Wednesday, February 20, 2019

PDIP: Biaya Kampanye Pilgub 2012 Habis untuk Iklan Prabowo

Di Pilgub DKI 2012, Jokowi berpasangan dengan Ahok yang saat itu kader Gerindra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menyebut dana kampanye Joko Widodo (Jokowi) saat Pilgub DKI Jakarta pada 2012 justru habis oleh Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Eva menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo yang menyebut keuntungan kelola tanah Prabowo di Kalimantan Timur habis untuk biaya kampanye Jokowi.

"Soal biaya kampanye Pilkada 2012 kan kesepakatan, lagian kan habis untuk biaya iklan tentang pak PS (Prabowo Subianto) sendiri zaman itu. Jadi penerima manfaat terbesar pak PS," kata Eva yang merupakan Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Rabu (20/2).

Saat Pilkada 2012, Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat itu merupakan kader Gerindra. Eva menuding, kampanye Jokowi pada 2012 itu justru dimanfaatkan oleh Prabowo untuk turut beriklan.

"Kan ada analisa content (iklan), bahwa isi kampanye Jokowi-Ahok, banyak mengkampenyakan pak PS juga. Jadi penerima manfaat balik ke PS juga," kata Eva.

Baca juga: Gerindra tak Menyangka Jokowi Serang Sisi Pribadi Prabowo

Sebelumnya, Edhy Prabowo mengungkapkan, salah satu keuntungan usaha kelola lahan yang menjadi bahan serangan capres Jokowi debat capres pada Ahad (17/2) lalu adalah untuk membiayai kampanye Jokowi saat Pilgub DKI pada 2012 lalu yang jumlahnya sangat besar.

"Beliau seperti lupa dengan sejarah bahwa Pak Prabowo dan Partai Gerindra adalah bagian yang pernah membesarkan namanya hingga bisa besar seperti sekarang ini. Kami tak menyangka Pak Jokowi bisa sampai hati menyerang sisi pribadi," kata Edhy dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (20/2).

Pembelaan Edhy ini, kata Eva tidak menutup fakta bahwa Prabowo memegang Hak Guna Usaha (HGU) tanah seluas ratusan ribu hektare. Eva menyebut, kepemilikan Prabowo atas HGU yang luas itu menyebabkan indeks ratio penguasaan tanah menjadi tidak adil.

"Sesuatu yang dipakai menyerang Pak Jokowi, Pak PS tidak legitimate menyoal karena dia bagian dari persoalan. Jadi bagusnya malah mendukung kebijakan land reform Pak Jokowi, bukan malah lempar batu sembunyi tangan padahal batu yang lain masih di tangan," kata Eva Sundari.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Il0kJ4
February 20, 2019 at 03:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Il0kJ4
via IFTTT
Share:

0 Comments:

Post a Comment