REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengumumkan keadaan darurat ekonomi bagi negaranya. Hal itu dilakukan Macron setelah demonstrasi rompi kuning merebak di seluruh Prancis dan menyebabkan kegiatan perekonomian di beberapa kota lumpuh.
"Pertama-tama saya ingin menyatakan keadaan darurat ekonomi di negara ini. Kami ingin Prancis di mana seorang dapat hidup bermartabat melalui pekerjaannya dan ini sudah terlalu lambat," ujar Macron dalam pidato yang disiarkan televisi Prancis pada Senin (10/12), dikutip laman kantor berita Rusia TASS.
Dalam pidatonya, Macron mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan para demonstran terhadap aparat kepolisian. Dia meminta agar masyarakat tetap menjaga ketenangan dan ketertiban. "Saya yakin bersama kita akan dapat menemukan jalan keluar dari krisis," ucapnya.
Guna meredakan gejolak situasi, Macron berjanji akan berusaha mewujudkan tuntutan para demonstran. Kendati demikian, dia tetap menolak mundur dari agenda reformasi ekonominya.
"Kami akan menanggapi urgensi ekonomi dan sosial dengan langkah-langkah yang kuat, dengan memangkas pajak lebih cepat, menjaga pengeluaran kita di bawah kontrol, tapi tidak dengan mengubah rencana," kata Macron.
Macron mengungkapkan, masyarakat Prancis dengan upah minimum akan mengalami kenaikan gaji sebesar 100 euro pada 2019. Pemerintah tidak akan membebankan apa pun kepada para pegawai untuk tambahan upah tersebut.
Sementara kalangan pensiunan dengan penghasilan kurang dari 2.000 euro per bulan akan melihat pembatalan kenaikan pajak jaminan sosial tahun ini. Langkah-langkah tersebut kemungkinan akan menelan biaya miliaran dari anggaran pemerintah.
Sejak November Prancis telah menghadapi protes akibat naiknya pajak dan harga bahan bakar minyak. Aksi yang semula hanya terjadi sporadis, tiba-tiba berubah menjadi gerakan nasional. Demonstrasi tersebar ke seluruh daerah di Prancis.
Salah satu daerah yang terimbas aksi demonstrasi cukup parah adalah Paris. Massa tak hanya merusak dan menjarah toko-toko, tapi juga membakar sejumlah mobil.
Karena situasi mulai tak terkendali, Pemerintah Prancis akhirnya memutuskan menangguhkan kebijakan kenaikan pajak dan harga bahan bakar minyak pekan lalu. Namun saat langkah itu diambil, tuntutan massa telah bertambah. Mereka turut meminta pemerintah menaikkan jatah pensiunan pegawai, meningkatkan upah minimum, pemulihan pajak kekayaan, serta pencabutan pajak lainnya.
https://ift.tt/2C4xWWw
December 11, 2018 at 03:46PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2C4xWWw
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment