REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Brigjen Pol Suroto mengklarifikasi demonstrasi yang dilakukan personel Polres Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Senin. Ratusan anggota Polres Halsel melampiaskan kekesalannya dengan memalang pintu ruangan Kapolres Halsel AKBP Agung Setyo dan dan Kabag Ops Polres Halsel AKP Roy Simangungsong sebagai bentuk kekecewaannya atas pemberian dana pengamanan yang dinilai tidak sesuai dengan tugas mereka.
"Aksi demo anggota Polres Halsel tentunya tidak pengaruhi proses pleno rekapitulasi pemilu 2019 di KPU Halsel," kata Kapolda menanggapi aksi personel Polres Halsel, Senin.
Menurut Kapolda, aksi spontanitas yang dilakukan personel di tingkat Polres Halsel karena terjadinya miskomunikasi antara Kapolres dengan anggotanya yang meminta transparansi mengenai dana pengamanan pemilu. Alhasil, saat apel pagi di halaman Mapolres Halsel, ratusan anggota saling menuding soal kurangnya pembagian uang pengamanan pemilu Rp 171 ribu per anggota setiap hari.
Kapolda menyatakan, seharusnya anggota personel Polres Halsel harus mendengar dulu arahan yang disampaikan oleh Kapolres. Ia menjelaskan, jadwal pengawalan kotak suara per tanggal 14 April mulai dari kabupaten, PPK, desa hingga ke TPS memang molor.
Bahkan, anggota kepolisian yang tugasnya melakukan pengawalan mulai dari PPK hingga pleno harus bekerja tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara. Itu terjadi karena penghitungan surat suara di TPS hingga pleno rekapitulasi di tingkat PPK jadwalnya meleset.
Dia mengakui, molornya pleno rekapitulasi suara inilah menyebabkan anggota mulai mempertanyakan soal honor yang semestinya mereka dapatkan. Padahal, ada PPK yang masih melakukan pleno rekapitulasi.
Kapolda menyatakan, tidak ada hak anggota personel kepolisian yang dipotong. Ia menginstruksikan agar semua masalah harus diselesaikan. Wakapolda telah diperintahkan untuk turun melakukan investigasi.
"Saya telah terjunkan tim yang dipimpin Wakapolda Malut, Direskrimsus, Karo Ops, dan Kabid Propam ke Halsel melakukan investigasi," kata Kapolda.
Kapolda mengatakan, saat ini ada anggota Brimob satu peleton ditambah anggota Sabhara Polda Malut satu peleton telah disiagakan mengamankan pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten di Halsel. Bahkan, untuk anggota Polda Malut yang melakukan BKO mendapat biaya akomodasi per hari Rp 100 ribu hingga proses pleno di tingkat kabupaten tuntas.
http://bit.ly/2XS848o
April 29, 2019 at 02:02PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2XS848o
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment