IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Sejak awal debat capres dan cawapres digelar, masalah haji dan umrah, tidak pernah dibahas tim panelis. Untuk itu, pada debat kelima yang akan digelar 13 April 2019 nanti, diharapkan mengangkat tema masalah haji dan umrah.
Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Sirajd mengatakan, sebagai kandidiat yang sama-sama diusung ulama sudah sepatutnya masing-masing kandidat diberikan kesempat menyampaikan bagaimana solusinya mengatasi masalah haji dan umrah yang semakin kompleks.
"Karena itu harus dicarikan solusinya oleh masing-masing kandidat," kata Mustolih Sirajd saat diminta tanggapanya terkait debat capres yang tak sama sekali mambahas masalah haji dan umrah, Ahad (7/4).
Pengajar di Fakultas Hukum UIN Jakarta ini menyesalkan, Indonesia sebagai Muslim terbesar di dunia masalah haji dan umrah sama sekali tidak pernah disinggung dalam sebuah agenda nasional lima tahunan melalui debat.
"Sangat disayangkan isu haji dan umrah ini tidak dijadikan topik bahasan KPU dan bahkan di luar KPU tidak ada diskursus para capres atau tim susksesnya memberikan porsi perhatian kepada haji dan umrah,"ujarnya.
Padahal, kata Mustolih, ritual perjalanan haji dan umrah ini merupakan bagian dari alat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu kata dia, sudah sepatutnya masalah haji dan umrah menjadi bahan pertanyaan dalam debat yang mesti dijawab masing-masing kandidat .
"Bahkan haji dan umrah itu juga menjadi bagian diplomasi terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia salah satunya menggunakan diplomasi jaringan haji," katanya.
Mustolih menyesalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menyiapkan materi terkait haji dan umrah. Padahal, migrasi tahunan ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Karena tahun in, ada 220 ribu rakyat Indonesia akan menunaikan ibadah haji dan ada sekitar 1 juta lebih telah melakukan perjalanan ibadah umrah dalam satu musim.
"Kalau dilihat dari akumulasi biaya atau putaran uang yang terlibat haji dan umra ini sanga besar," katanya.
Menurut Mustolih, dalam penyelenggaraan haji yang digelar setiap tahunnya kurang lebih ada sekitar 5-6 triliun menyedot anggaran dari jamaah belum termasuk perjalanan ibadah umrah.
"Kalau ada 1 juta jamaah umrah satu orang membayar Rp 25 juta berarti ada putaran uang kira-kira 25 trilium permusim," katanya.
Selain memiliki potensi ekonomi, haji dan umrah juga bisa menjadi alat bargaining position Pemerintah RI terhadap Pemerintah Arab Saudi bahkan dengan negara-negara organisasi kerjasama Islam (OKI) dan dunia. Untuk itu kata Mustolih penyelenggaraan ibadah haji jangan dipandang hanya sekedar ibadah atau wisata religi.
"Akan tetapi harus dilihat sebagai diplomasi negara RI kepada negara-negara muslim dunia," katanya.
Mustolih menuturkan, banyak aspek yang saling berkaitan dalam peyelenggaraan haji dan umrah. Seperti masalah dengam isu penerbangan, angkutan udara, layanan perhotelan, kesehatan dan banyak hal lain yang menjadi ranahnya pemerintah harus segera dapat sulusi perbaikan.
Berita Terkait
"Maka kita sangat menyayangkan ketika misalnya tidak ada satupun capres atau tim suksesnya yang kemudian membahas topik misalnya bagaimana caranya agar kuota jamaah haji Indonesia ini ditambah dengan adanya masyarakat haji yang luar biasa," katanya.
Mustolih berharap, masalah haji dan umrah menjadi bahan perhatian dan menjadi kritik kepada dua pasang capres cawapres. Bahkan juga kepada tim suksesnya ataupun kepada KPU yang kemudian dapat melihat isu ini sebagai isu strategis.
http://bit.ly/2G4QFTN
April 07, 2019 at 04:32PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2G4QFTN
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment