REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (24/5). Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mudik menjadi saat yang dinanti-nanti sebagian masyarakat perkotaan. Diperkirakan sebanyak 4,5 juta orang akan melalui lintas penyeberangan jalur laut.
Lebih lanjut, ada potensi terjadinya lonjakan penumpang dan penumpukan antrean kendaraan. Jumlah pemudik diprediksi meningkat 2,8 persen dari tahun lalu.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua DPR mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama dengan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) untuk mengantisipasi.
"Dengan menambah trip perjalanan dan jumlah kapal, armada kapal berkapasitas besar," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/5).
Dengan adanya armada kapal berkapasitas besar, dia berharap, lebih banyak penumpang yang dapat tertampung. Kemudian, dia juga berharap pihak terkait menyiapkan dermaga tambahan serta loket masuk pelabuhan.
Dengan begitu, akan ada pengaturan arus kendaraan untuk meminimalkan lonjakan penumpang ataupun penumpukan antrean kendaraan. "Mendorong syahbandar untuk memeriksa kelaikan kapal dan batasan jumlah penumpang," kata politikus Partai Golkar tersebut.
Bambang juga mendorong meminta PT ASDP untuk memperpendek waktu sandar dan memperbanyak kru lashing (pengikatan barang/cargo). Hal itu dilakukan untuk mempercepat waktu bongkar muat pada masing-masing armada kapal. Dengan begitu, harapannya antrean kendaraan yang ingin menyeberang dapat kian terurai.
"Mendorong Kemenhub untuk terus mempersiapkan sarana mudik serta melakukan pengecekan kelaikan pada moda transportasi laut yang harus sesuai dengan standar operasional (SOP), guna menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jasa angkutan laut," ujar dia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingkat aktivitas fisik masyarakat Indonesia dinilai masih sangat rendah. Data Badan Pusat Statistik 2015 menunjukkan, jumlah masyarakat Indonesia yang rutin berolahraga hanya 27,61 persen atau sepertiga dari total jumlah penduduk.
Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia yang melewati masa tua dengan tidak sehat. Pakar Kesehatan dan Kebugaran Jansen Ongko menjelaskan, salah satu cara membuat masa tua lebih sehat adalah dengan aktif beraktivitas fisik sedari muda. Ia mengingatkan, masa tua yang tidak sehat disebabkan oleh minimnya aktivitas fisik.
“Jika aktivitas fisik sudah menurun, maka otot mengecil dan lemak akan naik, metabolisme turun, dan ujung-ujungnya depresi karena bobot badan kian bertambah atau mudah terserang penyakit,” kata Jansen di Jakarta, Ahad (28/4).
Dia menjelaskan, ketika seorang perempuan sudah memasuki masa menopause maka metabolisme tubuhnya sudah menurun. Hal yang sama terjadi pada laki-laki yang sudah berusia di atas 30 tahun. Jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik atau olah raga yang rutin, maka mereka akan mudah gemuk karena kerja otot kecil.
“Olah raga itu wajib, tidak bisa ditoleransi, sesibuk apapun kita. Apalagi kalau sudah berusia 30 tahun ke atas,” ucap Jansen.
Untuk itu, Jansen mengimbau agar semua orang melakukan olahraga secara rutin. Agar konsisten lakukanlah olahraga yang disenangi, baik olah raga jenis anaerobic atau aerobic.
Jenis-jenis anaerobic seperti halnya angkat beban, latihan suspense, pilates, yoga dan body weight. Olahraga jenis ini bermanfaat untuk memperkuat otot, memperlancar pernapasan, denyut nadi normal, tulang padat dan tidak mudah rapuh, otak sehat, trombosit stabil, badan ideal, dan jantung sehat.
Sementara itu, jenis olahraga aerobic cenderung lebih simpel, misalnya skipping, bersepeda dan lari. Manfaatnya juga banyak yaitu membuat jantung lebih sehat, memperkuat tulang dan imunitas, memperlancara pernapasan, kesehatan mental, denyut nadi normal, dan berat badan ideal.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, memutuskan untuk tak melakukan pemungutan suara lanjutan di Sidney, Australia. Keputusan ini diambil setelah ada kesepakatan antara Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pengawas Luar Negeri di Sidney.
"Kalau di Sidney informasi yang kita terima ada kesepakatan antara PPLN dan Panwas luar negeri di Sidney untuk tidak perlu melakukan pemungutan suara berikutnya (lanjutan), itu sudah ada kesepakatan," ujar Wahyu ketika dikonfirmasi, Selasa (23/4).
Menurut Wahyu, kesepakatan itu diambil setelah melalui proses pengkajian yang mendalam. Salah satunya mendalami informasi mengenai orang-orang yang berada di antrean atau kerumunan TPS saat hari pemungutan suara di Sidney digelar 13 April lalu.
"Jadi kalau kerumunan, kerumunan itu apakah pemilih atau warga yang berkerumun kan perlu kita dalami juga. Supaya apa? Supaya hak pilih itu betul-betul digunakan oleh orang yang memang berhak," ujar Wahyu.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Sidney, Australia."Memerintahkan PPLN Sidney melalui KPU RI untuk melakukan pemungutan suara susulan di TPS," ujar Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar pada 16 April.
Menurut Fritz, pihaknya telah mendapatkan keterangan dari PPLN dan Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) Sidney mengenai pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang berlangsung pada 13 April. Dari keterangan itu ditemukan fakta bahwa PPLN Sidney menutup TPS pukul 18.00 waktu setempat. Padahal, masih ada pemilih dalam antrean yang belum mencoblos. Hal ini menyebabkan pemilih tak bisa gunakan hak pilihnya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, antusiasme pemungutan suara pemilu di Malaysia, pada Ahad (14/4) sangat luar biasa. Pemilih berbondong-bondong datang ke TPS yang disediakan di kantor perwakilan Indonesia.
"Antusiasme warga luar biasa. Sehingga ketika pemilih datang berbondong-bondong ke kantor perwakilan, dan kalau yang melihat tidak tahu itu (dikira) melakukan demonstrasi, padahal ini antusiasme yang besar," kata Hasyim di Jakarta, Selasa.
Hasyim mengatakan, di Malaysia KPU menyiapkan 255 TPS. Sebagian besar TPS berada di luar kantor perwakilan Indonesia. Karena di luar kantor perwakilan Indonesia, maka syaratnya adalah harus mendapatkan persetujuan atau izin dari pemerintah lokal, dalam hal ini pemerintah Malaysia.
Namun sampai dengan Sabtu (13/4) malam belum ada respons dari pemerintah lokal. Sehingga dengan begitu, KPU mengambil kebijakan menetapkan semua TPS agar digelar di kantor-kantor perwakilan Indonesia.
"Di Kuala Lumpur ada tiga tempat, yang pertama adalah di Kantor Kedubes, kemudian yang kedua adalah Wisma Duta atau rumah tinggal dinas dubes dan yang ketiga adalah sekolah Indonesia," jelas dia.
Karena hanya disentralkan di tiga tempat, maka dari 255 TPS itu, kata Hasyim, kemudian akhirnya hanya dioperasikan 168 TPS, dan ditambah dua TPS pada sore hari karena pemilih yang berdatangan luar biasa. Dia mengatakan, pemilih Indonesia yang ada di Kuala Lumpur lebih dari 500 ribu pemilih. Sehingga untuk yang TPS menggunakan polling station tercatat 126.000 pemilih.
"Jadi bisa dibayangkan 126.000 pemilih voting operation-nya di 170 TPS, hanya terkonsentrasi di tiga tempat," jelasnya.
Dalam pelaksanaannya semestinya pemungutan suara dihentikan pukul 18.00 waktu setempat. Namun, karena masih terdapat ratusan orang mengantre, maka lokasi pemungutan dipindah dari Wisma Duta ke Kantor Kedutaan, dan pemungutan suara tetap dilanjutkan sampai semua WNI dapat menggunakan hak pilihnya.
REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar harus terlibat aktif dalam mencegah dan memberantas peredaran hoaks. KPID diminta tegas menjalankan fungsi sesuai Undang Undang yang berlaku agar lembaga penyiaran di Sumbar tidak memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan segelintir pihak.
"KPID harus mengambil peran penting, agar media penyiaran taat aturan, jaga persatuan, jangan mudah membuat berita hasutan, provokasi atau hoaks," kata Irwan, Selasa (16/4).
Selain KPID, Irwan juga meminta peranan aktif dari masyarakat supaya melaporkan informasi yang berisi konten bohong. Bila masyarakat mendapati informasi yang menyimpang dan tidak benar melalui media siar, sebaiknya langsung dilaporkan kepada KPID supaya lembaga penyiaran yang bersangkutan dapat diberi teguran atau sanksi.
Kemudian gubernur juga meminta KPID agar konsisten mengawasi lembaga siaran baik itu televisi maupun radio di Sumbar agar memanfaatkan kuota konten lokal. Supaya media siaran di Sumbar bisa membantu pemerintah dalam mempromosikan potensi daerah.
"Kita berharap agar lembaga penyiaran, khususnya televisi dan radio untuk terus berinovasi demi menanyangkan informasi yang baik, mendidik dan berkualitas dengan memanfaatkan 10 persen konten lokal. Ini harus menjadi perhatian utama bagi masyarakat sesuai diamanahkan dalam UU Penyiaran,” ujar Irwan.
Menjelang pemilu, nampaknya praktik money politic kerap menjadi penyakit klasik. Tidak jarang para calon memanfaatkan masa kampanye untuk melakukan serangan fajar.
Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian dalam bentuk uang, sembako, ataupun hanya sekedar hadiah kepada masyarakat. Dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.
Secara umum money politic diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Maka apapun bentuknya jika tujuannya untuk mengharapkan timbal balik, apalagi menjelang pemilu semua itu disebut sebagai politik uang.
Selain merupakan perbuatan curang, politik uang hukumnya haram. Islam menetapkan haram hukumnya bagi pemberi dan penerima sedekah politik. Sedekah politik atau infaq politik menjadi istilah yang kerap digunakan masyarakat umum.
Oleh karena itu Islam menyebut money politic dengan istilah risywah siyasiyah, bukan sedekah. Karena sedekah itu pemberian karena ketulusan niat tanpa pamrih. Sedangkan niat sedekah politik itu sudah tidak benar, niatnya jelas memengaruhi penerimanya untuk memenuhi harapan pemberi.
Mengapa praktik money politik selalu terjadi menjelang pemilu? Memang tidak bisa dinafikkan, bahwa dalam sistem demokrasi ini, memberikan peluang besar bagi kandidat atau calon untuk melakukan berbagai cara agar bisa menang dalam kontestasi pemilu di Indonesia.
Mengapa demikian? Karena cost politic dalam demokrasi itu mahal. Sehingga mau tidak mau harus bisa menang, supaya bisa mengembalikan modal yang mereka keluarkan dalam kurun waktu proses pencalonan. Akibatnya dalam pemilu tidak akan menghasilkan para pemimpin terbaik. Yang ada setelah menjabat sebagai pemimpin, mereka akan memikirkan 'balik modal' daripada menjalankan kinerja yang baik sebagai pemimpin.
Pengirim: Novia Listiani, Metro, Lampung
REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan impor bawang putih untuk saat ini belum dilakukan. Sebabnya, kini pemerintah meminta gudang-gudang importir untuk mengeluarkan stok yang ada.
"Udah nanti saja, kalau sekarang gudang-gudang yang ada dari importir kita sudah periksain, keluarin itu gudang,’’ ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kepada wartawan disela-sela mengunjungi pasar tradisional di Kota Sukabumi Selasa (9/4).
Upaya ini perlu dilakukan karena jangan sampai pemerintah menuduh adanya penimbunan bawang putih. Menurut Enggartiasto, hal tersebut pernah dilakukan dan akan disegel jika terbukti ada penimbunan.
Pemerintah memastikan impor bawang putih belum berjalan. Terlebih, lanjut Enggartiasto, stok bawang putih masih ada atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain bagi importir yang sudah memenuhi syarat menanam lima persen sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), maka akan keluar Rekomendasi Impor Produk Hortikultira (RIPH) terhadap importir yang sudah melakukan wajib tanam.
Enggartiasto menambahkan, impor itu perlu kajian dan tidak serta memperhatikan masukan KPPU, Ombudsman dan dari kelompok tani. Selain itu, tetap diperhatikan RIPH sudah keluar atau belum. Ketika RIPH belum keluar maka akan dilakukan pengecekan.
Nurhidayati Khusnul, penderita obesitas berbobot 200 kg asal Lamongan diberitakan telah meninggal dunia dua pekan lalu. Sebelumnya pasien obesitas asal Karawang juga telah meninggal dunia.
Penderita obesitas ekstrem lainnya yang menghebohkan pemberitaan, hingga kini masih berjuang untuk menurukan berat badan agar mampu memperbaiki kualitas hidupnya. Bagaimana tidak, dengan bobot yang sangat berat, mereka tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Bahkan berdiri pun tak sanggup karena kaki tak mampu menyangga berat tubuhnya.
Kajian Global Burden of Diseases yang dipublikasikan dalam jurnal Lancet menempatkan Indonesia di posisi 10 pada daftar negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia. Para ilmuwan mengatakan masalah obesitas dipicu oleh perubahan dalam sistem pangan global yang memproduksi lebih banyak bahan makanan olahan dan lebih terjangkau harganya.
Dan oleh ekonomi pasar memicu konsumerisme atau konsumsi berlebihan. Kenaikan konsumsi makanan juga seringkali disertai dengan meningkatnya gaya hidup lebih banyak duduk dan kurang berolahraga.
Memerangi obesitas diawali dengan pembenahan mindset untuk butuh pola hidup sehat. Karena selain nikmat iman, hal lain yang harus disyukuri adalah nikmat sehat.
Dengan tubuh yang sehat maka ibadah dan aktivitas lainnya akan optimal. Salah satu yang mempengaruhi pola hidup sehat adalah pola makan. Harus dipahami bahwa makan adalah kebutuhan, bukan keinginan. Butuh makan itu secukupnya.
Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Yang tidak ada habisnya itu keinginan. Bahkan bisa jadi korban iklan atau nafsu ingin makan semua yang lalu lalang.
Perkara makan juga bukan sekedar halal, tapi harus baik (tidak membahayakan tubuh). Trend peningkatan konsumsi makanan cepat saji/berpengawet dikarenakan dirasa lebih praktis dan murah.
Benar saja, disaat harga komoditas bumbu dasar seperti bawang putih misalnya, yang sedang meroket, bagaimana menjaga citarasa makanan agar tetap lezat tanpa pengeluaran lebih banyak dan tetap memikat, pakai saja penyedap lebih banyak.
Pola hidup sehat juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Kecanduan game, malas beraktivitas, disinyalir kuat menjadikan lemak-lemak mudah menumpuk. Miris ketika negara malah menjadikan nge-game sebagai e-sport yang dilombakan.
Memerangi obesitas hingga tuntas kiranya butuh peran individu rakyat hingga negara untuk mewujudkan sebuah sistem yang menjamin kesehatan mulai dari ranah preventif dengan optimal. Agar kesehatan tak dijadikan komoditas karena ada bisnis menggiurkan di ranah kuratif.
Berkacalah dari kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang dalam sebuah riwayat dikisahkan beliau memberikan bantuan kepada para ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka hingga melahirkan dan menyapih anaknya. Mengapa? Karena masyarakat yang sehat jiwa dan akalnya adalah aset untuk membangun peradaban terbaik.
Pemimpin yang memandang bahwa politik adalah aktivitas melayani semua urusan masyarakat, bukan untuk berebut kekuasaan, tentu akan mewujudkan sistem yang mendukung terwujudnya masyarakat sehat lahir dan batin.
Pengirim: drg Nurus Sa'adah, Praktisi kesehatan asal Surabaya
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta masyarakat tak khawatir dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum 17 April 2019 nanti. Ia menegaskan, situasi di hampir seluruh daerah aman.
"TNI dan Polri menjamin keamanan masyarakat dari rumah sampai tempat pemungutan suara (TPS), hingga kembali ke rumah masing-masing," ujarnya kepada wartawan usai memimpin upacara pembukaan Latsitardanus Ke-39 di halaman Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin.
Ia menyampaikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia tetap terkendali dan TNI-Polri tak akan tinggal diam untuk melindungi rakyat Indonesia.
Jenderal TNI AU itu berharap pada hari H pelaksanaan Pemilu cuaca sangat mendukung sehingga proses pemungutan suara mulai awal sampai akhir dapat terlaksana dengan baik.
"Semoga cuacanya bagus dan masyarakat berbondong-bondong ke TPS memberikan hak suaranya," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) tersebut.
Hal senada disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal yang menegaskan bahwa kondisi dan situasi bangsa sangat aman. Ia berharap proses Pemilu berjalan sesuai keinginan banyak pihak .
Polri, kata dia, telah melakukan berbagai persiapan bersama TNI serta seluruh komponen bangsa untuk memberikan jaminan kepada rakyat bahwa Pemilu berlangsung sesuai harapan.
"Prinsipnya, seluruh masyarakat tidak usah khawatir untuk menyalurkan aspirasi. TNI dan Polri menjamin itu semua," kata mantan Kapolrestabes Surabaya tersebut.
Pemilihan umum serentak digelar 17 April 2019, yakni memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD serta presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA – Partai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Justice and Development (AK) Party, mengajukan keberatan atas hasil pemungutan suara di Ibu Kota Ankara. Ia mengklaim terlalu banyak surat suara tidak sah yang ikut terhitung.
“Kami telah mengidentifikasi suara tidak sah dan penyimpangan di sebagian besar 12.158 tempat pemungutan suara di Ankara,” ungkap Sekretaris Jenderal AK Party Fatih Sahin pada Senin (1/4), dikutip laman Anadolu Agency.
Berdasarkan hasil hitung cepat, kandidat wali kota dari AK Party, yakni Mehmet Ozhaseki, memperoleh suara sekitar 47,6 persen. Sementara kandidat dari partai oposisi, yaitu Republican People’s Party (CHP), Mansur Yavas, meraih 50,9 persen suara.
Sahin mengatakan AK Party tidak bisa menerima hasil tersebut. “Kami akan menggunakan hak hukum kami sepenuhnya dan kami tidak akan membiarkan keinginan warga negara kami diubah di Ankara,” ujarnya.
Mansur Yavas sendiri cukup yakin akan terpilih sebagai wali kota Ankara setelah melihat hasil hitung cepat. “Kami akan merangkul kota ini (Ankara) tanpa diskriminasi lebih lanjut. Pemenangnya adalah penduduk Ankara. Pemenangnya adalah demokrasi kita dan semua partai politik lainnya,” ucapnya.
Pada Ahad lalu, jutaan rakyat Turki berpartisipasi dalam pemilu lokal. Mereka memilih calon atau kandidat untuk menduduki posisi wali kota, anggota dewan kota, mukhtar (pejabat lingkungan), dan anggota dewan tua untuk lima tahun ke depan.
REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Pelatih Spanyol Luis Enrique meyakinkan penggemar agar tidak khawatir Spanyol kesulitan mencetak gol. Spanyol hanya menang 2-1 atas Norwegia pada laga pembuka Grup F Kualifikasi Piala Eropa 2020.
La Roja akan bertandang ke Stadion Nasional Ta'Qali untuk menghadapi Malta pada laga kedua, Rabu (27/3) dini hari WIB. Dalam pertandingan ini, Enrique percaya timnya akan mencetak gol lebih banyak.
"Saya memperhatikan kritik tentang paceklik gol, padahal kami mencetak 19 gol dari tujuh pertandingan terakhir, itu rata-rata 2,7 per game. Barcelona saya pikir 2,6 gol per game dan mereka tim dengan catatan gol tertinggi di La Liga," ujar Enrique seperti dikutip dari Marca, Selasa (26/3).
Ia menegaskan, Spanyol justru bermain lebih baik dan sesuai harapannya saat menaklukkan Norwegia 2-1 daripada saat menang besar 6-0 kontra Kroasia pada laga UEFA Nations League, September tahun lalu.
Menurut Enrique, SPanyol punya banyak peluang bagus, hanya membuat sedikit kesalagab, dan sangat bagus memberikan tekanan kepada Norwegia.
"Kami sukses memenangkan bola kedua. Bertandingan itu bernilai 9 dan bukan 10 karena ketidaksuksesan dalam menuntaskan serangan," kata dia.
Terkait dengan masalah banyaknya peluang yang dilewatkan Alvaro Morata melawan Norwegia, meskipun faktanya ia mendapat penalti dan bekerja sangat keras, Enrique membela penyerang Atletico Madrid itu. Ia menegaskan, mobilitas dalam serangan adalah fungsi dari pertandingan. Morata dinilai sudah melakukan itu.
"Saya suka bahwa pemain depan memiliki mobilitas dan itu berarti berganti posisi. Pemain depan selalu membutuhkan kepercayaan diri," kata eks gelandang timnas Spanyol ini.
Menurut dia, satu hal yang normal ketika seorang penyerang atau yang lain belum maksimal melaksanakan tugasnya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah bangunan tak didominasi fungsi. Ada pula simbol dan keindahan rancangan yang membalutnya. Demikian pula Madrasah Karatay. Madrasah yang dibangun di Konya pada 1251 Masehi ini menjadi pertanda bagi pencapaian kemajuan peradaban Muslim.
Madrasah ini dibangun oleh Celaleddin (Jalaluddin) Karatay. Ia seorang wazir Sultan Izzeddin Keykavus. Sosok yang berjasa dalam merancang dan menghadirkan keindahan pada bangunan itu adalah Muhammad bin Hawlan Al Dimiski.
Pada mulanya, pembangunan dilakukan untuk merespons kebutuhan pendidikan. Dinasti Seljuk yang berkuasa saat itu, berkeinginan masyarakatnya memiliki akses pendidikan yang baik sehingga tradisi keilmuan bisa berkembang pesat.
Dan sebenarnya, semula pembangunan dihadapkan pada masalah luas lahan yang tersedia. Menurut R A Jairazbhoy dalam An Outline of Islamic Architecture, lahan yang ada tak terlalu luas. Namun, justru inilah yang menjadi pintu masuk keindahan Madrasah Karatay.
Sang arsitek, Muhammed bin Hawlan Al Dimiski, mulai menuangkan keahliannya. Ia merancang sebuah bangunan tertutup dengan sebuah iwan tunggal. Iwan merupakan ruangan besar berbentuk persegi panjang yang memiliki dinding tinggi besar beratap kubah dengan ukuran besar.
Kubah itu berlubang di bagian tengahnya sebagai tempat masuknya cahaya matahari. Di bawah kubah terdapat kolam untuk wudhu. Dimiski mampu mengatur seluruh unit bangunan dan menghadirkan beragam fungsi optimal pada bangunan madrasah yang relatif kecil itu.
REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Facebook angkat bicara tentang keseriusannya dalam menghentikan penyebaran video penembakan masjid di Christchurch, Selandia Baru. Facebook mengklaim video asli hanya ditonton empat ribu kali sebelum akhirnya dihapus oleh pihak Facebook.
Vice President Facebook Chris Sonderby mengatakan video penembakan ditonton kurang dari 200 orang selama disiarkan secara langsung oleh pelaku. Selama siaran berlangsung, Sonderby mengatakan tidak ada satu penonton video pun yang membuat laporan kepada Facebook.
Video penembakan pertama kali dilaporkan oleh pengguna sekitar 12 menit setelah siaran langsung berakhir. Facebook menghapus video tersebut ketika video tersebut ditonton sekitar empat ribu kali.
Meski video asli sudah dihapus, video tersebut sempat digandakan oleh pengguna lain. Tautan terhadap salinan video penembakan tersebut dibagikan oleh netizen ke portal forum 8chan. Dari tautan inilah, salinan video penembakan masjid di Christchurch mulai menyebar luas di dunia maya.
Sebelum pelaku penembakan melakukan aksinya, ia sempat mengunggah beberapa unggahan anti Muslim dan unggahan pro fasisme. Sonderby mengatakan akun media sosial pribadi milik pelaku penembakan sudah dihapus dari Facebook maupun Instagram.
"Kami juga secara aktif mengidentifikasi dan menghapus akun-akun peniru," ungkap Sonderby seperti dilansir TechCrunch, Selasa (20/3).
Facebook juga menyatakan mereka berhasil menghapus sekitar 1,5 juta salinan video dalam waktu 24 jam pertama setelah video asli disiarkan pelaku. Sebanyak 1,2 juta diantaranya dihentikan saat proses pengunggahan sehingga belum sempat ditonton oleh siapapun.
Terlepas dari itu, banyak pihak menilai angka ini juga menunjukkan kegagalan Facebook untuk menghentikan 20 persen proses pengunggahan salinan video penembakan masjid di Christchurch. Akibatnya, sekitar 300 ribu salinan video penembakan berhasil diunggah dan ditonton oleh orang-orang sebelum akhirnya dihapus oleh pihak Facebook.
Data-data ini juga tak cukup untuk membendung kritik terhadap Facebook sebagai platform media sosial yang berperan dalam penyebaran video-video kekerasan maupun ideologi berbahaya, khususnya setelah Facebook meluncurkan fitur Facebook Live sekitar tiga tahun lalu.
Banyak pihak yang mempertanyakan mengapa Facebook masih bergantung pada laporan manual pengguna terkait video-video berbahaya yang diunggah secara langsung melalui Facebook Live. Padahal, Facebook menggunakan perangkat dan sistem kecerdasan buatan yang cukup canggih. Beberapa pihak juga mengkritisi proses penghapusan video yang dinilai kurang cepat.
Sebagai pembelaan, Sonderby mengatakan ada tujuan mengapa Facebook tidak menghapus video penembakan asli lebih cepat. Sonderby mengatakan hal itu dilakukan agar Facebook bisa mempelajari, mendeteksi, dan menghapus video-video serupa lain yang diunggah ke platform Facebook dan Instagram. Tak hanya itu, Facebook juga telah membagikan lebih dari 800 video terkait penembakan dengan visualisasi berbeda kepada anggota-anggota Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT).
"Insiden ini menyoroti pentingnya kerjasama industri terkait jajaran teroris dan ekstremis kekerasan yang beroperasi secara daring," terang Sonderby.
Facebook bukan satu-satunya platform media sosial yang kewalahan menghentikan penyebaran video penembakan masjid di Christchurch. Youtube contohnya, cukup kesulitan untuk mengenali salinan video-video penembakan yang diunggah pengguna. Alasannya, para pengguna melakukan beragam penyuntingan untuk mengecoh sistem Youtube sehingga tidak bisa menyaring salinan video penembakan yang mereka unggah. Misalnya mengubah ukuran video maupun menambahkan watermark.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Erwin Aksa menjelaskan alasannya mendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia mengatakan pengusaha di Indonesia membutuhkan pemimpin yang mengerti perekonomian, sedangkan Sandiaga berlatar belakang pengusaha.
"Pengusaha berharap pemimpinnya ngerti masalah ekonomi dan bisa memahami kondisi dunia usaha. Apalagi di tengah ketidakpastian global dibutuhkan pemimpin yang bisa memberikan jalan keluar terbaik," kata keponakan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla itu saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (19/3).
Tidak hanya sebatas dukungan, Erwin juga berencana menghadiri acara 'Silaturrahim 1000 Nasional Lintas Sektoral Untuk Indonesia Menang'. Acara yang diselenggarakan oleh Aliansi Pengusaha Nasional di Djakarra Theater, Jakarta, pada Kamis (21/3) itu berafiliasi pada pasangan Pranowo-Sandiaga.
Erwin juga memberikan pembelaan saat program gagasan Sandiaga OK OCE di DKI Jakarta dianggap gagal dan tidak berkembang. Menurutnya, OK OCE adalah program yang harus berkesinambungan dan program ini untuk mendorong entrepreneurship di Jakarta.
Sebab, banyak perusahaaan melakukan pengurangan karyawan sehingga karyawan tersebut pindah menjadi driver ojek daring atau membuka usaha. Ia menambahkan kehadiran OK OCE meningkatkan semangat entrepreneurship di kalangan anak muda.
Dalam hal, kata Erwin, pelatihan pendampingan dan magang menjadi kuncinya. "Program mendorong UKM (Usaha Kecil Menengah) tidak bisa diukur dalam jangka pendek harus tapi berkesinambungan dan sistematis," tutur Erwin Aksa.
Kemudian, lanjut Erwin, kalau data BPS mengatakan tingkat pengangguran di jakarta meningkat itu lebih disebabkan banyak usaha secara nasional tidak melakukan ekspansi dan bahkan mengurangi karyawannya. "Perlu diketahui banyak kantor pusat perusahaan yang beroperasi di daerah lain itu di Jakarta," terangnya.
REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Dua badan usaha milik negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau IPC (Indonesia Port Corporation) dan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) menjalin kerja sama. Kerja sama yang tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU)) tersebut ditandatangani direktur utama dua BUMN tersebut.
Dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (16/3), MoU tersebut ditandatangani Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC Elvyn G Masassya dan Direktur Utama PT Pusri Mulyono Prawiro yang berlangsung Jumat (16/3) malam dengan disaksikan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru.
Menurut Direktur Utama IPC Elvyn G Masassya, kerja sama PT Pelabuhan Indonesia II dengan PT Pusri pada era sustainability sebagai salah satu bentuk sinergi bisnis dan soliditas dengan antara perusahaan BUMN. “Kerja sama ini mencakup pemanfaatan jasa dan fasilitas yang ada, maupun dalam jasa dan kegiatan bisnis lainnya untuk memperlancar dan mengembangkan korporasi,” katanya.
Selain dengan PT Pusri, IPC juga menandatanganai nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel. IPC menjalin kerja sama tersebut untuk peningkatan kualitas pelayanan operasional dalam rangka menuju visi yang sudah disepakati untuk menjadi pengelola pelabuhan berkelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan.
Direktur Utama IPC Elvyn G Masassya menjelaskan, mewujudkan IPC sebagai pelabuhan berkelas dunia telah melakukan berbagai transformasi seperti modernisasi pelabuhan baik dari sisi infrastruktur dan suprastruktur agar sesuai dengan standar internasional. “Untuk mewujudkannya dibutuhkan adanya sinergi dan kolaborasi serta dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta stakeholder terkait,” ujarnya.
Kerja sama atau MoU IPC dengan Pemerintah Provinsi Sumsel menurut Elvyn G Masassya adalah untuk pengembangan pelabuhan laut dalam (deep sea port) dan sekitarnya serta kelancaran arus barang di Provinsi Sumatera Selatan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan dan perekonomian nasional di Indonesia.
Penandatanganan nota kesepahaman juga dihadiri Ketua DPRD Sumatera Selatan MA Gantada, Kapolda Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Direktur Teknik IPC, dan General Manager IPC Palembang.
REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Saat ini, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), membuat orang yang tadinya hanya pasif menjadi pengguna pornografi, kini bisa juga menjadi pembuatnya. Yaitu saat mereka berkirim pesan bermuatan seks (porno) berupa tulisan, gambar, atau video melalui perangkat telepon pintar. Kondisi ini dikenal dengan istilah sexting.
Yang jadi masalah, anak-anak dan remaja rentan menjadi pelaku dan korban sexting ini. Mengingat saat ini, pada mereka sangat intens menggunakan telepon pintar. Hal ini disampaikan oleh Azimah Subagijo, Ketua Perhimpunan Masyarakat Tolak pornografi (MTP), pada kegiatan "Sosialisasi & Edukasi Pencegahan dan Penanganan Pornografi pada peserta Didik Madrasah Aliyah se-Kota Medan", Selasa (12/3). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Hukum Hubungan Luar Negeri Kementerian Agama.
Lebih jauh Azimah memaparkan, pada 2017, data menunjukan bahwa ternyata masyarakat Indonesia pengguna telepon pintar tertinggi di dunia. Yaitu 180 menit atau 3 jam dalam sehari.
Bahkan, pada saat kegiatan ini, Azimah melakukan survei kecil -kecilan pada peserta. Ternyata ada beberapa peserta yang menggunakan telepon pintar 4-6 jam di hari sekolah dan 8-12 jam di akhir pekan/hari libur. Dan yang biasa mereka akses pun media sosial seperti YouTube, instagram, dan Facebook serta untuk browsing.
"Penggunaan telepon pintar di kalangan pelajar cenderung tidak produktif. Dan hal ini membuat mereka rentan terjerumus Sexting,' ujar Azimah dalam keterangannya yang disampaikan kepada Republika.co.id.
Hal ini berdasarkan data yang ada pelajar banyak yang terjerumus sexting karena iseng atau menggunakan waktu luang untuk bermain HP, dorongan dari teman sebayanya, serta tidak tahu dampak buruk sexting/pornografi.
"Anak-anak dan remaja melihat telepon pintar yang mudah dibawa kemana-mana sehingga menganggapnya barang privat dan tidak berbahaya. Padahal, bila kita posting apapun ke dunia maya, banyak orang bisa melihatnya, termasuk muatan seks/pornografi ," ujar Azimah.
Akibatnya, sexting sangat berbahaya bagi pelajar. Mengingat pesan seks yang terlanjur disebarkan akan tersimpan selamanya di dunia maya. Akibatnya, pelajar tersebut potensial menjadi korban bulying, predator anak, hancur masa depannya, dan juga terjerumus hukum.
"Kita tidak pernah tahu siapa orang di kolong jagad ini yang ternyata menyimpan foto/video/ pesan kita di dunia maya. Sehingga meski sudah kita hapus, pesan tersebut masih mungkin ada di dunia maya. Sehingga apapun provinsi kita kelak, bila ada pesan seks yang pernah kita sebarkan, dapat menjadi bumerang untuk kita," ujar Azimah.
Untuk itu komisioner Komisi Penyiar Indonesia 2010-2016 ini mengajak peserta sosialisasi untuk menjauhi perilaku sexting. Yaitu dengan membiasakan menyaring pesan dulu sebelum membagikannya (saring sebelum sharing), berpikir sebelum posting, dan jangan pernah melakukan sexting.
Sementara itu Peri Farouk ketua gerakan jangan bugil depan kamera (JBDK) menyatakan, berdasarkan googletrend bahwa orang Indonesia pengakses pornografi tertinggi adalah berada di kota-kota konsentrasi pelajar/mahasiswa. Sedangkan muatannya biasanya berupa video dangdut mesum (koplo) dan bintang pornografi Jepang (Japan Adult Pornografi /JAP), termasuk di kota Medan.
Untuk itu, Peri menyarankan, agar para pelajar memastikan 3 hal saat akan berselancar di Internet yaitu: 1. tujuan, 2. Waktu, dan 3 Ruang. "Saat kita menggunakan Internet harus jelas tujuan kita untuk apa, setelah itu dibatasi waktunya, dan terakhir pastikan di rumah atau warnet harus di ruang terbuka tidak boleh sendiri di kamar atau di ruangan tertutup karena akan terdorong untuk mengakses pornografi," ujarnya.
Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanganan Pornografi pada peserta didik Madrasah Alias se-kota Medan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan diikuti 100 orang peserta. Ketua panitia Saan SI MH menyatakan bahwa tujuan acara ini adalah untuk memberi pengetahuan tentang efek negatif pornografi, memberikan informasi tentang strategi bagaimana mencegah pornografi serta menjelaskan tentang tentangan penanganan masalah pornografi pada peserta didik.
Pada kesempatan itu juga, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kementerian Agama, Profesor Gunaryo, yang juga Ketua Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (SGTP3) ini menyatakan bahwa institusi berencana di tahun 2019 ini akan melakukan kegiatan serupa di tiga kota lainnya.
"Kota Medan ini kami pilih sebagai kota pertama pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanganan pornografi pada peserta didik pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya kami juga akan melaksanakan di Kota Palembang, Solo, dan Menado" ujar Gunaryo.
Kegiatan ini ditutup oleh Imam Syaukanie salah seorang Kabid di Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kementerian Agama dengan mengajak para peserta menyatakan Janji/Ikrar untuk menjadi pelajar cerdas anti sexting. Setidaknya ada 3 Janji yang dinyatakan peserta yaitu berjanji hanya menggunakan media untuk yang penting dan bermanfaat; tidak menyebarkan atau menggandakan pornografi, dan mau ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyadaran bahaya pornografi kepada teman-teman sebaya mereka.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan relokasi warga masyarakat korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah masih terkendala proses pengembalian lahan hak guna usaha (HGU) milik Pemerintah yang tidak dipakai. Pemerintah akan memutuskan menarik lahan HGU yang dianggurkan.
"Proses HGU yang lama sekali prosesnya, karena ada yang punya izin (HGU) sudah 20 tahun tapi tidak dikerjakan apa-apa. Jadi kita (Pemerintah) perintahkan tarik saja," kata Wapres JK saat memberikan pidato kunci Temu Alumni Ikatan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Nasional (IKA PIMNAS) Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Selasa (5/3).
Dengan keputusan cepat Pemerintah untuk menarik lahan HGU yang 'nganggur' itu. Sehingga tahapan relokasi untuk masyarakat korban bencana di Sulteng dapat segera dilakukan.
"Karena dia sendiri (penyewa) sudah 25 tahun tidak mau menggunakan lahan itu, saya kira itu akan selesai dengan cara itu (tarik). Jadi memang kalau bencana, ya prosedur nomor dua," tambahnya.
JK mengatakan kecepatan berpikir dan mengambil keputusan di kondisi darurat tersebut harus dilakukan oleh pemimpin. Masyarakat tidak boleh terlalu lama menderita sebagai korban bencana alam.
"Kalau keadaan darurat itu, Anda diperbolehkan mengambil keputusan di tempat, nanti dipertanggungjawabkan kemudian. Kalau mau mengikuti sesuai aturan, maka tidak akan jadi jadi," kata JK di hadapan peserta Latihan Pimnas.
Wapres beberapa kali melakukan rapat koordinasi terkait relokasi masyarakat pascabencana di Sulteng, dengan memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Sulteng Longki Djanggola.
Dalam rapat di Kantor Wakil Presiden Jakarta pada November lalu, Sofyan Djalil mengatakan diperlukan 1.000 hingga 1.500 hektare lahan untuk relokasi. Luas area tersebut bisa diambil dari lahan milik Pemerintah yang disewakan untuk HGU namun tidak dipakai.
Pemprov Sulteng juga akan membangun infrastruktur dan fasilitas umum untuk di atau lahan kosong tersebut. Yaitu guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di tempat baru.
"Diusahakan tanah itu milik negara atau tanah-tanah yang berstatus HGU atau HGB. Dan memang harus dibangun infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, karena itu daerah baru, daerah yang benar-benar kosong, tidak ada apa-apa," kata Longki usai rapat di Kantor Wakil Presiden Jakarta.
Daerah-daerah yang akan dipakai untuk relokasi antara lain Tolo, Talise, Guyu dan Petobo untuk di Kota Palu; Pombebe di Kabupaten Sigi; serta Loli dan Pantai Barat di Kabupaten Donggala.
