Mu'ti: Buka Saja Nama 50 Penceramah Terindikasi Radikal

Penyebutan nama-nama mereka sebagai bentuk pendidikan bagi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyarankan agar BIN mengungkapkan saja nama-nama penceramah yang diduga terindikasi radikal. Tujuannya bukan untuk membuat gaduh namun agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat.

“Menurut saya BIN perlu menyebutkan nama-nama mereka sebagai bentuk pendidikan bagi masyarakat,” ujar Mu’ti melalui pesan tertulis pada Republika.co.id, Kamis (22/11).

Selain itu juga lanjut Mu’ti, untuk menghindari keresahan di masyarakat harusnya BIN dapat menjelaskan kriteria penceramah yang terindikasi radikal. Karena bisa saja kriteria yang digunakan BIN berbeda dengan yang dipahami masyarakat.

“Selain itu juga untuk menghindari keresahan, BIN perlu menyebutkan kriteria ustaz yang diklasifikasikan sebagai radikal. Bisa jadi, kriteria yang dipergunakan oleh BIN berbeda dengan masyarakat,” papar Mu’ti.

50 penceramah yang disebutkan BIN menurutnya tidak terlalu besar dengan jumlah ustaz-ustaz yang dimiliki Indonesia. Sehingga alangkah baiknya, Mu'ti mengatakna hal itu agar bisa diungkapkan kepada masyarakat

“Disebutkan itu lebih baik. Kalau ada 50 dari ribuan ustaz, jumlahnya tidak besar. Karena itu, sebagian besar ustaz berarti tidak radikal,” kata Mu’ti.

Sebelumnya Juru Bicara Badan Intelijen Nasional (BIN), Wawan Hari Prabowo, mengatakan pihaknya sudah melakukan pendalaman terhadap temuan 41 masjid yang terpapar paham radikalisme. Berdasarkan penelusuran BIN, ada 50 orang penceramah yang menyampaikan materi ceramah terindikasi mengandung unsur radikalisme.

BIN mengakui bahwa konten ceramah memang menjadi parameter utama dalam survei tersebut. Sebab, dalam satu tahun, sudah dapat dicermati daftar penceramah dan materi yang disampaikan.

Adapun materi ceramah yang menjadi perhatian BIN mengarah kepada intoleransi, ujaran kebencian dan persoalan ideologi negara. Menurut Wawan, survei terhadap masjid-masjid yang seluruhnya ada di Jakarta ini bertujuan sebagai peringatan dini (early warning) kepada masyarakat. “Kami tidak ingin ada intoleransi, ujaran kebencian, mengafirkan orang lain atau timbul hal-hal yang berhubungan dengan ideologi," tegasnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DS4DZd
November 22, 2018 at 06:27PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DS4DZd
via IFTTT