Mahasiswa Unpad Tewas Ditemukan Gantung Diri

Korban sebelum meninggalmengeluhkan masalah keuangan dan skripsi yang belum selesai.

REPUBLIKA.CO.ID, JATINANGOR -- Aksi bunuh diri dilakukan seorang mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad) berinisial RWP (24 tahun). Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan semester 13 asal Sumatera Utara ini, ditemukan tewas dengan cara gantung diri, Senin (24/12) kemarin pukul 06.00 WIB.

Kematian RWP ini semakin menambah panjang aksi mahasiswa bunuh diri. Pekan sebelumnya, seorang mahasiswa Unpad, MB dari fakultas lainnya, juga ditemukan bunuh diri.

"Ada dua kejadian, ada dua laki laki yang meninggal ditemukan sudah meninggal gantung diri. Hasil pengecekan data duanya mahasiswa Unpad," ujar Kapolsek Jatinangor, Kompol Noorjamil saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (25/12).

Dia mengungkapkan, tewasnya MB berlangsung sudah relatif lama. Kemudian disusul RWP yang meninggal Senin (25/12) sekitar jam 06.00 WIB. Penyebabnya, menurutnya, berdasarkan fakta dilapangan karena gantung diri. 

Noorjamil mengatakan, korban RWP ditemukan gantung diri di kamar indekosnya di Gang Dahlia 1, Dusun Caringin, RT 01 RW 13 Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Menurutnya, korban ditemukan pertamakali oleh pacarnya, C.

Saat hendak mengantarkan makanan, dia mencium bau tidak sedap dari dalam kamar. Kemudian, akhirnya pintu yang dikunci dibuka dan diketahui korban gantung diri di jendela.

Nojamilor menambahkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, korban sebelum meninggal sering mengeluhkan masalah keuangan dan skripsi yang belum beres. Jasad korban sendiri sudah berada di RS Sartika Asih.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Rjd4Di
December 25, 2018 at 05:59PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Rjd4Di
via IFTTT

Read More

Baru Meluncur, Sejumlah Bank Belum Gunakan Sukuk BI

Likuiditas perseroan ditempatkan di instrumen keuangan lain seperti fasbis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sukuk Bank Indonesia (Sukbi) menjadi alternatif penempatan kelebihan likuiditas bagi perbankan syariah. Sejumlah bank telah menggunakannya dan ikut dalam lelang pada 21 Desember lalu. Beberapa belum menggunakan karena belum membutuhkan.

Direktur Syariah CIMB Niaga, Pandji P Djajanegara menyambut baik instrumen baru operasi moneter syariah ini. Sukbi, tambahnya, menjadi alternatif yang baik untuk penempatan dana karena memiliki fitur tradebale dan jangka waktu pendek.

"Pada lelang pertama, CIMB Niaga Syariah belum ikut serta karena memang sedang fokus mengejar financing, FDR kami lebih dari 100 persen, jadi memang saat ini belum ada kelebihan likuiditas untuk ditempatkan di instrumen ini," kata Pandji kepada Republika.co.id, Senin (24/12).

Biasanya, bila ada kelebihan likuiditas, CIMB Niaga Syariah menempatkan pada penempatan antarbank, juga ikut serta dalam operasi moneter syariah seperti, Reverse Repo (RR), pembelian SBIS, dan Fasbis. 

Sama seperti BCA Syariah yang belum ikut dalam lelang pekan lalu. Direktur BCA Syariah, John Kosasih mengatakan belum ada rencana untuk melakukan penempatan ke Sukbi. Saat ini likuiditas diperuntukan penyaluran pembiayaan, dan penempatan di instrumen keuangan lain seperti sukuk, antarbank, Fasbis, dan lainnya.

"Tapi nanti kami akan pelajari dan melakukan perbandingan untuk hal ini baik jangka waktu, imbal hasil, kebutuhan likuiditas dan sebagainya," kata dia.

Bank Indonesia meluncurkan Sukbi secara perdana pada Sabtu, 21 Desember 2018. Tenor yang ditawarkan yakni tujuh hari dan 14 hari dengan hasilnya total pemenangan sebesar Rp 3,053 miliar.

Tenor tujuh hari dengan indikasi tingkat imbalan sebesar enam persen dan nisbah bagi hasil 90 persen, nominal pemenangan yakni Rp 1,225 miliar. Sementara tenor 14 hari, memiliki indikasi imbalan 6,1 persen, nominal pemenangan Rp 1,828 miliar.

Baca juga, BI: Hasil Lelang Sukbi untuk Menjaga Likuiditas Syariah

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Sienjf
December 24, 2018 at 05:59PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Sienjf
via IFTTT

Read More

Penyimpanan Uang Elektronik di Lembaga Syariah Diperluas

Baru ada satu lembaga keuangan syariah yang memiliki izin sebagai sistem pembayaran

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Alternatif penyimpanan dana floating akan diperluas di lembaga keuangan syariah. Berdasarkan PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, lembaga keuangan syariah yang menerbitkan uang elektronik dapat menyimpan dana floating di Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Buku IV atau Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank BUKU IV.

Peraturan ini merupakan penyempurnaan ketentuan sekaligus mencabut PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik beserta perubahannya. Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Erwin Haryono mengatakan ketentuan ini masih dirasa terbatas karena hanya bank syariah tertentu saja yang memenuhi syarat.

"Alternatif penyimpanan dana floating uang elektronik akan diperluas untuk yang syariah, nanti pilihan akan semakin banyak," kata dia di Surabaya, Kamis (13/12).

Kepala Divisi Perizinan Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Siti Hidayati mengatakan saat ini beberapa bank syariah sedang mengajukan izin untuk menerbitkan uang elektronik. Ia menolak menjelaskan lebih lanjut.

Hingga saat ini, lembaga keuangan syariah yang telah memiliki izin sebagai sistem pembayaran adalah Paytren. Erwin mengatakan Paytren memiliki basis komunitas yang kuat sehingga bisa berkembang luas.

"Bahkan sebelum mengajukan izin ia sudah dengan basis syariahnya, bukan sudah ada baru disyariahkan, tapi memang sejak awal memposisikan diri di sana," kata Erwin.

Direktur Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, M Anwar Bashori meyakini bahwa platform teknologi pembayaran yang ada saat ini akan mengarah pada syariah. Pada akhirnya mereka akan merujuk pada label tersebut karena tuntutan masyarakat.

Meski saat ini, untuk uang elektronik telah mendapatkan fatwa halal dari Dewan Syariah Nasional No 116/DSN-MUI/IX/20I7 dengan berbagai ketentuan. Dengan inti penggunaan maupun penerbitan dan sistemnya terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

Peraturan terkait uang elektronik ini juga akan masuk dalam blueprint sistem pembayaran Indonesia. Erwin mengatakan blueprint tersebut akan berisi regulasi yang mengatur segala bentuk sistem pembayaran agar tidak menyebabkan disrupsi.

"Salah satunya kita sedang melihat bahwa sistem pembayaran ini tidak menjadi bentuk penciptaan uang, agar tidak menyebabkan disrupsi," katanya. Erwin berharap blueprint ini diselesaikan secepatnya meski banyak sekali observasi yang harus dilakukan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EsXvTI
December 13, 2018 at 05:59PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EsXvTI
via IFTTT

Read More

Mapolsek Ciracas Dibakar, Polisi Selidiki Oknum TNI

Jika terbukti oknum TNI Terlibat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukamto menyampaikan kepolisian tengah menyelidiki dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus pembakaran Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Menurut dia, jika terbukti oknum TNI terlibat, maka pelaku akan dihukum menggunakan UU militer.

"Itu masih diselidiki. Kalau TNI pakai UU Militer, kalau polisi Peraturan Kapolri, kalau masyarakat UU tindak pidana umum," ujar Ari Dono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/12).

Dugaan pemicu pembakaran Mapolsek Ciracas pun juga tengah diselidiki, yakni pengeroyokan terhadap dua anggota TNI oleh sejumlah orang di tempat parkir. "Itu yang masih diselidiki. Kok jadi ke kantor polisi," kata dia. Selain itu, kata Wakapolri, para pelaku pengeroyokan anggota TNI di Cibubur, Ciracas juga tengah diproses.

Pembakaran Mapolsek Ciracas disebut sebagai buntut dari pengeroyokan terhadap anggota TNI AL, Kapten Komaruddin beserta anaknya. Kapten Komaruddin saat itu sedang mengecek kondisi sepeda motornya yang berasap. Kemudian, salah satu juru parkir menggeser sepeda motor tanpa sepengetahuan Komaruddin sehingga membuat kepalanya terbentur.

Ia pun menegur juru parkir tersebut. Namun, lantaran tak terima ditegur maka terjadilah perselisihan yang kemudian melibatkan teman-temannya sesama juru parkir. Pengeroyokan terhadap Komaruddin pun terjadi.

Saat pengeroyokan berlangsung, seorang anggota TNI AD yang melintas mencoba melerai. Namun, ia justru juga menjadi korban pengeroyokan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2rwP1lJ
December 12, 2018 at 05:59PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2rwP1lJ
via IFTTT

Read More

Usai Diimbangi MU, Southampton Pecat Mark Hughes

Ia hanya memenangkan lima dari 27 pertandingan selama membesut the Saints.

REPUBLIKA.CO.ID, MANCHESTER -- Southampton mengumumkan telah memutuskan kerja sama dengan pelatih Mark Hughes. Southampton saat ini berada di posisi ke-18 klasemen Liga Primer Inggris.

Hughes, yang menandatangani kontrak selama tiga tahun pada Mei lalu, memenangkan hanya lima dari 27 pertandingan selama membela klub yang bermarkas di St Mary's. Seperti dilansir ESPN, ia dipecat setelah Southampton berimbang 2-2 dengan Manchester United (MU), Sabtu (1/12).

Asisten manajer Mark Bowen dan Eddie Niedzwiecki juga meninggalkan klub. Sementara Kelvin Davis akan mengambil alih posisi pelatih pada pertandingan hari Rabu (5/12) di Tottenham.

Hughes yang pernah membesut Stoke dan Manchester City membantu Southampton untuk bertahan di Liga Primer musim lalu setelah bergabung pada Maret dalam kesepakatan jangka pendek. Ia kemudian sepakat memperpanjang kerja sama hingga akhir musim.

Namun, Hughes tidak dapat mengarahkan klub lebih jauh dari zona degradasi. Apalagi Southampton hanya menang hanya sekali dalam 14 pertandingan Liga Primer.

Southampton mencapai semifinal Piala FA tahun lalu setelah Hughes mengambil alih posisi pelatih di perempat final. Namun the Saints kalah 0-2 di semifinal oleh Chelsea yang akhirnya meraih trofi juara. Southampton akan menghadapi Arsenal dan Manchester City serta rival di zona degradasi, Cardiff dan Huddersfield, sebelum tahun baru.

Hughes menjadi pelatih kedua di Liga Primer musim ini yang dipecat setelah Fulham memecat Slavisa Jokanovic dan menggantikannya dengan Claudio Ranieri pada November lalu.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Pd98Pu
December 03, 2018 at 05:59PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Pd98Pu
via IFTTT

Read More

Peternak Blitar Nilai Kebijakan Kementan Berdampak

Peternak berharap harga telur stabil sehingga meningkatkan usaha dan taraf kehidupan

REPUBLIKA.CO.ID, BLITAR -- Peternak mengklaim kebijakan Kementerian Pertanian berdampak positif terhadap keberlangsungan peternakan unggas di Blitar. Misalnya adalah Peraturan Menteri Pertanian No 32 Tahun 2017 yang membatasi integrator (perusahaan ternak dari hulu-hilir) mengelola dua persen dari populasi ayam nasional. Sisanya diserahkan kepada peternakan rakyat.

Hal itu disampaikan Ketua Koperasi Peternak Sejahtera Blitar Jawa Timur Sukarman kepada Republika.co.id pada Selasa (27/11). Anggapan pemerintah tidak fokus mengelola kebijakan pertanian dan membingungkan para peternak, sebagaimana tertulis dalam Petisi Ragunan, terbantahkan oleh pernyataan asosiasi peternak lainnya.

“Kami berterima kasih kepada kementan, karena kami bisa tetap fokus mengurus peternakan,” imbuhnya. Petisi itu disuarakan dalam aksi demo sejumlah pihak yang mengklaim sebagai peternak di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Berharap harga stabil

Peternak ayam berharap harga telur selalu stabil, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih untuk meningkatkan usaha dan taraf kehidupan. Hal itu diwujudkan dengan sinergi peternak, pemerintah, dan para penjual untuk sama-sama menjaga kelancaran pasokan telur ke pasar.

“Hari ini harga telur sudah bagus, sekitar Rp 19 ribu hingga Rp 19.500. Ini sudah lebih baik ketimbang harga telur dua bulan lalu yang hanya Rp 15 ribu,” katanya 

Harga tersebut berada di tengah, antara batas bawah Rp 18.000 dan atas Rp 20.000. Harga tadi juga cukup untuk menutupi biaya operasional peternakan yang mayoritas dihabiskan untuk pakan berupa konsentrat, jagung, dan bekatul.

Stabilitas harga ini dipengaruhi beberapa hal. Di antaranya adalah pasokan pakan yang bagus. Jagung merupakan produk pakan yang utama. “70 persen pakan ayam petelur (layer) adalah jagung, yang dicampur dengan lainnya,” ujar Sutarman.

Sutarman menyatakan kalau untuk pakan saja sudah menghabiskan Rp 8.000 untuk menghasilkan satu kilogram telur, maka seharusnya harga telur sudah mencapai sekitar Rp 20.000. Namun, pemerintah mendorong agar harga tersebut berada di Rp 19.000-an. “Insya Allah ini sudah cukup buat kami,” imbuhnya.

Selain itu, pasokan di pasar juga harus dijaga. Jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengintervensi pasokan, sehingga telur dari daerah produksi, seperti Blitar, terhambat untuk masuk pasar. Hal itu kemudian mengurangi pasokan telur yang mengakibatkan harga di pasaran tiba-tiba meningkat, tapi tidak berdampak positif kepada peternak.

Sukarman menjelaskan, operasi pasar yang melibatkan berbagai instansi pemerintah harus terus digalakkan. Dengan itu, mata aparatur negara akan selalu melihat dan memastikan kelancaran distribusi telur. Peternak, pedagang, dan konsumen, sama-sama diuntungkan dengan harga yang wajar sesuai batas yang ditetapkan tadi.

Rofi Ketua PPRN (Paguyuban Peternak Rakyat Nasional) Blitar berharap pemerintah memerhatikan nasib mereka secara berkelanjutan. Tujuannya agar ciri khas Kota Blitar sebagai daerah peternakan rakyat tetap terjaga. “Atensi pemerintah dan semua pemangku kepentingan unggas dan produk turunannya adalah kunci menjaga stabilitas kearifan masyarakat di sini yang sejak dulu menjadi peternak ayam,” katanya.

Blitar dikenal sebagai daerah peternakan rakyat. Di sana ada banyak populasi unggas petelur (layer) yang Jumlahnya mencapai 19 juta ekor. Setiap hari Blitar menghasilkan 650 ton telur. Jumlah peternaknya juga banyak, mencapai 4.421 orang.

Di daerah lain, populasi ayam menyerupai jumlah unggas di Blitar, tapi angka peternak unggas bisa jadi lebih sedikit. Artinya, peternak besar dengan modal tak sedikit lebih banyak bermain.

Indonesia menghasilkan 7.600 ton telur per hari. Sebanyak 40 persen di antaranya berasal dari Jawa Timur. Paling besar berasal dari Kabupaten Blitar, tempat Sukarman, Rofi dan teman-temannya dari PPRN mengelola peternakan unggas.

Peternakan unggas di sana sudah dibangun secara masif sejak 1973 oleh pemerintah. Ketika itu ada tiga orang warga Blitar yang terlibat aktif membangun peternakan unggas: Siswoyo, Suyono, dan Masngut.

Lambat laun mereka mengajak warga sekitar untuk ikut beternak unggas. Hasilnya mereka manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga taraf kehidupan mereka kian meningkat dari tahun ke tahun.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r9eaD6
November 27, 2018 at 05:59PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2r9eaD6
via IFTTT

Read More

Menpora Terkejut Dana Kemah Pemuda Islam Dipermasalahkan

Kasus dana kemah dari Kemenpora ini menyeret nama Dahnil Anzar Simanjuntak

REPUBLIKA.CO.ID,  SURABAYA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terkejut kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017 dipermasalahkan penggunaan anggaranya. Saat ini kasus dana kemah tersebut sedang ditangani Polda Metro Jaya.

"Tentu saya sangat terkejut sebab selama ini tidak menemukan adanya permasalahan pada kegiatan yang digelar tahun lalu," ujarnya ketika ditemui usai menghadiri prosesi wisuda Universitas Sunan Giri Surabaya di Dyandra Convention Center Surabaya, Ahad (25/11).

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam 2017 yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo merupakan inisiasinya untuk menguatkan silaturahmi dan ukhuwah islamiah antara Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor.

Menurut dia, momentum tersebut adalah sangat bersejarah, bahkan dihadiri 20.000-an peserta yang pelaksanaannya terbilang cukup sukses. Bahkan, kata dia, dampaknya sangat bermanfaat tidak hanya bagi dua ormas Islam terbesar di Tanah Air (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama), tetapi juga untuk bangsa Indonesia.

"Semua sudah melalui prosesnya, dana sudah diberikan ke Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor, lalu dapat dipertanggungjawabkan. Makanya, saya kaget ada persoalan sekarang ini dan tidak tahu indikasinya apa. Akan tetapi, saya sudah bertemu dengan Dahnil Anzar yang menyampaikan kemungkinan karena atmosfer menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah," ucapnya.

Dahnil Anzar Simanjuntak adalah ketua umum Pemuda Muhammadiyah yang sempat dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada hari Jumat (23/11) terkait dengan dugaan penyimpangan dana Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia di Pelataran Candi Prambanan, Jawa Tengah, 16 s.d. 17 Desember 2017.

Bersama Ketua Panitia Kegiatan Kemah Apel Pemuda Islam 2017, Ahmad Fanani, Dahnil dikawal sejumlah orang yang mengenakan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam). Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah XVII akan dilaksanakan pada tanggal 25-28 November 2018 di Yogyakarta.

Terkait dengan pengembalian dana Rp2 miliar dari Pemuda Muhammadiyah ke Kemenpora, menteri asal Madura tersebut mengaku belum mengetahui secara detail. Namun,mekanismenya akan diserahkan ke Biro Keuangan karena butuh kajian serta telaah mendalam.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zrJp0N
November 25, 2018 at 05:59PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zrJp0N
via IFTTT

Read More

In Picture: KPK Periksa Bupati Nonaktif Bekasi Neneng Hasanah

Neneng Hasanah Yasin diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Nonaktif Bekasi Neneng Hasanah  menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/11).

Neneng Hasanah Yasin diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembanguan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2KrieaB
November 23, 2018 at 05:59PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2KrieaB
via IFTTT

Read More

KPK: Penanganan Korupsi Korporasi Lebih Rumit

Aturan menjerat korporasi bukanlah untuk merusak korporasi tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Laode M Syarif mengatakan, penanganan kasus korupsi yang menjerat korporasi lebih rumit jika dibandingkan penanganan korupsi yang melibatkan perorangan.

Diketahui, korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK di antaranya PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring, PT Nindya Karya (Persero) , PT Tuah Sejati dan PT Tradha. Penetapan korporasi sebagai tersangka korupsi ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

"Masyarakat perlu tahu pidana korporasi lebih njlimet. Tapi kami berharap agar tindak pidana korporasi agar bisa disegerakan diselesaikan bila sudah masuk pokok perkara," kata Syarif di Gedung KPK Jakarta, Kamis (22/11).

Penanganan kasus yang cepat, sambung Syarif, agar ada kepastian bagi para pemegang saham ataupun setiap orang yang memiliki kepentingan pada Korporasi yang terjerat pidana korupsi. Menurut Syarif, pimpinan KPK memiliki prinsip agar penyelesaian kasus korporasi cepat selesai meskipun belum ada aturan tertulis yang mengaturnya.

"Kami selalu berharap di bawah 1 tahun. Kalau bisa 6 bulan Alhamdulillah," ujarnya.

Ia pun menegaskan, adanya aturan menjerat korporasi bukanlah untuk merusak korporasi tersebut. KPK, kata Syarif, hanya ingin agar perusahaan yang berkembang di Indonesia bisa bersaing di kancah internasional.

Diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah diatur bahwa subjek hukum pelaku korupsi tidak hanya orang, tetapi juga badan hukum atau korporasi.UU Tipikor secara jelas menyebutkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FKPx9E
November 22, 2018 at 05:59PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FKPx9E
via IFTTT

Read More