Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Muhyiddin Junaidi
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
EMBED SHARE
Sistem rekam biometrik sudah di kritik oleh pemerintah Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri untuk mengambil tindakan terkait pembuatan visa Arab Saudi. Hal ini terkait bertambahnya aturan rekam biometrik untuk mendapatkan visa Arab Saudi.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Muhyiddin Junaidi mengatakan biaya untuk umrah sudah mahal dan sistem rekam biometrik hanya menambah biaya bagi jamaah Indonesia.
Sebelumnya, sistem rekam biometrik sudah di kritik oleh pemerintah Indonesia. Seharusnya, pemerintah Arab Saudi mendengarkan tanpa mendiskreditkan kebijakan baru tersebut. Hal itu bertujuan agar tidak adanya pengecekan ganda bagi jamaah Haji dan Umrah Indonesia.
Berikut video lengkapnya.
- Videografer:
- Havid Al Vizki
- Video Editor:
- Fian Firatmaja
Dapatkan Update Berita Republika
BERITA LAINNYA
Jatuhnya Baghdad dan Andalusia tak mempengaruhi penyebaran kuliner islam.
Sistem rekam biometrik sudah di kritik oleh pemerintah Indonesia.
Volume ekspor sub sektor peternakan sejak Januari - November 2018 capai 229.180 ton
Tema debat capres-cawapres diharapkan bisa fokus pada visi dan misi.
Kemunculan naga putih betina atau Light Fury mengubah padangan Hiccup
Let's block ads! (Why?)
http://bit.ly/2CTEuHO
January 08, 2019 at 03:33PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2CTEuHO
via
IFTTT
0 Comments:
Post a Comment