalui siaran pers di Tasikmalaya, Jumat (23/11).

Ia menuturkan, pembangunan sarana air bersih dan MCK di Tasikmalaya itu berlangsung selama 45 hari. Program pembangunan tersebut, kata dia, berasal dari para donatur yang dihimpun Rumah Wakaf dan swadaya masyarakat setempat.

Ia berharap, pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat dan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan air bersih serta terjaga kebersihan lingkungannya.

"Semoga warga Desa Bojongsari juga bisa menjaga kebersihannya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah," katanya.

Perwakilan warga penerima manfaat pembangunan tersebut, Ibad mengatakan, daerahnya seringkali dilanda kesulitan air bersih pada musim kemarau. Ia menyebutkan, di Desa Bojongsari terdapat 50 kepala keluarga, ada juga santri yang seringkali harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan air bersih.

"Sekitar 50 KK Desa Bojongsari dan santri Al Barakah kesulitan mendapatkan air di musim kemarau, kami harus berjalan sekitar satu kilometer ke Gunung Tilu untuk mendapatkan air bersih," kata Ibad.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FDA4sc
November 23, 2018 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FDA4sc
via IFTTT

Read More

Manchester City tanpa Bernardo Silva Lawan West Ham

Silva tidak dalam kondisi bugar untuk bermain.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelatih Manchester City Pep Guardiola memastikan timnya tidak akan diperkuat gelandang serang Bernardo Silva saat melakoni laga pekan ke-13 Liga Inggris kontra West Ham United di Stadion Olimpiade London, Sabtu (24/11). Silva tidak dalam kondisi bugar untuk bermain.

"Bernardo Silva tidak bisa main akhir pekan ini," kata Guardiola dalam konferensi pers prapertandingan sebagaimana dilansir laman resmi City, Jumat.

Silva dipulangkan Portugal sebelum pertandingan Liga Bangsa-Bangsa kontra Polandia. Menurut Guardiola, Silva tak menderita cedera berat. Akan tetapi, sang pelatih juga belum tahu apakah Silva bisa bermain pada Rabu (28/11) dini hari WIB dalam laga lanjutan Liga Champions di kandang Olympique Lyon.

Kendati demikian, City mendapat pompaan moral dengan kembalinya bek Nicolas Otamendi yang sempat absen lama sejak akhir Oktober.

"Ya, Nico kembali. Yang lainnya juga baik-baik saja," kata Guardiola.

City saat ini duduk di puncak klasemen dengan koleksi 32 poin. The Citizens akan menghadapi West Ham (12) yang berada di urutan ke-13. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PP1ZtN
November 23, 2018 at 10:35PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PP1ZtN
via IFTTT

Read More

Kementan Siapkan Insentif Cegah Alih Fungsi Lahan

Akan ada Peraturan Daerah (Perda) yang akan mengikat alih fungsi lahan di wilayah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Pertanian (Kementan) akan memberikan insentif bagi pemilik lahan yang tidak mengalihfungsikan lahannya. Begitu juga dengan pemilik lahan yang ingin membuka sawah.

"Nanti dikasih saprodi, bibit, pupuk subsidi kalau bisa mempertahankan lahan, tidak dialihfungsikan akan dibantu benih, pupuknya dan atau kalau mau mengolah lahan, kita bantu alsintan," kata Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Kementerian Pertanian Indah Megahwati, Jumat (23/11).

Namun insentif keuangan belum disepakati. Menurutnya, nantinya akan diberikan setelah dilakukan pembahasan di Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pemberian insentif ini dilakukan sejalan dengan akan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perpres tersebut berfungsi menekan meluasnya aliy fungsi lahan pertanian yang kini banyak terjadi.

Kementan bekerja sama dengan Bappeda dan pemerintah daerah karena  lebih tau mana yang akan beralih fungsi ataupun tidak. Untuk itu, akan ada Peraturan Daerah (Perda) yang akan mengikat alih fungsi lahan di wilayah.

Perpres akan ada turunan Perda-Perdanya, tujuanya supaya mereka langsung masukkan dan dikunci direview Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," ujar dia.

Saat ini Perpres LP2B sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) untuk menunggu pemberian nomor Perpres.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PM0xZb
November 23, 2018 at 10:30PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PM0xZb
via IFTTT

Read More

Periksa Bupati Bekasi, KPK Dalami Hal Ini

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin hari ini kembali diperiksa KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yassin pada Jumat (23/11). Selain Neneng, penyidik juga memeriksa dua saksi PNS yakni Sahat dan Sukmawaty serta satu saksi pihak swasta yang juga merupakan tersangka kasus suap perizinan proyek Meikarta, Fitra Djaja Purnama.

"Bupati Bekasi diperiksa untuk para tersangka lain. Penyidik membutuhkan beberapa keterangan tambahan termasuk mengkonfirmasi pengembalian uang sebesar total Rp4,9 miliar sampai saat ini," terang Febri dalam pesan singkatnya, Jumat (23/11).

Sedangkan pada saksi dari pihak Pemkab Bekasi, KPK terus memperdalam dugaan pelanggaran aturan dan suap terkait dengan proses pemberian rekomendasi dari dinas dan penerbitan izin Meikarta. Sementar untuk tersangka Fitra yang merupakan konsultan Lippo Group, KPK mendalami proses pemberian uang, instruksi dan sumber uang yang diberikan pada pejabat Bekasi.

" KPK telah mengidentifikasi sumber-sumber dana suap ini dan terus mendalami apakah ada peran korporasi dalam kasus ini," tegas Febri.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Kepada wartawan seusai pemeriksaan, ‎Neneng Hasanah Yasin mengaku tak tahu menahu ihwal dugaan penanggalan mundur (backdate) perizinan proyek Meikarta. "Saya tidak mengetahui tentang backdate. Saya enggak tahu tentang backdate itu," ujar Neneng usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/11).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Re1Z3m
November 23, 2018 at 10:29PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Re1Z3m
via IFTTT

Read More

MUI Sebar Dai di Papua

tugas utama dai tersebut adalah menyebarkan Islam moderat (wasathiyah) di Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan program Indonesia Berkhidmat dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV MUI pada Kamis (22/11) malam di Raja Ampat, Papua Barat. Program itu ditandai dengan pelepasan dai.

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI KH Cholil Nafis mengatakan dai tersebut akan disebar ke sejumlah wilayah di Papua. "Program Indonesia berkhidmat angkatan pertama akan meluncurkan sembilan dai," kata dia.

Dia mengatakan tugas utama dai tersebut adalah menyebarkan Islam moderat (wasathiyah) dan melayani masyarakat di seluruh bumi Papua. Menurut dia, sedikitnya ada tiga tugas yang harus dilakukan dai tersebut. Pertama himayah atau perlindungan umat, kedua riayah atau bimbingan umat dan taqwiyah atau penguatan umat.

Kiai Cholil mengatakan himayah umat ditujukan untuk menjaga masyarakat dari aliran sesat dan paham radikalisme terorisme. Riayah umat adalah bimbingan umat dalam memahami ajaran agama, mulai mengaji Al Quran sampai masalah kematian.

Sedangkan taqwiyah umat, kata dia, adalah untuk pemberdayaan umat dalam merefleksikan keumatan dan kebangsaan untuk menjaga dan merawat keutuhan NKRI.

Terkait teknis Indonesia Berkhidmat, Kiai Cholil mengatakan kesembilan dai tersebut akan berada di Papua selama setahun dan akan diperpanjang jika masih diperlukan atau akan ditambah dengan dai yang lain.

"Kami akan koordinasi dan komunikasi dengan MUI Provinsi Papua Barat," demikian Cholil Nafis

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FMVqTM
November 23, 2018 at 10:15PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FMVqTM
via IFTTT

Read More

PN Surabaya Siap Putuskan Permohonan Ganti Identitas Kelamin

Pergantian identitas kelamin dimohonkan oleh seorang pria asal Tuban, Jawa Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pengadilan Negeri (PN) Surabaya siap memutuskan permohonan ganti identitas kelamin dalam persidangan yang diagendakan berlangsung pada pekan depan, Selasa, 27 November. Kepala Hubungan Masyarakat PN Surabaya Sigit Sutriono kepada wartawan di Surabaya, Jumat (23/11), mengungkapkan permohonan ganti identitas kelamin itu diajukan oleh seorang pria berusia 23 tahun asal Tuban, Jawa Timur, yang tinggal di Surabaya.

"Dia ingin mengganti identitas kelaminnya menjadi perempuan. Pengajuannya sudah lama dan pekan depan memasuki agenda putusan hakim," kata Sigit.

Sigit menyebut majelis hakim yang memimpin persidangan permohonan ganti identitas kelamin ini adalah Dede Suryaman. Sigit mengatakan, sebenarnya tidak ada perundang-undangan yang mengatur terkait permohonan ganti identitas kelamin di Indonesia.

"Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan ini nantinya mempertimbangkan banyak aspek yang didapat dari keterangan saksi ahli dari bidang kedokteran, psikologi, psikiatri maupun tokoh agama," katanya.

Selain itu, majelis hakim juga akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pemohon. "Kalau majelis hakim yakin dan sesuai ketentuan maka permohonan identitas ganti kelamin akan dikabulkan. Kalau tidak yakin, ya, akan ditolak," ucapnya.

Sigit menjelaskan, permohonan ganti identitas kelamin yang sedang ditangani bukan terkait dengan fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Melainkan, karena pemohon merasa sejak lahir memiliki kelamin ganda.

Dia mengungkapkan, PN Surabaya pernah menangani permohonan serupa di tahun 2016, yang diajukan mahasiswi Institut Teknologi Bandung Angelina Karuniata Kanan, yang menginginkan identitas kelaminnya menjadi laki-laki. Majelis hakim yang ketika itu dipimpin Matheus Samiaji kemudian mengabulkan permohonannya pada 27 Juli 2016. Angelina lantas mengubah namanya menjadi Andreas Alessandro Kaban.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r9ZlQN
November 23, 2018 at 10:13PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2r9ZlQN
via IFTTT

Read More

Suap Meikarta, Neneng Kembalikan Rp4,9 Miliar ke KPK

Neneng merupakan salah satu tersangka suap pengurusan perizinan Meikarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin telah mengembalikan Rp4,9 miliar kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Neneng Hassanah merupakan salah satu tersangka suap pengurusan perizinan Meikarta tersebut.

"Jadi, ada penambahan pengembalian uang setelah total sebelumnya pengembalian uang adalah Rp3 miliar, kemudian ada penambahan pengembelian jadinya total Rp4,9 miliar. Itu kami sita dan masuk dalam berkas perkara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat.

Selain itu, dalam pemeriksaan terhadap Neneng Hassanah itu, KPK juga melakukan konfirmasi dan pendalaman beberapa keterangan yang sudah disampaikan sebelumnya. "Tentu saja terkait dengan kewenangan Bupati Bekasi pada saat itu sehubungan dengan proses perizinan Meikarta," ujar Febri.

Tersangka lainnya dalam kasus tersebut adalah Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR). Tersangka ini juga telah mengembalikan uang sejumlah 90 ribu dolar Singapura kepada penyidik KPK.

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat M.B.J. Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen "fee" fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada bulan  April, Mei, dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan tempat pendidikan. Terkait dengan hal itu dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, dan lahan makam.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2POTorc
November 23, 2018 at 10:07PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2POTorc
via IFTTT

Read More