REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyiapkan prosedur laporan keuangan yang tak berbelit-belit. Prosedur laporan keuangan yang dibutuhkan pemerintah saat ini yakni yang berorientasi pada substansi laporan, akuntabilitas, dan juga efisiensi.
"Saya minta tolong disiapkan sebuah prosedur yang orientasinya bukan performa tapi substansi, gak usah banyak-banyak prosedur, bagaimana bisa memotong agar bisa cepat, karena menurut saya, prinsip akuntansi kan cepat, murah, aman, kan itu, bukan berorientasi pada prosedur yang berbelit-belit," ujar Jokowi saat meresmikan pembukaan kongres XIII IAI di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12).
Presiden mencontohkan pengalamannya saat proses pencairan dana bantuan untuk korban gempa bumi di Lombok NTB. Setelah disalurkan ke masyarakat, dana tersebut masih belum dapat dicairkan hingga 2,5 bulan lamanya.
Ternyata, kata Jokowi, permasalahannya yakni pada berbelitnya prosedur yang harus dilewati dalam proses pencairan dana bantuan korban gempabumi. Jokowi menyebut, terdapat 17 proses yang harus dilewati masyarakat. Karena itu, Presiden pun menginstruksikan agar memangkas 17 prosedur yang berbelit-belit tersebut menjadi satu prosedur saja.
"Saya gak mau tahu prosedur, pokoknya tetap dilaksanakan, akuntabilitas tetap tapi saya minta cepat, prosedur gak usah banyak-banyak gak usah 17, saya minta 1, nyatanya bisa. Ya pak, siap. Dirapatkan berapa kali bisa 1, kalau bisa 1 kenapa 17?" kata dia.
Presiden mengatakan, rumitnya prosedur yang harus dilalui karena harus membuat laporan pertanggungjawaban hingga 43 buah. Bahkan dari 43 laporan pertanggungjawaban yang harus disusun tersebut, masih ada lagi laporan turunan yang harus diselesaikan.
"Ternyata ada anak cucu lagi, ternyata harus ada aturan 123 lagi, dari 43 beranak-cucu jadi 123 lah ini kita bekerja, energi habis untuk urusan laporan dan SPJ," tambahnya.
Rumitnya masalah laporan pertanggungjawaban ini terjadi di berbagai bidang. Presiden pun kemudian mempertanyakan awal mula berbelitnya prosedur yang harus disusun tersebut. Menurutnya, pencetus pertama dari banyaknya prosedur yang harus dilewati tersebut berasal dari Menteri Keuangan.
"Tapi bukan menteri keuangan yang sekarang saya tahu. Menteri keuangan yang sekarang sudah berusaha motong-motong agar bisa segera, tapi saya kaget akuntannya bukan hanya Prof Mardiasmo, Menristekdikti akuntan, Menteri ESDM juga akuntan," ujar Jokowi.
Berkaca dari situasi tersebut, Jokowi pun menekankan pentingnya menyerdehanakan administrasi negara. Jokowi mengatakan, meskipun laporan pertanggungjawaban sudah disusun secara lengkap dan berbelit, namun tak sedikit pejabat yang juga terjerat kasus penyalahgunaan anggaran.
"Apa artinya, pagar yang kita buat setinggi-tingginya, yang kita buat bertumpuk-tumpuk gak ada gunanya, karena orientasinya harusnya akuntabilitas, efisiensi, orientasi hasil dan kecepatan," jelas Presiden.
https://ift.tt/2zPWOzO
December 11, 2018 at 02:54PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zPWOzO
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment