Infrastructure projects waiting in line for inauguration

Infrastructure projects to be inaugurated are dams, seaports, toll roads, airports.

REPUBLIKA.CO.ID, President Joko Widodo (Jokowi) revealed that several infrastructure projects, whose work is complete, are currently awaiting inauguration. He said infrastructure projects included dams, seaports, toll roads, and airports.

"Many have queued up but since it is difficult to manage their time, there are many that we cannot form yet," Jokowi remarked during the 2018 National Infrastructure One Map Policy and Progress Book Geoportal event at Bidakara Hotel, Jakarta, Tuesday.

Jokowi explained large ports, such as Kuala Tanjung in North Sumatra, will be inaugurated at the end of this month or the beginning of next month, as well as the Makassar New Port. This is also a big port that we will complete in early 2019, Jokowi stated.

At the start of his remarks, the head of state noted that in the past four years, the government had focused on infrastructure development.

"We witness the development of infrastructure, such as roads, toll roads, airports, ports, and dams, which we have seen one-by-one, many of which have been completed," he pointed out.

He highlighted the possibility of most inauguration being conducted at the end of 2018 or early 2019. The former governor of DKI Jakarta also shed light on the construction of the Jakarta-Surabaya Toll Road that will be connected at the end of 2018.

"Soon to be connected, there are only four unfinished segments, including Batang-Semarang, Salatiga-Solo, and Wilangan-Kertosono," he revealed.

He said after Merak-Surabaya was connected, it was expected that by the end of 2019, Peacock would be connected to Banyuwangi. In the near future, it is expected that the Trans Sumatra toll road will connect Lampung to Palembang.

"The toll road connecting Bakauheni to Palembang will first be completed at the end of December 2018," he stated.

He expressed hope that the 148-kilometer Bakauheni Toll Road to Terbanggi Besar would be completed soon.

"I have warned and I have ordered correctly that the toll road from Bakauheni to Palembang be completed in April 2019," he stated.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ROeR07
December 11, 2018 at 08:05PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ROeR07
via IFTTT

Read More

Para Capres Disarankan Buat Strategi Pemberantasan Korupsi

Fahri menyarankan para capres menyiapkan strategi yang bisa disampaikan ke masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan agar para calon presiden menyiapkan strategi pemberantasan korupsi. Sehingga dalam 100 hari pertama memerintah dapat disampaikan kepada publik. Terkait permintaan KPK agar UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

"Menurut saya kalau bisa capres/capres siapkan strategi dalam 100 hari pertama bagaimana strategi pemberantasan korupsi," kata Fahri di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (29/11).

Hal itu dikatakannya terkait dengan saran KPK untuk merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Bagi Presiden Jokowi, karena permintaan revisi dilakukannya saat ini, Fahri menyarankan agar Presiden membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Perpu tersebut, kata dia, mengintegrasikan banyak lembaga ke dalam satu payung hukum, seperti KPK, Komnas HAM, Ombusman, LPSK, dan Komnas Perempuan Anak.

"Itu akan menjadi raksasa yang menjadi tempat orang melaporkan malapraktik di dalam pelayanan publik, di dalam pengadaan barang, tender, dan sebagainya," ujarnya.

Ia menyebutkan di beberapa negara sudah melakukan langkah tersebut sehingga efek dari kehadiran lembaga tersebut sangat besar dalam memperbaiki indeks persepsi korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, dia menilai operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK menunjukkan lembaga tersebut frustasi karena ada pernyataan dari pimpinan KPK bahwa institusi tersebut bisa melakukan OTT setiap hari.

"Masa Ketua KPK bilang kalau KPK mau, OTT bisa dilakukan setiap hari. Kalau KPK dikasih aparat lebih banyak, dia bisa OTT setiap hari, itu kan frustasi," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo meminta Presiden Joko Widodo bisa merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum masa jabatannya berakhir. Apabila pemerintah ingin meninggalkan landasan yang lebih baik soal pemberantasan korupsi, menurut Agus, revisi UU Tipikor harus dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut dia, apabila revisi UU Tipikor melalui jalur Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terlalu lama, pemerintah bisa menempuh langkah membuat perpu karena relatif lebih cepat daripada melakukan revisi dengan cara pada umumnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BH8zd9
November 29, 2018 at 08:05PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BH8zd9
via IFTTT

Read More