REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) mengajak sejumlah relawan menepis isu fitnah terhadap dirinya. Salah satunya adalah isu tentang keterkaitan terhadap PKI.
"Jawabnya sebetulnya mudah, PKI itu dibubarkan tahun 1965-1966. Saya lahir 1961, umur saya baru empat tahun, ada PKI balita? Ada balita PKI? Nggak ada!" kata Jokowi saat acara pengarahan relawan Bravo-5 di Ancol, Jakarta pada Senin (10/12) malam.
Menurut Jokowi, selain itu orang tuanya juga kerap menjadi bahan fitnah terkait PKI. Dia menegaskan, pada saat ini keterbukaan informasi begitu bebas.
Jokowi mempersilakan masyarakat untuk memeriksa langsung kepada ormas-ormas Islam yang ada di Kota Solo mengenai asal usul orang tuanya dalam hal keterkaitan terhadap PKI. Selain itu, isu Jokowi membela pihak asing dan condong kepada Tiongkok juga dijelaskan sering menerpanya.
Isu tenaga kerja asing yang banyak masuk ke Indonesia juga pernah berembus. Jokowi menjelaskan data jumlah tenaga kerja asing yang ada di Indonesia sekitar 80 ribu jiwa.
Sementara, jumlah tenaga kerja Cina yang ada di Indonesia sekitar 24 ribu orang. Namun, jumlah tenaga kerja Indonesia yang ada di Hong Kong 160 ribu jiwa, dan TKI yang ada di Taiwan yakni 200 ribu orang, serta di Cina ada 80 ribu orang.
"Bandingkan dengan negara-negara lain. Uni Emirat Arab 80 persen itu tenaga kerja asingnya, Arab Saudi 33 persen tenaga kerja asingnya, ini mungkin separuhnya dari Indonesia karena ada 600an ribu TKI kita di Saudi yang legal," tegas Presiden menambahkan tenaga kerja asing di Indonesia tercatat sebanyak 0,03 persen dari total penduduk.
Kemudian, Jokowi menambahkan, isu fitnah selanjutnya yang sering diembuskan adalah pemerintah mengkriminalisasi ulama. Menurut mantan walik ota Solo itu, masyarakat berstatus sama di hadapan hukum.
"Seperti ini misalnya, ada ulama yang terkena masalah hukum, harus berhadapan dengan hukum. Gubernur terkena masalah hukum, harus berhadapan dengan hukum. Menteri yang terkena masalah dengan hukum, harus berhadapan dengan hukum," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Dia juga mengatakan pemilihan ulama KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres pilihan yang tepat. Jokowi pun menjelaskan program pemerintah setelah membangun infrastruktur, maka pada tahap selanjutnya akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
https://ift.tt/2EnjXNS
December 10, 2018 at 09:16PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EnjXNS
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment