REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Arsul Sani menyayangkan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebut akan menggempur KPU jika terbukti melakukan kecurangan. Menurutnya jika ada indikasi kecurangan seperti KTP-El yang tercecer, hal tersebut bisa diproses lantaran ada pelanggaran hukum.
"Tetapi kemudian jangan apa menggunakan itu sebagai katakanlah kesimbolan bukti permulaan bahwa pemilunya itu akan curang, toh juga sudah terbukti," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/1).
Ia menegaskan bahwa persoalan KTP tersebut sudah terbukti tidak benar.
Oleh karena itu ia meminta mantan ketua MPR tersebut untuk tidak lagi melontarkan pernyataan demikian.
"Jadi janganlah menggunakan hiperbola yang seperti itu terus menerus ya," ujar sekjen PPP tersebut.
Ia menambahkan, pernyataan-pernyataan seperti itu menandakan bahwa kubu Prabowo tidak percaya bisa meraih kemenangan. Selain itu ia juga menganggap bahwa pihak Prabowo seperti tidak siap untuk kalah sehingga melontarkan pernyataan yang seolah-olah KPU berlaku curang.
"Padahal dalam kontestasi apapun biasa ada yang menang ada yang kalah, bahwa apa dalam proses menang dan kalah itu katakanlah ya ada upaya hukum, ya gunakan saja semua upaya hukum, kan kita diberi jalur hukum kalau ada kecurangan," jelasnya.
Sementara itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut bahwa pernyataan Amien tersebut merupakan sebuah peringatan kepada KPU untuk melaksanakan pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya jika pelaksana pemilu tidak melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan maka legitimasi pemilu bisa dipertanyakan.
"Nah legitimate ini terlalu mahal harganya, sehingga warning agar kita sungguh sungguh bekerja profesional jujur terbuka adil sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya, Rabu (16/1).
Sebelumnya, Amien meminta relawan dan pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bekerja dengan sungguh-sungguh jelang debat. Ia meminta pendukung Prabowo-Sandiaga mengawasi KPU supaya proses Pemilu tidak dicurangi.
"Jadi (Jokowi) ini tidak boleh menang. Ini harus militan. Awas kalau sampai KPU curang kita gempur bersama. Kita lebih pandai dari pemerintah. Bayangkan 31 juta daftar bodong, KTP dibuang di tong, di sawah ini kan kurang ajar," tutur Amien di Sekretaris Nasional Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).
Baca juga: Iluni UI Somasi Pihak yang Mengatasnamakan Mereka
Baca juga: Bawaslu: Anies Baswedan Terancam Sanksi Pidana Pemilu
http://bit.ly/2SY28se
January 16, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SY28se
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment