REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar telematika, Prof Dr Laode M Kamaluddin MSc, Meng mengemukakan, perusahaan dan lembaga pemerintahan perlu lebih memperhatikan budaya information technology (IT) dan keamanan IT (IT security).
Hal itu disampaikan Laode Kamaluddin yang juga ketua Dewan Juri TOP IT & TELCO 2018 pada acara puncak kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan TOP IT dan TOP TELCO 2018 di Jakarta, Kamis (6/12).
“Ada beberapa temuan penting terkait implementasi tenologi informasi (TI) di perusahaan dan instansi pemerintahan. Temuan penting ini diperoleh selama proses presentasi dan wawancara penjurian berlangsung,” kata Laode Kamaluddin dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (7/12).
Pertama, ujar Laode Kamaludin, selain fokus pada pengembangan aplikasi dan solusi TI TELCO, sebaiknya manajemen perusahaan dan instansi pemerintahan, juga harus membangun budaya IT (IT Culture). Hal itu penting agar pemanfaatan Solusi IT TELCO-nya menjadi maksimal.
“Perhatian terhadap pengembangan IT Culture, saat ini masih belum maksimal. Semahal dan sehebat apapun fitur aplikasi/solusi bisnis yang dikembangkan, akan menjadi tidak maksimal dalam pemanfaatannya jika IT Culture tidak dibangun dengan lebih serius,” ujarnya.
Kedua, IT Security masih belum menjadi prioritas sebagian peserta. Serangan terhadap keamanan sistem IT harus diwaspadai. “Aktivitas operasional kita jangan sampai terganggu atau bahkan berhenti, hanya karena sistem keamanan IT kita masih lemah,” tuturnya.
Oleh karena itu, Laode menambahkan, Dewan juri merekomendasikan penggunaan BlockChain dalam pengembangan solusi digital ke depan. Blockchain dirancang agar aman (secure by design) dan merupakan contoh sistem komputasi terdistribusi dengan Byzantine Fault Tolerance (BFT) yang tinggi sebagaismart contacts.
Menurutnya, konsensus terdesentralisasi dapat dicapai dengan blockchain yang membuat teknologi ini cocok untuk merekam peristiwa, catatan medis, catatan transaksi keuangan digital, dan aktivitas pengelolaan record lainnya. Seperti manajemen identitas, pemrosesan transaksi keuangan, dokumentasi barang bukti, pelacakan (tracking system), hingga aplikasi sistem kepemerintahan seperti pemungutan suara (voting) yang membutuhkan sistem keamanan tinggi.
Ketiga, pentingnya sinkronisasi dan integrasi aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintahan Pusat, yang digunakan/ diinput oleh instansi daerah. Ada sekitar 45 aplikasi dari beberapa Kementerian dan Lembaga di pusat, yang harus digunakan dan diinput datanya oleh instansi di daerah.
Begitu data sudah ditarik ke pusat, maka ketika Pemda memerlukan data yang sama, mereka harus melakukan input data ulang. Selain menjadi tidak efisien karena harus melakukan input data dua kali, data yang dihasilkan pun seringkali berbeda. Jadi tidak heran, jika data masing-masing instansi di negeri ini, seringkali berbeda. “Oleh karena itu perlu ada Goverment Platform untuk aplikasi-aplikasi layanan publik,”kata Laode.
Keempat, terkait komitmen tinggi pemerintah dan pelaku bisnis. Laode mengemukakan, pemerintah telah menunjukkan komitmen IT yang tinggi. Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), telah ditetapkan pada 2 Oktober 2018 lalu.
“Perpres SPBE tersebut telah menjadi bukti tingginya komitmen pengelolaan pemerintah berbasis IT, untuk mewujudkan proses kerja pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tuturnya.
Laode menyebutkan, Presiden Joko Widodo juga mendorong pelaku bisnis untuk masuk ke era Industri 4.0. Pemerintah RI telah mencanangkan “Making Indonesia 4.0” sebagai roadmap (peta jalan utama) menuju era Industri 4.0 yang sarat dengan penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi IoT (Internet of thing).
Acara puncak kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan TOP IT dan TOP TELCO 2018 dihadiri oleh 500 audience. Sejumlah walikota, bupati, para CEO serta IT Manager, hadir dalam kegiatan ini untuk menerima penghargaan tersebut.
M. Lutfi Handayani, MM, MBA, selaku ketua penyelenggara dan pemimpin redaksi majalah It Works menjelaskan, TOP IT & TELCO dilakukan secara obyektif dan independen, dan bukan sekedar ajang penilaian dan penghargaan semata. Ia menegaskan bahwa ajang ini juga memberikan masukan kepada para peserta dalam penerapan dan pemanfaatan TI & Telco lewat “Sesi Nilai Tambah”.
Sesi ini berupa pendapat, saran, dan masukan dari Dewan Juri kepada Peserta untuk pengembangan solusi IT & TELCO-nya kedepan. "Sesi Nilai Tambah diberikan kepada peserta, pada saat mengikuti wawancara penjurian," kata Lutfi.
Lutfi menambahkan bahwa kegiatan TOP IT & TELCO diikuti oleh 200 perusahaan dan instansi terbaik yang direkomendasikan oleh para pakar IT TELCO, lalu terpilih 150 perusahaan finalis.
https://ift.tt/2AX9oNq
December 07, 2018 at 08:13PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2AX9oNq
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment