KPU Persilakan Adanya Tim Investigasi Petugas KPPS Wafat

KPU meminta semua pihak bijak menyikapi peristiwa wafatnya ratusan petugas KPPS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan, pihaknya mempersilakan dibentuknya tim investigasi atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat menjalankan tugas. Namun, Ilham meminta semua pihak bijak menanggapi realitas yang ada.

"Silakan dibuat kalau memang dipandang perlu, siapa yang buat, silakan buat," ujar

Ilham di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).

Ilham mengimbau semua pihak menghormati kerja dan usaha dari KPPS dan panitia ad hoc lain yang telah rela mengorbankan nyawanya demi suksesnya penyelenggaraan pemilu. Menurut dia, tidak etis jika dilakuka investigasi, apalagi autopsi terhadap KPPS yang meninggal.

"Kalau ada upaya meminta autopsi ya, kalau ada kecuragaan seperti itu, ya, soal etik, kita tidak menghargai perasaan keluarga (KPPS). Kalau saya begitu lihatnya. Tolong hormati kerja teman-teman (KPPS) yang sudah maksimal," ungkap Ilham.

Ilham menegaskan, bahwa KPU tetap memandang KPPS yang meninggal dunia saat bertugas adalah pahlawan pemilu atau pahlawan demokrasi. Menurut dia, KPPS ini telah bekerja luar biasa untuk melayani pemilih menggunakan hak pilihnya.

"Orang-orang itu (KPPS) adalah yang bekerja benar-benar fight, penuh integritas ya, jadi mereka datang kemudian ada perasaan yang belum selesai mereka kembali lagi dan memastikan oke, tanpa istirahat, makan, dan sebagainya," tambahnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri hamzah mengusulkan agar dilakukan investigasi atas meninggalnya ratusan petugas KPPS. Menurut Fahri, investigasi ini untuk mencegah berbagai spekulasi terkait kematian ratusan KPPS

“Dibuka saja masalahnya apa, dan investigasi terhadap korban harus terus dilakukan. Beberapa hasil investigasi cukup mengagetkan adalah modus dari meninggalnya, sebagian ada kemungkinan adanya racun. Oleh karena itu, jangan dibiarkan ini jadi spekulasi,” kata Fahri di Kantor DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2vKpLL1
May 08, 2019 at 07:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vKpLL1
via IFTTT